DETAIL.ID, Sarolangun – Pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun tahun 2021 di aula Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) setempat, Kamis (26/3/2020).
Kepala Bappeda Sarolangun, Lukman dalam laporannya mengatakan kegiatan Musrenbang ini tentunya dilaksanakan dalam rangka menyusun RKPD Kabupaten Sarolangun tahun 2021 sesuai dengan amanat UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
Lukman menyebut, pelaksanaan kegiatan ini merupakan Forum antara pemangku kepentingan yang merupakan wahana pihak yang langsung atau tidak langsung yang mendapatkan dampak dari program perencanaan pembangunan daerah.
ArtikelTerkait
“Ini juga akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD yang dilanjutkannya dengan ditetapkan dalam peraturan bupati dan sebagai pedoman para SKPD dalam melaksanakan rancangan kerja SKPD tahun 2021 mewujudkan visi dan misi Bupati Sarolangun dan Wakil Bupati Sarolangun. Kita menerima saran dan masukan stakeholder, dan melakukan forum desa agenda pembahasan usulan program dan kegiatan prioritas rancangan kerja SKPD dalam tahapan pelaksanaan forum gabungan SKPD,” kata Lukman.
Sementara itu, Bupati Sarolangun Cek Endra mengatakan bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah ini harus dilakukan secara terarah, cermat dan terukur, sehingga dapat dilakukan percepatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun menuju Sarolangun yang lebih sejahtera sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang kemudian terkait dengan kewenangan provinsi dan nasional, selanjutnya akan diusulkan pada tahapan pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional.
“Salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan hasil Musrenbang mulai dari tingkat desa, Kecamatan dan forum konsultasi publik dan forum gabungan SKPD,” kata Cek Endra.
Cek Endra juga mengatakan bahwa ke depan prioritas pembangunan daerah ada tiga yakni prioritas pembangunan infrastruktur, prioritas peningkatan perekonomian masyarakat dan prioritas peningkatan pelayanan publik.
Menurutnya, harus dilakukan dengan penyusunan program dan kegiatan yang tetap mengacu pada proses partisipatif dari saran dan masukan masyarakat dan pemangku kepentingan, pokok pikiran DPRD dari hasil Reses, serta menuntaskan program khusus yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun seperti panti Rehabilitasi Narkoba, gedung Islamic Center, kemudian kampung madani SAD seperti pembangunan pesantren, kebutuhan listrik, kebutuhan makan minumnya.
“Ada tiga rekomendasi Kemenpan RB dalam meningkatkan pelayanan publik, yakni pertama Dinas Dukcapil. Kedua, Pelayanan Perizinan di DPMPTSP dan ketiga pelayanan Di RSUD dan Dinas Kesehatan pada umumnya, maka saya harap terus tingkatkan pelayanan ini. Maka melalui forum ini kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi, berilah masukan-masukan yang bijak dan solutif, dengan tetap memperhatikan kewenangan pemerintah daerah,” ujarnya.
Penandatanganan berita acara kesepakatan bersama terhadap substansi pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Sarolangun tahun 2021 serta dilanjutkan dengan diskusi bersama dalam rangka pembahasan dan penyusunan rencana kerja perangkat daerah.
Kegiatan itu dibuka langsung oleh Bupati Sarolangun Drs H Cek Endra, yang dihadiri Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, Kepala Bappeda Sarolangun H Lukman, M.Pd, para Kepala OPD, Kabid Pendanaan Hj Maria Susanti, SE, serta jajarannya, Para Camat se-Kabupaten Sarolangun, tokoh masyarakat, Ormas, LSM dan tamu undangan lainnya.
Reporter: Warsun Arbain
Discussion about this post