PERKARA
Pembunuh Ibu dan Anak Terungkap Melalui Uang Bercak Darah
Kejanggalan itu muncul saat kepolisian menanyai saksi yang pertama kali melihat mayat kedua korban dan melaporkan temuannya itu kepada masyarakat. Saksi ini bernama Hasudungan Tambunan. Dia merupakan keponakan kontan korban T dan selama ini mereka bertiga tinggal bersama di Mess PT MBP.
Saksi ini awalnya mencoba mengelabui kepolisian dengan alibi melihat dua orang yang keluar dari Mess tersebut sebelum dirinya menemukan mayat kedua korban. Namun, keterangan saksi Hasudungan ini cendrung berubah-ubah sehingga membuat kepolisian makin curiga.
detail.id/, Muaro Jambi – Polres Muaro Jambi secara resmi mengekspos peristiwa kasus pembunuhan sadis yang terjadi di Mess PT MBP, Desa Bakung, Kecamatan Maro Sebo, Muaro Jambi. Kasus pembunuhan tersebut menimpa dua orang perempuan berstatus ibu dan anak. Aksi pembunuhan keji itu terjadi empat hari yang lalu atau tepatnya pada Sabtu (11/1/2020) malam.
Adapun Ibu dan anak yang menjadi korban dalam kasus pembunuhan ini berinisial T (52) dan anak gadisnya berinisial NM (16). Kedua korban ini merupakan warga Pardomuan Nauli, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatra Utara.
Korban T dan NM datang ke Jambi untuk bekerja di PT MBP. Korban T merupakan seorang janda yang sehari-hari bekerja sebagai juru masak di PT MBP. Sementara anak gadisnya itu ikut bekerja dengan peran membantu pekerjaan ibunya.
Baca Juga: Dilecehkan, Bibi dan Sepupu Dihabisi
Kapolres Muaro Jambi, AKBP Ardiyanto mengatakan kasus pembunuhan sadis yang dialami kedua korban diketahui setelah adanya laporan masyarakat. Ardiyanto sendiri langsung turun ke lokasi kejadian setelah mendapat laporan dari Kapolsek Maro Sebo sekira pukul 22.00.
“Saya dapat laporan kasus dugaan pembunuhan ini dari pak Kapolsek Maro Sebo. Dan saya ikut turun malam itu,” kata Kapolres Muaro Jambi, AKBP Ardiyanto saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Mapolres Muaro Jambi, Selasa (14/1/2020).
Ardiyanto mengatakan, begitu mendapat laporan, tim dari Polda Jambi, Polres Muaro Jambi dan Polsek Maro Sebo langsung turun ke TKP pembunuhan. Dari hasil penyelidikan tim dan olah TKP yang dilakukan di lapangan ternyata ditemukan kejanggalan.
Kejanggalan itu muncul saat kepolisian menanyai saksi yang pertama kali melihat mayat kedua korban dan melaporkan temuannya itu kepada masyarakat. Saksi ini bernama Hasudungan Tambunan. Dia merupakan keponakan kandung korban T dan selama ini mereka bertiga tinggal bersama di Mess PT MBP.
Saksi ini awalnya mencoba mengelabui kepolisian dengan alibi melihat dua orang yang keluar dari Mess tersebut sebelum dirinya menemukan mayat kedua korban. Namun, keterangan saksi Hasudungan ini cenderung berubah-ubah sehingga membuat kepolisian makin curiga.
Kepolisian pun terus mendalami keterangan saksi serta melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Hasudungan. Kepolisian pun mendapati fakta baru. Dari kantong saksi Hasudungan ditemukan uang tunai bercak darah.
“Kecurigaan kita muncul dari uang tunai yang berada di tangan saksi HT. Uang itu bercak darah. Setelah kita lakukan interogasi secara mendalam, saksi ini akhirnya mengakui perbuatannya. Saksi ini kemudian kita amankan dan ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.
Kasus pembunuhan ini terungkap hanya berselang enam jam setelah kepolisian menerima laporan. Tersangka pembunuhan sadis itu merupakan pelapor. Setelah menghabisi bibi dan sepupunya sendiri, tersangka berpura-pura melapor kepada warga. Padahal, dia sendiri yang menghabisi kedua korban.
“Kasus ini terungkap hanya dalam waktu enam jam, tersangkanya adalah pelapor sendiri,” kata Ardiyanto.
Reporter: Franciscus Simanjuntak
PERKARA
Bareskrim Polri Turun ke Tempino, Selidiki Putusnya Kabel SUTET Penyebab Blackout Jambi
DETAIL.ID, Muarojambi – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri turun langsung mengecek lokasi putusnya kabel Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) antara Tower 175 dan Tower 176 di RT 12, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muarojambi pada Minggu, 24 Mei 2026.
Pengecekan dipimpin langsung oleh Dittipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni bersama tim dari Puslabfor Polri, Polda Jambi, Polres Muarojambi, Polsek Mestong, serta pihak PLN.
Dari hasil pengecekan awal, diketahui kabel SUTET tersebut putus pada bagian sambungan atau penguat kabel. Putusnya kabel itu diduga menjadi penyebab terjadinya pemadaman listrik massal (blackout) di Provinsi Jambi pada Jumat, 22 Mei 2026 lalu.
”Setelah dilakukan pengecekan di lokasi, ditemukan kabel SUTET antara Tower 175 dan 176 putus pada bagian sambungan atau penguat kabel,” ujar Dir Tipidter, Brigjen Pol Dir Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni.
Selain melakukan olah lokasi, tim Bareskrim Polri juga memintai keterangan awal sejumlah saksi di sekitar lokasi, yakni Ketua RT 12 Tempino Safridal, serta dua warga setempat, Eka Dedi Setiawan dan Surmami Salupi.
Dari keterangan para saksi, pada Jumat malam sekitar pukul 23.30 WIB terdengar ledakan cukup keras dari arah lokasi kabel putus. Namun hingga kini penyebab pasti putusnya kabel tersebut masih belum diketahui.
Untuk kepentingan penyelidikan, barang bukti berupa kabel listrik SUTET beserta sambungan atau penguat kabel dibawa ke Puslabfor Bareskrim Polri guna dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirkrimsus Polda Jambi Kombes Pol Taufik Nurmandia, Kapolres Muarojambi AKBP Heri Supriawan, jajaran Tipidter Polda Jambi dan Polres Muarojambi, personel Polsek Mestong, serta pihak PLN dan masyarakat setempat.
Selanjutnya, tim Bareskrim Polri dan Polda Jambi akan melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi serta melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti untuk memastikan penyebab putusnya kabel SUTET yang memicu blackout di Jambi tersebut.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Terdakwa Korupsi DAK SMK Divonis 7 Tahun dan 2 Tahun
DETAIL.ID, Jambi – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi menjatuhkan vonis terhadap empat terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada Rabu malam, 20 Mei 2026.
Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman lebih berat kepada dua terdakwa utama, yakni Rudy Wage Soeparman dan Wawan Setiawan, dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Terdakwa Rudy Wage Soeparman dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama primair penuntut umum.
Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun serta denda Rp 200 juta subsider 80 hari kurungan. Selain itu, Rudy juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,681 miliar.
Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika tidak mencukupi, diganti pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.
Vonis terhadap Rudy lebih berat dibanding tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut pidana 5 tahun 6 bulan penjara. Vonis serupa juga dijatuhkan kepada terdakwa Wawan Setiawan. Hakim menghukum Wawan dengan pidana 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 120 hari kurungan.
Wawan juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 6,586 miliar. Jika tidak dibayar, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara tersebut. Apabila tidak mencukupi, diganti pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.
Vonis terhadap Wawan juga lebih berat dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut pidana 5 tahun penjara. Sementara itu, terdakwa Endah Susanti divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 60 hari kurungan. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa selama 2 tahun 6 bulan penjara.
Terdakwa lainnya, Zainul Havis, juga divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 60 hari kurungan. Hakim turut menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 205 juta.
Dalam amar putusan, majelis hakim menetapkan uang titipan sebesar Rp 110 juta yang sebelumnya diserahkan Zainul Havis kepada penuntut umum dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.
Usai sidang, kuasa hukum Rudy Wage Soeparman, Widarty Susy Atmanti menyatakan kecewa terhadap putusan majelis hakim. Menurutnya, sejumlah fakta persidangan tidak dipertimbangkan dalam putusan tersebut.
”Banyak fakta persidangan yang menurut kami tidak dipertimbangkan majelis hakim dalam putusan ini,” ujarnya.
Pihak terdakwa Rudy Wage Soeparman maupun Zainul Havis menyatakan masih pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding.
Sikap serupa juga disampaikan tim kuasa hukum Wawan Setiawan dan Endah Susanti yang menyatakan masih pikir-pikir atas putusan tersebut.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Dikti Melarikan Diri, YPBJ Tunjuk Fadil Iskandar Jadi Pj Rektor Unbari
DETAIL.ID, Jambi – Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi (YPBJ), badan pengelola Universitas Batanghari yang sah secara hukum berdasarkan Putusan PN Jambi No.50/Pdt.G/2023/PN Jmb, yang diperkuat melalui Putusan Banding Nomor 56/PDT/2024/PT JMB serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 6456 K/Pdt/2024 resmi menunjuk Fadil Iskandar sebagai Pj Rektor pada Kamis, 21 Mei 2026.
Penunjukan Fadil sebagai Pj Rektor dilakukan dalam rapat yayasan yang turut dihadiri oleh senat dan Ketua Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi, Husin Syakur. Dalam sambutannya, Husin kembali mengenang perjalanan kampus Unbari, dari awal pendirian hingga konflik internal, hingga saat ini.
”Kemarin kami dari Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi didampingi Kuasa Hukum telah beraudiensi dengan Direktur Kelembagaan Dikti,” ujar Husin.
Menurutnya, Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi diakui dan sah secara hukum selaku pengelola Unbari. Mengenai isu adanya pihak yang mengatasnamakan Yayasan Pendidikan Jambi 2010 yang juga melakukan pengangkatan Pj Rektor lewat LLDIKTI Wilayah X di Padang. Ketua Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi, tak banyak menghiraukan hal tersebut.
Dia menyinggung bahwa SK tersebut merupakan SK dari Yayasan, yang telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengelola Universitas Batanghari. Alias tak punya kewenangan.
”Yayasan ini bukan warisan. Bagaimana ceritanya Yayasan yang divonis tidak berhak melakukan pengangkatan Rektor?” ujarnya.
Sementara itu Kuasa Hukum YBPJ, Vernandus Hamonangan kembali menegaskan bahwa berdasarkan putuan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi sebagai turut tergugat diwajibkan untuk menyerahkan pengelolaan Unbari pada Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi.
”Jadi penunjukan Pj Rektor ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan negeri, banding, dan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Poinnya, Yayasan Pendidikan Jambi tidak berwenang mengelola Universitas Batanghari, dan Dikti Wajib menyerahkan pengelolaan kepada yang berhak yakni kita YPBJ,” ujar Vernandus.
Namun Kementerian Dirjen Pendidikan Tinggi, malah terkesan lari dari kewajiban hukumnya. Penarikan Afdalisma dari jabatan Pj Rektor, sekaligus dijadikan celah oleh pihak tak berwenang menunjuk Pjs Rektor.
”Dikti melarikan diri, lepas tangan dari masalah ini. Ini yang terjadi putusan pengadilan aja mereka enggak hargai,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita



