DETAIL.ID, Jakarta – Analis Politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menilai pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Wakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo, di Istana Kepresidenan, Jakarta beberapa waktu lalu merupakan tindakan yang kurang etis.
Purnomo saat itu mengaku bertemu Jokowi dan diberitahu terkait rekomendasi DPP PDI Perjuangan terhadap putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam pemilihan wali kota Solo.
“Pak Jokowi memanggil Pak Achmad Purnomo, bagi saya pribadi itu kurang etis. Beliau memanggil dengan kapasitas kepala pemerintah, yang dipanggil wakil wali kota. Tapi yang dibicarakan berkaitan dengan politik praktis, terkait konteks putra beliau,” ujar Ahmad seperti dilansir CNNIndonesia.com, Minggu 26 juli 2020.
Ahmad menuturkan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung pernah melarang pertemuan Jokowi dengan berbagai pihak di istana jika membahas kepentingan politik praktis beberapa tahun silam. Namun, menurutnya, larangan itu tak berlaku lagi sejak Jokowi bertemu dengan Purnomo dan justru membahas soal rekomendasi bagi Gibran.
“Sekarang unik, malah Achmad Purnomo diundang presiden,” katanya.
Ia juga mengkritik sikap Partai Gerindra yang tak lagi melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran seperti itu, usai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi anggota kabinet Jokowi sebagai menteri pertahanan.
Ahmad membandingkan dengan sikap Gerindra yang dulu banyak melapor ke Ombudsman terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Jokowi.
“Gerindra dulu banyak lapor ke Ombudsman, tapi sekarang tidak lagi,” ucap Ahmad.
Jokowi diketahui bertemu dengan Purnomo di Istana Kepresidenan pada 16 Juli lalu untuk membahas soal rekomendasi DPP PDIP kepada Gibran. Pertemuan itu digelar tertutup.
Tak ada penjelasan lebih lanjut soal pertemuan tersebut, namun Purnomo mengaku hanya diberitahu soal rekomendasi tersebut.
Sepulang dari Jakarta, Purnomo menjalani tes COVID-19 dengan metode PCR. Hasilnya ia dinyatakan positif COVID-19.
Discussion about this post