SIASAT
Simulasi di Lapangan Sridadi Dihadiri Komisioner KPU RI
detail.id/, Batanghari – Komisioner KPU Provinsi Jambi, Sanusi beserta rombongan tiba di Kantor KPU Batanghari sekira pukul 11.00 WIB.
Dia langsung menggelar rapat internal persiapan simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 9 Desember 2020.
“Agenda hari ini adalah persiapan simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta hasil rekap yang memang dari awal Kabupaten Batanghari ditunjuk sebagai tuan rumah,” kata Sanusi kepada detail, Kamis 29 Oktober 2020 usai rapat.
Rencana awal simulasi berlangsung tanggal 28 Oktober 2020. Tapi pimpinan KPU RI menginginkan pelaksanaan simulasi bisa terkoordinasi dengan baik.
Ada dua pilihan tanggal pelaksanaan yang disampaikan KPU RI. Tanggal pertama 31 Oktober 2020 dan tanggal kedua 21 November 2020.
“Maka untuk provinsi kita pilih tanggal 31 Oktober 2020 karena persiapan sudah matang, tinggal lagi koordinasi secara teknis seperti ini,” ujarnya.
Pelaksanaan simulasi berlangsung di Lapangan Sridadi, Kecamatan Muara Bulian. Komisioner KPU RI berjadwal hadir. KPU Batanghari melibatkan 222 pemilih. Lokasi ini akan digunakan sebagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Sridadi.
“Menurut rencana akan hadir Komisioner KPU RI, tapi sedang kita koordinasikan. Kita berharap beliau bisa hadir, karena baru malam tadi protokol KPU RI berkoodinasi dengan saya terkait rencana kedatangan,” ucapnya.
Menurut dia, kehadiran Komisioner KPU RI sangat penting di tengah pandemi COVID-19, guna menyampaikan kepada masyarakat bahwa proses pilkada tetap berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan. Tak hanya itu, penyelenggara di daerah menjadi termotivasi bekerja secara maksimal.
“Simulasi ini penting untuk menuju 9 Desember. Sebab 9 Desember juga akan dilakukan hal sama, bukan simulasi, tapi melaksanakan pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara,” katanya.
Protokol kesehatan menjadi salah satu kunci, baik oleh penyelenggara dan bagi pemilih. KPU telah mempunyai strategi mengurangi kerumunan.
Sebagai contoh, kedatangan 222 pemilih ke TPS 6 Kelurahan Sridadi akan ditentukan petugas dan di catat pada Formulir C Pemberitahuan.
“Disitu telah dibuat pemilih A, B dan C atau nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, kita minta hadir pukul 7 sampai pukul 8 pagi. Ini salah satu contoh upaya KPU mengurangi kerumunan.
Pemilih tidak boleh menonton setelah selesai melakukan pencoblosan secara ramai-ramai. Petugas akan meminta mereka segera pulang ke rumah masing-masing. Masyarakat tak perlu khawatir, karena di TPS juga ada pengawasan dan saksi.
“Mudah-mudahan upaya ini berhasil. Ini simulasi ke enam. Simulasi pertama di KPU RI, kedua di Indramayu, ketiga di Tangerang Selatan, ke empat di Magelang, kelima di Medan dan keenam di Batanghari,” ucapnya.
Simulasi pemungutan dan penghitungan suara merupakan program nasional yang dikoordinir oleh Jakarta terhadap beberapa daerah pelaksana tanggal 31 Oktober 2020. Setiap pemilih, kata dia, harus datang ke TPS membawa masker. Mereka juga harus membawa alat tulis sendiri untuk mengisi daftar hadir.
“Mereka harus membawa identitas berupa KTP dan formulir C Pemberitahuan. Kalau ini sudah mereka penuhi, petugas akan melayani sesuai prosedur,” ujarnya.
Pemilih akan diberikan sarung tangan, pengukuran suhu tubuh sebelum masuk ke TPS oleh petugas. Apabila suhu tubuh pemilih di bawah 37°, petugas mempersilahkan pemilih mengisi daftar hadir dan menunggu di dalam TPS dengan jumlah terbatas.
“Kalau dulu 20 orang, tapi tidak berlaku sekarang. Jika ada suhu tubuh pemilih di atas 37,30°, pemilih langsung di bawa menuju bilik khusus. Setiap TPS ada bilik khusus bagi pemilih dengan suhu 37,30°,” katanya.
Pemilih menunggu giliran dipanggil Ketua KPPS guna mendapatkan surat suara dan mencoblos di bilik sampai pada proses selesai memasukkan surat suara ke kotak suara.
pemilih keluar diberikan tanda khusus tinta sidik jari, tetapi tidak dicelupkan melainkan di tetes. Begitu pun setelah di ukur suhu, mereka dipersilahkan cuci tangan.
“Itu protokol kesehatan standar yang ada di setiap TPS. KPU juga menyediakan satu baju hazmat lengkap. Gunanya andai ada kejadian di TPS, tenyata ada pemilih diketahui ada yang terpapar. Misalnya pingsan atau lainnya. Karena untuk mengetahui itu kan susah,” ucapnya.
Ada protokol khusus menyatakan seseorang terpapar COVID-19. Petugas inilah yang nanti akan berganti pakaian untuk membawa pemilih. KPU akan mempersiapkan satu TPS satu hazmat, tapi bukan dipakai petugas dari awal pemilihan.
“Kalau di pakai dari awal, bisa-bisa mereka yang pingsan duluan. Kira-kira begitu,” ujarnya.
Reporter: Ardian Faisal
SIASAT
Reses, Daulat Sitorus Serap Aspirasi Buruh
DETAIL.ID, Jambi – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Daulat Sitorus menggelar reses khusus bersama para buruh di Rumah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Jambi, Senin, 25 Mei 2026.
Dalam pertemuan tersebut, para buruh menyampaikan sejumlah aspirasi terkait persoalan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi. Salah satu yang menjadi perhatian yakni pentingnya dukungan anggaran terhadap Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit sebagai forum komunikasi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja.
Selain itu, para buruh juga menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan sejumlah perusahaan dengan dalih efisiensi.
Menanggapi hal tersebut, Daulat menegaskan dirinya akan memperjuangkan seluruh aspirasi buruh di DPRD Provinsi Jambi.
Daulat pun menekankan bahwa perjuangan buruh harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang membuat banyak pekerja berada dalam situasi tidak pasti.
”Terkait banyaknya perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja dengan alasan efisiensi. Ini tentu harus menjadi perhatian bersama agar hak-hak pekerja tetap terlindungi,” ujar Daulat.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengaku memiliki kedekatan emosional dengan kalangan pekerja. Menurutnya, dirinya berasal dari lingkungan buruh dan dibesarkan oleh perjuangan kaum buruh.
”Saya berasal dari buruh dan dibesarkan oleh buruh. Karena itu, aspirasi para pekerja akan terus saya perjuangkan,” katanya.
Reses tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan para pekerja untuk menyampaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di lapangan, mulai dari ancaman PHK hingga perlindungan hak-hak buruh di Provinsi Jambi.
Reporter: Juan Ambarita
SIASAT
Hasto Kristianto Sampaikan Pesan-pesan Megawati di Konferda dan Konfercab PDI Perjuangan se-Provinsi Jambi
DETAIL.ID, Jambi – Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyampaikan sejumlah poin penting dalam agenda Konferda dan Konfercab PDI Perjuangan se-Provinsi Jambi pada Minggu, 30 November 2025.
Hasto bilang, dirinya mendapat pesan dari Megawati untuk menyerukan politik lingkungan PDI Perjuangan yang diawali dengan semangat kecintaan terhadap tanah air. Sebagaimana gerakan merawat pertiwi yang telah dicanangkan dan harus terus digerakkan. PDI perjuangan pun menyerukan untuk moratorium hutan, agar tidak disalahgunakan bagi kepentingan segelintir pihak.
“Selain menyelamatkan ekosistem kita, Ibu Mega juga berpesan agar Badan Penanggulangan Bencana terus bergerak membantu rakyat membantu rakyat dalam tanggap darurat bemcana, sebagaimana terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat serta daerah-daerah lain,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, PDI Perjuangan lewat organisasi sayap Badan Serbaguna (Baguna) kini juga tengah aktif bergerak membantu masyarakat terdampak bencana tanpa membeda-bedakan afiliasi politiknya. Semua itu, kata Hasto, digerakkan oleh nilai-nilai kemanusiaan.
Sekjen PDI Perjuangan tersebut juga menyoroti kondisi ekosistem lingkungan yang jadi pemicu bencana alam di sejumlah daerah di Indonesia saat ini, terkhusus di Pulau Sumatera. Oleh karena itu Ketua Umum PDI Perjuangan juga mengajak agar semua masyarakat bersama-sama saling merawat ekosistem lingkungan, yang tak lain merupakan jalan peradaban manusia itu sendiri.
“Maka mari kita jaga peradaban kita, dengan (menjaga) hutan-hutan tropis sebagai paru-paru dunia dan pusat ekosistem yang harusnya kita kaji manfaatnya bagi kemanusiaan, bukan dieksploitasi yang kemudian menciptakan bencana di mana-mana,” katanya.
Sementara itu disinggung terkait target Pemilu 2029, Hasto bilang saat ini PDI Perjuangan lebih berbicara pada konsolidasi mulai ideologi hingga organisasi politik kader. Sebab menurut Hasto target politik PDI Perjuangan sendiri merupakan fungsi di tengah-tengah rakyat.
“Itu akan dicanangkan di dalam Konferda dan Konfercab ini serta sikap politik kita. Terhadap lingkungan, perekonomian rakyat, sikap politik terhadap geopolitik dan geostrategis dari Jambi. Ini semua akan disampaikan kepada masyarakat luas,” katanya.
Secara geografis, letak Provinsi Jambi yang berada di tengah-tengah Pulau Sumatera, maka menurut Hasto aspek konektografi harus dikedepankan. Selain itu ia kembali menekankan soal pentingnya menjaga lingkungan khususnya ekosistem Sungai Batanghari.
Kata Hasto, agar tidak ada lagi limbah industri yang dibuang ke Sungai Batanghari, yang telah merekam jejak peradaban yang luar biasa.
“Itu pesan utama dari ibu Megawati, cintailah lingkungan hidup. Selamatkanlah hutan-hutan kita, selamatkanlah sungai-sungai kita,” ujarnya.
SIASAT
Sah! Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih Pemilukada 2024 Dipercepat
DETAIL.ID, Tebo – Pelantikan Bupati dan Wakil Terpilih Kabupaten Tebo dijadwalkan akan dilangsungkan pada tanggal 6 Februari 2025.
Hal tersebut diketahui setelah terbitnya surat dengan kop Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tertanggal 22 Januari 2025 tentang kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI.
Dalam isi surat tersebut, pada point pertama DPR RI dan peserta rapat diatas menyetujui pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dari hasil pemilihan serentak tahun 2024 yang tidak ada sengketa hasil perselisihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan ditetapkan oleh KPU Kabupaten serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibukota Negara, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
Kemudian pada point kedua, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dari hasil pemilihan serentak tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi RI akan dilaksanakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi RI berkekuatan Hukum. Sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Terkait hal ini, Ketua Tim Koalisi Partai Agus – Nazar, H.Harmain saat di wawancarai media ini pada Rabu, 22 Januari 2025, mengatakan sangat bersyukur jadwal pelantikan ini di majukan lebih cepat dari jadwal semula.
“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur kepada Allah, semoga pelantikan ini berjalan dengan lancer sesuai dengan harapan,” ujar Harmain.
Kemudian, Harmain juga berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati Tebo terpilih yaitu saudara Agus dan Nazar, pasca pelantikan nanti dapat menjalankan amanah dari rakyat dengan sebaik-baiknya dalam membangun Kabupaten Tebo untuk lima tahun mendatang sesuai dengan visi dan misi yang berkeadilan demi Tebo Maju.
Reporter: Hary Irawan



