Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Al Haris Dorong Akselerasi Program Unggulan Presiden Prabowo di Bungo

DETAIL.ID

Published

on

Muara Bungo  – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan berbasis kerakyatan di Provinsi Jambi.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Bungo, Gubernur Al Haris secara tegas mendorong percepatan pelaksanaan sejumlah program Unggulan Presiden Prabowo seperti Program MBG (Makan Bergizi Gratis), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta program Ketahanan Pangan.

Hal tersebut disampaikannya pada Pertemuan Gubernur Jambi beserta Bupati Bungo dengan Seluruh Kepala OPD dan Camat Se-Kabupaten Bungo, bertempat di Kantor Bupati Bungo, Selasa, 5 Agustus 2025.

“Prioritas utama kita adalah membangun sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Bungo, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Pusat. Hal ini krusial mengingat visi dan misi Presiden, yang dikenal sebagai Asta Cita, harus didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Bungo. Oleh karena itu, sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, dan RPJMD Kabupaten menjadi sangat penting. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara signifikan,” ujar Gubernur Al Haris.

“Dengan demikian, program-program prioritas Presiden, seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Ketahanan Pangan, dapat dilaksanakan secara efektif dan bersama-sama. Percepatan implementasi program-program ini sangat krusial agar masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya. Kami berharap Kabupaten Bungo, sebagai daerah yang memiliki potensi luar biasa, dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan demikian, harapan Presiden terhadap kita semua dapat segera dieksekusi di tingkat daerah,” katanya.

Gubernur Al Haris mengatakan, kebijakan Pemerintah terkait penyediaan makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Kebijakan ini sangat krusial, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Keterlambatan dalam implementasi program ini akan merugikan, khususnya bagi anak-anak di lingkungan yang rentan.

“Sehubungan dengan arahan Bapak Presiden, kami mohon percepatan realisasi program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Program MBG terbukti memberikan dampak positif signifikan, khususnya bagi daerah dengan tingkat anak tidak mampu yang tinggi. Selain itu, program ini juga menciptakan efek ganda (multiplier effect) yang mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal, sejalan dengan tujuan Bapak Presiden untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kami mengundang usulan untuk pengembangan dapur umum sebagai bagian dari program ini,” katanya.

Selanjutnya, Gubernur Al Haris juga mendorong Kabupaten Bungo untuk menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan mempertimbangkan posisi strategis wilayah tersebut dan kesiapan infrastruktur yang memadai.

“Mengenai hal ini, kami mengamati bahwa Kota Jambi dan Bungo memiliki kesamaan dalam hal fasilitas. Kota Jambi memiliki rumah sakit tipe B, demikian pula Bungo. Kota Jambi memiliki bandara, dan Bungo juga memiliki bandara yang sudah beroperasi dengan baik. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi telah mengajukan permohonan kepada menteri Bappenas agar Kabupaten Bungo juga dipertimbangkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), seperti halnya Kota Jambi yang telah memiliki SK,” ucapnya.

“Dengan status PKN, diharapkan kegiatan berskala nasional, termasuk pengembangan industri, dapat ditingkatkan di Bungo. Kami juga telah berkoordinasi dengan Bapak Danrem dan Bapak Kapolda untuk membahas hal ini. Ke depannya, kami akan mengupayakan agar Bungo juga ditetapkan sebagai daerah PKN, yang akan berdampak pada peningkatan status jabatan Kapolres menjadi Kombes dan Dandim menjadi Kolonel. Kami berharap Bungo dapat berkembang sebagai etalase wilayah barat,” katanya.

“Untuk mewujudkan PKN, kami dari Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten fokus mengembangkan apron bandara, termasuk merencanakan penambahan panjang landasan pacu (runway),” katanya.

Sementara itu, Bupati Bungo Deddy Putra sangat menyambut baik atas arahan dan dukungan dari Gubernur Jambi Al Haris. Dirinya berharap koordinasi ini dapat membawa dampak positif bagi percepatan pembangunan khususnya di Kabupaten Bungo.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Pak Gubernur, kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyukseskan program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Bungo,” ucap Deddy Putra.

Dikatakan Deddy Putra, Kabupaten Bungo merupakan pusat ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di wilayah Barat Provinsi Jambi yang berbatasan dan bersinggungan langsung dengan sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat dan Riau.

“Saya berharap pengembangan apron bisa segera direalisasikan agar pesawat berukuran besar seperti Airbus dapat mendarat, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju Kabupaten Bungo,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Deddy Putra juga mengungkapkan mengenai posisi strategis Kabupaten Bungo sebagai daerah penyangga bagi kurang lebih 2,9 juta jiwa masyarakat yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di tiga provinsi, menjadi sinyal kuat betapa pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya sektor transportasi udara di wilayah ini. Bungo bukan hanya menjadi titik temu wilayah administratif, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi, distribusi barang, dan layanan antarwilayah.

“Berdasarkan data, Kabupaten Bungo bersinggungan langsung dengan beberapa daerah di Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Tebo, Merangin, Sarolangun, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Selain itu, konektivitas Bungo juga mencakup wilayah Sumatera Barat seperti Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, dan Kota Sawahlunto, serta Kabupaten Kuantan Singingi di Provinsi Riau. Jarak geografis yang saling berdekatan ini menjadikan Bungo sebagai titik simpul penting dalam jaringan logistik antardaerah,” ujarnya.

“Dalam konteks ini, percepatan pengembangan Bandara Muara Bungo, termasuk perluasan apron dan peningkatan kapasitas landasan pacu, menjadi kebutuhan mendesak. Kehadiran bandara yang mampu didarati pesawat berbadan lebar seperti Airbus akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan aksesibilitas dan efisiensi distribusi logistik regional. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap arus barang dan mobilitas masyarakat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Jambi dan sekitarnya,” tuturnya.

Advertisement

ADVERTORIAL

Cek Informasi Tanah Sebelum Membeli, Manfaatkan Fitur Berbagi Akses di Aplikasi Sentuh Tanahku

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Masyarakat yang berencana membeli tanah kini dapat memperoleh informasi mengenai bidang tanah yang akan ditransaksikan secara lebih mudah dan aman melalui fitur berbagi akses sertipikat pada aplikasi Sentuh Tanahku. Fitur yang disediakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini memberikan kemudahan, khususnya bagi pemilik tanah yang telah bersertipikat.

Melalui fitur tersebut, penjual tidak perlu lagi memberikan salinan informasi sertipikat secara tertulis seperti fotokopi dokumen. Penjual bisa membagikan akses sertipikat kepada calon pembeli lewat akun Sentuh Tanahku. Pembeli dapat melihat informasi terkait bidang tanah secara langsung sesuai dengan jangka waktu akses yang ditentukan oleh penjual.

Untuk membagikan akses sertipikat, pemilik tanah terlebih dahulu memiliki akun pada aplikasi sentuh tanahku dan melakukan verifikasi akun. Pemilik tanah dapat mengakses menu “Sertipikatku”, selanjutnya, pilih sertipikat yang akan dibagikan, tekan fitur “Bagikan Akses Sertipikat Ini”, lalu masukkan username atau alamat email penerima serta tentukan durasi waktu akses yang diberikan.

Setelah akses dibagikan, calon pembeli dapat membuka menu “Sertipikatku” pada akun Sentuh Tanahku miliknya, kemudian memilih submenu “Dibagikan”. Pada menu tersebut akan tampil sertipikat yang telah dibagikan oleh pemilik.

Dengan akses yang dibuka oleh penjual, calon pembeli dapat melihat berbagai informasi mengenai bidang tanah, mulai dari nama pemegang hak terakhir, luas tanah, lokasi, hingga riwayat catatan pendaftaran atas bidang tanah tersebut.

Riwayat catatan pendaftaran memuat informasi mengenai berbagai layanan pertanahan yang pernah dilakukan terhadap bidang tanah. Seperti contohnya, pencatatan jual beli, hibah, waris, hak tanggungan, maupun blokir apabila terdapat pencatatan sengketa. Informasi tersebut dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi calon pembeli sebelum melanjutkan proses transaksi.

Pemanfaatan fitur berbagi akses sertipikat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dalam transaksi pertanahan. Dengan memperoleh akses langsung dari pemilik tanah, calon pembeli dapat memeriksa informasi bidang tanah secara mandiri sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gubernur Al Haris Ikuti Peresmian IJD, Komitmen Pembangunan Infrastruktur Tingkatkan Konektivitas Wilayah

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Gubernur Jambi Al Haris menegaskan Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Al Haris usai mengikuti peresmian serentak Program IJD Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto secara daring dari Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa, 23 Juni 2026. Secara nasional, program tersebut meresmikan pembangunan jalan sepanjang 1.151 kilometer di berbagai daerah.

Menurut Al Haris, program IJD sangat membantu pemerintah daerah karena banyak ruas jalan yang kondisinya terus menurun dan membutuhkan anggaran besar untuk diperbaiki.

“Alhamdulillah hari ini Bapak Presiden telah meresmikan Program Inpres Jalan Daerah tahun 2025. Ini menunjukkan pemerintah terus berkomitmen membangun jalan daerah yang kondisinya sudah mulai menurun agar kembali menjadi jalan yang mantap,” kata Al Haris.

Ia menjelaskan, tidak semua kerusakan jalan dapat ditangani pemerintah daerah karena sebagian membutuhkan konstruksi yang rumit dan biaya yang besar. Melalui Program IJD, pemerintah pusat hadir membantu daerah, terutama wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi.

Untuk Provinsi Jambi, kata Al Haris, terdapat delapan ruas jalan yang masuk dalam program dan diresmikan Presiden. Kehadiran proyek tersebut diyakini akan memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat distribusi barang dan jasa.

“Program ini menjangkau daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi. Jambi juga mendapatkan manfaat dengan delapan ruas jalan yang diresmikan Presiden,” ujarnya.

Al Haris juga mengungkapkan, pemerintah daerah telah menyiapkan usulan Program IJD tahun 2026 kepada pemerintah pusat. Masing-masing daerah mengusulkan kebutuhan anggaran sekitar Rp100 miliar, meski nantinya akan melalui proses verifikasi untuk menentukan ruas jalan yang menjadi prioritas.

“Nanti akan dilihat mana yang paling mendesak dan menjadi prioritas untuk ditangani melalui program IJD,” ucapnya.

Pada 2025, Provinsi Jambi memperoleh pembangunan jalan sepanjang 38 kilometer melalui Program IJD. Jika digabungkan dengan proyek jalan skema multiyears, total pembangunan jalan mencapai sekitar 50 kilometer.

Al Haris menilai capaian tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam mempertahankan kualitas jalan serta mempercepat perbaikan ruas-ruas yang mengalami penurunan fungsi.

“Kalau setiap tahun Jambi mendapat sekitar 50 kilometer pembangunan jalan, tentu ini sangat membantu pemerintah daerah dalam mengatasi jalan-jalan yang kondisinya mulai menurun,” tuturnya. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Alih Media ke Sertipikat Elektronik, Masyarakat Merasa Jauh Lebih Praktis dan Berikan Rasa Aman

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Bogor – Masyarakat yang sudah beralih dan memiliki Sertipikat Elektronik mulai merasakan manfaat transformasi digital pada layanan pertanahan. Selain mempermudah akses layanan, digitalisasi dokumen pertanahan ini dinilai lebih memberikan rasa aman dan kemudahan bagi para pemilik tanah.

“Sertipikat Elektronik bisa dilihat di handphone lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Ini lebih simpel karena data batas tanah disimpan secara digital, jadi tanah tak bisa digeser-geser,” ujar Yusuf (37) saat diwawancarai di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Jawa Barat.

Keamanan data pertanahan dalam Sertipikat Elektronik dijaga secara berlapis karena data fisik maupun yuridis telah dilindungi dengan sistem enkripsi. Batas bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Elektronik juga telah terintegrasi dalam sistem pemetaan nasional sehingga data pertanahan menjadi lebih akurat dan terhubung.

Yusuf berinisiatif mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku untuk mempermudah akses terhadap layanan pertanahan. Melalui aplikasi tersebut, ia bisa melihat sertipikat tanahnya tanpa harus membawa dokumen fisik ke mana pun ia pergi sehingga proses pengecekan data dapat dilakukan secara cepat dan praktis.

Perasaan serupa juga diungkapkan Ilham (40), yang datang ke Kantah untuk mengambil Sertipikat Elektronik milik keluarganya setelah proses roya selesai dilakukan. Warga Kabupaten Bogor ini merasa, peralihan dari sertipikat analog ke elektronik merupakan langkah positif dalam modernisasi layanan pertanahan.

“Dari analog ke Sertipikat Elektronik sih bagus, bisa dicek juga dari handphone, mudah-mudahan tanah milik orang tua saya jadi lebih aman,” ujar Ilham.

Digitalisasi layanan pertanahan berupa Sertipikat Elektronik menjadi bagian dari upaya modernisasi layanan publik di bidang pertanahan. Kehadiran layanan digital diharapkan mampu memberikan kemudahan, efisiensi, sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap data pertanahan masyarakat. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs