SIASAT
Kerawanan Pilkada Batanghari, Kapolres: Lebih Baik Overestimate daripada Underestimate
detail.id/, Batanghari – Kepala kepolisian resor (Kapolres) Batanghari, Jambi, Ajun Komisaris Besar Polisi Heru Ekwanto mengatakan, ada tiga tempat kerawanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) daerah ini pada 9 Desember 2020 nanti.
“Kepolisian lebih menitikberatkan pada penciptaan kondisi supaya kegiatan penyelenggaraan Pilkada, semua tahapan berlangsung dengan aman tanpa ada hambatan atau gangguan dari pihak manapun,” kata Heru kepada detail, Senin 23 November 2020.
Dia berujar Polres Batanghari telah mengalami, menghadapi dan melakukan kegiatan pengamanan sejak pertama kali Operasi Mantap Praja, Februari 2020. Operasi ini sempat terhambat atau di tunda semenjak ada pemberlakuan penundaan.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Setelah di buka kembali, Polres Batanghari melakukan kegiatan bersifat pengamanan, dari mulai verifikasi pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye yang masih berlangsung. Polisi masih intens mengamankan setiap kegiatan pasangan calon terkait rangkaian kegiatan Pilkada.
“Mulai pengamanan level Kota hingga ke desa-desa. Tahapan selanjutnya masa tenang sampai hari pencoblosan, polisi telah mempersiapkan pengamanan dengan penambahan jumlah personel dari Polda Jambi,” ucapnya.
Penggunaan personel akan melihat situasi terupdate setiap saat oleh jajaran Intelijen yang berkoordinasi dengan Bawaslu Batanghari, agar cepat menerjunkan personel ke lapangan.
Menurut dia, situasi yang berkembang tidak bisa jadi patokan, karena setiap saat akan berubah dengan dinamika situasi Kamtibmas dan politik bahkan situasi pandemi COVID-19 yang selalu membutuhkan update.
“Kerawanan Pilkada kita fokuskan ketiga tempat. Mulai dari tempat kedua dan ketiga dahulu, mengingat letak posisi TPS (Tempat Pemungutan Suara) sangat jauh, dalam wilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu. Sedangkan tempat pertama merupakan atensi adalah TPS di Dusun Tanjung Mandiri, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang,” ujarnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Disana masih ada potensi yang akan melibatkan konflik masyarakat jika tidak ditangani dengan baik. Ada perselisihan dan sengketa antara dua wilayah administrasi kabupaten yang menjadi tapal batas.
Kini, permasalahan masih ditangani Tim Terpadu Tingkat Provinsi Jambi. Tentu permasalahan ini perlu duduk bersama antara Polisi, TNI, masyarakat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Batanghari dan KPU Kabupaten Muaro Jambi.
“Kita sudah sandingkan dengan Gubernur Jambi saat kunjungan kerja administrasi ke wilayah Kabupaten Batanghari. Gubernur menyambut baik informasi ini dan akan ditindaklanjuti segera mungkin dengan melibatkan staf-staf provinsi sebagai sumbang saran terkait hukum masalah admistrasi, masalah legalitas, sekaligus sharing juga dengan KPU Provinsi untuk mencari solusi yang terbaik. Kita utamakan untuk menuntaskan keamanan,” katanya.
Menurut Heru, potensi yang diterima dari intelijen, tidak bijak kalau polisi cuma underestimate. Selaku Kapolres Batanghar dia lebih baik overestimate daripada underestimate. Akhirnya menganggap enteng, tiba-tiba terjadi konflik, polisi yang kena.
“Lebih bagus kelebihan personel jaga daripada kekurangan. Untuk memastikan itu perlu solusi yang terukur. Mana TPS yang tepat untuk menampung suara masyarakat yang ber-KTP Kabupaten Batanghari. Kini masih dalam tahap komunikasi,” ujarnya.
Dilain sisi, dia juga sudah melapor kepada pimpinan, tingkat Polda untuk menyampaikan latar belakang permasalahan dan mensetting pola pengamanan di lokasi. Nanti akan diberikan kabar kepada rekan-rekan media untuk bisa di ekspos. Rencananya tanggal 26 November 2020 akan dilakukan rapat bersama jajaran Pemprov Jambi.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
“Turut serta KPU Kabupaten/Kota, mungkin mengundang pihak keamanan juga. Dari Tim Terpadu mungkin ada Kesbangpol Provinsi, Kabupaten Muaro Jambi maupun Batanghari. Karena kaitan ini sudah ada beberapa deteksi informasi yang kami terima perkara komplek yang lebih dari permasalahan TPS saja, karena masalah yang di klaim terkait kedua belah pihak,” katanya.
Reporter: Ardian Faisal
SIASAT
Reses, Daulat Sitorus Serap Aspirasi Buruh
DETAIL.ID, Jambi – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Daulat Sitorus menggelar reses khusus bersama para buruh di Rumah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Jambi, Senin, 25 Mei 2026.
Dalam pertemuan tersebut, para buruh menyampaikan sejumlah aspirasi terkait persoalan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi. Salah satu yang menjadi perhatian yakni pentingnya dukungan anggaran terhadap Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit sebagai forum komunikasi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja.
Selain itu, para buruh juga menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan sejumlah perusahaan dengan dalih efisiensi.
Menanggapi hal tersebut, Daulat menegaskan dirinya akan memperjuangkan seluruh aspirasi buruh di DPRD Provinsi Jambi.
Daulat pun menekankan bahwa perjuangan buruh harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang membuat banyak pekerja berada dalam situasi tidak pasti.
”Terkait banyaknya perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja dengan alasan efisiensi. Ini tentu harus menjadi perhatian bersama agar hak-hak pekerja tetap terlindungi,” ujar Daulat.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengaku memiliki kedekatan emosional dengan kalangan pekerja. Menurutnya, dirinya berasal dari lingkungan buruh dan dibesarkan oleh perjuangan kaum buruh.
”Saya berasal dari buruh dan dibesarkan oleh buruh. Karena itu, aspirasi para pekerja akan terus saya perjuangkan,” katanya.
Reses tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan para pekerja untuk menyampaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di lapangan, mulai dari ancaman PHK hingga perlindungan hak-hak buruh di Provinsi Jambi.
Reporter: Juan Ambarita
SIASAT
Hasto Kristianto Sampaikan Pesan-pesan Megawati di Konferda dan Konfercab PDI Perjuangan se-Provinsi Jambi
DETAIL.ID, Jambi – Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyampaikan sejumlah poin penting dalam agenda Konferda dan Konfercab PDI Perjuangan se-Provinsi Jambi pada Minggu, 30 November 2025.
Hasto bilang, dirinya mendapat pesan dari Megawati untuk menyerukan politik lingkungan PDI Perjuangan yang diawali dengan semangat kecintaan terhadap tanah air. Sebagaimana gerakan merawat pertiwi yang telah dicanangkan dan harus terus digerakkan. PDI perjuangan pun menyerukan untuk moratorium hutan, agar tidak disalahgunakan bagi kepentingan segelintir pihak.
“Selain menyelamatkan ekosistem kita, Ibu Mega juga berpesan agar Badan Penanggulangan Bencana terus bergerak membantu rakyat membantu rakyat dalam tanggap darurat bemcana, sebagaimana terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat serta daerah-daerah lain,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, PDI Perjuangan lewat organisasi sayap Badan Serbaguna (Baguna) kini juga tengah aktif bergerak membantu masyarakat terdampak bencana tanpa membeda-bedakan afiliasi politiknya. Semua itu, kata Hasto, digerakkan oleh nilai-nilai kemanusiaan.
Sekjen PDI Perjuangan tersebut juga menyoroti kondisi ekosistem lingkungan yang jadi pemicu bencana alam di sejumlah daerah di Indonesia saat ini, terkhusus di Pulau Sumatera. Oleh karena itu Ketua Umum PDI Perjuangan juga mengajak agar semua masyarakat bersama-sama saling merawat ekosistem lingkungan, yang tak lain merupakan jalan peradaban manusia itu sendiri.
“Maka mari kita jaga peradaban kita, dengan (menjaga) hutan-hutan tropis sebagai paru-paru dunia dan pusat ekosistem yang harusnya kita kaji manfaatnya bagi kemanusiaan, bukan dieksploitasi yang kemudian menciptakan bencana di mana-mana,” katanya.
Sementara itu disinggung terkait target Pemilu 2029, Hasto bilang saat ini PDI Perjuangan lebih berbicara pada konsolidasi mulai ideologi hingga organisasi politik kader. Sebab menurut Hasto target politik PDI Perjuangan sendiri merupakan fungsi di tengah-tengah rakyat.
“Itu akan dicanangkan di dalam Konferda dan Konfercab ini serta sikap politik kita. Terhadap lingkungan, perekonomian rakyat, sikap politik terhadap geopolitik dan geostrategis dari Jambi. Ini semua akan disampaikan kepada masyarakat luas,” katanya.
Secara geografis, letak Provinsi Jambi yang berada di tengah-tengah Pulau Sumatera, maka menurut Hasto aspek konektografi harus dikedepankan. Selain itu ia kembali menekankan soal pentingnya menjaga lingkungan khususnya ekosistem Sungai Batanghari.
Kata Hasto, agar tidak ada lagi limbah industri yang dibuang ke Sungai Batanghari, yang telah merekam jejak peradaban yang luar biasa.
“Itu pesan utama dari ibu Megawati, cintailah lingkungan hidup. Selamatkanlah hutan-hutan kita, selamatkanlah sungai-sungai kita,” ujarnya.
SIASAT
Sah! Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih Pemilukada 2024 Dipercepat
DETAIL.ID, Tebo – Pelantikan Bupati dan Wakil Terpilih Kabupaten Tebo dijadwalkan akan dilangsungkan pada tanggal 6 Februari 2025.
Hal tersebut diketahui setelah terbitnya surat dengan kop Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tertanggal 22 Januari 2025 tentang kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI.
Dalam isi surat tersebut, pada point pertama DPR RI dan peserta rapat diatas menyetujui pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dari hasil pemilihan serentak tahun 2024 yang tidak ada sengketa hasil perselisihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan ditetapkan oleh KPU Kabupaten serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibukota Negara, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
Kemudian pada point kedua, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dari hasil pemilihan serentak tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi RI akan dilaksanakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi RI berkekuatan Hukum. Sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Terkait hal ini, Ketua Tim Koalisi Partai Agus – Nazar, H.Harmain saat di wawancarai media ini pada Rabu, 22 Januari 2025, mengatakan sangat bersyukur jadwal pelantikan ini di majukan lebih cepat dari jadwal semula.
“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur kepada Allah, semoga pelantikan ini berjalan dengan lancer sesuai dengan harapan,” ujar Harmain.
Kemudian, Harmain juga berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati Tebo terpilih yaitu saudara Agus dan Nazar, pasca pelantikan nanti dapat menjalankan amanah dari rakyat dengan sebaik-baiknya dalam membangun Kabupaten Tebo untuk lima tahun mendatang sesuai dengan visi dan misi yang berkeadilan demi Tebo Maju.
Reporter: Hary Irawan



