Connect with us
Advertisement

PERISTIWA

Ahli RI: Klaim Vaksin Moderna 100 Persen Cegah Corona

Published

on

detail.id/, Jakarta – Moderna mengklaim bahwa vaksin buatannya 100 persen dapat mencegah gejala berat dalam kasus COVID-19. Klaim ini berdasarkan analisa hasil kajian uji coba Fase III vaksin yang melibatkan 30 ribu penduduk Amerika Serikat (AS).

Ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo menjelaskan angka tersebut didapat Moderna dari jumlah relawan yang tertular COVID-19 yang mengalami gejala berat. Para relawan ini disuntik bibit vaksin COVID-19.

“Moderna melakukan uji klinis pada dua kelompok, yakni disuntik vaksin dan disuntik plasebo. Dari total 30 ribu relawan terjadi 196 kasus COVID-19,” kata Ahmad seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu 2 Desember 2020.

Di kelompok plasebo terjadi penularan COVID-19 terhadap 185 orang, sementara di kelompok vaksin cuma 11 orang. Oleh karena itu, Moderna mengklaim vaksin memiliki tingkat kemanjuran pencegahan COIVD-19 mencapai 94,1 persen.

Dari 185 orang terkena di kelompok plasebo, 11 orang ternyata bergejala berat. Sementara di kelompok vaksin, tidak satu pun sukarelawan yang mengalami gejala berat.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”baca juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ number_post=”8″]

“Berarti 100 persen proteksi dari gejala berat. Bukan menyembuhkan tapi mencegah,” ujar Ahmad.

Ahmad mengatakan untuk menilai efektivitas vaksin dalam memberikan perlindungan terhadap infeksi, peneliti telah menentukan target bahwa dari total orang yang diuji baik kelompok plasebo dan penerima suntikan uji vaksin.

Setidaknya terjadi 150 kejadian infeksi COVID-19 dan termasuk gejala yang terjadi.

Umumnya tim independen yang telah dibentuk akan melakukan pemeriksaan terhadap proses riset vaksin pada angka kejadian yang ditentukan, misalnya 50 dan 100 dan 150.

“Jadi standar atau kriteria minimalis vaksin COVID-19 dianggap efektif adalah terkumpul 150 kasus COVID-19 (bergejala), di mana 100 kasus terjadi pada kelompok relawan yang mendapatkan plasebo dan maksimum 50 kasus terjadi pada kelompok yang diberikan vaksin,” kata Ahmad.

Ahmad mengatakan vaksin Moderna berjenis RNA ini tak memerlukan suhu dingin untuk penyimpanan. Padahal vaksin RNA buatan Pfizer membutuhkan suhu di bawah minus 70 derajat celsius.

Klaim ini merupakan tanda baik untuk memudahkan proses logistik dan distribusi vaksin karena vaksin dapat disimpan di kulkas biasa.

“Moderna mengklaim bahwa penyimpanan tidak membutuhkan -70 derajat celsius dan bisa menggunakan kulkas biasa. Kalau benar ya memang jadi lebih mudah logistiknya. Mereka pasti melakukan semacam chemical modificationagar lebih stabil,” ujar Ahmad.

Setelah mengklaim vaksinnya bisa cegah gejala berat kasus COVID-19, Moderna mengajukan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 kepada Otoritas Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat (FDA), Senin 30 November 2020.

Pihak perusahaan meminta FDA untuk meninjau kumpulan data dan hasil penelitian itu.

Dengan pengajuan itu, Moderna akan menjadi produsen obat kedua yang mengajukan izin penggunaan darurat dari FDA setelah Pfizer. Pfizer sendiri sudah lebih dulu mengajukan permohonan yang sama pada 20 November 2020.

PERISTIWA

FKPT Provinsi Jambi Jadi Narasumber FGD Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi di Polda Jambi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi — Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jambi turut berperan aktif dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme serta Intoleransi Tahun Anggaran 2026, yang dilaksanakan oleh Biro Jianstra SSDM Polri di Aula Gedung Siginjai Polda Jambi pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris FKPT Provinsi Jambi, Fiet Haryadi, tampil sebagai salah satu narasumber untuk menyampaikan paparan terkait upaya pencegahan radikalisme, intoleransi, dan terorisme di Provinsi Jambi.

Kegiatan ini dihadiri Karo SDM Polda Jambi, Katim Anev Biro Jianstra SSDM Polri beserta tim, Kabidpropam Polda Jambi, Kasatgaswil Jambi Densus 88/AT Polri, Kabagwatpers Biro SDM Polda Jambi, Kasubdit V Ditintelkam Polda Jambi, Ketua FKUB Provinsi Jambi, Ketua FKPT Provinsi Jambi, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, serta sejumlah pejabat dan personel Polda Jambi.

FGD membahas berbagai langkah strategis dalam penanggulangan dan pencegahan radikalisme serta intoleransi, sekaligus menjadi forum untuk memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi terkait dalam menjaga situasi keamanan dan kerukunan masyarakat.

Dalam paparannya, FKPT Provinsi Jambi menekankan pentingnya kolaborasi dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap paham radikal dan intoleran. Pencegahan dinilai perlu dilakukan secara bersama-sama melalui penguatan wawasan kebangsaan, toleransi, literasi digital, serta pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan.

Selain paparan dari para narasumber, kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab, diskusi kelompok, serta analisis dan evaluasi terhadap PNPP yang bermasalah di lingkungan Polda Jambi.

Salah satu hal yang mendapat apresiasi dalam kegiatan tersebut adalah pelaksanaan program Keluarga Asuh bagi PNPP Polda Jambi dan jajaran. Tim supervisi dari Biro Jianstra SSDM Polri menyampaikan bahwa program tersebut akan direkomendasikan kepada pimpinan untuk dapat dikembangkan dan diterapkan di Polda lainnya.

Melalui kegiatan FGD ini, diharapkan sinergi antara FKPT, Polri, pemerintah, tokoh agama, dan seluruh komponen masyarakat semakin kuat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif serta memperkuat daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme, intoleransi, dan terorisme. (*)

Continue Reading

PERISTIWA

Lima Polisi di Jambi Dipecat Terkait Kasus Kematian Anggota Polres Tanjabtim

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Polda Jambi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 5 anggota Polri yang dinyatakan melanggar kode etik terkait kasus meninggalnya Brigadir EWS, anggota Polres Tanjungjabung Timur.

‎Kelima personel tersebut yakni Brigadir UVS, Aiptu MA, Aipda EF, Bripka DHR, dan Bripda EBD. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, keputusan tersebut diambil melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar Bidpropam Polda Jambi pada 6–7 Agustus 2026.

‎Dalam sidang, kelima personel dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

‎”Mereka dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH,” kata Erlan dalam konferensi pers, Jumat malam, 7 Agustus 2026.

‎Menurut Erlan, keputusan tersebut menjadi bentuk komitmen Polda Jambi dalam menindak tegas setiap personel yang terbukti melanggar aturan.

‎”Tidak ada toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan personel,” ujarnya.

‎Meski begitu Polda Jambi juga mengimbau masyarakat tetap menghormati proses hukum yang masih berjalan, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Jambi.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading

PERISTIWA

‎Kejati Jambi Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan Catut Nama Kajati, Asintel, dan Kasi Penkum

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya modus penipuan yang mencatut nama pejabat Kejati Jambi, mulai dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Asisten Intelijen (Asintel), hingga Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum).

‎Imbauan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan mengenai oknum yang menggunakan nama, foto, jabatan, hingga identitas pejabat Kejati Jambi melalui aplikasi WhatsApp, telepon, maupun media komunikasi lainnya untuk menghubungi masyarakat, instansi pemerintah, pelaku usaha, dan berbagai pihak.

‎Dalam aksinya, pelaku diduga meminta sejumlah uang, bantuan, transfer dana, maupun kepentingan pribadi lainnya dengan mengatasnamakan pejabat Kejaksaan.

‎Kejati Jambi menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan murni penipuan dan tidak memiliki hubungan apa pun dengan institusi Kejaksaan. Seluruh pejabat maupun pegawai Kejati Jambi dipastikan tidak pernah meminta uang, hadiah, bantuan, transfer dana, ataupun keuntungan pribadi melalui media komunikasi pribadi.

‎”Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan Kajati Jambi, Asintel Kejati Jambi maupun Kasi Penkum. Apabila menerima pesan atau telepon yang mencurigakan, segera lakukan konfirmasi melalui kanal resmi Kejaksaan Tinggi Jambi dan jangan memenuhi permintaan dalam bentuk apa pun. Mari bersama-sama kita cegah agar tidak ada masyarakat yang menjadi korban penipuan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jambi.

‎Kejati Jambi meminta masyarakat tidak mudah mempercayai pesan, telepon, atau akun WhatsApp yang mengatasnamakan pejabat Kejaksaan. Masyarakat juga diminta tidak memberikan data pribadi, informasi perbankan, kode OTP, maupun melakukan transfer dana kepada pihak yang mengaku sebagai pejabat Kejaksaan.

‎Selain itu, masyarakat diimbau selalu melakukan konfirmasi melalui kanal resmi Kejati Jambi apabila menerima permintaan yang mencurigakan, serta segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum apabila menemukan atau menjadi korban modus penipuan tersebut.

‎Kejati Jambi menyatakan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap laporan dan mengusut pihak-pihak yang menyalahgunakan nama baik institusi Kejaksaan dalam melakukan tindak pidana penipuan. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs