Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Pjs Sudirman Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Cagar Budaya Candi Muarojambi

Published

on

Jambi – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jambi, Sudirman mendorong pengoptimalisasi pemanfaatan Cagar Budaya Candi Muarojambi. Hal tersebut diutarakan Pjs. Gubernur Jambi pada audiensi pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Nasional Muarojambi untuk Kepentingan Agama Umat Buddha Indonesia dan Dunia bersama Direktur Urusan dan Pendidikan Kementrian Agama RI, di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Kamis, 24 Oktober 2024.

Dalam audiensi tersebut juga dihadiri Direktur Urusan Agama Buddha Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Nyoman Suriadarma, S.Pd.,M.Pd., M.Pd.B., Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Karsan, S.Ag., M.Pd., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Dr. H. Mahbub Daryanto, M.Pd.I.

Pembimbing Masyarakat Buddha Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Wiswadas, S.Ag., M.Si. Selain itu, dalam audiensi tersebut Pjs. Gubernur Sudirman juga turut didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Drs. Ariansyah, ME., Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Edy Kusmiran, S.STP., serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Dra. Luthpia.

Pjs. Gubernur Sudirman mengatakan bahwa audiensi ini merupakan tindaklanjut dari MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kementerian Agama RI dan Dirjen Pendidikan Kementerian Pendidikan dalam rangka melestarikan dan mengoptimalkan Candi Muarojambi.

“Pemerintah Provinsi Jambi bersama Kementerian Agama RI dalam rangka menindaklanjuti nota kesepahaman yang telah ditandatangani Bapak Gubernur beserta Kementerian Agama dan Direktur Jenderal Pendidikan. Ini merupakan upaya bersama baik itu pemerintah maupun kementerian dalam rangka melestarikan dan mengoptimalkan pemanfaatan Candi Muarojambi tersebut,” kata Pjs. Gubernur Sudirman.

“Pemanfaatan Candi Muarojambi ini sudah banyak hal-hal yang perlu didorong, misalnya pemberdayaan masyarakatnya, pemanfaatan Candi Muarojambi untuk tempat ibadahnya rekan-rekan kita dari Agama Buddha,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Pjs. Gubernur Sudirman juga menuturkan bahwa hal yang terpenting dari kerjasama yaitu sinergitas antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Pemerintah Provinsi untuk memberikan manfaat yang besar dalam memajukan Candi Muarojambi tersebut.

“Hal terpenting dalam MoU ini adalah sinergi diantara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan juga Pemerintah Provinsi Jambi bisa memberikan manfaat yang besar bagi Candi Muarojambi yang perlu terus dilestarikan, baik dari sisi budayanya maupun dari sisi wisatanya. Namun, menjadi penting juga kita terus mendorong agar berperan secara optimal, masyarakat yang ada disekitar sehingga mereka juga memperoleh manfaat dari keberadaan Candi Muarojambi,” tutur Pjs. Gubernur Sudirman.

Sementara itu, Direktur Urusan Agama Buddha Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Nyoman Suriadarma, S.Pd.,M.Pd., M.Pd.B. menyampaikan terkait dengan MoU, yaitu pemanfaatan dari sisi agama dikawasan Candi Muarojambi dengan mengadakan kegiatan nasional maupun internasional dengan harapan dapat berjalan dengan nyaman dan aman.

“Tentunya saya bersama Pak Kanwil memang sudah mengkomunikasikan hal ini dengan Provinsi Jambi tadi. Sudah banyak hal yang dibicarakan memang sejak kemarin. Dalam hal ini, kami tentu dari Direktorat Jenderal Bimas sudah mengkomunikasikan terkait dengan pemanfaatan dari sisi agama terhadap kawasan Candi Muarojambi,” kata Nyoman.

“Kedepan, kita ingin menjamin adanya semacam kegiatan-kegiatan besar baik nasional maupun internasional agar itu dapat berjalan dengan nyaman dan aman. Kami juga mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah dan juga masyarakat profesional karena banyak hal yang. Kedepan akan kami bisa laksanakan setelah pasca MoU ini,” tuturnya.

Sementara itu juga, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Dr. H. Mahbub Daryanto, M.Pd.I., menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerimtah Provinsi dan Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan.

“Kami menyampaikan ucapan terimakasih atas kerjasama yang telah dilaksanakan ini yaitu revitalisasi Candi Muarojambi ini menjadi sebuah situs yang tidak dipunyai semua daerah disitu. Dan kita melihat bahwa ditengah masyarakat muslim mayoritas ada situs Agama Buddha, ini kan sebuah keunikan yang mungkin bisa kita sampaikan kepada masyarakat betapa masyarakat melayu Jambi masyarakat Jambi yang muslim itu sangat toleran terhadap kebudayaan dan terhadap situs-situs yang ada di di provinsi Jambi,” ujar Mahbub.

Advertisement

ADVERTORIAL

Rakor Kementerian ATR/BPN Bersama KPK dan Pemerintah Daerah se-Sultra, Hasilkan Komitmen Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Ekonomi Daerah

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Kendari – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan korupsi dan peningkatan ekonomi daerah melalui rapat koordinasi yang digelar sebagai tindak lanjut kerja sama lintas lembaga di bidang pertanahan dan tata ruang. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang menetapkan transformasi layanan pertanahan sebagai salah satu program strategis kementerian.

“Kegiatan yang kita kerja samakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan dan inisiasi dari Pak Menteri, beliau juga berkomitmen menetapkan transformasi layanan pertanahan menjadi salah satu program strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat,” ujar Andi Tenri Abeng pada Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Aset BMD Wilayah Sultra yang berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, Kamis, 7 Mei 2026)m.

Ia menuturkan, Sultra dipilih sebagai salah satu pilot project kerja sama bersama KPK sehingga diharapkan dapat menjadi contoh implementasi program yang berhasil di daerah. Menurutnya, kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan KPK yang diluncurkan sejak Oktober 2025 bertujuan memberikan manfaat nyata bagi daerah, mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penguatan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, hingga peningkatan kualitas layanan publik di bidang pertanahan.

Disaksikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto dan Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, para pihak menyepakati komitmen bersama, di antaranya meningkatkan sinergi dan kolaborasi di bidang pertanahan dan tata ruang, mendorong implementasi sembilan paket program kerja sama, memperkuat koordinasi antarinstansi secara transparan, menindaklanjuti deklarasi dalam bentuk aksi nyata, serta menjalankan tugas sesuai peran dan fungsi masing-masing.

“Dari komitmen ini saya harapkan Bapak Ibu setelah kita bagikan ini bisa menjaga komitmen bersama ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk pencegahan korupsi dan peningkatan ekonomi daerah,” kata Andi Tenri Abeng.

Sebagai informasi, sembilan program kerja sama untuk mendukung komitmen tersebut, di antaranya, integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS), serta sensus pertanahan berbasis geospasial.

Fokus berikutnya ditekankan terkait integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B/LP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.

Sementara itu, Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menilai sektor pertanahan dan pengelolaan barang milik daerah merupakan bidang yang sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, menurutnya, kedua sektor tersebut masih menghadapi berbagai persoalan kompleks.

Karena itu, Gubernur Sultra mengapresiasi pelaksanaan rakor yang dinilai dapat mendorong peningkatan kualitas layanan pertanahan sekaligus memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat.

“Semoga kita semua dapat terus memperkuat komitmen bersama, meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Serta dapat menghadirkan pelayanan publik yang terbaik pada seluruh masyarakat di Sulawesi Tenggara,” tuturnya.

Adapun Rakor kali ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sultra, Budi Hartanto; Bupati dan Wali Kota se-Sultra; serta para Kepala Kantor Pertanahan se-Sultra. (LS/RS)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000aku

Continue Reading

ADVERTORIAL

Launching Festival Egrang ke-14 di Jember Angkat Pesan Harmoni Tradisi dan Teknologi

DETAIL.ID

Published

on

Festival Egrang ke-14 di Desa Ledokombo, Sabtu (9/5/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Akhmad Helmi Luqman menghadiri launching Festival Egrang ke-14 di Pasar Lumpur, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Sabtu, 9 Mei 2026.

Dalam kegiatan itu, Helmi menyampaikan tradisi dan teknologi harus berjalan beriringan di tengah perkembangan era digital.

Festival yang digelar Komunitas Tanoker Ledokombo bersama Bank Indonesia Cabang Jember tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria.

Helmi mengatakan perkembangan teknologi digital menghadirkan perubahan besar dalam kehidupan generasi muda.

Meski demikian, menurut dia, budaya lokal harus tetap dijaga sebagai bagian dari identitas bangsa.

“Namun di tengah kemajuan tersebut, ada satu hal yang tidak boleh hilang yaitu jati diri bangsa,” kata Helmi.

Festival Egrang ke-14 tahun ini mengangkat tema “Permainan Tradisi (Tarian Egrang) di Era Digital”.

Helmi menilai tema tersebut membawa pesan agar masyarakat tidak mempertentangkan budaya dan teknologi.

“Oleh karena itu, sebuah pesan penting bagi kita semua, bahwa tradisi dan teknologi tidak perlu dibentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan,” ujarnya.

Menurut Helmi, permainan tradisional seperti egrang tetap relevan karena mengandung banyak nilai pendidikan karakter bagi generasi muda.

“Festival Egrang adalah wujud nyata bahwa tradisi tidak pernah kehilangan relevansinya. Egrang mengajarkan keseimbangan, melatih keberanian, membentuk ketekunan dan fokus, menanamkan sportivitas dan kerja sama,” tuturnya.

Ia menyebut nilai-nilai tersebut menjadi kebutuhan penting dalam membangun generasi muda Indonesia yang unggul.

“Nilai-nilai inilah yang hari ini sangat dibutuhkan dalam membangun generasi Indonesia yang unggul,” katanya.

Helmi berharap generasi muda di Jember mampu berkembang mengikuti kemajuan teknologi tanpa meninggalkan budaya lokal dan nilai luhur bangsa.

“Saya ingin anak-anak muda Jember, menjadi generasi yang modern, cerdas, kreatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap berakar kuat pada budaya dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia,” ucapnya.

Di akhir sambutannya, Helmi memberi apresiasi kepada Komunitas Tanoker, seniman, budayawan, guru, relawan, dan seluruh pihak yang terus aktif menjaga kebudayaan lokal melalui Festival Egrang di Kabupaten Jember.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Groundcheck Data Warga Miskin Ekstrem, Bupati Jember Koordinasi dengan Wamensos RI

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember saat menemui Wamensos RI. (Foto: Istimewa)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember Muhammad Fawait berkoordinasi dengan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial RI untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem melalui validasi data penerima bantuan sosial.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Fawait menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember kini melakukan groundcheck langsung ke lapangan untuk memastikan data masyarakat penerima bantuan sesuai kondisi riil.

“Kami ingin memastikan data masyarakat penerima bantuan benar-benar valid dan sesuai kondisi lapangan,” kata Gus Fawait.

Menurutnya, data yang valid menjadi dasar agar penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Bantuan sosial harus tepat sasaran dan dirasakan masyarakat yang memang membutuhkan,” ujar Gus Fawait.

Selain memperkuat validasi data, Pemkab Jember juga menyiapkan program graduasi bagi keluarga penerima manfaat agar mampu mandiri secara ekonomi secara bertahap.

“Tujuan akhirnya bukan hanya menerima bantuan, tetapi masyarakat bisa meningkat kesejahteraannya secara bertahap,” ucapnya.

Pemkab Jember berharap sinergi dengan pemerintah pusat mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember.

“Jember ingin bergerak menuju masyarakat yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya,” tutur Gus Fawait.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs