DAERAH
Pilkades Serentak 62 Desa di Batanghari Kekurangan Alat e-Voting
detail.id/, Batanghari – Kepala Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batanghari, Jambi, M Arif Budiman mengatakan rencana pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak daerah ini berlangsung akhir Maret 2021.
“Tahapan pilkades di mulai Januari 2021 yakni pembentukan panitia dan pendataan pemilih,” kata Arif kepada detail, Senin 21 Desember 2020.
Pilkades gelombang ketiga diikuti 62 desa. Usai pembentukan panitia dan pendataan, kata Arif, tahapan selanjutnya adalah pendaftaran dan seleksi penetapan calon pada Februari 2021.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
“Pilkades serentak gelombang ketiga menggunakan dua metode. Pertama e-voting dan kedua manual,” ucapnya.
Arif mengurai alasan pilkades gelombang ketiga menggunakan dua metode karena kekurangan alat e-voting. Dinas PMD Batanghari cuma memiliki 20 unit alat e-voting, dua diantaranya rusak.
“Kades terpilih akan menjabat terhitung 2021 hingga 2027. Pilkades gelombang pertama berlangsung 2015 diikuti 16 desa, gelombang kedua diikuti 32 desa,” ujarnya.
Biaya pilkades serentak gelombang ketiga bersumber dari anggaran kabupaten yang termuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan. Masing-masing desa berkisar Rp25 juta hingga Rp30 juta, tergantung jumlah mata pilih. Semakin banyak TPS, kata Arif, biaya pilkades semakin besar.
“Maksimal lima calon. Kalau lebih dari lima calon akan dilakukan seleksi tambahan dengan kriteria usia, latar belakang pendidikan dan pengalaman pemerintahan sesuai Perbup 47 tahun 2018 tentang Pilkades,” katanya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Mantan Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ini berujar pelaksanaan pilkades serentak gelombang ketiga tetap mengacu standar protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan Permendagri Nomor 70 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkades.
Berikut daftar 62 desa peserta pilkades serentak dari delapan kecamatan;
Kecamatan Muara Bulian 10 desa
1. Desa Rantau Puri
2. Desa Kilangan
3. Desa Olak
4. Desa Sungai Baung
5. Desa Sungai Buluh
6. Desa Muaro Singoan
7. Desa Singkawang
8. Desa Rambahan
9. Desa Pasar Terusan
10. Desa Bajubang Laut
Kecamatan Muara Tembesi 10 desa
1. Desa Rantau Kapas Tuo
2. Desa Jebak
3. Desa Rambutan Masam
4. Desa Sungai Pulai
5. Desa Ampelu
6. Desa Tanjung Marwo
7. Desa Pulau
8. Desa Ampelu Mudo
9. Desa Rantau Kapas Mudo
10. Desa Suka Ramai
Kecamatan Batin XXIV 11 desa
1. Desa Hajran
2. Desa Mata Gual
3. Desa Jelutih
4. Desa Olak Besar
5. Desa Jangga
6. Desa Karmeo
7. Desa Koto Boyo
8. Desa Paku Aji
9. Desa Aur Gading
10. Desa Bulian Baru
11. Desa Simpang Jelutih
Kecamatan Mersam 9 desa
1. Desa Rantau Gedang
2. Desa Sengkati Baru
3. Desa Benteng Rendah
4. Desa Kembang Tanjung
5. Desa Simpang Rantau Gedang
6. Desa Pematang Gadung
7. Desa Sungai Puar
8. Desa Mersam
9. Desa Sengkati Kecil
Kecamatan Pemayung 8 desa
1. Desa Kaos
2. Desa Tebing Tinggi
3. Desa Lubuk Ruso
3. Desa Pulau Betung
4. Desa Awin
5. Desa Simpang Kubu Kandang
6. Desa Serasah
7. Desa Ture
Kecamatan Bajubang 5 desa
1. Desa Ladang Peris
2. Desa Bungku
3. Desa Pompa Air
4. Desa Batin
5. Desa Mekar Jaya
Kecamatan Maro Sebo Ilir 3 desa
1. Desa Terusan
2. Desa Bulian Jaya
3. Desa Tidar Kuranji
Kecamatan Maro Sebo Ulu 6 desa
1. Desa Sungai Ruan Ulu
2. Desa Peninjauan
3. Desa Rengas IX
4. Desa Teluk Leban
5. Desa Buluh Kasab
6. Desa Kembang Seri
Reporter: Ardian Faisal
DAERAH
Sebulan Berjalan, Live TikTok MasNya ATR/BPN Jangkau 370.000 Penonton
DETAIL.ID, Jakarta – Program Masyarakat Tanya (MasNya) ATR/BPN disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyampaikan informasi secara interaktif kepada masyarakat melalui Live TikTok. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi, mengungkapkan, hanya dalam waktu satu bulan sejak MasNya diluncurkan, program tersebut berhasil menjangkau ratusan ribu penonton.
“370.000 penonton dalam satu bulan ini menjadi hal positif bagi kami. Ini menunjukkan bahwa informasi yang dikemas melalui MasNya ATR/BPN memiliki jangkauan dan mendapatkan respons dari masyarakat. Ke depan, kami akan terus mengembangkan program ini agar informasi mengenai kebijakan, program, serta layanan pertanahan dapat tersampaikan dengan lebih luas dan mudah dipahami,” ujar Uunk Din Parunggi pada Selasa, 3 November 2026.
Berdasarkan rekapitulasi performa program dalam satu bulan, akun TikTok resmi Kementerian ATR/BPN pengikutnya bertambah 7.654 akun. Interaksi masyarakat terlihat aktif dari 44.911 komentar dan 1.264.800 tanda suka (likes) selama Live berlangsung.
Tingginya interaksi di Live MasNya ATR/BPN menjadi salah satu indikator bahwa penyampaian informasi melalui format konten media sosial dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara Kementerian ATR/BPN dan masyarakat. Melalui respons yang diberikan, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam percakapan seputar informasi dan isu-isu pertanahan.
Uunk Din Parunggi mengatakan, pengembangan komunikasi publik melalui media sosial perlu diimbangi dengan konsistensi dalam menyajikan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, namun juga bisa dimanfaatkan untuk mendekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
“Yang terpenting bukan hanya seberapa banyak masyarakat yang menonton, tetapi juga bagaimana informasi yang kami sampaikan bisa memberikan pemahaman dan manfaat. Kami ingin MasNya ATR/BPN menjadi salah satu kanal komunikasi yang dapat membantu masyarakat mengenal lebih jauh program dan layanan ATR/BPN,” kata Uunk Din Parunggi.
MasNya ATR/BPN disiarkan secara langsung melalui akun TikTok resmi Kementerian ATR/BPN setiap Senin hingga Jumat pukul 09.00-11.00 WIB. Program yang dipandu oleh Muhammad Akbar dari Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN ini, dikemas dalam format dialog agar masyarakat bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung terkait layanan pertanahan sehingga masyarakat dapat memperoleh penjelasan mengenai berbagai layanan pertanahan, termasuk prosedur, waktu, biaya pengurusan sertipikat. (*)
DAERAH
Wamen ATR/Waka BPN Minta Irjen Baru Perkuat Pengawasan Internal dan Early Warning System
DETAIL.ID, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengikuti Serah Terima Jabatan serta Pisah Sambut Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN pada Senin, 2 November 2026, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Di momen ini, Wamen Ossy menitipkan pesan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal kepada Irjen baru Wahyu Widada yang yang dilantik Kamis (29/10/2026) lalu menggantikan Pudji Prasetijanto Hadi.
“Ke depan, tugas Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah bagaimana memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tidak hanya dalam menemukan permasalahan, tetapi juga memberikan early warning kepada jajaran Kementerian ATR/BPN apabila terdapat indikasi hal-hal yang tidak baik. Dengan begitu, potensi permasalahan dapat diketahui dan ditangani lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujar Wamen Ossy.
Wamen Ossy berharap, penguatan pengawasan internal juga diarahkan untuk mengawal pelaksanaan program strategis nasional Kementerian ATR/BPN. Program itu meliputi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Reforma Agraria, serta penanganan konflik pertanahan.
“Saya pikir (pengawasan) ini dilakukan baik yang sudah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan karena pengawasan perlu dilakukan secara efektif dengan mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini. Bagaimana kita bisa melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, termasuk memahami kondisi yang dihadapi pegawai saat menjalankan tugas dan memastikan prosedur serta mekanisme tetap menjadi perhatian,” kata Wamen Ossy.
Di acara Pisah Sambut ini, secara khusus Wamen Ossy juga mengapresiasi Pudji Prasetijanto Hadi yang selama kurang lebih satu setengah tahun telah memberikan kontribusi dan mengemban tugas di Kementerian ATR/BPN, mulai dari mendedikasikan diri sebagai Sekretaris Jenderal maupun Irjen ATR/BPN. Selama Pudji Prasetijanto Hadi bertugas, Wamen Ossy menyoroti salah satu hal, yaitu konsistensi Inspektorat Jenderal dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan tingkat penyelesaian yang dapat dipertahankan di atas 90%.
“Selain itu, dalam kurun waktu dua tahun, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri di lingkungan Kementerian ATR/BPN oleh Pak Pudji. Capaian tersebut tentunya perlu dijaga dan dilanjutkan oleh Pak Wahyu karena dapat mendukung satuan kerja di tingkat pusat maupun daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tutur Wamen Ossy.
Estafet kepemimpinan di lingkungan Itjen ATR/BPN tersebut ditandai dengan serah terima jabatan secara simbolis antara Pudji Prasetijanto Hadi kepada Wahyu Widada. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta pegawai Itjen ATR/BPN. (*)
DAERAH
Kementerian ATR/BPN Dukung Program Bedah Rumah, Pastikan Tanah Masyarakat Miliki Kepastian Hukum
DETAIL.ID, Jakarta – Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenri Abeng, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau ke lokasi hasil program Bedah Rumah di Kelurahan Klender, Jakarta Timur, Minggu, 1 November 2026. Keduanya mengunjungi tiga rumah warga di tiga lokasi berbeda yang direnovasi.
“Dalam peninjauan ini, kita melihat langsung kondisi rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni. Selain memperbaiki kondisi rumah, kita juga perlu memastikan tanah yang ditempati masyarakat memiliki kepastian hukum. Karena itu, dukungan sertipikasi tanah menjadi bagian penting dari program ini,” ujar Andi Tenri Abeng yang hadir ke lokasi Bedah Rumah dengan didampingi jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta.
Masyarakat yang menjadi penerima manfaat program Bedah Rumah juga mendapatkan fasilitas sertipikasi tanah secara gratis dari Kementerian ATR/BPN. Kategori tanah yang dapat difasilitasi dalam program ini meliputi tanah milik sendiri, tanah ulayat, tanah milik keluarga besar, tanah hibah, maupun tanah yang baru beralaskan girik.
Untuk memastikan pelaksanaan program dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, Andi Tenri Abeng menekankan perlunya penguatan kerja sama lintas kementerian. “Ini sebenarnya kegiatan yang sangat membutuhkan sinergi. Mudah-mudahan ke depan sinergi antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan beberapa pihak lainnya dapat semakin kuat,” ujarnya.
Menteri PKP, Maruar Sirait, juga menyepakati bahwa keberhasilan program Bedah Rumah membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Setiap pihak memiliki peran untuk saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan hunian, kepastian hukum tanah, hingga penguatan ekonomi keluarga.
“Bedah rumahnya diurus Kementerian PKP, sertipikatnya diberikan gratis pengurusannya oleh Kementerian ATR/BPN, dan ekonominya dibantu ditingkatkan melalui KUR Perumahan serta PNM (PT Permodalan Nasional Madani) serta pendampingan dan pelatihan. Orkestrasi ini atas arahan Presiden Prabowo dilakukan bersama sama. Kita membangun superteam bukan superman,” kata Maruarar Sirait.
Sebelum peninjauan pada Minggu pagi ke Kelurahan Klender, Andi Tenri Abeng pada Sabtu (31/10/2026), juga meninjau ke lokasi pelaksanaan program Bedah Rumah di Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat. Di lokasi tersebut, ia menyerahkan 15 sertipikat tanah hasil dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat penerima manfaat program Bedah Rumah. (*)



