TEMUAN
Dugaan Persekongkolan Tender di Jambi, CV Toga Jaya Ajukan Sanggah
detail.id/, Jambi – Tak terima dikalahkan dalam proses tender di Dinas PUPR Provinsi Jambi, membuat CV Toga Jaya mengirimkan sanggahan pada 26 Agustus 2020 kepada Kepala UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Provinsi Jambi lewat surat bernomor 020/TJ/JBI/SGH/VIII/2020.
Pepen selaku perwakilan CV Toga Jaya menyampaikan bahwa pihaknya dikalahkan dengan alasan yang terlalu mengada-ngada. Alasan yang ditampilkan dalam website bahwa CV Toga Jaya tidak melampirkan bukti kepemilikan peralatan/perjanjian sewa peralatan dump truk dua unit.
“Padahal kami ada melampirkan fotokopi STNK dump truk dalam file peralatan. Sebab sesuai Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020, evaluasi terhadap peralatan utama bersumber dari milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan (contoh STNK, BPKB dan invoice),” katanya kepada detail, Kamis, 27 Agustus 2020.
Sanggahan CV Toga Jaya dikirimkan setelah CV Sinar Abadi dinyatakan sebagai pemenang tender dalam pekerjaan pembangunan Turap Masjid Desa Teluk Melintang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Pagu anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2020 senilai Rp950 juta.
Pepen juga menemukan kejanggalan lain soal Sisa Kemampuan Paket (SKP) CV Sinar Abadi. Dalam isian pekerjaan yang sedang dilaksanakan, CV Sinar Abadi hanya memasukkan satu item pekerjaan yaitu Pembangunan RKB Ponpes SAD Lubuk Jering senilai Rp277.100.000. Perusahaan itu ditetapkan sebagai pemenang pada 30 Juni 2020.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Padahal dalam waktu yang nyaris bersamaan, CV Sinar Abadi memiliki 4 pekerjaan lain yaitu (1) Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi, (2) Belanja Konstruksi Pembangunan Pagar TK Pembina Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, (3) Pembangunan Box Culvert RT 27 Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, (4) Pembangunan Box Culvert RT 15, Desa Bukit Talang Mas.
SKP dalam syarat tender disebutkan maksimal lima paket pekerjaan. Sementara CV Sinar Abadi dengan demikian jumlah pekerjaannya telah mencapai enam paket pekerjaan. Sanksinya tak main-main. Perusahaan tersebut mesti digugurkan bahkan bisa dikenakan sanksi hitam.
Sementara proses awal upload dokumen penawaran dimulai sejak 14 Juli 2020. Alhasil, kelima pekerjaan tersebut dalam proses pengerjaan. Soalnya, proses pekerjaan kelima pekerjaan tersebut berkisar rata-rata selama 75 hari kalender. Artinya, diperkirakan kelima pekerjaan tersebut berakhir pada akhir Agustus 2020 atau awal September 2020.
Atas fakta tersebut, Pepen menduga adanya aroma persekongkolan antara CV Sinar Abadi dengan UKPBJ. “Masak UKPBJ tidak bisa mengecek SKP? Kami saja bisa kok, apalagi mereka. Lagi pula, Direktur CV Sinar Abadi kami duga “main mata” dengan UKPBJ. Ia diundang sebelum jadwal pembuktian klarifikasi,” ujarnya.
Dugaan Tindak Pidana
Tidak itu saja, Pepen menemukan jejak dugaan tindak pidana yang dilakukan CV Sinar Abadi yaitu terkait dugaan manipulasi pengalaman personil.
Personil tersebut atas nama Hardinum (K3) CV Sinar Abadi memasukkan pengalaman Pembangunan Pengendalian Daya Rusak Air Sungai Tembesi Desa Ladang Panjang, Kabupaten Sarolangun tahun 2019. Namun kenyataannya, pada proyek tersebut nama Hardinum tidak dicantumkan CV Sinar Abadi.
Pepen mengaku jika sanggah mereka tak diterima, ia akan menempuh jalan berikutnya yaitu sanggah banding. “Kita akan lanjut terus agar proses tender di Jambi dapat lebih transparan,” ucapnya.
Reporter: Jogi Sirait
TEMUAN
Jadi Temuan, Paket Review Masterplan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung Terkesan Jadi Bancakan di Proyek Mangkrak
DETAIL.ID, Jambi – Sikap menghindar kembali ditunjukkan oleh pejabat Bappeda Provinsi Jambi. Jika sebelumnya Kabid Infraswil, Syamsul Bahri dengan berbagai dalih mengarahkan pada pimpinannya Agus Sunaryo untuk merespons terkait paket Review Masterplan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung. Kali ini giliran Agus Sunaryo, yang lempar bola pada Syamsul Bahri.
Berbagai temuan serta respons yang ditujukan oleh sejumlah pejabat terkait atas paket jasa konsultasi bernilai Rp 1 miliar yang digarap CV Mitra Yenuko Pratama lewat APBDP 2025 pada Oktober 2025 sebagaimana tertera di laman LPSE Provinsi Jambi itu pun kian menguatkan dugaan, akan sejumlah kejanggalan pada paket yang muncul bertepatan dengan penyidikan kasus korupsi di lingkup pelabuhan ujung jabung.
”Saya kan sudah arahkan ke Pak Syamsul, beliau dari pengusulan, membuat draftnya segala macam. Saya cuma tandatangan,” ujar Agus Sunaryo pada Kamis kemarin, 18 Juni 2026.
Namun ketika disinggung lebih lanjut, Agus berpandangan bahwa semua itu sudah selesai. Pada intinya, kalau menurut dia paket konsultasi Review Masterplan Ujung Jabung itu diadakan lantaran kawasan Ujung Jabung masuk dalam program prioritas nasional.
”Maka perlu diupdate data itu, data jumlah penduduk, dampak ekonominya, dampak lain, itu,” ujarnya.
Sementara itu informasi diperoleh bahwa sedari proyek kawasan Ujung Jabung dicanangkan pada 2011 silam, hingga mulai pekerjaan tipis-tipis pada tahun 2023 lalu kemudian terhenti hingga saat ini. Paket sejenis Review Kawasan sudah beberapa kali dilakukan dengan berbagai konsultan. Kemunculan paket serupa pada Oktober 2025 pun menuai tanda tanya lantaran tersesan sebagai bancakan di proyek mangkrak.
Di sini Agus kembali mengklaim bahwa data perlu diupdate. Sementara paket garapan CV Mitra Yenuko Pratama juga diklaim sebagai program yang bersumber dari APBD murni 2025, sekalipun di laman LPSE tertera APBD P 2025.
”Iya (sudah ada sebelumnya), Itu kan untuk mengupdate data. Itu kan tahun 2011 atau 2013 itu. Persyaratan untuk mengusulkan anggaran ke pusat itu harus diupdate. Itulah makanya direview,” katanya.
Soal temuan BPK yang nyaris mencapai 20 persen dari nilai kontrak pada paket
Review Masterplan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung, Agus enggan bicara lebih banyak.
”Iya, kita lihat aja nanti,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
TEMUAN
Paket Garapan CV Mitra Yenuko Pratama, di Proyek Ujung Jabung yang ‘Sarat’ Korup Diduga Jadi Temuan, Syamsul: Belum Ada Penyerahan LHP
DETAIL.ID, Jambi – Paket pekerjaan Review Masterplan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung senilai Rp 1 miliar yang digarap oleh CV Mitra Yenuko Pratama, dari APBDP 2025 pada Oktober 2025 lalu, masih terus menyimpan tanda tanya hingga saat ini.
Terlebih lagi, paket ini muncul ditengah proses penyidikan Kejati Jambi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk akses jalan menuju pelabuhan Ujung Jabung. Selain itu hasil projek bernama review masterplan tersebut, sama sekali tidak pernah dipublikasikan secara luas.
Dua minggu lalu, tepatnya pada 2 Juni 2026, sekelompok masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di Bappeda Provinsi Jambi menuntut transparansi. Di sini Kabid Infraswil Bappeda, Syamsul Bahri ketika dikonfirmasi lebih lanjut mengaku bahwa terdapat surat dari sekelompok masyarakat tersebut, oleh karena itu pihaknya bakal membalas dengan bersurat.
”Hasilnya (review masterplan) ada di kita, belum dipublikasikan secara luas,” ujar Syamsul pada 2 Juni 2026 lalu.
Disinggung soal dasar munculnya paket review masterplan setelah bertahun-tahun proyek kawasan pelabuhan ujung jabung mangkrak, Syamsul tak menjawab konkrit. Namun ia mengklaim bahwa paket yang muncul pada September 2025 tersebut sudah ada dalam DPA Murni 2025, bukan diselipkan dalam APBDP, sekalipun sumber dana yang tertera di LPSE jelas mencantumkan APBDP 2025.
”Bukan diselipkan, itu program DPA murni. Kalau di sistem tertulis sumber dana dari APBDP 2025 mungkin karena penyesuaian,” katanya.
Di sisi lain, informasi dihimpun dari berbagai sumber bahwa paket Review Masterplan yang digarap CV Mitra Yenuko Pratama itu diduga malah berujung pada temuan BPK, nilainya bahkan mencapai 20 persen dari nilai kontrak.
Namun soal ini, Syamsul membantah. “Temuan dari mana, ini aja kita belom ada penyerahan LHP, exit meeting aja belum,” katanya.
Syamsul pun ujungnya kembali menekankan bahwa sebagai PPTK ia hanya mengurusi hal-hal teknis dalam pelaksanaan program.
”Di luar itu silakan tanyakan kepada Pak Kaban,” katanya.
Masalahnya, Kaban Bapppeda Jambi, Agus sunaryo tampaknya tak mau ambil pusing. Jika sebelumnya ia mengarahkan pada Syamsul untuk dimintai konfirmasi, Agus kini malah memblokir kontak awak media.
Sementara itu pihak CV Mitra Yenuko Pratama, Erwinsyah, ketika dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp belum merespons hingga berita ini terbit.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Proses pengadaan jasa konsultansi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Jambi kembali menjadi sorotan.
PT Kalimanya Ekspert Konsultan kembali ditetapkan sebagai pemenang paket Manajemen Konstruksi (MK) tahun 2026 untuk kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan Tahap III Gedung Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Jambi.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, perusahaan tersebut telah tiga tahun berturut-turut memenangkan paket MK di lingkungan Poltekkes Jambi sejak 2024 hingga 2026.
Namun, penetapan pemenang tahun ini menuai pertanyaan dari sejumlah penyedia barang dan jasa. Pasalnya, paket tersebut disebut merupakan tender ulang yang kemudian dilakukan melalui mekanisme Repeat Order (RO).
Mereka menilai mekanisme RO tersebut tidak dilakukan secara kompetitif karena menggunakan penunjukan langsung tanpa proses tender ulang yang terbuka.
”Paket ini awalnya tender ulang, kemudian dilakukan RO tanpa penjelasan yang jelas. Ini menimbulkan pertanyaan karena mekanisme RO seharusnya memiliki syarat tertentu,” ujar salah satu sumber kepada media ini, pada Jumat, 29 Mei 2026.
Selain itu, hasil investigasi yang dilakukan sejumlah pihak juga menemukan adanya perubahan personel tenaga ahli pada tubuh PT Kalimanya Ekspert Konsultan dibanding tahun sebelumnya.
Beberapa tenaga ahli yang disebut berbeda di antaranya tenaga ahli MEP, elektrikal, mekanikal, hingga tata udara. Sementara hanya posisi Team Leader yang disebut masih menggunakan tenaga ahli lama.
Perubahan komposisi tenaga ahli tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip pelaksanaan Repeat Order yang seharusnya mempertahankan kesesuaian personel dan kualitas pekerjaan sebelumnya.
”Kalau personelnya berbeda, lalu apa dasar RO dilakukan? Ini yang menjadi pertanyaan,” ujar sumber tersebut.
Kondisi itu juga memunculkan dugaan bahwa produk jasa manajemen konstruksi di lingkungan Poltekkes Jambi tidak memenuhi syarat untuk dilakukan RO.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Poltekkes Kemenkes Jambi, Khusairi, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Hal serupa juga terjadi pada pihak konsultan pengawas PT Kalimanya Ekspert Konsultan, Joel Lubis, yang belum memberikan respons terkait persoalan tersebut.
Reporter: Juan Ambarita
Pemkab Bondowoso Perkuat Tatanan Ekonomi Pesantren Lewat ZISWAF
Praktisi Hukum Minta Penyidik Periksa Para Pihak yang Kembalikan Korban RT Cabul
Dukung Keberlanjutan MBG, Ribuan Warga Datangi DPRD Jember
Perkuat Ekonomi Syariah, Pemkab Bondowoso Buka Festival Muharram 1448 H Road to Fesyar SAMARA
Pengacara UPTD PPA Dinsos Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum
Kantah Merangin Gelar Rapat persiapan GTRA
Korban RT Cabul Pulang ke Jawa Tengah, Bagaimana Kasusnya?
Konflik Agraria PT LAJ Kembali Dibahas di Komnas HAM, Kuasa Hukum James Barus Sorot Kriminalisasi
Ngopi Malam: PIKI dan GMKI Jambi Diskusi Sejumlah Isu Bersama Puspolkam Indonesia
Jadi Temuan, Paket Review Masterplan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung Terkesan Jadi Bancakan di Proyek Mangkrak
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
