DETAIL.ID, Jakarta – Pengamat Pertahanan sekaligus peneliti CSIS Curie Maharani mengaku tak yakin Kementerian Pertahanan mampu melakukan pemantauan industri pertahanan dalam negeri.
Curie mempertanyakan apakah Kementerian yang kini dipimpin Prabowo Subianto itu memiliki sumber daya yang cukup untuk mengawasi semua industri yang bergerak di bidang pertahanan dan teregistrasi sebagai sebuah perusahaan pertahanan dalam negeri.
“Kementerian Pertahanan sendiri ini, sampai saat ini saya tidak yakin bahwa mereka punya sumber daya yang cukup untuk lakukan pemantauan industri,” kata Curie saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi yang digelar CSIS secara daring, Senin 2 November 2020.
ArtikelTerkait
Jika hanya sekadar meregistrasi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertahanan, Curie menyebut Kemhan mungkin tak terlalu mendapat kendala atau kesulitan yang berarti.
Namun, jika berkaitan dengan pengawasan dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, hingga per tahun, Curie masih sangat meragukan kemampuan lembaga tersebut.
Ia beralasan, banyak juga saat ini industri yang sebelumnya terdaftar bergerak di bidang pertahanan justru ketika dicek kembali telah berubah menjadi perusahaan lain, bahkan ruko.
“Jadi hal-hal ini masih bisa terjadi. Dan apa menurut saya perlu adanya kesadaran dari pemerintah memberikan perhatian sumber daya yang cukup kepada program-program kemandirian industri pertahanan, terutama ke Direktorat Jendral Pontensi Pertahanan,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Curie juga menyayangkan pergantian di struktur Eselon I Kementerian Pertahanan yang kini diisi oleh hampir seluruhnya dari militer. Terutama posisi Dirjen Pothan yang mestinya diisi oleh sipil.
“Sayang sekali Dirjen Pothan ini kembali lagi ke militer gitu yah. Padahal tugasnya berat dan berhubungan dengan teknologi pertahanan,” kata dia.
“Alangkah baiknya jika memang ke depan dilakukan sipilisasi lebih lanjut dan memang harus orang-orang yang punya latar belakang dan trading yang mumpuni,” ujarnya.
Prabowo sebelumnya melakukan perombakan sejumlah pejabat di Kementerian yang dia pimpin itu.
Perombakan dilakukan berdasar pada Surat Keputusan Presiden Nomor 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
Sedikitnya ada enam perwira tinggi (pati) atau pejabat eselon I di Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang mengalami mutasi atau perombakan. Salah satunya adalah Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan yang semula dijabat oleh Bondan Tiara Sofyan.
Bondan digantikan oleh Brigadir Jenderal TNI Dadang Hendrayudha. Dadang diduga merupakan mantan anggota Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono pada Juli 1997 yang bertanggung jawab atas penghilangan paksa sejumlah aktivis pro-demokrasi.
Discussion about this post