DAERAH
Pilkades Serentak 62 Desa di Batanghari Kekurangan Alat e-Voting
detail.id/, Batanghari – Kepala Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batanghari, Jambi, M Arif Budiman mengatakan rencana pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak daerah ini berlangsung akhir Maret 2021.
“Tahapan pilkades di mulai Januari 2021 yakni pembentukan panitia dan pendataan pemilih,” kata Arif kepada detail, Senin 21 Desember 2020.
Pilkades gelombang ketiga diikuti 62 desa. Usai pembentukan panitia dan pendataan, kata Arif, tahapan selanjutnya adalah pendaftaran dan seleksi penetapan calon pada Februari 2021.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
“Pilkades serentak gelombang ketiga menggunakan dua metode. Pertama e-voting dan kedua manual,” ucapnya.
Arif mengurai alasan pilkades gelombang ketiga menggunakan dua metode karena kekurangan alat e-voting. Dinas PMD Batanghari cuma memiliki 20 unit alat e-voting, dua diantaranya rusak.
“Kades terpilih akan menjabat terhitung 2021 hingga 2027. Pilkades gelombang pertama berlangsung 2015 diikuti 16 desa, gelombang kedua diikuti 32 desa,” ujarnya.
Biaya pilkades serentak gelombang ketiga bersumber dari anggaran kabupaten yang termuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan. Masing-masing desa berkisar Rp25 juta hingga Rp30 juta, tergantung jumlah mata pilih. Semakin banyak TPS, kata Arif, biaya pilkades semakin besar.
“Maksimal lima calon. Kalau lebih dari lima calon akan dilakukan seleksi tambahan dengan kriteria usia, latar belakang pendidikan dan pengalaman pemerintahan sesuai Perbup 47 tahun 2018 tentang Pilkades,” katanya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Mantan Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ini berujar pelaksanaan pilkades serentak gelombang ketiga tetap mengacu standar protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan Permendagri Nomor 70 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkades.
Berikut daftar 62 desa peserta pilkades serentak dari delapan kecamatan;
Kecamatan Muara Bulian 10 desa
1. Desa Rantau Puri
2. Desa Kilangan
3. Desa Olak
4. Desa Sungai Baung
5. Desa Sungai Buluh
6. Desa Muaro Singoan
7. Desa Singkawang
8. Desa Rambahan
9. Desa Pasar Terusan
10. Desa Bajubang Laut
Kecamatan Muara Tembesi 10 desa
1. Desa Rantau Kapas Tuo
2. Desa Jebak
3. Desa Rambutan Masam
4. Desa Sungai Pulai
5. Desa Ampelu
6. Desa Tanjung Marwo
7. Desa Pulau
8. Desa Ampelu Mudo
9. Desa Rantau Kapas Mudo
10. Desa Suka Ramai
Kecamatan Batin XXIV 11 desa
1. Desa Hajran
2. Desa Mata Gual
3. Desa Jelutih
4. Desa Olak Besar
5. Desa Jangga
6. Desa Karmeo
7. Desa Koto Boyo
8. Desa Paku Aji
9. Desa Aur Gading
10. Desa Bulian Baru
11. Desa Simpang Jelutih
Kecamatan Mersam 9 desa
1. Desa Rantau Gedang
2. Desa Sengkati Baru
3. Desa Benteng Rendah
4. Desa Kembang Tanjung
5. Desa Simpang Rantau Gedang
6. Desa Pematang Gadung
7. Desa Sungai Puar
8. Desa Mersam
9. Desa Sengkati Kecil
Kecamatan Pemayung 8 desa
1. Desa Kaos
2. Desa Tebing Tinggi
3. Desa Lubuk Ruso
3. Desa Pulau Betung
4. Desa Awin
5. Desa Simpang Kubu Kandang
6. Desa Serasah
7. Desa Ture
Kecamatan Bajubang 5 desa
1. Desa Ladang Peris
2. Desa Bungku
3. Desa Pompa Air
4. Desa Batin
5. Desa Mekar Jaya
Kecamatan Maro Sebo Ilir 3 desa
1. Desa Terusan
2. Desa Bulian Jaya
3. Desa Tidar Kuranji
Kecamatan Maro Sebo Ulu 6 desa
1. Desa Sungai Ruan Ulu
2. Desa Peninjauan
3. Desa Rengas IX
4. Desa Teluk Leban
5. Desa Buluh Kasab
6. Desa Kembang Seri
Reporter: Ardian Faisal
DAERAH
Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Top Public Service App Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku
DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang mengembangkan aplikasi Sentuh Tanahku meraih penghargaan Top Public Service App kategori Kementerian pada ajang Digital Excellence Awards 2026 yang diselenggarakan oleh JawaPos.com, Kamis, 30 Juli 2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan inovasi layanan pertanahan berbasis digital yang semakin mudah diakses masyarakat.
“Penghargaan ini memacu kami untuk selalu menjadikan Sentuh Tanahku terus mendekatkan kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan apresiasi dari JawaPos.com ini menambah semangat kami untuk memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya layanan digital pertanahan,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, usai menerima penghargaan mewakili Kementerian ATR/BPN.
Aplikasi Sentuh Tanahku berhasil meraih nominasi berdasarkan survei yang dilakukan JawaPos.com dan Lembaga Survei Infovesta 20 Provinsi di Indonesia dengan total responden mencapai 19.000 orang, untuk mengukur persepsi masyarakat terkait produk aplikasi. Indikator utama penilaian mengacu pada top of mind awareness, brand pertama yang dipikirkan, serta brand yang paling dipercaya. Aplikasi Sentuh Tanahku memenuhi kriteria kelayakan yang diseleksi berdasarkan rekam jejak testimoni masyarakat, inovasi produk, kualitas layanan, serta persepsi publik.
“Melihat aplikasi Sentuh Tanahku ini sudah bagus dan tentunya inovasi ini tak akan berhenti. Kita berupaya mengembangkan aplikasi dan layanan kita untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat,” kata Andi Tenri Abeng.
Andi Tenri Abeng menilai, keberhasilan inovasi digital juga harus diimbangi dengan komunikasi publik yang kuat. Ke depan, ia berharap Sentuh Tanahku bisa lebih dikenal sehingga banyak masyarakat makin memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan Kementerian ATR/BPN.
“Aplikasi Sentuh Tanahku ini terus dan selalu kami sosialisasikan kepada masyarakat untuk semakin mendekatkan ATR/BPN dengan masyarakat. Semua informasi terkait syarat, biaya, waktu, proses permohonan, bisa dilakukan dengan Sentuh Tanahku. Apa yang seringkali masyarakat keluhkan, tanyakan, dan dianggap rumit, semuanya ada di sana,” ujar Andi Tenri Abeng.
JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 adalah ajang penghargaan bagi perusahaan, institusi, dan organisasi yang sukses melakukan inovasi digital dan akselerasi ekonomi digital. Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu pemenang nominasi bersama dengan kementerian/lembaga lain, di antaranya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Dalam Negeri.
DAERAH
BPJS Kesehatan Pamekasan Dorong Peserta JKN Manfaatkan Layanan Digital
DETAIL.ID, Pamekasan – BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan terus mendorong peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memanfaatkan berbagai layanan digital yang telah disediakan.
Inovasi tersebut dihadirkan agar masyarakat dapat mengurus administrasi kepesertaan dengan lebih mudah, cepat, dan tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Galih Anjung Sari, mengatakan peserta JKN tidak hanya memperoleh perlindungan pembiayaan kesehatan, tetapi juga kemudahan dalam mengakses layanan administrasi melalui berbagai kanal digital.
“Selain memberikan perlindungan biaya kesehatan, kami juga terus mempermudah akses layanan administrasi bagi peserta. Saat ini hampir seluruh layanan sudah dapat diakses secara online tanpa perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan,” ujar Galih.
Menurut Galih, peserta kini dapat memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN untuk mengecek status kepesertaan, mengubah data, pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama, mengambil antrean online, hingga mengakses berbagai informasi lainnya.
Selain itu, layanan administrasi juga tersedia melalui layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 0811-8165-165 dan Care Center 165.
Ia berharap pemanfaatan layanan digital terus meningkat karena dinilai mampu menghemat waktu sekaligus mempermudah peserta dalam mengurus kebutuhan administrasi JKN tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari.
Manfaat Program JKN juga dirasakan Kuswadi, peserta asal Kabupaten Sampang yang mendampingi istrinya menjalani perawatan di RS Sukma Wijaya Sampang.
Ia menuturkan, istrinya sempat mengalami benjolan di leher sebelah kanan.
Setelah menjalani pemeriksaan dokter dan USG, benjolan tersebut didiagnosis sebagai kelenjar tiroid yang memerlukan tindakan operasi.
Seluruh rangkaian pelayanan hingga proses operasi, kata Kuswadi, berjalan lancar dengan pembiayaan ditanggung Program JKN.
Ia juga mengapresiasi pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan selama istrinya menjalani perawatan.
“Alhamdulillah, operasi istri saya berjalan lancar dan tidak dipungut biaya sama sekali karena menggunakan JKN. Petugas rumah sakit juga sangat ramah serta membantu menjelaskan setiap proses pelayanan yang dijalani istri saya,” kata Kuswadi.
DAERAH
Hadiri Akad Massal 62.000 KPR Rumah Subsidi, Menteri Nusron: Legalitas Tanah Beri Kepastian bagi Masyarakat
DETAIL.ID, Batang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Akad Massal 62.000 Unit Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Rumah Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp880 miliar, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis, 30 Juli 2026.
Kehadiran Menteri Nusron menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung terwujudnya ekosistem perumahan yang berkelanjutan melalui penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pemberian kepastian hukum atas tanah.
“Dengan legalitas tanah yang kuat dan pelayanan pertanahan yang semakin modern, pembangunan perumahan dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat sebagai pemilik rumah,” kata Menteri Nusron.
Kepastian hukum atas tanah merupakan bagian yang tidak bisa lepas dari proses pembangunan perumahan. Melalui legalitas tanah, masyarakat memperoleh jaminan hukum atas rumah yang dimiliki.
Prosesi akad massal yang merupakan bagian dari program Tiga Juta Rumah ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan dilaksanakan secara serentak pada 165 titik yang tersebar di 372 kabupaten/kota di 36 provinsi. Selain dihadiri para Menteri/Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih, acara ini juga diikuti oleh gubernur, perwakilan pemerintah daerah, para pengembang properti, serta ratusan masyarakat penerima manfaat.
“Program ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Menteri Nusron.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN dalam memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat. Termasuk juga dalam mendukung program Tiga Juta Rumah dengan mempercepat penyelesaian sertipikasi tanah. Menurutnya, sinergi antarkementerian menjadi faktor penting agar masyarakat dapat memiliki rumah dengan kepastian hukum yang jelas.
Di lokasi acara, Presiden Prabowo bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada perwakilan penerima manfaat dan berdialog dengan sejumlah warga. Menutup rangkaian acara, Presiden Prabowo dengan didampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri PKP, dan perwakilan penerima rumah subsidi menekan tombol peresmian program rumah subsidi sebagai simbol dimulainya penyaluran manfaat kepada puluhan ribu keluarga di berbagai daerah. (*)



