Connect with us
Advertisement

PERISTIWA

Kisah Pilu Dua Warga Indonesia Tertular Virus Corona di Philadelphia

DETAIL.ID

Published

on

Philadelphia

DETAIL.ID, Philadelphia – Tiba-tiba warga Indonesia di Philadelphia dikejutkan oleh berita duka yang memilukan. Dua orang ibu meninggal dunia akibat virus COVID-19. Tak satu pun yang menyangka bahwa mereka bisa terpapar virus mematikan itu. Sebab, banyak di antara warga setempat mengenal kedua korban karena bekerja di dua perusahaan berbeda.

Cerita kedua ibu itu beredar luas di media sosial kalangan warga Indonesia Pantai Timur AS. Awalnya, Pastor Aldo, salah satu pemuka agama di Philadelphia, memasang berita tentang wafatnya seorang ibu berusia 65 tahun, di Rumah Sakit Methodist Hospital, Philadelphia pada hari Jumat 1 Mei 2020 akibat COVID-19. 

Disusul kemudian dengan berita dari Sinta Penyami salah satu warga setempat, tentang meninggalnya seorang ibu lain pada hari Sabtu 2 Mei 2020 pukul 17.00. Penyebabnya virus COVID-19 ditambah komplikasi penyakit diabetes dan lainnya.

Salah satu korban bekerja di sebuah perusahaan plastik, yang banyak mempekerjakan warga Indonesia. Dari pengusutan sementara, ibu tersebut terpapar virus Corona karena harus berdesakan di mobil jemputan yang membawa para pekerja ke lokasi bekerja di luar Philadelphia. Tragisnya, di dalam mobil jemputan itu ada dua pegawai baru dari luar negara bagian, yang diduga telah terpapar dan menjadi carrier virus Corona.

Maka penularan tak bisa dihindarkan lagi. Lebih-lebih, kini banyak warga Indonesia dari berbagai negara bagian lain pindah Philadelphia untuk mencari kerja. Mereka – yang mayoritas tak punya izin kerja atau tanpa dokumen resmi itu – harus berjuang menyambung hidup. Tentu saja mereka akan diam tak akan mengaku dirinya sakit atau tertular virus COVID-19 karena takut kehilangan pekerjaan barunya.

Apalagi, perusahaan plastik tempat korban bekerja, memproduksi Face Shield, plastik penutup wajah yang saat ini dibutuhkan para pekerja kesehatan dan rumah sakit dan pihak lain.

‘’Salah satu jemaat saya baru tahu bahwa pekerja baru itu seharusnya melakukan karantina mandiri. Tapi mereka mengaku sehat. Sekarang jadi begini,’’ tulis Pendeta Lukas Kusuma di media sosial. ‘’Intinya, para pekerja diminta melakukan karantina mandiri agar tidak menular ke pekerja lain,’’ kata Lukas Kusuma.

Daisy Margono Wijaya, salah satu warga Indonesia menceritakan di media sosial bahwa satu buah mobil jemputan, biasanya jenis Van panjang, memuat paksa 10 orang pekerja agar hemat ongkos transportasi. Karena itu, resiko tertular penyakit sangat tinggi. Sementara, warga lain ada yang mengusulkan agar para agen tenaga kerja Indonesia mengedarkan formulir isian kepada calon pekerjanya untuk mengisi sejujurnya tentang kondisi badannya.

Karena itu diimbau kepada warga Indonesia yang ada di manapun: Bila harus pindah lokasi untuk bekerja, diminta untuk melakukan ‘Karantina Mandiri’ selama 14 hari. Menahan diri untuk tetap tinggal di apartemen atau tempat tinggal masing-masing, dan tidak melakukan kegiatan di luar. Dengan demikian, kita tidak menulari pekerja lain!

Tapi kami butuh uang untuk menyambung hidup? Resiko itu memang harus ditanggung untuk sementara waktu. Tidak bekerja selama beberapa bulan memang membuat uang simpanan terkuras habis. Predikat tanpa dokumen resmi, menyebabkan para pekerja tak bisa mendapatkan tunjangan penganggur (unemployment benefit) yang diberikan pemerintah pusat. Kondisi itu memang tidak bisa terhindarkan.

Bagi yang membutuhkan kebutuhan sehari-hari,  anda bisa mendapatkan sumbangan gratis dari sejumlah badan dan organisasi pemerintah. Termasuk bantuan pangan Gereja Bethany Miracle Center pimpinan Pastor Lukas Kusuma, Masjid Al Falah di S. 7th Street, Gereja Praise Center, pimpinan Pastor Aldo Siahaan dan gereja-gereja Kristen dan Katolik warga Indonesia di Philadelphia. Anda tinggal menelepon salah satu dari organisasi agama itu sehingga jadwal pengiriman bisa ditetapkan.

Pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York juga telah mengirimkan sejumlah bantuan sembako bagi warga yang memerlukannya. KJRI New York selalu menyebarkan selebaran untuk mendaftarkan diri, sehingga bantuan dapat segera dikirim.

Untuk sementara ini, hampir seluruh agen tenaga kerja Indonesia menghentikan rekrutmen pekerja baru. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi korban COVID-19 di antara para warga Indonesia. 

Menurut data Konsulat Jenderal RI New York, sampai akhir April lalu, jumlah warga Indonesia yang meninggal tercatat 11 orang, dan yang melakukan karantina mandiri 13 orang. Warga yang sembuh 9 orang dan mereka yang dirawat di rumah sakit ada 8 orang, dilansir dari indonesianlantern.com

PERISTIWA

GMNI Laporkan Dugaan Korupsi di Disdikbud Tebo ke Kejati Jambi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jambi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tebo ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Selasa, 7 Oktober 2025.

Ketua DPC GMNI Jambi, Ludwig Syarif Sitohang mengatakan laporan ini merupakan hasil investigasi dan telaah dokumen terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI TA 2024 yang menemukan sejumlah indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan di Kabupaten Tebo.

“Korupsi di sektor pendidikan adalah bentuk perampokan terhadap masa depan bangsa. Setiap rupiah yang dikorupsi berarti merampas hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar Ludwig.

Menurut GMNI Jambi, ada lima poin utama dugaan penyimpangan yang menjadi dasar laporan yakni:

  1. Temuan tindak lanjut rekomendasi BPK 2024, meliputi indikasi kerugian negara dari pembayaran gaji dan tunjangan ASN, honorarium berlebih, perjalanan dinas fiktif, serta pengelolaan dana BOS yang tidak tertib, dengan potensi kerugian mencapai lebih dari setengah miliar rupiah.
  2. Penggunaan anggaran pendidikan untuk proyek videotron di rumah dinas bupati, yang dinilai tidak relevan dengan peningkatan mutu pendidikan.
  3. Penunjukan langsung kontraktor dari luar provinsi, yang dianggap menyalahi prinsip transparansi dan mengabaikan pemberdayaan kontraktor lokal.
  4. Dugaan pengaturan proyek mengatasnamakan kepala daerah, dengan keterlibatan pejabat aktif di Disdikbud Tebo dan kontraktor tertentu.
  5. Rekam jejak pejabat bermasalah, salah satunya Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Rahman Dwiyatma yang disebut pernah terlibat penyimpangan anggaran dan laporan fiktif pada tahun-tahun sebelumnya.

GMNI Jambi mendesak Kejati Jambi untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut. “Hukum harus berpihak pada kebenaran, bukan pada kekuasaan. Jika ada pejabat yang bermain dengan dana pendidikan, berarti mereka bermain dengan masa depan anak-anak bangsa,” ujarnya.

Organisasi mahasiswa berhaluan nasionalis ini juga menyampaikan empat pernyataan sikap, sebagai berikut:

  1. Mendesak Kejati Jambi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
  2. Menuntut pemerintah daerah mengevaluasi pejabat yang terindikasi melanggar etika dan hukum.
  3. Mendorong Inspektorat, BPK, dan DPRD Tebo memperkuat fungsi pengawasan penggunaan APBD sektor pendidikan.
  4. Mengajak masyarakat, guru, dan pelajar menjaga transparansi serta integritas di dunia pendidikan.

“Laporan ini adalah bentuk tanggung jawab moral GMNI sebagai bagian dari kekuatan moral bangsa untuk mengawal jalannya pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat. Kami percaya, penegakan hukum yang adil dan tegas di sektor pendidikan akan menjadi langkah awal untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Jambi dari kebobrokan birokrasi,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERISTIWA

Warga Kecewa! DPRD Terkesan Memihak PT SAS, Pembangunan Stockpile Juga Berlanjut

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Aktivitas PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) kembali menuai kecaman dari warga Aur Kenali dan Mendalo Darat. Pasalnya, perusahaan tersebut tetap beroperasi meski sebelumnya telah ada kesepakatan antara warga, Gubernur Jambi, dan Wali Kota Jambi untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan hingga waktu yang belum ditentukan.

Warga menilai langkah PT SAS tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap kesepakatan resmi dan lembaga pemerintahan.

“Kami kecewa, ternyata setelah pertemuan ilegal yang difasilitasi DPRD, PT SAS malah tetap bekerja. Jadi untuk apa ada kesepakatan dengan Gubernur dan Wali Kota?” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya pada Sabtu, 4 Oktober 2025.

Kemarahan warga makin memuncak setelah mengetahui DPRD Provinsi Jambi justru memfasilitasi pertemuan mendadak antara PT SAS dan sebagian warga pada Jumat 3 Oktober 2025, tanpa sepengetahuan kelompok masyarakat yang selama ini konsisten menolak keberadaan stockpile batu bara di kawasan pemukiman.

Pertemuan yang disebut dialog oleh pihak DPRD itu dinilai warga ilegal dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Mereka menilai, langkah tersebut seolah membuka jalan bagi PT SAS untuk kembali beroperasi.

“Kalau DPRD malah berpihak pada perusahaan, lalu siapa yang membela rakyat? Kami menduga kuat DPRD sudah menjadi beking PT SAS,” ujar warga lainnya.

Sebelumnya, Gubernur Jambi dan Wali Kota Jambi telah sepakat bersama warga bahwa aktivitas PT SAS harus dihentikan sampai ada kejelasan hasil kajian dampak lingkungan dan tata ruang.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya setelah DPRD Kota dan Provinsi Jambi membuat pertemuan, pengerjaan TUKS dan stockpile PT SAS/RMK masih beroperasi dan aktivitas pengangkutan batu bara tetap berlangsung.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari DPRD Provinsi Jambi maupun manajemen PT SAS terkait tudingan tersebut.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

LINGKUNGAN

Pertemuan Mendadak DPRD, PT SAS dan Sejumlah Warga Picu Kontroversi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Pertemuan mendadak antara DPRD Provinsi Jambi, PT SAS, dan sejumlah warga Aur Kenali serta Mendalo Darat pada Kamis kenarin, 2 Oktober 2025 menuai sorotan tajam. Warga menilai agenda tersebut melanggar kesepakatan sebelumnya dengan Gubernur Jambi.

Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah, Wakil Ketua I Ivan Wirata, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta sejumlah warga hadir dalam forum yang disebut sebagai mediasi. Namun, masyarakat mengaku baru menerima pemberitahuan dua jam sebelum pelaksanaan tanpa adanya surat undangan resmi.

Dalam rekaman video yang beredar, warga menolak berdialog. Mereka menyatakan pertemuan itu tidak sesuai jalur komunikasi yang telah ditetapkan bersama gubernur.

“Kami hadir hanya untuk memastikan tidak ada dialog. Yang harus ditindaklanjuti sekarang adalah adu data PT SAS mengenai rencana aktivitas mereka di lokasi stockpile,” kata perwakilan warga, Dlomiri.

Masyarakat menegaskan bahwa dialog resmi sudah pernah difasilitasi gubernur, sehingga tidak perlu ada pertemuan serupa. Mereka menuntut DPRD menyatakan sikap tegas menolak keberadaan stockpile PT SAS, bukan justru memfasilitasi dialog baru.

Selain itu, warga juga mempertanyakan kehadiran salah satu petinggi organisasi masyarakat dan perwakilan media tertentu dalam forum tersebut. Mereka menduga ada kepentingan lain di balik keterlibatan pihak yang dinilai tidak relevan.

“Yang kami butuhkan dari DPR bukan memediasi pertemuan, tapi berdiri bersama rakyat dengan jelas menolak stockpile PT SAS,” ujarnya.

Rencana pembangunan stokpile PT SAS di kawasan tersebut ditolak warga karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs