Connect with us
Advertisement

DAERAH

Tertibkan Parkir Liar, Dishub Kota Padang Bagikan Atribut kepada Petugas Resmi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Padang – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran mulai menertibkan praktik perparkiran liar di kawasan Pantai Padang dengan membagikan 50 rompi dan tanda pengenal resmi kepada petugas parkir yang telah diakui secara sah oleh Pemerintah Kota.

Langkah ini dilakukan menyusul banyaknya laporan dan keluhan dari masyarakat terkait maraknya aksi pungutan liar (pungli) yang berkedok sebagai petugas parkir di kawasan wisata favorit tersebut.

Para pelaku sering memanfaatkan kelengahan pengunjung dengan meminta tarif parkir tanpa dasar legalitas dan tanpa memberikan pelayanan yang sesuai.

“Kita menargetkan tahun ini ada 300 petugas parkir yang sudah memiliki rompi dan tanda pengenal. Namun saat ini, kita prioritaskan dulu kawasan Pantai Padang agar parkir di sana lebih tertib dan meminimalisir pungli,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, Kamis, 8 Mei 2025.

Menurut Ances, pemberian rompi dan kokarde (tanda pengenal) bertujuan untuk menjadi pembeda antara petugas resmi yang berada di bawah naungan Dishub Kota Padang dan oknum liar yang tidak bertanggung jawab.

Ia mengungkapkan, dengan atribut resmi ini, masyarakat dapat dengan mudah mengenali petugas sah dan hanya membayar tarif parkir kepada mereka.

Kadishub menjelaskan, petugas yang menerima rompi dan tanda pengenal juga merupakan mereka yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan telah mengikuti prosedur serta pelatihan pelayanan masyarakat. Ances menekankan pentingnya sikap ramah dan profesional dalam melayani pengunjung kawasan Pantai Padang.

“Kami akan membuat pengumuman resmi bahwa masyarakat tidak diwajibkan membayar parkir kepada petugas yang tidak menggunakan rompi dan tanda pengenal dari Pemko. Kalau tidak resmi, itu termasuk pungli. Satu-satunya yang berhak menarik retribusi parkir adalah petugas yang kami bekali atribut dan telah kami instruksikan untuk ramah dalam pelayanan,” ujarnya.

Langkah ini juga diiringi dengan ajakan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan praktik pungli. Ances mengimbau warga dan pengunjung untuk tidak segan-segan menolak membayar kepada oknum yang tidak memiliki atribut resmi.

Jika oknum tersebut memaksa atau bertindak kasar, masyarakat disarankan untuk merekam atau memviralkan kejadian tersebut sebagai bentuk pelaporan publik.

“Dengan demikian kita mendorong pengurangan praktik pungli. Kita juga akan melakukan edukasi ke masyarakat agar mereka berani menolak dan melaporkan. Kalau ada yang ngotot, viralkan saja, nanti akan kita lakukan penindakan. Kita ingin kawasan pantai kita ini menjadi tempat yang tertata, aman, dan nyaman bagi semua pengunjung,” tutur Ances Kurniawan.

Reporter: Diona

Advertisement Advertisement

DAERAH

Gus Fawait Fokuskan UHC Jember pada Perbaikan Mutu Layanan

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember mengunjungi Puskesmas Rambipuji pada Sabtu, 24 Januari 2026. (DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember — Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Rambipuji pada Sabtu, 24 Januari 2026.

Kunjungan tersebut dalam rangka menyampaikan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terkait pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) yang berorientasi pada kualitas layanan kesehatan.

Dalam kegiatan ini, Gus Fawait mengatakan bahwa puskesmas merupakan titik utama transformasi layanan kesehatan karena berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari.

“UHC tidak boleh berhenti pada kepesertaan. Yang paling penting adalah kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Gus Fawait.

Ia menyampaikan tiga fokus yang harus dijaga dan ditingkatkan, yakni pelayanan, fasilitas, dan tata kelola pendapatan.

Pelayanan kesehatan diarahkan agar maksimal, cepat, dan manusiawi sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat.

Pada aspek fasilitas, Gus Fawait meminta perubahan perspektif pelayanan publik.

Kenyamanan dan kelayakan fasilitas pasien diposisikan sebagai prioritas dibandingkan fasilitas internal pegawai, termasuk kepala puskesmas.

“Fasilitas pasien harus lebih baik. Ini soal perspektif pelayanan publik dan keberpihakan kepada masyarakat agar manfaat UHC benar-benar terasa,” ujarnya.

Dalam pengelolaan pendapatan, Gus Fawait mendorong optimalisasi dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilakukan secara presisi, efisien, dan transparan agar berdampak langsung pada mutu layanan.

“Jika kapitasi dikelola dengan tepat dan efisien, kualitas layanan akan meningkat tanpa membebani masyarakat,” ucapnya.

Sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan daerah, Pemkab Jember akan menerapkan penilaian kinerja fasilitas kesehatan secara rutin setiap tiga bulan.

Evaluasi ini menjadi bagian dari strategi penguatan sumber daya manusia serta kaderisasi pimpinan rumah sakit daerah.

“Transformasi layanan kesehatan membutuhkan SDM yang siap, profesional, dan berintegritas. Evaluasi ini adalah bagian dari proses tersebut,” kata Gus Fawait.

Kepala Puskesmas Rambipuji dr. Dina Nurul Agustina menyatakan kesiapan jajarannya menindaklanjuti kebijakan tersebut, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan dan penataan fasilitas yang berpihak kepada pasien.

“Kami siap memperkuat layanan kesehatan dasar, termasuk mengoptimalkan pengelolaan dana kapitasi agar pelayanan menjadi lebih cepat, nyaman, dan profesional, sehingga manfaat UHC benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

DAERAH

Lantik 190 Pejabat, Pemkab Jember Tata Struktur Organisasi di Tengah Tekanan Fiskal Daerah

DETAIL.ID

Published

on

Prosesi pelantikan 190 pejabat eselon III dan IV di Pendapa Wahyawibawagraha, Jumat, 23 Januari 2026. (DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melantik 190 pejabat Eselon III dan IV bidang Administrator dan Pengawas.

Pelantikan tersebut sebagai tindak lanjut perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Pelantikan ini merupakan bagian dari penataan struktur birokrasi daerah yang dilakukan bersamaan dengan tekanan fiskal akibat pengurangan transfer pusat dan kebutuhan penguatan kinerja layanan pemerintahan daerah.

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menyatakan bahwa kerja pemerintahan tidak dapat dijalankan secara individual, melainkan membutuhkan peran seluruh perangkat daerah.

“Saya titip bantu saya. Saya tidak bisa kerja sendiri tanpa dibantu semua perangkat yang ada di Kabupaten Jember,” katanya tegas.

Dalam kebijakan kepegawaian, Pemkab Jember tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN meskipun APBD daerah mengalami tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.

“Saya yakin kalau ASN bahagia, pasti memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Jember sebaik mungkin,” katanya.

Di sektor pelayanan publik, Pemkab Jember menjalankan program PETA CINTA berupa layanan administrasi kependudukan (Adminduk) langsung di tingkat kecamatan.

“Jember jadi kabupaten pertama di ujung timur pulau jawa yang memberikan Adminduk di masing-masing kecamatan,” ucap Gus Fawait.

Ia meminta jajaran kecamatan mengawal pelaksanaan layanan tersebut agar tidak menyimpang dari ketentuan.

“Saya titip kepada Pak Camat dan perangkatnya, kalau ada kebijakan bagus ini, tolong dikawal. Jangan sampai ada pungli,” ujarnya.

Dalam aspek kepegawaian, Pemkab Jember juga menyatakan tidak menurunkan pejabat eselon II dan III karena faktor politik maupun transisi kepemimpinan.

“Ini sejarah baru di Kabupaten Jember,” katanya.

Terkait pergeseran jabatan, evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan sebagai mekanisme penilaian internal birokrasi.

Pada arah kebijakan pembangunan daerah, Pemkab Jember mengarahkan pembangunan ke sektor pariwisata, konektivitas penerbangan, dan penguatan keuangan daerah.

“Kita menuju kemandirian dengan fiskal kita. Progresnya di tahun 2025 sudah ada kenaikan, ada progres yang tidak kecil, sebesar 32 persen PAD naik dengan tidak menaikkan pajak,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut tidak berasal dari kebijakan menaikkan pajak masyarakat.

“Pemkab Jember bisa naikkan PAD tanpa kenaikan pajak kepada rakyat kecil,” tuturnya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

DAERAH

Tugu Biduk Resmi Jadi Aset Pemkab Sarolangun

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Sarolangun, Hurmin saat menerima penyerahan aset Tugu Biduk yang dibangun dari dana CSR 23 perusahaan.(DETAIL/Daryanto)

DETAIL.ID, Sarolangun – Pembangunan Tugu Biduk Sarolangun saat ini telah selesai dikerjakan oleh pihak kontraktor pelaksana PT Gentala Inspirasi Mahakarya, dengan sumber dana pembangunan melalui Corporate Responsibility Social (CSR) dari 23 perusahaan di Wilayah Kabupaten Sarolangun.

Tugu Biduk ini sebagai ikon baru kota Sarolangun, telah berdiri kokoh dan indah kawasan tepian Cik Minah, seberang Rumah Dinas Bupati Sarolangun, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun.

Serah terima aset Tugu Biduk ini diserahkan oleh kontraktor pelaksana PT Gentala Inspirasi Mahakarya. Ar H Ibnu Ziyadi MZ, ST, MH, IAI, kepada Ketua Forum CSR Kabupaten Sarolangun M Ridwan, S.E, dan kemudian diserahkan oleh Ketua Forum CSR Kabupaten Sarolangun M Ridwan kepada Bupati Sarolangun, H Hurmin pada Jumat, 23 Januari 2026 di Rumah Dinas Bupati Sarolangun.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani, Sekda Sarolangun Ir Muhammad Arief, RH, MUM, para Asisten dan Staf Ahli Bupati Sarolangun, Kepala DPMPTSP Sarolangun Sahrudin Muis, SE, MM, Kadis PUPR Sarolangun Arif Hamdani, ST, Kasatpol PP Sarolangun Drs Muhammad Idrus, Kadis Perkim Sarolangun Drs Tarmizi, Pihak perwakilan 23 perusahaan pembangunan tugu biduk, Kabid Penanaman Modal Desi Oktawati, SE, MM, Camat Sarolangun Bustra Desman, SE, MM, Lurah Sarkam Aripin Siregar, serta tim Gentala Inspirasi Mahakarya.

Ibnu Ziyadi selaku Kontraktor Pelaksana PT Gentala Inspirasi Mahakarya, mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dan Forum CSR Kabupaten Sarolangun yang telah memberikan amanah kepada pihaknya, untuk mengumpulkan pembiayaan yang besar menciptakan sebuah ikon baru yang sudah lama direncanakan, namun baru bisa terealisasi saat sekarang ini.

“Kalau merunut ke belakang dari dua tahun yang lalu, kami difasilitasi dibantu oleh Pak Sarudin bertemu dengan Pj Bupati Sarolangun berdiskusi kemudian juga disupport penuh dengan Pak Dedi, beliau Pj Sekda waktu itu memfasilitasi beberapa kali pertemuan rapat baik di kantor bupati kemudian di !ank 9 Jambi, dan diskusi secara intensif sampai beberapa tempat,” ucapnya.

Dari hasil pertemuan tersebut, akhirnya menjadi komitmen bersama untuk membuat satu ikon yang jadi kebanggaan Sarolangun.

“Dan alhamdulillah pada era Bupati yang sekarang, Bapak H Hurmin harapan itu terwujud, ini suatu kebanggaan bagi kami diberi kesempatan diberi amanah untuk mengawal proses itu mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan,” ujarnya menambahkan.

Kata Ibnu Ziyadi, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Tugu Biduk ini, banyak hal yang ditemui berkaitan dengan permasalahan teknis dan non teknis, namun pihaknya tetap berkomitmen apapun yang terjadi ini harus dapat diselesaikan dengan baik karena pembangunan Tugu Biduk ini merupakan sebuah amanah yang harus diwujudkan.

“Seperti yang sama-sama kita saksikan, kami menyadari apa yang sudah kami perbuat ini memang belum sempurna, masih banyak yang hal-hal yang sebenarnya belum sesuai dengan perencanaan, cuma demikian kami akan berusaha minimal antara konsep desain yang sudah dipaparkan dengan realita ini sudah mendekati,” katanya

Selain itu, pihaknya juga telah menerima saran maupun masukan dari berbagai pihak, selama pembangunan tugu biduk ini, apalagi di media sosial banyak pendapat yang diutarakan masyarakat. Namun, menurutnya itulah dinamika pembangunan yang tidak menyurutkan semangat pihaknya, untuk melaksanakan pembangunan tugu biduk tersebut.

“Ini sebuah tantangan dan kita harus berusaha bagaimana mewujudkan itu dan insyaallah menjadi harapan Kita semua ke depan. Sarolangun sudah memiliki ikon yang betul-betul berasal dari adat budaya kita kita tidak lagi terus mengelus-ngelus peninggalan kolonial dari dulu background acara-acara kita selalu jembatan Beatrix, dan kita berharap UMKM makin tumbuh selain itu akan muncul komunitas masyarakat yang peduli Sarolangun,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Forum CSR Kabupaten Sarolangun M Ridwan, mengatakan dalam pembangunan Tugu Biduk ini ada sebanyak 23 perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam suka dan duka selama pembangunanTugu Biduk ini yang terasa sangat luar biasa.

“Dinamika terus terjadi tetapi alhamdulillah berkat perjuangan sama-sama, berkat doa dan iktikad baik bahwa pada pagi hari ini tanggal 23 Januari 2026 kita bisa merealisasikan, kita bisa mewujudkan impian dan cita-cita kita semua bahwa tugu biduk itu harus selesai,” ujar Ridwan.

Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan, bahwa pembangunanTugu Biduk hari ini bukan hanya sebuah proyek terus melainkan simbol-simbol kearifan lokal, identitas budaya dan kebanggaan masyarakat yang harus dijaga dan di wariskan kepada generasi yang akan datang.

“Tugu Biduk ini sebagai kebanggaan bersama sebagai simbol persatuan dan sebagai warisan berharga bagi anak cucu kita ke depan,” katanya.

Hurmin menyebutkan bahwa Tugu Biduk ini hadir sebagai ikon baru Kabupaten Sarolangun, dimana bukan sekedar berbagai bangunan visual tetapi sebagai rangkuman sejarah budaya dan identitas masyarakat Sarolangun yang hidup dan terus bergerak.

“Pucuk paku dipetik pagi dan sore namun selalu tumbuh kembali dan berbagai simbol lainnya seperti tulang batik atau pengayuh biduk dan simbol biduk yang filosofinya menggambarkan masyarakat Sarolangun adalah pribadi tangguh, pantang menyerah dan selalu bangkit meski berkali-kali diuji jaman,” ujarnya.

Selain itu, tentunya Tugu Biduk bukan hanya ikon baru tapi dibangun dari sejarah yang digerakkan oleh kebersamaan dan diarahkan menuju masa depan tanpa melupakan akar budayanya. Kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat tugu biduk ini.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh perusahaan yang tergabung dalam forum CSR serta kepada kontraktor pelaksana atas kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan tugu biduk ini.

“Sinergi seperti inilah yang sangat kita harapkan terus menerus dan ditingkatkan di masa yang akan datang, kami sampaikan dalam kesempatan ini seluruh OPD, pak Sekda, hadirnya perusahaan memberi manfaat bagi daerah. Alhamdulillah dengan doa dan semangat bersama, pembangunan tugu biduk ini terlaksana juga. Kita doakan kawan-kawan perusahaan yang ikut membantu diberikan kemudahan untuk berusaha di wilayah Kabupaten Sarolangun,” tuturnya.

Reporter: Daryanto

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs