DETAIL.ID, Jambi – Proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jambi periode 2025 – 2030 diwarnai isu tak sedap. Sejumlah nama yang diloloskan dalam 10 besar calon pimpinan disinyalir terdaftar sebagai anggota partai politik, ada juga yang masih aktif dalam lembaga lain, hingga tersandung persoalan moral.

Hal yang berbanding terbalik dengan kriteria Calon Pimpinan (Capim) yang harusnya jadi acuan Pansel Capim Baznas sendiri. Sudah menuai kontroversi dengan hasil kerja Pansel. Biro Kesra Provinsi Jambi kemudian memperpanjang masa jabatan Pimpinan Baznas Provinsi Jambi.

Plh Kabiro Kesra Provinsi Jambi, Azharudin dikonfirmasi soal dasar perpanjangan jabatan Pimpinan Baznas Provinsi Jambi memilih untuk tak merespons. Azharudin yang juga sebagai Sekretaris Pansel Capim itu tak merespons upaya konfirmasi awak media.

Sementara Ketua Pansel sekaligus Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi Mahbub Daryanto bilang bahwa pihaknya sudah melimpahkan segala berkas dari 10 besar calon pimpinan kepada Baznas RI di Jakarta untuk diverifikasi dan difaktualkan.

Dia kembali menekankan bahwa pihaknya hanya bekerja untuk menyeleksi kompetensi para peserta hingga 10 besar. Soal keterlibatan beberapa Capim dalam Partai Poitik dan lembaga lain. Dia mengklaim bahwa sudah diverifikasi dan yang bersangkutan sudah mengundurkan diri.

“Gini aja, bagi masyarakat yang merasa punya bukti punya apa, silakan aja karena masih ada waktu untuk masukan ke Baznas pusat,” kata Mahbub pada Selasa, 3 Juni 2025.

Dia mengarahkan bagi masyarakat yang hendak menyampaikan kritik dan masukan agar menyampaikan langsung lewat laman web baznas.go.id. Disinggung soal pihaknya yang dengan sengaja meloloskan sejumlah nama lantaran ada titipan, dia juga membantah.

“Perasaan saya ndak ado titipan. Enggak ada,” ujarnya.

Atas isu yang bergulir di masyarakat soal keputusan Pansel. Dia kembali menekankan bahwa saat ini penilaian berada di Baznas RI. Namun dia mengaku tetap menyampaikan isu yang beredar kepada Kepala Baznas saat ini maupun pada Gubernur.

“Saya bukan mau cuci tangan, bukan. Karena pada prosesnya itu saya sebelumnya belum dapat masukan itu. Setelah dapat soal dugaan-dugaan itu saya sampaikan. Di depan Gubernur lagi saya sampaikan di hadapan pimpinan Baznas,” katanya.

Saat ini proses verifikasi dan faktualisasi telah berada pada kewenangan Baznas RI. Sembari menunggu masukan dari masyarakat umum, hingga penetapan 5 besar yang bakal jadi pimpinan.

“Kita tunggu ajalah. Kalau masukan dari masyarakat itukan boleh-boleh saja,” ujarnya.

Reporter: Juan Ambarita

DETAIL.ID, Jambi – Dua proyek multi years yang dikomandoi oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi yakni Islamic Center dan Stadion Swarnabhumi Pijoan tak henti-henti menuai kritikan.

Ketua MPW Pemuda Pancasila, Adri bahkan menilai kedua proyek yang menelan duit ratusan milliar dari APBD Provinsi Jambi tersebut sudah bermasalah sedari awal perencanaan.

“Terakhir banjir di Islamic Center, artinya dari perencanaan sudah enggak benar itu. Dan masih banyak lagi kekurangan terkait Islamic Center,” ujar Ketua MPW PP Jambi, Adri, yang juga merupakan Mantan Ketua Tim Pemenangan Haris – Sani pada Senin, 2 Juni 2025.

Selain proyek yang digarap oleh kontraktor pelaksana PT Karya Bangun Mandiri Persada, pria yang kerap disapa Panglima Adri tersebut juga menyoroti proyek multi years lainnya yakni Stadion Swarnabhumi Pijoan yang digarap PT Sinar Cerah Sempurna dengan nilai kontrak mencapai Rp 250 miliar.

Kedua proyek jumbo bernilai ratusan milliar tersebut dinilai sarat akan sejumlah masalah, bahkan sedari proses perencanaan. Dengan kondisi tersebut, dia pun mendesak agar DPRD Provinsi Jambi segera memanggil OPD terkait serta kontraktor pelaksana hingga pengawas.

Sebab proyek jumbo itu dibangun dari duit rakyat. Hasilnya pun tidak boleh main-main atau dipermainkan demi meraup untung bagi segelintir pihak.

“Kita mohon DPRD untuk memanggil itu kontraktornya. Stadion sama Islamic Center. Panggil itu untuk dievaluasi,” katanya.

Kata Adri, kalau ditemukan adanya pelanggaran hukum, kita minta aparat penegak hukum untuk mengusutnya. “Karena itu kan pakai uang rakyat,” katanya.

Ketua MPW PP Provinsi Jambi itu tak main-main, dia bahkan bilang bahwa pihaknya siap untuk berunjuk rasa. Jika tetap tak ada pembenahan atau evaluasi atas kedua proyek gede itu.

“Kalau misalnya hal ini tidak ditindaklanjuti. Kita MPW Pemuda Pancasila siap untuk turun aksi ke Dinas PUPR,” katanya.

Sebelumnya Waka I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata juga menyorot kondisi Islamic Center. Dia pun meminta agar Dinas PUPR segera mendesak kontraktor pelaksana untuk segera melalukan perbaikan-perbaikan atas proyek Rp 150 miliar yang sarat akan kejanggalan itu.

“Berarti pembangunan, kontraktornya enggak beres kan gitu dak, itu wajar wajar be kan. Maksud saya, langsung segera diperbaiki. Perbaiki langsung, (jika) minggu depan orang solat lagi, hujan. Tidak terganggu ibadah. Saya memandang secara objektif,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita

DETAIL.ID, Jambi – Sedari awal proyek tahun jamak Islamic Center yang merogoh kocek Rp 150 miliar dari APBD Provinsi Jambi tak henti-hentinya menuai sorotan. Hasil garapan PT Karya Bangun Mandiri Persada (KMP) yang mencatatkan alamat di daerah Cipinang, Jakarta Timur itu pun terkesan jauh dari angan-angan sebagai salah satu pusat kegiatan keagamaan di Jambi.

Kritik tajam terhadap Kadis PUPR Provinsi Jambi, Muzakir pun dilontarkan oleh Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata, pasca viralnya atap bocor serta lantai yang tergenang air saat hujan deras pekan lalu pada 22 Mei 2025. Ivan mengungkit kembali antara hasil pekerjaan dengan nilai anggaran yang sudah dikucurkan.

“Itu bangunan yang di dalam namanya indoor, harusnya itu terselesaikan dengan baik. Tidak ada kebocoran, tidak ada katanya pipa tersumbat dan lain-lain. Artinya harus terkontrol betul secara kualitas,” ujar IW sapaan akrab Ivan Wirata pada Senin, 2 Juni 2025.

Peristiwa hujan merembes dari atap ditambah lantai tergenang air sebagaimana viral dan beredar luas di media sosial beberapa waktu lalu pun dinilai sebagai ketidakbecusan pelaksana dan juga konsultan pengawas pada proyek Rp 150 miliar tersebut.

“Berarti pembangunan, kontraktornya enggak beres kan gitu dak, itu wajar-wajar be kan,” ujarnya.

Waka DPRD Provinsi Jambi itu pun meminta agar Dinas PUPR segera mendesak kontraktor pelaksana untuk segera melalukan perbaikan-perbaikan atas proyek Rp 150 miliar yang sarat akan kejanggalan itu.

“Maksud saya, langsung segera diperbaiki. Perbaiki langsung, minggu depan orang salat lagi, hujan. Tidak terganggu ibadah. Saya memandang secara objektif” katanya.

Soal itu Kadis PUPR Provinsi Jambi Muzakir mengklaim bahwa proses perbaikan sudah dilaksanakan. Ia juga bilang bahwa saat ini Islamic Center masih dalam masa pemeliharaan alias tanggung jawab pelaksana hingga akhir Desember 2025.

Lebih lanjut soal genangan saat hujan, Muzakir bilang bahwa itu disebabkan oleh saluran air di bagian teras yang tersumbat, hingga air masuk dan menggenangi ruangan bawah.

“Yang banjir itu, saluran yang tersumbat dari teras itu. Airnya tidak mengalir maksimal, sehingga ke dalam perginya. Kalau tetes (dari atap) itu tidak bikin banjir. Hanya netes-netes dan itu sudah kita perbaiki terus, sampai sekarang tukangnya masih ada. Kamu cek terus, pantau terus. Enggak ada masalah,” kata Muzakir.

Reporter: Juan Ambarita