PERISTIWA
Tolak TKA Kendari, Massa Lempar Kantor Imigrasi dengan Sampah
detail.id/, Kendari – Demonstrasi menolak kedatangan tenaga kerja asing (TKA) asal China di Kendari, Sulawesi Tenggara kembali berlanjut, Senin (29/6/2020).
Massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Persatuan Pemuda Mahasiswa Sulawesi Tenggara Bergerak menggelar demo di Kantor Imigrasi Kelas IA Kendari.
Mereka membawa keranda mayat dan kemudian membakar ban bekas di pintu keluar kantor tersebut. Massa sempat terlibat saling dorong dengan polisi saat mencoba mendobrak pintu pagar teralis besi.
Polisi juga mencoba memadamkan api menggunakan air dan alat pemadam api ringan (APAR). Aparat meminta mahasiswa untuk tidak merusak pagar milik pemerintah.
Imbauan polisi tak dihiraukan massa. Mereka tetap berusaha menjebol pagar tersebut dan ingin bertemu langsung Kepala Imigrasi Kelas IA Kendari Hajar Aswad.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”baca juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” include_category=”10″]
Usai membakar pagar Kantor Imigrasi, mahasiswa kemudian menggelar salat jenazah sebagai bentuk protes atas kedatangan TKA China.
Tak hanya itu, mahasiswa juga membuang kantong sampah ke kerumunan polisi. Kebetulan sampah itu tertumpuk di samping pintu kantor. Sampah-sampah ini terlihat mengotori halaman kantor Imigrasi Kelas IA Kendari.
Koordinator lapangan aksi, AwalRafiul menyebut kedatangan mereka ingin memprotes pernyataan Kepala ImigrasiKendari yang dinilai tidak konsisten terkait dengan kedatanganTKA China di Sultra.
Hal ini berkaca dari 49 TKA China yang didatangkan sebelumnya hanya mengantongi visa kunjungan. Padahal harusnya para TKA itu menggunakan visa 312 atau visa kerja spesifikasi tenaga ahli.
“Bukan buruh biasa yang bisa dikerjakan buruh lokal,” kata Awal dalam orasinya.
Penggunaan visa kunjungan ini, kata Awal, bisa juga digunakan oleh 500 TKA China yang didatangkan secara bergelombang.
Massa mendesak agar Imigrasi turut menyertakan semua pihak termasuk mahasiswa untuk mengecek legalitas penggunaan visa TKA China yang bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obssidian Stainless Steel (OSS).
Kepala Imigrasi Kendari, Hajar Aswad menyebut visa 156 TKA asal China gelombang pertama yang tiba di Sulawesi Tenggara (Sultra) belum diperiksa.
Hal itu dikarenakan 156 TKA yang datang masih menjalani karantina selama 14 hari untuk menghindari penyebaran covid-19. Hal itu sesuai Permenkum HAM No 11 Tahun 2020 tentang perlakuan bagi orang asing yang datang di tengah pandemi corona.
Meski belum diperiksa oleh Imigrasi Kendari, para TKA ini telah menjalani pemeriksaan dokumen di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado saat tiba dari Malaysia yang sebelumnya berangkat dari Guangzhou China.
Pihak pemberi kerja melalui Eksternal Affairs Manager PT Virtue Dragon Nickel Indistry (VDNI), Indrayanto menyebut seluruh perizinan, status keahlian hingga jenis pekerjaan yang akan dikerjakan di PT VDNI maupun di PT OSS sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
“Status mereka sebagai tenaga ahli mereka menggunakan visa 312. Itu sudah klir. Sudah ada juga RPTKA (rencana penggunaan tenaga kerja asing) dari Kemenaker,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sultra Saemu Alwi menyebut administrasi 156 TKA ini sudah tidak ada masalah setelah pihaknya turun langsung melakukan pengecekan pada 24 Juni 2020 kemarin.
“Tidak ada masalah. Semua lengkap mereka gunakan visa 312,” kata Saemu Alwi ditemui di kantornya.
Meski sudah lengkap, pihaknya akan kembali ke PT VDNI untuk mengecek lebih detail administrasi para TKA ini. Ia menyebut sebanyak 300 TKA China akan dipekerjakan di PT OSS dengan 20 keahlian. Jumlah tenaga kerja lokal sebagai pendamping sebanyak 1.468 orang.
Sementara 200 orang TKA ini dipekerjakan di PT VDNI yang akan didampingi 3.413 tenaga kerja lokal.
“Jadi ini dikeluarkan oleh kementerian. Jadi mereka (TKA China) bekerja di bidang tertentu,” ujarnya.
PERISTIWA
Viral Video Napi Nyabu di Lapas Jambi, Kakanwil Ditjen Pas Bakal Tindak Tegas Jika Terbukti
DETAIL.ID, Jambi – Potongan video aksi penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh seorang narapidana di Lapas Jambi, bikin heboh media sosial. Soal ini Kalapas IIA Jambi, Syahroni Ali mengaku bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman.
”Jadi itu berita masih sumir, Bang. Karena kan dia ngomong (kejadian di) Lapas Jambi, trus tidak menyebutkan ciri secara spesifik. Iya kalau di Lapas jambi atau bukan. Ini lagi kita dalami,” ujar Syahroni pada Jumat, 27 Maret 2026.
Menurut Syahroni, Lapas Jambi tak hanya mengacu pada Lapas Kelas IIA Jambi melainkan juga bisa mengacu pada lapas-lapas lain di Provinsi Jambi. Namun meski begitu, Kalapas IIA Jambi tersebut kembali menekankan bahwa kini pihaknya masih terus melakukan pendalaman pada seluruh warga binaan di LP Kelas IIA Jambi.
”Kita tetap cari, benar atau tidak. Ini 1.600 (WBP) kita telisik dulu. Kalau ada info lebih lanjut nanti kita kabari,” ujarnya.
Sementara itu, Kakanwil Ditjen Permasyarakatan Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, ketika dikonfirmasi soal video viral dugaan tindak pidana narkotika di Lapas Jambi, mengaku sudah menginstruksikan tindak lanjut kepada Kalapas Jambi.
”Terkait dengan dugaan pada video tersebut, saat ini saya sudah perintahkan Kalapas Jambi untuk mendalami dan melakukan pemeriksaan untuk mencari kebenarannya. Jika nanti ternyata ada pelanggaran tentu akan kita tindak secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Irwan.
Kakanwil Ditjen PAS Jambi tersebut pun memastikan bahwa jika video viral tindak pidana narkotika di dalam Lapas Jambi tersebut benar adanya. Bakal ada tindakan tegas bagi pihak-pihak terlibat.
”Semoga ini hanya dugaan, dan jika ada terbukti benar siapa pun yang terlibat tentu akan kita kenakan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Utang Sekretariat DPRD Muarojambi Rp 65 Juta di Warung Viral, Plt Sekwan Sebut Bakal Panggil Semua Pihak Terkait
DETAIL.ID, Muarojambi – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Muarojambi, Edy Salam Mahir angkat bicara terkait polemik utang Sekretariat Dewan kepada Syaifullah, pemilik Toko Arafah.
Edy menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memberikan penjelasan secara rinci karena masih melakukan pendalaman terhadap polemik utang sebesar Rp 65 juta tersebut.
Ia menjelaskan, utang tersebut tidaklah terjadi pada masa jabatannya, melainkan pada masa saat Sekwan masih dijabat Zakaria dan Herman sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang kini keduanya sudah tidak lagi menjabat.
”Saya mulai menjabat pada 18 Februari 2026, artinya baru sekitar satu bulan sebagai Plt Sekwan di DPRD Muarojambi,” ujar Edy pada Rabu kemarin, 25 Maret 2026.
Didampingi Aan selaku Kabag Humas DPRD Muarojambi, Edy mengaku baru mengetahui persoalan tersebut setelah ramai diberitakan media. “Ini terjadi pada tahun anggaran 2025 dan baru mencuat sekarang,” katanya.
Lebih jauh, Edy menuturkan bahwa seluruh penggunaan anggaran tahun 2025 secara administrasi telah ditutup per 31 Desember 2025.
”Anggaran sudah tutup buku, sehingga secara aturan seharusnya tidak ada lagi pembahasan terkait anggaran tahun lalu,” katanya.
Saat ditanya mengenai kronologi utang tersebut, Edi mengaku tidak mengetahui secara pasti begitupun terkait pola kerja sama antara pemilik Toko Arafah dengan Sekretariat DPRD sebelumnya.
”Saya belum tahu pasti bagaimana pola kesepakatannya, kontrak atau tidak dengan sekretariat,” katanya.
Yang pasti, kata Edy, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil semua pihak yang berkaitan dengan utang tersebut.
”Kami akan memanggil mantan Sekwan Zakaria, mantan PPTK Herman, serta bendahara untuk mengetahui duduk perkaranya, agar persoalan ini bisa segera diselesaikan,” katanya.
Sebelumnya, ramai pemberitaan beredar kasus yang dinilai memprihatinkan di lingkungan Sekretariat DPRD Muarojambi.
Bagaimana tidak, Syaifullah seorang pedagang di kawasan perkantoran Bupati Muaro Jambi, mengaku kecewa karena utang Sekretariat DPRD di warung miliknya belum juga dilunasi.
Nilai utang tersebut mencapai Rp 65 juta dan belum ada kejelasan pembayaran meski telah berjalan hampir satu tahun.
”Total utang Rp 115 juta, baru dibayar Rp 50 juta pada Januari lalu. Sisanya Rp 65 juta sampai sekarang belum jelas. Kami ini usaha kecil, modal terbatas,” ujar Syaifullah pada Rabu, 25 Maret 2026.
Menurutnya, utang tersebut berasal dari pesanan rutin kebutuhan konsumsi Sekretariat DPRD, seperti makanan, minuman, rokok, gas, air galon, hingga kopi dalam jumlah besar.
”Kalau ada rapat, rokok masuk, air mineral puluhan dus, kopi banyak, gas, galon semua kami antar. Tapi saat pembayaran, justru tidak ada kejelasan,” katanya.
Namun hingga berita ini dinaikkan, mantan Sekwan, Zakaria dan mantan PPTK, Herman tak kunjung merespons upaya konfirmasi.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Mutasi, Kasat Reskrim Hingga Sejumlah Kapolsek di Jajaran Polresta Jambi Berganti
DETAIL.ID, Jambi – Sejumlah pejabat utama di Polresta Jambi mengalami pergantian jabatan. Mutasi tersebut meliputi posisi Kabag Ops, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba hingga beberapa Kapolsek di wilayah hukum Polresta Jambi.
Pergantian jabatan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Jambi nomor STI208/III/KEP./2026 tertanggal 13 Maret 2026 yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda Jambi, Kombes Pol Handoko.
Dalam mutasi tersebut, jabatan Kasat Reskrim Polresta Jambi kini dijabat oleh AKP Husni Abda. Sebelumnya, ia menjabat sebagai PS Kanit 1 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Jambi. Sementara pejabat lama, Kompol Hendra Wijaya Manurung, dimutasi sebagai Kaurlitpers Subbidpaminal Bid Propam Polda Jambi.
Posisi Kabag Ops Polresta Jambi kini diisi oleh Kompol Yumika Putra yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbag Dumasanwas Itwasda Polda Jambi. Adapun pejabat lama, Kompol Army Sevtiansyah, dimutasi sebagai PS Kasubdit 1 Dit Intelkam Polda Jambi.
Untuk jabatan Kasatresnarkoba Polresta Jambi kini diemban oleh AKP Tito Al Hafezt yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kanit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jambi. Sementara pejabat sebelumnya, Kompol Simsal Siahaan, dipercaya menjabat sebagai Wakapolres Merangin.
Selain pejabat utama, sejumlah Kapolsek di wilayah hukum Polresta Jambi juga mengalami pergantian. Kompol Helrawaty Siregar yang sebelumnya menjabat Kapolsek Jambi Selatan kini dipercaya menjabat Kapolsek Kota Baru, menggantikan Kompol Jimi Fernando yang dimutasi sebagai PS Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Jambi.
Jabatan Kapolsek Jambi Selatan kini dijabat oleh AKP Taroni Zebua yang sebelumnya menjabat Kapolsek Sekernan di wilayah hukum Polres Muarojambi.
Selanjutnya, jabatan Kapolsek Pelayangan kini diemban oleh Iptu Yuda Saputra yang sebelumnya bertugas sebagai PS Paur Subbagdiapers Bag Dalpers Ro SDM Polda Jambi.
Sementara itu, jabatan Kapolsek Jambi Timur kini dijabat oleh AKP R. Deddy Wardana Gaos yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasubbag Pangkat Bag Binkar Ro SDM Polda Jambi. Adapun jabatan Kapolsek Telanaipura kini diisi oleh AKP Amran yang sebelumnya menjabat sebagai Panit 1 Unit 4 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Jambi.
Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar melalui Kasi Humas Polresta Jambi Iptu Edi Haryanto mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam organisasi Polri.
”Mutasi dan rotasi jabatan merupakan kebutuhan organisasi dalam rangka pembinaan karier serta penyegaran di tubuh Polri. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya pada Sabtu, 14 Maret 2026.
Reporter: Juan Ambarita



