DAERAH
Partai Buruh Jambi Bergejolak: Ketua Diduga Kuat Sudah Duluan Mainkan Dukungan Politik pada Pilgub Mendatang
DETAIL.ID, Jambi – Partai Buruh Provinsi Jambi disinyalir tengah bergejolak, sejumlah pimpinan Exco Kabupaten/Kota merasa partai tidak dijalankan oleh pimpinan Exco Provinsi yakni Sarif sebagaimana mekanisme yang demokratis dan transparan.
Ketua Exco Partai Buruh Bungo, Ardi misalnya. Dia tampak kesal saat dikonfirmasi perihal sikap Exco Provinsi Jambi yang disinyalir diam-diam sudah memantapkan sikap untuk Pilgub November mendatang kepada petahana, sekalipun belum mendapat dukungan sepenuhnya dari Exco Kabupaten/Kota.
Ardi menceritakan bahwa Partai Buruh Provinsi Jambi sudah menyatakan dukungan ke pasangan Haris Sani pada tanggal 6 Mei 2024. Sedangkan Exco Kabupaten/Kota tidak mengetahui apa-apa perihal masalah dukungan tersebut, rapat bersama baru diinisiasi Exco belakangan.
“Baru tadi diadakan rapat. Itupun sebenarnya bukan rapat yang meminta saran atau masukan dari Kabupaten/Kota lebih kepada pengumuman dari pihak Exco Provinsi,” kata Ardi, Senin malam 12 Agustus 2024.
Ardi pun menegaskan bahwa sebagian dari Exco Partai Buruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih bersikap netral saat ini. Belum ada mendukung petahana maupun kandidat pesaingnya. Ia menggarisbawahi mekanisme partai, dimana semua dirapatkan dan diputuskan secara demokratis mulai dari fungsionaris kabupaten/kota hingga ke pusat.
Pembahasan tentang arah dukungan dimulai dari level akar rumput hingga kabupaten baru kemudian sampai ke tingkat provinsi hingga diputuskan oleh pimpinan pusat. Bukan langsung menyatakan sikap tanpa ada kesepakatan kolektif. Sebagaimana diduga terjadi dalam kepemimpinan Sarif kini.
“Prosedur itu tidak terlaksana dengan baik di Exco Provinsi Jambi. Jadi seakan-akan PB ini bukan partai, lebih kepada ormas milik segelintir orang,” ujarnya, kesal.
Atas segala persoalan yang terjadi, Ketua Exco Partai Buruh Bungo itu pun menilai jika Ketua Exco Partai Buruh Provinsi telah menyalahi AD/ART partai. Dia juga menyinggung soal evaluasi pasca Pemilu Februari lalu yang tak pernah terlaksana oleh Exco Provinsi hingga kini.
Menyikapi kondisi Exco Partai Buruh Provinsi Jambi yang sarat akan sejumlah dinamika miring, Ketua Exco Bungo itu bilang dalam waktu dekat pihaknya bakal berkoordinasi dengan Exco Kab/Kota se-Provinsi Jambi guna mendesak Exco Provinsi untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan yang ada.
“Karena kita bicara keberlanjutan partai, bukan untuk kepentingan seseorang saja,” katanya.
Keterlibatan Penuh Unsur Pimpinan Exco Kabupaten/Kota Tuai Polemik
Pimpinan Partai Buruh di kabupaten lain, yakni Sekretaris Exco Partai Buruh Tanjungjabung Timur Yono juga bersuara. Soal rapat yang diselenggarakan oleh Pimpinan Exco Provinsi Jambi secara daring dan luring bersama para Ketua Exco Kabupaten/Kota pada Senin 12 Agustus 2024.
Yono, mengaku kecewa sebab rapat tampak diatur eksklusif oleh Exco Provinsi padahal pembahasan arah dukungan dalam Pilkada mendatang merupakan hal yang seharusnya diketahui dan diikuti oleh pengurus inti tiap kabupaten/kota. Hal ini guna memastikan agar arah dukungan tidak dimainkan sepihak.
Sama seperti Ketua Exco Bungo, Yono mengaku bakal menempuh langkah selanjutnya yakni berkoordinasi dengan pengurus-pengurus partai buruh di tingkat Kabupaten/Kota. Dia tak gentar dengan kemungkinan sanksi yang ada di depan.
“Gimana ini. Ya bagus terus terang. Kalau mau diberhentikan-berhentikan gitunah,” katanya.
Sementara itu Ketua Exco Partai Buruh Batanghari, Tohar Sembiring mengakui soal arah dukungan Exco Partai Buruh Provinsi Jambi sudah mulai mengemuka. Namun ia belum bicara secara gamblang lantaran rekomendasi resmi dari pusat belum turun.
Soal isu pengambilan keputusan arah dukungan bagi petahana di Pilgub Jambi mendatang yang dinilai tidak demokratis alias tidak sepenuhnya melibatkan Exco Kabupaten/Kota. Tohar bicara lain. Dia terkesan membela pihak Exco Provinsi, sekalipun dia meragukan kepastian petahana bakal menerima teken kontrak politik dengan partai yang dipimpin Sarif itu.
“Bukan tidak sepenuhnya dilibatkan. Kita kan berdasarkan ketentuan yang ada dari pusat kan gitu. Memang kepastian Al Haris ini mau menerima kita belum ada, karena kan kita partai gurem. Jadi kita, Ketua DPW sudah beberapa kali silaturahmi. Tapi kita tunggu aja dalam waktu dekat ini. Ketua DPW Provinsi sudah ada sinyal, nanti semua akan diikutkan dalam rapat,” ujarnya.
Ketua Exco Provinsi Main Aman
Sementara Ketua Exco Partai Buruh Jambi Sarif mengaku belum ada kepastian soal arah dukungan partai yang dipimpinnya dalam Pilgub November mendatang. Menurutnya semua masih dalam proses.
Disinggung isu beredar di internal partai yang mencuat keluar belakangan soal dukungan kepada petahana yakni Haris Sani dan rekom yang bakal segera diserahkan ke pusat, Sarif tetap mengaku bahwa hal itu belum pasti. Sekalipun ia mengakui bahwa komunikasi dan silaturahmi sudah terjalin dengan sosok petahana.
“Kalau kita bicara pasti mendukung itukan rekom ada. Itukan keputusan pusat. Kita sedang mengarah ke sana, proses ke sana,” kata Sarif.
Kalau berdasarkan cerita Sarif saat disinggung soal mekanisme perumusan rekomendasi bagi pasangan calon kepala daerah provinsi, dia mengklaim tidak mengesampingkan komunikasi dengan kabupaten. Namun dia tak menegaskan terkait persoalan sebagaimana disampaikan oleh Ketua Exco Bungo.
“Kita bicara jugalah dengan kawan-kawan di tingkat kabupaten. Bahwa arah dukungan kita ke sana, bagaimana sikapnya itu aja,” katanya.
Soal rapat dengan Exco Kabupaten/Kota terkait nama yang bakal direkom, dia tak menampik beberapa Exco Kabupaten/Kota yang tidak bersepakat dengannya. Namun dia tak terlalu ambil pusing, karena menurutnya politik itu dinamis. Dia juga mengaku tak ingat jelas pengurus daerah yang menyatakan tidak bersepakat dengannya.
Sementara itu dikaitkan dengan dukungan dari Forkom Partai Non Parlemen, sebagaimana ramai di media massa Sarif blak-blakan cawe-cawe mendukung petahana Haris Sani pada Pilgub mendatang, pun berubah sama seperti politisi pada umumnya.
Dikonfirmasi media dia bilang begini. “Sebenarnya kita mendukung petahana itu belumlah. Selama ini kitakan masih membangun silaturahmi komunikasi. belum ada ketentuan kita mendukung belum.”
Dia pun menyatakan tak mempersoalkan ketika ada partai dalam Forkom Non Parlemen yang mendukung kandidat lain. Sebab Forkom memang dibangun untuk meningkatkan nilai tawar partai yang tak punya kader dalam parlemen.
“Ketika memang ada kepentingan partai yang lebih dominan disitu, ya silakan saja enggak apa,” kayanya.
Wakil Ketua II Bongkar Sejumlah Borok
Sementara itu Wakil Ketua II Exco Partai Buruh Jambi Yoggy Sikumbang mengingatkan kembali tujuan Partai Buruh didirikan. Sama seperti sejumlah ketua Exco Kab/Kota dia pun merasa bahwa Partai Buruh Jambi di bawah kepemimpinan Sarif sudah jauh dari harapan.
Semua keputusan kebijakan disebut-sebut diputuskan secara sepihak tanpa adanya rapat-rapat, tanpa ada koordinasi yang jelas. Salah satu yang menohok, kata Yoggy, pada 27 Mei 2024 tiba-tiba muncul di beberapa media massa tentang dukungan untuk petahana.
“Ini yang membuat kita terperanjat. Padahal sekelas Presiden Exco Pusat saja melibatkan seluruh exco Provinsi dalam menentukan pilihan pada Pilpres kemarin,” kata Yoggy, Selasa 13 Agustus 2024.
Dia pun menyikapi serius persoalan ini sebab menilai ada ketidakpahaman Ketua Exco Partai Buruh Jambi dalam menjalankan mekanisme partai sebagaimana diatur dalam AD/ART tentang teknis pengambil keputusan.
Pasca pemberitaan di media terkait dukungan ketua Partai Buruh Jambi, dia mengaku mulai banyak pertanyaan muncul dari tingkat Kabupaten. Namun Yoggy sendiri sebagai salah satu pengurus Exco Provinsi mengaku bingung dan aneh sebab ia pun tidak tahu menahu soal sikap yang dilontarkan oleh Ketua Partai tersebut.
“Saya sendiri yang juga bagian dari exco Provinsi tidak tahu menahu terkait aksi main duluan ketua exco Jambi ini, saya mencoba mengakomodir kritik-kritik kawan kawan kepengurusan kab/kota dan terjadilah dinamika di grup wa yang berujung kaburnya ketua Exco Provinsi Jambi dari grup wa tersebut,” ujarnya.
Sebuah sikap yang sangat disayangkan menurut Yoggy, sebab keterlibatan semua elemen itu wajib dalam menentukan keputusan, apalagi terkait Pilgub yang jelas-jelas menyangkut nasib partai 5 tahun ke depan. Dia mencontohkan dalam mekanisme Partai ada yang namanya konstituen recall, itu membuktikan betapa kuatnya pengaruh akar rumput di Partai ini. “Namun itu ditabrak saja oleh Ketua kita ini,” katanya.
Ditanya pandangan soal isu konsolidasi yang bakal digelar oleh sejumlah Exco Kab/Kota menyikapi Ketua Exco Provinsi Jambi. Yoggy berujar hal itu sah-sah saja. Karena sejatinya bagi dia partai itu menjadi sarana pendidikan rakyat bukan malahan menjadi sarana pembodohan rakyat apalagi menakuti-nakuti rakyat. Kritik-kritik yang muncul di tubuh Partai tidak boleh dicap sebagai tindakan tidak beradab dan tidak beretika.
“Perlu saya sampaikan partai progresif tidak akan pernah sanggup dipimpin oleh orang tua konservatif,” katanya menggaris bawahi.
Atas semuanya, dia menyampaikan bahwa terdapat hal yang lebih penting dibicarakan terkait keberlangsungan Partai Buruh Jambi. Tidak perlu ribut-ribut soal rekom Pilkada sementara internal carut-marut. Masalah lain juga dikemukakan oleh dia.
“Mulai dari aturan yang dilanggar sampai ke permasalahan transparansi keuangan partai yang tidak jelas, saya dan beberapa kepengurusan kabupaten/kota sedang menyiapkan surat ke Exco Pusat terkait perlu diadakannya evaluasi total di tubuh Partai Buruh Jambi ini,” katanya.
Awak media mencoba mengkonfirmasi sejumlah Ketua Exco Kabupaten/Kota, beberapa tidak merespons. Ada juga yang menyampaikan keluhan serupa namun enggan untuk dikutip. Sementara Yoggy tegas menyampaikan usai melihat kondisi partai hari ini, dia mengingatkan kembali dasar serta cita-cita awal berdirinya partai.
“Saya mengimbau kepada kawan-kawan, kader dan simpatisan Partai Buruh Jambi bahwasanya Partai Buruh Jambi bukan milik satu organisasi dan bukan milik satu orang,” katanya. “Kita semua punya hak yang sama di partai ini, kekeliruan dan kesalahan mesti di perbaiki bukan malah didiamkan dan sibuk mencari pembenaran.”
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Kualitas Udara Memburuk, Gubernur Jambi Terbitkan Surat Edaran Antisipasi dan Penanganan
DETAIL.ID, Jambi – Gubernur Jambi Al Haris menerbitkan Surat Edaran Nomor 1835/SE/DLH-3/2026 tentang Antisipasi dan Penanganan Dampak Memburuknya Kualitas Udara di Provinsi Jambi.
Surat edaran yang ditetapkan di Jambi pada 24 Agustus 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, serta pimpinan instansi terkait.
Kebijakan itu diterbitkan menyusul hasil pemantauan Air Quality Monitoring System (AQMS) pada Stasiun Jambi Paal Lima yang menunjukkan peningkatan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).
Dalam surat edaran tersebut, seluruh pemangku kepentingan diminta mengambil langkah cepat, terpadu, terukur dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan serta keselamatan masyarakat dari dampak penurunan kualitas udara.
Pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan kualitas udara. Informasi mengenai kondisi udara juga harus disampaikan kepada masyarakat secara benar dan mudah dipahami.
Gubernur juga mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kegiatan yang tidak bersifat mendesak, termasuk olahraga, senam, upacara, dan kegiatan masyarakat lainnya selama kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat.
”Masyarakat yang harus melakukan aktivitas di luar ruangan agar menggunakan masker yang sesuai untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap dan partikulat udara,” dikutip dari Surat Edaran Gubernur Jambi.
Selain itu, fasilitas kesehatan diminta meningkatkan pelayanan dan kesiapsiagaan, khususnya untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta gangguan kesehatan lainnya akibat memburuknya kualitas udara.
Surat edaran itu juga mengatur langkah yang lebih tegas apabila ISPU meningkat hingga kategori sangat tidak sehat atau berbahaya, kesehatan lainnya yang berkaitan dengan penurunan kualitas udara, agar segera diambil langkah-langkah yang tepat.
”Apabila kondisi ISPU meningkat hingga kategori sangat tidak sehat (merah) atau berbahaya (hitam), Bupati/Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah serta Pimpinan Instansi terkait agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai kewenangan masing-masing untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk kualitas udara,” katanya.
Bahkan, apabila kondisi kualitas udara telah mencapai tingkat yang berpotensi membahayakan kesehatan peserta didik, pemerintah kabupaten/kota melalui perangkat daerah terkait bersama Kanwil Kementerian Agama dapat memerintahkan penghentian sementara pembelajaran tatap muka atau menerapkan pembelajaran dari rumah.
Keputusan tersebut harus mempertimbangkan perkembangan ISPU, rekomendasi instansi teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah juga dapat menghentikan atau menyesuaikan sementara kegiatan pemerintahan, pendidikan, pelayanan publik maupun kegiatan lainnya yang berpotensi meningkatkan risiko bagi masyarakat apabila kualitas udara telah berada pada tingkat membahayakan kesehatan.
Gubernur turut meminta peningkatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, fasilitas kesehatan, satuan pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan dalam menangani dampak penurunan kualitas udara.
Penyebarluasan informasi resmi mengenai perkembangan kualitas udara dan langkah perlindungan kesehatan juga diminta terus diintensifkan melalui kanal komunikasi pemerintah dan media informasi publik.
Bupati, Wali Kota, pimpinan perangkat daerah dan instansi terkait diminta memastikan seluruh langkah tersebut dilaksanakan serta dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan kondisi kualitas udara di wilayah masing-masing.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Berkontribusi dalam Pengembangan Geotermal di Indonesia, Kementerian ATR/BPN Dapat Penghargaan dari Kementerian ESDM
DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kamis, 20 Agustus 2026. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kolaborasi dan sinergi dalam mendukung pengembangan panas bumi (geotermal) di Indonesia.
“Penghargaan ini merupakan pengakuan bahwa Kementerian ATR/BPN memberikan kontribusi yang nyata untuk pengembangan panas bumi di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ESDM dan penyelenggara IIGCC atas penghargaan ini,” ujar Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, usai menerima penghargaan di Jakarta Convention Center (JCC).
Penghargaan “Outstanding Government Collaboration” yang diraih Kementerian ATR/BPN diberikan dalam rangkaian The 10th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2026. Kementerian ESDM mengapresiasi seluruh pihak yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata, termasuk melalui peran Kementerian ATR/BPN dalam menangani berbagai aspek pertanahan yang dibutuhkan untuk pembangunan geotermal.
Deni Santo menjelaskan, dukungan Kementerian ATR/BPN dilakukan melalui sejumlah aspek. Pada tahap awal, Kementerian ATR/BPN mendukung pengadaan tanah bagi proyek-proyek pengembangan geotermal, termasuk proyek yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN). Selanjutnya dukungan juga diberikan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas tanah yang digunakan dalam pengembangan geotermal di Indonesia.
“Proyek-proyek pengembangan geotermal itu ada yang masuk sebagai PSN dan kategorinya untuk kepentingan umum. Karena itu, peran kami dimulai dari pengadaan tanah. Setelah selesai, kami juga memberikan hak atas tanah untuk memberikan kepastian hukum, dan apabila ada sengketa pertanahan, kami harus berperan dalam menyelesaikannya,” kata Deni Santo.
Apresiasi tersebut menjadi dorongan bagi Kementerian ATR/BPN untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian ESDM serta para pihak terlibat dalam mendukung pengembangan geotermal di Indonesia. Dukungan dari sisi pertanahan diharapkan dapat membantu memastikan proyek-proyek geotermal berjalan dengan kepastian hukum sekaligus mendukung pengembangan energi terbarukan nasional. (*)
DAERAH
Groundbreaking Hunian Terjangkau, Ketua Satgas Perumahan RI Sampaikan Dukungan Sertipikasi Gratis bagi MBR dari Kementerian ATR/BPN
DETAIL.ID, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengikuti rangkaian Groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai, di Kawasan Perumahan Perusahaan PT KAI, Jumat, 21 Agustus 2026. Usai peresmian, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan RI, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa program Hunian Terjangkau juga didukung oleh Kementerian ATR/BPN melalui program Sertipikasi Gratis.
“Ada program baru yang dilaksanakan pemerintah oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Nusron Wahid, yaitu pemberian sertipikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini (sertipikat gratis) bagi mereka yang punya tanah, tapi belum bersertipikat. Ini semua kabar baik untuk masyarakat,” ujar Hashim Djojohadikusumo di hadapan awak media usai Groundbreaking Hunian Terjangkau di Manggarai, Jakarta.
Program tersebut merupakan bagian dari kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mempercepat pendaftaran tanah bagi MBR. Kolaborasi ini diperkuat dengan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang ditandatangani pada 21 Juli 2026 lalu.
Menurut Hashim Djojohadikusumo, program sertipikasi gratis mendukung terciptanya legalitas aset hingga penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Dengan kepastian hukum atas tanah, ia menilai masyarakat bisa mendapatkan manfaat lebih luas, termasuk meningkatkan produktivitas. “Untuk yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi, ada agunan atau harta yang bisa dipakai untuk modal usaha,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut kolaborasi Kementerian ATR/BPN jadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program perumahan rakyat. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan RI untuk membangun hunian terjangkau di aset-aset negara, salah satunya di aset PT KAI.
“Ini terobosan paling baru, kolaborasi dengan Menteri ATR, sertipikat tanah gratis bagi MBR dan ini sudah dijalankan ya, bukan akan dijalankan,” kata Maruarar Sirait.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan meyakini bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program perumahan rakyat. Menurutnya, penyediaan hunian yang layak perlu berjalan beriringan dengan pemberian kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat.
“Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah dengan kolaborasi bersama Kementerian PKP untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari kehidupan dan aset mereka,” ujar Wamen ATR/Waka BPN.
Dalam kegiatan ini, Wamen Ossy bersama sejumlah pejabat yang hadir mengikuti groundbreaking juga meninjau ke rumah contoh dan maket perumahan Hunian Terjangkau. Turut hadir, Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi; Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI, Muhammad Qodari; Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin serta sejumlah kepala kementerian/lembaga lainnya. (*)



