PERKARA
Tujuh Mantan Anggota Dewan Belum Ditetapkan Tersangka di Kasus Suap RAPBD 2017, Luhut: KPK Harusnya Profesional!
DETAIL.ID, Jambi – Sidang perkara korupsi suap RAPBD 2017 yang menjerat terdakwa Suliyanti diwarnai dengan pengungkapan terhadap sejumlah mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 – 2019 yang diduga kuat turut menerima suap namun malah belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Ceritanya bermula dari pertanyaan Hakim Lamhot Nainggolan terhadap saksi Luhut Silaban, dimana dalam BAP tambahan mantan anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut, Luhut menuntut keadilan lantaran masih terdapat beberapa rekannya yang duduk di kursi dewan yang belum ditersangkakan atas kasus suap RAPBD 2017.
“Saya tambahkan bahwa sebagian anggota DPRD Provinsi Jambi yang kami yakini menerima tapi sampai saat ini belum menjadi tersangka. Untuk itu saya meminta Eka Marlina, Yanti Maria dan selanjutnya. Kira-kira apa maksudnya, Pak? Mengapa bapak begitu yakin bahwa nama-nama ini menerima juga,” ujar Hakim Anggota Lamhot Nainggolan, bertanya kepada Luhut di persidangan pada Selasa, 2 September 2025.
Luhut menjawab, menurutnya semua anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 pada dasarnya menerima duit suap ketok palu di 2017. Hal itu sebagaimana telah diakui juga dalam persidangan oleh beberapa mantan anggota DPRD Provinsi Jambi.
Luhut juga bercerita bahwa pasca OTT KPK pada November 2017, dirinya bersama Eka Marlina, Yanti Maria serta sejumlah anggota dewan saat itu berunding dengan Kusnindar, agar tidak terseret dalam pusaran kasus korupsi tersebut. Kusnindar pun sepakat untuk pasang badan, dimana duit-duit suap itu kemudian dikembalikan lewat Kusnindar dengan imbalan tertentu.
Namun saat itu Luhut mengaku tak percaya dengan Kusnindar. Dia mundur dari kesepakatan, dan mengembalikan sendiri uang suap tersebut pada KPK. Sementara Eka dan Yanti disebut-sebut terus melakukan negoisasi dengan Kusnindar.
“Begitu mereka tahu saya sudah mengembalikan (uang itu), mereka lobi Nindar,” ujarnya.
Cerita versi Luhut belum berhenti di situ. Dia kembali pada proses penyidikan dimana saat itu menurutnya KPK telah menyebutkan bahwa 55 anggota dewan, semuanya menerima suap. Dia pun mempersoalkan dimana dalam perjalanan proses penyidikan terjadi perubahan keterangan (BAP) oleh Kusnindar.
“Inilah yang membuat kami begitu heran. Kok begitu gampangnya, penyidik mengubah BAP? Sementara waktu penyidikan, itu kami sederetan dengan Nindar dengan Budiyako, dengan kawan-kawan yang lain. Jadi kami harap dengan fakta persidangan ini bisa dimulai penyidikan terhadap mereka. Kami sangat mengharapkan itu,” ujarnya.
Luhut yang dalam putusan tingkat pertama divonis 4 tahun dan dipangkas menjadi 2 tahun 10 bulan pada tingkat PK itu bercerita bahwa hukuman yang dia alami terasa berat. Sementara terdapat rekan-rekannya yang turut menerima suap, namun masih menikmati hidup bebas, ia pun mendesak agar JPU setidaknya bisa menghadirkan mereka minimal sebagai saksi di persidangan.
“Kami cukup sakit ini, Pak. (Belum lagi) kami tidak bisa mencaleg di 2029. Ini termasuk sakit, karena masih ada kemungkinan 90 persen menang,” ujarnya.
Jaksa KPK pun merespons, menurut mereka terdapat perbedaan kewenangan antara penyidikan dengan penuntutan pada KPK. Kemudian saksi yang dihadirkan di persidangan adalah saksi yang terdapat dalam berkas perkara.
Usai sidang, Luhut dikonfirmasi lebih lanjut terkait kesaksiannya kembali menegaskan bahwa dirinya menuntut KPK profesional dalam mengusut tuntas kasus Suap RAPBD 2017. Dia menilai KPK belum profesional seiring dengan berbagai kejanggalan yang ia rasakan mulai dari perubahan di BAP, hingga pengembalian uang suap dari Eka Marlina, Yanti Maria, Budiyako dan anggota lainnya yang dilakukan lewat Kusnindar.
“Ada apa? Jadi kami kurang yakin dengan penyidikan ini, kurang profesional. Mohon agar ditindaklanjuti kembali,” katanya.
Menurut Luhut setidaknya masih terdapat 7 anggota DPRD Provinsi Jambi yang diduga kuat menerima uang suap ketok palu 2017 namun belum jadi tersangka hingga kini di antaranya, Eka Marlina, Yanti Maria, Budiyako, Hilalatil Badri, Masnah, BBS, dan Karyani.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Bungo tahun 2019, Hasanul Fahmi, divonis hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta dalam perkara korupsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada Senin, 22 Desember 2025.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasanul Fahmi dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 50 juta,” ujar Ketua Majelis Hakim membacakan amar putusan.
Selain Hasanul Fahmi, majelis hakim juga membacakan putusan terhadap enam terdakwa lainnya yang terlibat dalam perkara yang sama. Kasi Pelayanan Samsat Bungo tahun 2019, Irniyanti divonis pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 50 juta. Vonis serupa juga dijatuhkan kepada Bendahara Penerimaan Samsat Bungo, Muhammad Sabirin yang dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta.
Sementara itu, hukuman lebih berat dijatuhkan kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Keuangan Daerah Samsat Bungo, Asep Hadi Suganda. Ia divonis pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 200 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,2 miliar.
“Apabila tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa atau diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun,” kata hakim.
Terdakwa lainnya, pekerja harian lepas UPT Samsat Bungo, Riki Saputra dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 309.397.300, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harta benda disita atau diganti pidana penjara selama 6 bulan.
Petugas keamanan Jasa Raharja Samsat Bungo, Muhammad Suhari divonis pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta.
Sementara kasir Bank Jambi yang ditempatkan di Samsat Bungo, Marwanto dijatuhi hukuman pidana penjara 5 tahun 4 bulan dan denda Rp 100 juta. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 309.337.300 dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka harta bendanya disita atau diganti pidana penjara selama 6 bulan.
Adapun kasus korupsi Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Samsat Bungo tahun 2019 yang melibatkan tujuh terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp 1,9 miliar.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Lima Bulan Usai Lahan Terbakar, Pemilik Lahan 189 Hektare di Gambut Jaya Ini Ditetapkan Tersangka
DETAIL.ID, Jambi – Pemilik lahan sawit terdampak karhutla berinisial E di Desa Gambut Jaya, Kec Sungai Gelam, Kab Muarojambi akhirnya resmi berstatus tersangka setelah 5 bulan kasusnya bergulir di tangan polisi.
Sebelumnya tim gabungan berjibaku melakukan operasi pemadaman selama berhari-hari di lahan gambut yang baru ditanami sawit tersebut pada akhir Juli lalu.
Kini, Dir Krimsus Polda Jambi Kombes Pol Taufik Nurmandia mengungkap bahwa penyidik Sub Dit Tipidter Polda Jambi telah memeriksa sejumlah 23 saksi dan 4 ahli.
Penyidik, kata dia, juga telah melakukan gelar perkara berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, ahli dan sejumlah barang bukti di TKP.
“Berdasarkan hasil gelar perkara, kita menetapkan tersangka pemilih lahan berinisial E,” ujar Kombes Pol Taufik Nurmandia pada Senin kemarin, 22 Desember 2025.
Berdasarkan perhitungan BPN, karhutla tersebut terjadi pada areal lahan dengan total luas mencapai 189 hektare. Perluasan lahan untuk perkebunan sawit dengan cara membakar diduga sebagai pemicu dari insiden karhutla.
Sosok pemilik lahan berinisial E, yang berasal dari daerah Medan, Sumatera Utara tersebut kini terancam dengan sanksi berat dari UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yakni ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 3 miliar.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 61,785 gram di Kantor BNN Provinsi Jambi pada Senin kemarin, 22 Desember 2025.
Sebelum dimusnahkan, petugas melakukan uji keaslian terhadap barang bukti. Hasil pemeriksaan memastikan sabu tersebut merupakan narkotika golongan I.
Kepala BNN Provinsi Jambi Kombes Pol Rachmad Resnova mengatakan, barang bukti sabu-sabu itu berasal dari dua laporan kasus model (LKM) yakni LKM 012 dan LKM 018.
“Hari ini kita lakukan pemusnahan sabu-sabu sebanyak 61,785 gram,” kata Kombes Pol Rachmad.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, BNN Jambi mengamankan dua tersangka yakni Eko Listiono dan Zainal Arifin. Keduanya ditangkap di wilayah Mestong, Kabupaten Muaro Jambi.
Rachmad menyebut, kedua tersangka merupakan bandar narkotika yang berperan melakukan pengeceran sabu-sabu sebelum diedarkan.
“Mereka bandar, karena melakukan pengenceran,” ujarnya.
Lebih lanjut, kedua tersangka diketahui merupakan bagian dari jaringan narkotika asal Medan, Sumatera Utara. Saat ini BNN Jambi masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan lainnya.
“Kita akan terus kejar jaringannya,” katanya.
Dalam pemberantasan narkoba, BNN Jambi juga terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta melibatkan elemen masyarakat. Sebab menurut Kepala BNNP Jambi, masalah narkoba ini tidak bisa diselesaikan sendiri, melainkan harus melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Reporter: Juan Ambarita
Remisi Natal, Satu WBP di Jambi Langsung Bebas
Arus Lalu Lintas Jelang Natal di Jambi Kondusif, Polisi Waspadai Bencana Hidrometeorologi
Korupsi Samsat Bungo: PTT Divonis Paling Berat, Mantan Kepala Divonis 2 Tahun Penjara
Jelang Nataru Antrian Panjang BBM Terjadi di Muaro Bungo, Kata Pertamina Begini…
Imigrasi Jambi Perkuat Pengawasan WNA hingga Tingkat Desa
Lima Bulan Usai Lahan Terbakar, Pemilik Lahan 189 Hektare di Gambut Jaya Ini Ditetapkan Tersangka
Tangkap 2 Bandar Jaringan Medan, BNNP Jambi Musnahkan 61,785 Gram Sabu-sabu
Perusahaan Pengelolaan Limbah Hingga Perusahaan Alkes Gugat RSUD Raden Mattaher
Merangin adalah Kabupaten Pertama di Jambi yang pada Paripurna Terbuka HUT ke-76 Dihadiri Menteri
Vahrial, Bukri dan David Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Disdik Provinsi Jambi
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
