DETAIL.ID, Jakarta – Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) melakukan realokasi anggaran PEN pada dua sektor, yakni perlindungan sosial dan kesehatan.
Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin mengatakan realokasi anggaran dimaksudkan untuk memberikan fokus yang lebih besar pada program perlindungan sosial yang meningkat menjadi Rp234,34 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp203,90 triliun.
Selain itu, pagu anggaran sektor kesehatan juga ditingkatkan alokasinya menjadi Rp97,26 triliun dari sebelumnya Rp87,55 triliun.
ArtikelTerkait
“Kenaikan yang cukup besar di sektor kesehatan ini dikarenakan rencana kita untuk melakukan program vaksinasi,” ujar Budi sebagaimana dikutip dari laman resmi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional atau #SatgasCovid19, Kamis 26 November 2020.
Dia melanjutkan bahwa realokasi anggaran dalam program PEN digerakkan pada program-program pemulihan ekonomi yang benar-benar dapat menyerap tenaga kerja dan membuat perekonomian tetap berputar.
“Salah satu yang kami lihat masih terus berputar adalah industri pertanian. Itu sebabnya program food estate juga masuk ke sana. Program pertanian juga perikanan adalah sektor industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja Indonesia, terutama di golongan yang paling bawah,” katanya.
Secara keseluruhan, dia menyebut realisasi program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) hingga Rabu 25 November 2020 atau dalam kuartal IV sudah dicairkan Rp423,23 triliun atau 60,9 persen dari total pagu anggaran program sebesar Rp695,2 triliun.
Disalurkan ke 6 Sektor
Penyaluran program KPC PEN ini disalurkan kepada 6 sektor. Rinciannya, sektor kesehatan dengan realisasi Rp39,69 triliun atau 40,81% dari pagu Rp97,26 triliun, sektor instentif usaha dengan Rp44,82 triliun atau 37,16% dari pagu Rp120,61 triliun, serta sektor perlindungan sosial dengan realisasi Rp203,60 triliun atau 86,88% dari pagu Rp234,34 triliun.
Kemudian, sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan realisasi Rp97,05 triliun atau 84,53% dari pagu Rp114,81 triliun, sektor kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan realisasi Rp36,06 triliun atau 54,66% dari pagu Rp65,97 triliun serta sektor pembiayaan korporasi dengan realisasi Rp2,00 triliun atau 3,22% dari pagu Rp62,22 triliun.
Terkait dengan pembiayaan korporasi, Budi menjelaskan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, sektor tersebut agar diberikan stimulus demi meningkatkan investasi bagi korporasi-korporasi yang ada di Indonesia. Salah satunya melibatkan sovereign wealth fund (SWF).
“Itu sebabnya, kami melihat bahwa mekanisme investasi dari luar negeri di masa sulit seperti ini akan sangat bisa membantu meningkatkan profil investasi Indonesia dan lapangan kerja di Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh banyak rakyat kita saat pandemi ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi menyebutkan bahwa pihaknya dan internal pemerintah sudah dalam pembicaraan untuk melanjutkan program PEN pada 2021. Saat ini hanya tinggal menunggu persetujuan saja dan sudah diketahui Komite Kebijakan PEN.
“Kami harapkan dalam waktu singkat bisa segera diumumkan ke masyarakat,” ucap Budi.
Discussion about this post