Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Al Haris Dorong Akselerasi Program Unggulan Presiden Prabowo di Bungo

DETAIL.ID

Published

on

Muara Bungo  – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan berbasis kerakyatan di Provinsi Jambi.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Bungo, Gubernur Al Haris secara tegas mendorong percepatan pelaksanaan sejumlah program Unggulan Presiden Prabowo seperti Program MBG (Makan Bergizi Gratis), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta program Ketahanan Pangan.

Hal tersebut disampaikannya pada Pertemuan Gubernur Jambi beserta Bupati Bungo dengan Seluruh Kepala OPD dan Camat Se-Kabupaten Bungo, bertempat di Kantor Bupati Bungo, Selasa, 5 Agustus 2025.

“Prioritas utama kita adalah membangun sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Bungo, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Pusat. Hal ini krusial mengingat visi dan misi Presiden, yang dikenal sebagai Asta Cita, harus didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Bungo. Oleh karena itu, sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, dan RPJMD Kabupaten menjadi sangat penting. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara signifikan,” ujar Gubernur Al Haris.

“Dengan demikian, program-program prioritas Presiden, seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Ketahanan Pangan, dapat dilaksanakan secara efektif dan bersama-sama. Percepatan implementasi program-program ini sangat krusial agar masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya. Kami berharap Kabupaten Bungo, sebagai daerah yang memiliki potensi luar biasa, dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan demikian, harapan Presiden terhadap kita semua dapat segera dieksekusi di tingkat daerah,” katanya.

Gubernur Al Haris mengatakan, kebijakan Pemerintah terkait penyediaan makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Kebijakan ini sangat krusial, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Keterlambatan dalam implementasi program ini akan merugikan, khususnya bagi anak-anak di lingkungan yang rentan.

“Sehubungan dengan arahan Bapak Presiden, kami mohon percepatan realisasi program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Program MBG terbukti memberikan dampak positif signifikan, khususnya bagi daerah dengan tingkat anak tidak mampu yang tinggi. Selain itu, program ini juga menciptakan efek ganda (multiplier effect) yang mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal, sejalan dengan tujuan Bapak Presiden untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kami mengundang usulan untuk pengembangan dapur umum sebagai bagian dari program ini,” katanya.

Selanjutnya, Gubernur Al Haris juga mendorong Kabupaten Bungo untuk menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan mempertimbangkan posisi strategis wilayah tersebut dan kesiapan infrastruktur yang memadai.

“Mengenai hal ini, kami mengamati bahwa Kota Jambi dan Bungo memiliki kesamaan dalam hal fasilitas. Kota Jambi memiliki rumah sakit tipe B, demikian pula Bungo. Kota Jambi memiliki bandara, dan Bungo juga memiliki bandara yang sudah beroperasi dengan baik. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi telah mengajukan permohonan kepada menteri Bappenas agar Kabupaten Bungo juga dipertimbangkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), seperti halnya Kota Jambi yang telah memiliki SK,” ucapnya.

“Dengan status PKN, diharapkan kegiatan berskala nasional, termasuk pengembangan industri, dapat ditingkatkan di Bungo. Kami juga telah berkoordinasi dengan Bapak Danrem dan Bapak Kapolda untuk membahas hal ini. Ke depannya, kami akan mengupayakan agar Bungo juga ditetapkan sebagai daerah PKN, yang akan berdampak pada peningkatan status jabatan Kapolres menjadi Kombes dan Dandim menjadi Kolonel. Kami berharap Bungo dapat berkembang sebagai etalase wilayah barat,” katanya.

“Untuk mewujudkan PKN, kami dari Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten fokus mengembangkan apron bandara, termasuk merencanakan penambahan panjang landasan pacu (runway),” katanya.

Sementara itu, Bupati Bungo Deddy Putra sangat menyambut baik atas arahan dan dukungan dari Gubernur Jambi Al Haris. Dirinya berharap koordinasi ini dapat membawa dampak positif bagi percepatan pembangunan khususnya di Kabupaten Bungo.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Pak Gubernur, kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyukseskan program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Bungo,” ucap Deddy Putra.

Dikatakan Deddy Putra, Kabupaten Bungo merupakan pusat ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di wilayah Barat Provinsi Jambi yang berbatasan dan bersinggungan langsung dengan sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat dan Riau.

“Saya berharap pengembangan apron bisa segera direalisasikan agar pesawat berukuran besar seperti Airbus dapat mendarat, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju Kabupaten Bungo,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Deddy Putra juga mengungkapkan mengenai posisi strategis Kabupaten Bungo sebagai daerah penyangga bagi kurang lebih 2,9 juta jiwa masyarakat yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di tiga provinsi, menjadi sinyal kuat betapa pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya sektor transportasi udara di wilayah ini. Bungo bukan hanya menjadi titik temu wilayah administratif, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi, distribusi barang, dan layanan antarwilayah.

“Berdasarkan data, Kabupaten Bungo bersinggungan langsung dengan beberapa daerah di Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Tebo, Merangin, Sarolangun, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Selain itu, konektivitas Bungo juga mencakup wilayah Sumatera Barat seperti Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, dan Kota Sawahlunto, serta Kabupaten Kuantan Singingi di Provinsi Riau. Jarak geografis yang saling berdekatan ini menjadikan Bungo sebagai titik simpul penting dalam jaringan logistik antardaerah,” ujarnya.

“Dalam konteks ini, percepatan pengembangan Bandara Muara Bungo, termasuk perluasan apron dan peningkatan kapasitas landasan pacu, menjadi kebutuhan mendesak. Kehadiran bandara yang mampu didarati pesawat berbadan lebar seperti Airbus akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan aksesibilitas dan efisiensi distribusi logistik regional. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap arus barang dan mobilitas masyarakat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Jambi dan sekitarnya,” tuturnya.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Buka Pendaftaran Pemasangan Listrik Gratis Bagi Warga Kurang Mampu

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember membuka pendaftaran program pemasangan listrik gratis bagi warga kurang mampu mulai awal Maret 2026.

Pendaftaran bisa melalui nomor narahubung Wadul Gus’e 0811-3031-1188 dan tautan https://s.id/DaftarListrikGratisJember⁠.

Program ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam membantu warga kurang mampu untuk memperoleh pemasangan listrik tanpa biaya.

Pemkab Jember mengarahkan masyarakat yang memenuhi kriteria segera menghubungi nomor yang telah disediakan atau mengisi formulir secara daring melalui tautan resmi tersebut agar proses pengajuan bisa segera diproses.

Untuk mengikuti program ini, warga wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:

  1. Fotokopi KTP Pemohon
  2. Surat Kartu Keluarga (KK)
  3. Surat Keterangan Tidak Mampu/Terdaftar DTKS
  4. Mengisi Formulir Pendaftaran

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memastikan program ini tidak memungut biaya dalam bentuk apa pun.

Ia memastikan pemasangan listrik dilakukan secara gratis bagi warga yang lolos verifikasi.

“Gratis! Daftarnya ke nomor ini (0811-3031-1188). Semua karena cinta,” kata Gus Fawait dari tanah suci Mekkah, Selasa, 3 Maret 2026.

Terkait waktu realisasi, Gus Fawait menyampaikan pemasangan listrik gratis menyesuaikan jumlah pendaftar dan proses lanjutan yang berjalan.

“Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan (pemasangan listrik gratis, red). Nanti kalau jumlahnya banyak bisa multiyears (tahun jamak, red),” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan program ini berjalan berkat dukungan dua anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi dan Kawendra Lukistian, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah serta kementerian terkait untuk warga Jember.

Pemkab Jember memproses setiap pendaftar yang masuk melalui nomor telepon maupun tautan resmi sesuai prosedur.

Program ini membuka akses bagi warga kurang mampu di Jember untuk memperoleh sambungan listrik gratis melalui kolaborasi pemerintah daerah dan pihak terkait.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Dari Mekkah, Gus Fawait Tegaskan Standar Layanan SPPG Jember

DETAIL.ID

Published

on

Rapat Koordinasi SPPG Jember, Senin (2/3/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, memberi arahan kepada Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Jember melalui Zoom dari Tanah Suci Mekkah, dalam rapat koordinasi yang digelar Satgas di Pendapa Wahyawibawagraha pada Senin malam, 2 Maret 2026.

Perwakilan masing-masing SPPG hadir langsung di pendapa untuk mengikuti rapat tersebut.

Gus Fawait mengikuti jalannya koordinasi meski sedang menjalani ibadah umrah.

Dalam arahannya, ia menyampaikan hasil evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap pelaksanaan program di Jember.

Ia menyebut BGN menjatuhkan sanksi kepada dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan.

“Bagi dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka akan ada sanksi tegas dari BGN,” katanya saat memberikan arahan via zoom, Senin, 2 Maret 2026.

Gus Fawait juga mengungkapkan adanya tiga dapur di Jember yang terkena sanksi suspend akibat ketidaksesuaian menu selama Ramadan.

“Kemarin saya dapat kabar, ada 3 dapur yang di suspend oleh BGN, karena dinilai memberikan menu yang tidak sesuai selama Ramadan ini,” ujarnya.

Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Jember mendukung langkah BGN dalam menjaga mutu layanan program gizi.

“Saya sebagai kepala daerah tentu mendukung keputusan dari BGN,” ucapnya.

Gus Fawait meminta seluruh pengelola SPPG fokus memperbaiki layanan agar tidak ada lagi dapur yang menerima sanksi.

“Saya berharap tidak ada lagi dapur yang di suspend oleh BGN. Ayo berikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak kita,” katanya.

Ia juga menyampaikan rencana pemberian penghargaan pada akhir tahun bagi SPPG dengan kinerja terbaik.

“Nanti kita akan berikan awarding di akhir tahun, bagi SPPG di Jember yang memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Dorong Pj Kades Patemon Terbitkan Perkades APBDes demi Pulihkan Layanan Desa

DETAIL.ID

Published

on

Kepala DPMD Jember, Adi Wijaya. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Adi Wijaya, menyarankan Penjabat (Pj) Kepala Desa Patemon segera menyusun Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang APBDes di Desa Patemon.

Hal tersebut sebagai langkah mengatasi kelumpuhan layanan pemerintahan akibat mandeknya pembahasan Perdes APBDes bersama BPD.

Langkah ini menjadi solusi darurat agar operasional pemerintahan desa, termasuk pembayaran gaji perangkat desa, tetap berjalan meski belum ada persetujuan bersama terkait Perdes APBDes.

Adi Wijaya merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan Perkades dalam kondisi tertentu.

“Dalam hal Perdes APBDes belum ada proses pembahasan atau persetujuan bersama, maka teman-teman bisa menggunakan Perkades APBDes untuk mencairkan belanja operasionalnya. Jadi, gaji dan lain sebagainya itu bisa dibayarkan,” ujar Adi Wijaya, Senin, 2 Maret 2026.

Menurut Adi, opsi Perkades APBDes menjadi langkah jangka pendek paling realistis guna memastikan kebutuhan dasar organisasi pemerintahan desa tetap berjalan demi pelayanan kepada masyarakat.

DPMD Jember juga melakukan koordinasi gabungan bersama unsur Forkopimda serta melibatkan Muspika Pakusari untuk mengawal proses tersebut.

Selain itu, DPMD siap menurunkan sumber daya manusia guna memberikan bimbingan teknis apabila dibutuhkan oleh pihak desa maupun kecamatan.

“DPMD siap untuk memfasilitasi. Jika memang masih membutuhkan panduan, kami akan turunkan sumber daya kami maupun bisa langsung berkonsultasi di kantor kami,” kata Adi Wijaya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs