No Result
View All Result
KONTAK
Bicara Apa Adanya
REDAKSI
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • LINGKUNGAN
  • NASIONAL
  • NIAGA
  • OPINI
  • PENJURU
  • PERISTIWA
  • PERKARA
  • SIASAT
  • TEMPIAS
  • TEMUAN
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • LINGKUNGAN
  • NASIONAL
  • NIAGA
  • OPINI
  • PENJURU
  • PERISTIWA
  • PERKARA
  • SIASAT
  • TEMPIAS
  • TEMUAN
No Result
View All Result
Bicara Apa Adanya
Home PENJURU

Ada Apa dengan Euforia si Kuda Hitam di Batanghari?

Oleh: Maratun Saadah*

Heru Primasatya by Heru Primasatya
August 25, 2020
Ada Apa dengan Euforia si Kuda Hitam di Batanghari?

Maratun Saadah, Akademisi UIN STS Jambi.

19
SHARES
69
VIEWS
ShareTweetSend

BATANGHARI merupakan salah satu kabupaten peserta pemilu serentak tahun 2020 ini, bersamaan dengan Provinsi Jambi. Euforia Pilkada Kabupaten Batanghari hari ini terasa berbeda dengan beberapa tahun belakang, selain karena semakin aktifnya partisipasi milenial yang semakin peduli dengan urusan politik di daerahnya, juga karena munculnya satu pasangan yang dianggap sebagai ‘kuda hitam’.

ArtikelTerkait

Teori Dasar Ilmu Hukum

Teori Dasar Ilmu Hukum

February 15, 2021
Negeri Cina

Belajar Sampai ke Negeri China: Sebuah Analisis Deiksis

February 15, 2021
Mahkamah Konstitusi

Mengenal DR Heru Widodo (2)

February 8, 2021
Mengenal DR Heru Widodo

Mengenal DR Heru Widodo

February 3, 2021

Pasangan tersebut bukan berasal dari keluarga ‘kekuasaan lama’, namun merupakan kalangan birokrasi, yakni Muhammad Fadhil Arief dan Bakhtiar. Keduanya saat ini tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari. Dua pasangan lainnya adalah Yunninta Asmara – Mahdan, serta Muhammad Haviz – Camelia Puji Astusi.

Euforia ini begitu terasa di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari generasi tua hingga milenial sebagai pemilih pemula. Masyarakat melihat pemilihan bupati tahun ini sebagai kesempatan untuk perubahan, setelah bertahun-tahun kabupaten Batanghari berada dalam lingkaran politik dinasti yang kesannya ‘itu-itu saja’.

  Baca Juga
Rekor Man City Buyar di Derby Manchester March 8, 2021
Tim Macan Polsek Jambi Selatan Berhasil Bekuk Pelaku Pesta Sabu March 8, 2021
Tak Peduli HAM, Rodrigo Duterte Perintahkan Militer dan Polisi Habisi Pemberontak Komunis March 7, 2021
Sidang Polisi yang Tewaskan George Floyd Akan Digelar Besok March 7, 2021
Perkumpulan Pemuda Bakal Menggelar Aksi Lingkungan di Tebo  March 6, 2021
Pesawat Batik Air Jambi – Jakarta Putar Balik ke Bandara, Ini Penjelasan Resminya March 6, 2021
Perbaiki Data Salur Penerima Bansos, Dinsos P3A Tebo Terpaksa Lembur  March 6, 2021
Next
Prev

Politik dinasti memang tidak diharamkan oleh konstitusi negara Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal 7 huruf (r) Undang- undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Pasal tersebut awalnya membatasi calon Kepala Daerah (Gubernur, Bupati atau Wali Kota) yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Namun, bagaimana kemudian tujuan demokrasi dapat tercapai jika masih ada pergesekan kepentingan yang terjadi di dalam sebuah keluarga, seperti idiom politik berikut ‘urusan negara selesai di meja makan’.

Penyelenggaraan negara Indonesia menganut sistem check and balance, artinya negara menuntut adanya saling cek kekuasaan antara ketiga Lembaga negara yakni; eksekutif (Bupati dan jajarannya), Legislatif (anggota parlemen; DPRD), serta Yudikatif (kekuasaan kehakiman).

Mekanisme cek and balance dari Eksekutif ke Legislatif pada level pemerintah pusat misalnya adalah yang belum lama ini terjadi, ketika DPR mengesahkan RUU KPK yang dinilai melemahkan institusi tersebut, maka publik beramai-ramai berharap pada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) demi membatalkan UU yang telah disahkan oleh DPR. Begitu pula dengan legislatif, anggota DPR dapat menolak, merevisi dan meminta pertanggungjawaban Eksekutif atas jalannya pemerintahan.

Masih hangat dalam ingatan polemik lem Aibon yang menyedot anggaran sebesar 82,8 Milyar Rupiah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adalah seorang anggota DPRD, William Aditya Sarana yang mengangkat kasus tersebut. Fungsi cek and balance inilah yang kemudian ditakutkan tidak terjadi jika eksekutif dan legislatif (terlebih jika masing-masing adalah pemimpin) berada dalam satu pusaran kepentingan yang sama. Maka siapa yang kemudian akan memperjuangkan kepentingan rakyat, jika wakil rakyat terpilih cenderung rentan terhadap kepentingan penguasa.

Selain itu, dilema pasangan eksekutif legislatif juga sudah beberapa kali menjangkiti pemerintah daerah di Indonesia. Sebut saja pasangan Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya Encek Unguria Riarinda Firgasih yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur. Keduanya ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur.

Mimpi buruk penyelenggaraan pemerintahan yang demikian seakan menghantui banyak pemerintah daerah, dengan lingkaran kekuatan politik yang seolah berputar pada oligarki elite atau penguasa yang sama selama bertahun-tahun. Hanya saja, polanya terkadang berpindah dari eksekutif ke legislatif atau sebaliknya, namun elite dan penguasanya masih dari lingkaran yang sama.

  Baca Juga
Rekor Man City Buyar di Derby Manchester March 8, 2021
Tim Macan Polsek Jambi Selatan Berhasil Bekuk Pelaku Pesta Sabu March 8, 2021
Tak Peduli HAM, Rodrigo Duterte Perintahkan Militer dan Polisi Habisi Pemberontak Komunis March 7, 2021
Sidang Polisi yang Tewaskan George Floyd Akan Digelar Besok March 7, 2021
Perkumpulan Pemuda Bakal Menggelar Aksi Lingkungan di Tebo  March 6, 2021
Pesawat Batik Air Jambi – Jakarta Putar Balik ke Bandara, Ini Penjelasan Resminya March 6, 2021
Perbaiki Data Salur Penerima Bansos, Dinsos P3A Tebo Terpaksa Lembur  March 6, 2021
Next
Prev

Maka kemudian ketika muncul nama baru, dengan pengalaman birokrasi yang mumpuni, euforia masyarakat sudah menjadi kewajaran. Euforia ini juga didukung dengan tumbuhnya semangat partisipasi politik dari kaum milenial, semakin terbukanya sistem informasi membuat keterlibatan milenial juga terasa sentral.

Harapannya, ke depan jangan sampai pesta demokrasi ini menjadi ajang pecah belah antar pendukung, euforia ini harus dirayakan dengan cara saling menghormati atas pilihan politik. Karena apa pun yang terjadi, kita semua tetap satu saudara, Bumi Serentak Bak Regam.

*Akademisi UIN STS Jambi

Tags: BatanghariEuforia Kuda HitamKuda HitamOpiniPilkada 2020
Next Post
Kasus COVID-19 Meningkat, Seluruh Sekolah di Seoul Ditutup

Kasus COVID-19 Kembali Meningkat, Seluruh Sekolah di Seoul Ditutup

Trump: Demokrat Pakai isu COVID-19 untuk Curangi Pilpres

Trump: Demokrat Pakai isu COVID-19 untuk Curangi Pilpres

Ada Apa dengan Euforia si Kuda Hitam di Batanghari?

Jambi Smart City: Destination Unknown?

Kendaraan Operasional

Bupati Safrial Serahkan Bantuan Kendaraan Operasional Inseminasi Buatan

Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Guncang Sumur, Banten

Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Guncang Sumur, Banten

Discussion about this post

Bicara Apa Adanya

PT MOKSHA MULTI MEDIA

© 2020 Alamat Kantor Detail di Jalan Guru Muchtar, No. 26, RT 09, Kebun Handil, Jelutung, Kota Jambi. Kode pos 36137. Developed by Ara.

  • Detail
  • Hubungi Kami
  • Tim Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Company Profile

Media Sosial

No Result
View All Result
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • LINGKUNGAN
  • NASIONAL
  • NIAGA
  • OPINI
  • PENJURU
  • PERISTIWA
  • PERKARA
  • SIASAT
  • TEMPIAS
  • TEMUAN

PT MOKSHA MULTI MEDIA