DETAIL.ID, Jambi – Tatang, Ketua Lembaga Pecinta Alam Jambi (LPAJ) menuding bahwa Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (IV) Jambi, Junaidi dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah I BPJN VI, Andre Sahatua Sirait telah “bersekongkol” dengan tidak menetapkan PT Hanro dan dua perusahaan lainnya milik Robert Butarbutar masuk dalam daftar hitam (black list).
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 21 November 2017 lalu yang menyatakan bahwa PT Hanro dan dua perusahaan lainnya telah terbukti melakukan persekongkolan dianggap telah diketahui Junaidi dan Andre.
“Putusan itu telah ditetapkan oleh lembaga negara yang resmi yaitu KPPU. Maka Junaidi dan Andre dianggap telah mengetahui. Seharusnya mereka justru langsung menetapkan tiga perusahaan itu dalam daftar hitam. Ini kan tidak. Ada apa?” kata Tatang kepada detail, Selasa (26/6/2017).
ArtikelTerkait
Tatang merujuk pada Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 18 tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam Bab IV Pengenaan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam pasal 5 berbunyi bahwa Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berwenang menetapkan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa melalui Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.
“Ini kan tidak dilakukan justru salah satu perusahaan yang telah terbukti bersalah justru dimenangkan dalam tender pasca putusan KPPU,” ujar Tatang.
Putusan KPPU terhadap PT Hanro dapat diunduh di sini
Tatang menjabarkan lebih lanjut bahwa pada penjabaran pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah dijelaskan bahwa monopoli itu ada yang sifatnya horizontal maupun vertikal. Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan antara satu penyedia dengan penyedia lainnya, sementara persekongkolan vertikal adalah persekongkolan antara penyedia barang/jasa dengan panitia tender.
“Saya kira, PT Hanro tidak hanya diduga bersekongkol secara horizontal, melainkan juga secara vertikal. Atau dengan kata lain mereka melakukan persekongkolan secara vertikal dan horizontal,” ucapnya.
Aan Marandius, Sekretaris Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IV tidak menjawab pertanyaan yang diajukan detail melalui pesan WhatsApp, Selasa (26/6/2018). (DE 01/DE 02)
Discussion about this post