DETAIL.ID, Batanghari – Kepala kepolisian resor (Kapolres) Batanghari, Jambi, Ajun Komisaris Besar Polisi Heru Ekwanto mengatakan, ada tiga tempat kerawanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) daerah ini pada 9 Desember 2020 nanti.
ArtikelTerkait
“Kepolisian lebih menitikberatkan pada penciptaan kondisi supaya kegiatan penyelenggaraan Pilkada, semua tahapan berlangsung dengan aman tanpa ada hambatan atau gangguan dari pihak manapun,” kata Heru kepada detail, Senin 23 November 2020.
Dia berujar Polres Batanghari telah mengalami, menghadapi dan melakukan kegiatan pengamanan sejak pertama kali Operasi Mantap Praja, Februari 2020. Operasi ini sempat terhambat atau di tunda semenjak ada pemberlakuan penundaan.
Setelah di buka kembali, Polres Batanghari melakukan kegiatan bersifat pengamanan, dari mulai verifikasi pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye yang masih berlangsung. Polisi masih intens mengamankan setiap kegiatan pasangan calon terkait rangkaian kegiatan Pilkada.
“Mulai pengamanan level Kota hingga ke desa-desa. Tahapan selanjutnya masa tenang sampai hari pencoblosan, polisi telah mempersiapkan pengamanan dengan penambahan jumlah personel dari Polda Jambi,” ucapnya.
Penggunaan personel akan melihat situasi terupdate setiap saat oleh jajaran Intelijen yang berkoordinasi dengan Bawaslu Batanghari, agar cepat menerjunkan personel ke lapangan.
Menurut dia, situasi yang berkembang tidak bisa jadi patokan, karena setiap saat akan berubah dengan dinamika situasi Kamtibmas dan politik bahkan situasi pandemi COVID-19 yang selalu membutuhkan update.
“Kerawanan Pilkada kita fokuskan ketiga tempat. Mulai dari tempat kedua dan ketiga dahulu, mengingat letak posisi TPS (Tempat Pemungutan Suara) sangat jauh, dalam wilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu. Sedangkan tempat pertama merupakan atensi adalah TPS di Dusun Tanjung Mandiri, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang,” ujarnya.
Disana masih ada potensi yang akan melibatkan konflik masyarakat jika tidak ditangani dengan baik. Ada perselisihan dan sengketa antara dua wilayah administrasi kabupaten yang menjadi tapal batas.
Kini, permasalahan masih ditangani Tim Terpadu Tingkat Provinsi Jambi. Tentu permasalahan ini perlu duduk bersama antara Polisi, TNI, masyarakat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Batanghari dan KPU Kabupaten Muaro Jambi.
“Kita sudah sandingkan dengan Gubernur Jambi saat kunjungan kerja administrasi ke wilayah Kabupaten Batanghari. Gubernur menyambut baik informasi ini dan akan ditindaklanjuti segera mungkin dengan melibatkan staf-staf provinsi sebagai sumbang saran terkait hukum masalah admistrasi, masalah legalitas, sekaligus sharing juga dengan KPU Provinsi untuk mencari solusi yang terbaik. Kita utamakan untuk menuntaskan keamanan,” katanya.
Menurut Heru, potensi yang diterima dari intelijen, tidak bijak kalau polisi cuma underestimate. Selaku Kapolres Batanghar dia lebih baik overestimate daripada underestimate. Akhirnya menganggap enteng, tiba-tiba terjadi konflik, polisi yang kena.
“Lebih bagus kelebihan personel jaga daripada kekurangan. Untuk memastikan itu perlu solusi yang terukur. Mana TPS yang tepat untuk menampung suara masyarakat yang ber-KTP Kabupaten Batanghari. Kini masih dalam tahap komunikasi,” ujarnya.
Dilain sisi, dia juga sudah melapor kepada pimpinan, tingkat Polda untuk menyampaikan latar belakang permasalahan dan mensetting pola pengamanan di lokasi. Nanti akan diberikan kabar kepada rekan-rekan media untuk bisa di ekspos. Rencananya tanggal 26 November 2020 akan dilakukan rapat bersama jajaran Pemprov Jambi.
“Turut serta KPU Kabupaten/Kota, mungkin mengundang pihak keamanan juga. Dari Tim Terpadu mungkin ada Kesbangpol Provinsi, Kabupaten Muaro Jambi maupun Batanghari. Karena kaitan ini sudah ada beberapa deteksi informasi yang kami terima perkara komplek yang lebih dari permasalahan TPS saja, karena masalah yang di klaim terkait kedua belah pihak,” katanya.
Reporter: Ardian Faisal
Discussion about this post