DAERAH
GEMA Petani Indonesia Jambi Gelar Diskusi Publik
detail.id/, Jambi – Gerakan Mahasiswa (GEMA) Petani Indonesia Jambi menggelar diskusi publik bertajuk “Bincang-bincang Ala Kaum Tani Jilid IV” di Ngaleh Tes & Coffe Mendalo, Muaro Jambi sekira pukul 19.00 WIB, Rabu, 2 September 2020.
GEMA Petani adalah organisasi mahasiswa yang selalu membawa isu perjuangan kaum tani. Mulai dari reforma agraria, kedaulatan pangan, pertanian agroekologis, koperasi petani, anti neoliberalisme dan hak asasi petani.
“Agenda bincang-bincang ala kaum tani ini adalah sebuah bentuk perlawanan kita terhadap hal hal yang tidak berpihak kepada kaum tani melalui forum forum diskusi,” kata Ketua Umum GEMA PETANI Provinsi Jambi Yoggy E Sikumbang melalui rilis resmi diterima detail, Selasa 1 September 2020.
Yoggy berharap diskusi publik bisa lebih membuka mata dan pikiran apa yang tengah mendera kaum tani, wabil khusus peserta bisa membawa isu-isu yang dihadapi kaum tani Jambi ke dalam agenda bincang bincang ala kaum tani.
“Dan ini bukan romantisme aktivis semata, tapi ini adalah bagian dari sebuah bentuk perlawanan,” ucapnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Bincang-bincang ala kaum tani jilid IV mengusung tema JUNAWAL DI AMBANG PILU. Ketua DPC GEMA PETANI Universitas Jambi, Brama Ale menjadi moderator diskusi publik. Perwakilan OKP Mahasiswa di Jambi sebagai pembicara.

Di antaranya Dio Alif dari PMII, Wiranto dari GMNI, Rahman Kahfi dari HMI, Nathalia Flona dari GMKI, Gomgom dari PMKRI, Agustia Gafar dari KAMMI serta Ajasmara dari GEMA PETANI.
Junawal adalah seorang petani yang mempertahankan haknya atas tanah yang berkonflik dengan PT Lestari Asri Jaya. Perusahaan ini merupakan anak dari perusahan Barito Pasifik kepunyaan Prayogo Pangestu dan Michellin asal Prancis. Kemudian Junawal ditangkap Polres Tebo pada 26 Mei 2020 di rumah orang tuanya di Simpang Niam Tebo saat bersilahturahmi Idul Fitri.
“Sejatinya mahasiswa adalah sekutunya kaum tani dan rakyat tertindas. Selain aksi demo, diskusi adalah upaya kita menyuarakan dan mencari formula penyelesaian konflik dan permasalahan yang dihadapi kaum tani,” ucap Anjasmara.
Sedari awal, kata dia, kasus tentang Junawal ini terus mendapat pengawalan GEMA PETANI hingga sekarang sudah memasuki persidangan yang keenam kalinya. Dari hasil diskusi ini para mahasiswa kembali bangga membicarakan, menyuarakan dan mencari jalan keluar dari penderitaan kaum tani miskin dan tertindas.
Perwakilan PMKRI Jambi, Gomgom mengatakan, sistem agraria di Indonesia saat Ini sangat kacau. Banyak konflik yang terjadi dan melanda Indonesia khususnya Provinsi Jambi. Dari tahun ke tahun ada saja terus konflik agraria dan belum menemui titik temu untuk penyelesaian.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
“Bahkan sampai saat ini banyak tambahan kasus lagi yang bertambah karena mungkin Peraturan daerah (Perda) yang belum jelas akan masalah ini, sehingga menimbulkan efek berkesinambungan. Harapan saya dengan diskusi ini, semoga kelak apa yang tersampaikan di forum bisa menjadi wacana Pemprov agar kiranya mampu meminimalisir konflik agraria Ini,” ujarnya.
Usia kemerdekaan Republik Indonesia genap 75 Tahun. Namun sampai sekarang rasa kemerdekaan itu belum atau bahkan tidak dirasakan sama sekali oleh masyarakat kecil (petani, buruh dan nelayan). Jeratan sikap kapitalisme bangsa sendiri tidak beda dari tindakan penjajah zaman dulu.
“Terkhusus petani di Provinsi Jambi langkah nyata dalam mewujudkan kemerdekaan seutuhnya untuk masyarakat petani belum gamblang langkah konkritnya. Tanggal 2 September 2020 ini, kita mahasiswa berdiskusi tentang luka dan airmata di bumi ibu pertiwi, semoga diskusi kali ini memancing semangat mahasiswa untuk sama-sama peduli terhadap petani anak kandung ibu pertiwi,” kata Perwakilan GMNI, Wiranto.
Perwakilan HMI, Rahman Kahfi berujar petani adalah salah satu yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena penyuplai makanan untuk masyarakat ini adalah petani. Oleh sebab itu sebagai mahasiswa hendaklah memperhatikan kesejahteraan petani.
“Saya sendiri menyoroti perkembangan petani, sudah sejauh mana pemerintah sanggup mensejahterakan petani, dan sudah sejauh mana sosialisasi peraturan tentang kesejahteraan petani, karena semua tahu petani di masyarakat seperti apa,” ucapnya.
Menurut dia, terutama Jambi banyak masyarakat petani yang terkena dampak deskriminasi akibat ketidaktahuan masyarakat terhadap Undang-undang perlindungan terhadap petani. Sehingga didiskriminasi oleh pihak-pihak tertentu. Salah satunya adalah Junawal, seorang petani yang ditangkap oleh pihak berwajib dengan tidak semestinya untuk membungkam masyarakat petani.
“Sebagai mahasiswa hendaknya kita sama-sama mengawal pemerintah untuk bisa mensejahterakan petani,” katanya.
Perwakilan GMKI, Flona mengatakan perjuangan Junawal merupakan bagian dari upaya untuk mencapai reforma agraria sejati dan upaya mempertahankan kehidupan.
“Pak Junawal adalah salah satu dari banyaknya petani dan masyarakat adat yang dikriminalisasi saat berjuang mempertahankan tanahnya untuk kehidupan. Kita sebagai mahasiswa diharapkan mampu menjadi kelompok penekan dan terlibat dalam perjuangan para petani hingga tercapainya reforma agraria sejati,” ucapnya.
Menurut Agustia Gafar, perwakilan KAMMI, agenda bincang bincang ala kaum tani kali ini menunjukan bahwa OKP atau Mahasiswa Jambi itu peduli dengan petani. Bahwa mahasiswa jambi memang membuktikan kalau mahasiwa peduli dengan petani.
“Dan sebagai mahasiswa hukum tentunya saya merasa jengkel melihat keadilan tidak berpihak pada petani dan kita harus ingat dengan asas hukum yaitu SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO (bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi). Bang Junawal sendiri di situ membela membela petani yang ditindas oleh perusahaan,” ujarnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Perwakilan PMII, Dio Alif berkomitmen melawan segala bentuk diskriminasi kekerasan terhadap agraria yang dilakukan perusahaan ataupun negara harus terus dilakukan karena itu melanggar konstitusi.
“Semangat ini harus terus dikobarkan dalam diri mahasiswa,” ucapnya.
DAERAH
SMP se-Kota Pasuruan Deklarasi Tolak Korupsi
DETAIL.ID, Pasuruan – Penanaman nilai-nilai antisipasi dan optimalisasi dilaksanakan bersamaan dengan deklarasi antiperundungan. Acara yang dilaksanakan di aula Ki Hajar Dewantara Selasa, 6 Oktober 2026 secara luring dan daring.
Acara ini dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Kajari Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan serta anggota Forkopimda, pengawas sekolah, guru SMP se-Kota Pasuruan.
Kadis Pendidikan Kota Pasuruan, Siti Rochana ST menyampaikan acara deklarasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan pada siswa di satuan pendidikan yang berdampak sangat berat secara psikologis bagi siswa dan arahan pencegahan antikorupsi di setiap sekolahan
“Deklarasi ini juga bertujuan agar satuan pendidikan menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk kegiatan belajar. Selain itu diharapkan satuan pendidikan juga menjadi tempat yang baik dalam penguatan karakter untuk pencegahan tindak korupsi sejak dini melalui pendidikan antikorupsi,” katanya.
Menurutnya, dalam menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum dengan mematuhi tata tertib kelas juga arahan sekolah dalam rangka memperingati Optimalisasi Pendidikan Anti Korupsi jenjang SMP pelajaran menengah kegiatan edukasi anti korupsi bagi guru yang ikut hadir di pertemuan tersebut.
Pada kesempatan yang sama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Suseno SH menegaskan bahwa kegiatan tersebut sangat baik bagi satuan pendidikan jenjang SMP ini,
“Perilaku perundangan di satuan pendidikan berdampak sangat merugikan bagi siswa Siswi maka kepada guru tidak ada salahnya diberikan yang sangat tegas dan hal tersebut harus masuk dalam peraturan di sekolah bisa menjadi penguatan nilai-nilai karakter yang baik kepada murid didik nya dan terbangunnya ekosistem bagi tumbuh kembangnya karakter-karakter yang baik di satuan pendidikan tentang bahaya korupsi,” katanya.
Reporter: Tina
DAERAH
Di Tengah Kesibukan, Warga Manfaatkan PELATARAN untuk Urusan Pertanahan saat Akhir Pekan
DETAIL.ID, Makassar – Kesibukan pada hari Senin hingga Jumat terkadang membuat masyarakat kesulitan mengurus berbagai keperluan pertanahan. Masyarakat kini punya opsi waktu mengurus tanah di akhir pekan dengan adanya Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang disediakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Menurut saya program PELATARAN ini sangat bermanfaat karena bisa memudahkan untuk orang-orang yang bekerja pada hari Senin sampai Jumat,” ujar warga Kota Makassar, Andrian yang tengah memanfaatkan PELATARAN di Sabtu pagi.
Andrian datang ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Makassar untuk berkonsultasi mengenai rumah yang akan dibelinya. Ia jadi bisa memperoleh informasi dan layanan pertanahan tanpa harus mengganggu aktivitasnya di hari kerja. “PELATARAN menurut saya sangat membantu,” katanya.
PELATARAN di Kota Makassar ini cukup banyak diminati oleh masyarakat sekitar. Feni Karnasari, warga Tanjung Bunga, juga memanfaatkan layanan di akhir pekan ini untuk mencari informasi pertanahan. Ia lebih memilih datang langsung ke Kantah untuk mengetahui mengenai proses waris dan peningkatan Akta Jual Beli (AJB).
Meski PELATARAN tersedia dalam waktu pelayanan yang terbatas, Feni Karnasari tetap bisa mendapatkan penjelasan yang jelas dan lengkap mengenai persyaratan untuk keperluannya.
“Saya bisa mengerti apa saja yang harus saya penuhi. Kelengkapan-kelengkapan untuk keperluan saya tadi. Saya merasa puas karena dilayani sepenuh hati, jadi berterima kasih banyak,” kata Feni Karnasari.
Masyarakat bisa memanfaatkan PELATARAN setiap Sabtu dan Minggu, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat. Kehadiran layanan ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses layanan pertanahan pada waktu yang lebih memudahkan di tengah kesibukan hariannya. (*)
DAERAH
Lewat Layanan Pengukuran Terjadwal, Masyarakat Bisa Tentukan Waktu Pengukuran secara Pasti
DETAIL.ID, Jakarta – Pengukuran tanah merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui masyarakat dalam proses sertipikasi tanah. Sejak Juli 2025 lalu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) mengembangkan layanan Pengukuran Terjadwal. Layanan yang resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2026 ini memberikan kepastian lebih kepada masyarakat, mulai dari waktu tunggu pengukuran hingga proses pengukuran dan penyelesaian produk pengukuran, dalam hal ini Peta Bidang Tanah (PBT).
“Pengukuran Terjadwal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri tanggal pengukuran melalui slot ketersediaan jadwal petugas ukur yang tersedia. Pada tanggal yang telah dipilih, petugas ukur akan datang ke lapangan atau tempat pemohon sesuai jadwal yang telah ditentukan,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) SPPR, Virgo Eresta Jaya dalam keterangannya, di Jakarta.
Implementasi layanan Pengukuran Terjadwal saat ini telah berjalan di 466 Kantor Pertanahan (Kantah) di penjuru Indonesia. Dengan Pengukuran Terjadwal, masyarakat terlebih dahulu memilih tanggal yang tersedia sesuai waktu yang diinginkan. Pada tanggal tersebut, petugas ukur akan datang ke lapangan untuk melaksanakan pengukuran.
“Konsepnya ada dua, yaitu waktu tunggu ukur selama 7 hari dan proses pengukuran serta penyelesaian selama 5 hari. Jadi, total layanan Pengukuran Terjadwal ini selama 12 hari,” kata Virgo Eresta Jaya.
Dirjen SPPR juga mengajak masyarakat untuk memastikan batas bidang tanah yang dimiliki telah jelas sebelum mengajukan permohonan pengukuran. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memasang pagar atau patok. “Kalau punya tanah, dipagarin. Minimal pasang patok, dijaga batasnya karena itu kunci utamanya. Pengukuran itu kan cuma mengukur pagarnya, mengukur patoknya,” tuturnya.
Selain memastikan batas tanah, masyarakat juga diminta menyiapkan waktu untuk hadir atau berada di lokasi saat pengukuran sesuai jadwal yang telah dipilih. Persyaratan administrasi yang diperlukan juga harus disiapkan sebelum petugas datang ke lapangan. Hal ini penting agar proses pengukuran dapat berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan.
“Kita ingin bergerak cepat, kita ingin melayani masyarakat dengan cepat. Tapi, masyarakat juga harus membantu kita menyiapkan persyaratan-persyaratan sehingga mudah, lancar jalannya. Jadi tolong masyarakat, bantu kita supaya ATR/BPN bisa lebih baik melayani Anda semua,” ucap Dirjen SPPR. (*)



