DAERAH
SAD Mengurus Data Kependudukan Namun Terganjal Biaya Meterai
DETAIL.ID, Tebo – Puluhan Suku Anak Dalam (SAD) kelompok Temenggung Ngadap Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Jambi, saat ini tengah mengurus data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tebo.
Lebih dari 30 Kepala Keluarga (KK) telah mengisi formulir F-1.01 (biodata keluarga), F-1.04 (surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan), F-1.68 (surat permohonan pencetakan KK bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), F-1.69 (surat pernyataan perubahan agama menjadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), F-1.70 (surat pernyataan perubahan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi agama), dan F-1.71 (surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).
Formulir tersebut diisi sesuai arahan dari Disdukcapil Tebo pada November 2020 lalu.
Pada setiap formulir, tampak tertempel materai 6.000 dan sebagian lagi sama sesekali tidak bermeterai. “Yang ini memang belum bermeterai, ada sekitar 18 berkas,” kata salah seorang perwakilan SAD, Nyerah saat menunjukkan berkas data kependudukan di kantor Disdukcapil Tebo, Senin, 8 Maret 2021.
Nyerah berkata, saat ini lebih dari 200 KK SAD di Desa Tanah Garo sudah mau mengurus data kependudukan. Namun mereka terkendala pengetahuan dan akses untuk mengurusnya. Apalagi kata dia, pada formulir harus ditempel meterai. “Kemarin harga meterai masih 6.000, kalo sekarang harganya sudah 10.000. Satu berkas dibutuhkan 5 meterai. Jadi kami harus mengeluarkan dana Rp50 ribu untuk satu berkas. Ini sangat memberatkan kami sebagai warga SAD,” katanya.
SAD di Desa Tanah Garo, lanjut Nyerah, sangat berat mengeluarkan dana Rp50 ribu untuk pengurusan data kependudukan. Selain faktor ekonomi, bagi mereka data kependudukan belum dianggap penting.
Meski begitu, Nyerah berharap ada solusi agar warga SAD kelompoknya bisa terdata dan memiliki data kependudukan.
Hal ini dibenarkan oleh Ketua Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK), Ahmad Firdaus. Dia bilang, sudah tiga bulan ini pihaknya bersama warga SAD berjibaku melakukan pendataan sesuai arahan dari petugas Disdukcapil. Sayangnya, hasil pendataan tersebut dianggap tidak lagi sesuai dengan aturan Kementerian Dukcapil Tahun 2019.
“Kami diminta untuk mendata ulang. Anehnya, pada formulir yang katanya aturan terbaru itu dikeluarkan Tahun 2019. Sementara kami minta formulir dan melakukan pendataan pada November 2020 kemarin,” kata dia.
Firdaus berkata, pendampingan SAD dalam pengurusan data kependudukan bukan yang pertama kali dilakukan. Biasanya, kata dia, jika data sudah lengkap langsung diproses, selanjutnya petugas turun ke lokasi untuk melakukan perekaman.
“Sekarang kok ribet nian, terkesan bertele-tele. Banyak formulir yang harus diisi dan harus diberi meterai. Setelah selesai, malah dimintai melakukan pemadatan ulang,” kata dia.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Ditanya kapan bakal melakukan pendataan ulang, Firdaus berkata, “Itu kita serahkan kepada SAD-nya. Katanya mereka mau datang ramai-ramai ke Dukcapil, minta langsung didata,” kata Firdaus yang dibenarkan Nyerah.
Terkait persoalan ini, Kepala Disdukcapil Tebo, Supriyano mengatakan, pihaknya segera mungkin akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, terutama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tebo yang biasa menangani SAD.
Semestinya, menurut dia, harus dibentuk panitia atau tim khusus untuk melakukan pendataan terhadap SAD, “Kami mau koordinasi dulu, nanti akan kita informasikan,” katanya.
Dikutip dari cnnindonesia.com, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) akan mendatangi Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi untuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Risma berencana mendatangi suku pedalaman tersebut pada minggu depan bersama Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
“Kita terus buat e-KTP, minggu depan saya akan pergi ke beberapa daerah seperti di Jambi, ada Suku Anak Dalam, daerah lain juga. Saya juga sudah janjian dengan Dukcapil untuk turun ke sana,” kata Risma saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Maret 2021.
Reporter: Syahrial
DETAIL.ID, Merangin – Berkat kegigihan dan kerja kerasnya dalam membangun Merangin, Bupati H M Syukur meraih Penghargaan detikSumatera Awards 2026, untuk kategori Inovasi Kesehatan dan Penurunan Stunting dari media ternama www.detik.com.
Penghargaan bergengsi tersebut diterima H M Syukur dari Wakil Pimpinan Redaksi detik.com, Fajar Pratama pada Malam Anugerah detikSumatera Awards 2026, yang digelar di Grand Ballroom The Trans Hotel Jakarta, Jumat malam, 28 Agustus 2026.
detikSumatera Awards 2026 yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Menteri Lingkungan Hidup M Jumhur Hidayat, diinisiasi sebagai puncak apresiasi penghargaan kepada tokoh, institusi serta komunitas yang inovatif dan berkontribusi positif untuk Sumatera.
Bupati Merangin merupakan satu-satunya kepala daerah di Provinsi Jambi, yang meraih penghargaan maha bintang tersebut.
”Penghargaan ini milik seluruh masyarakat Provinsi Jambi, khususnya masyarakat Merangin,” ujar Bupati.
Dikatakan Bupati, penurunan prevalensi stunting Kabupaten Merangin dari 14,9% (2023) berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), menjadi 9,6% (2024) berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
“Penurunan angka stunting Kabupaten Merangin ini, jauh di bawah angka nasional 19,8%,” ucap Bupati yang malam itu tampil ceria berbusana batik didampingi Asisten II Setda Merangin Agus Salim, sembari melempar senyum khasnya.
Keberhasilan Merangin menurunkan angka stunting itu lanjut bupati, disertai dengan diraihnya penghargaan komitmen dari Pemerintah Provinsi Jambi, peningkatan Jamkesda menjadi 38.748 jiwa.
Selain itu, Desa Plakar Jaya Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin berhasil meraih juara II Desa Berkinerja Baik tingkat nasional, dalam konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting 2025.
Kadis Kominfo Merangin, Ahmad Khoiruddin Agung Saputro menambahkan, semua prestasi yang diraih Kabupaten Merangin di bawah kepemimpinan Bupati H M Syukur dan Wakil Bupati H A Khafid tersebut, membuat www.detik.com menilai Merangin sebagai rujukan praktik baik kesehatan masyarakat di Sumatera. (*)
DETAIL.ID, Jember – Kantor Imigrasi Jember dan Polres Jember mempererat koordinasi untuk memperkuat pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) sekaligus mencegah potensi tindak pidana yang berkaitan dengan mobilitas lintas negara di Kabupaten Jember.
Komitmen tersebut mengemuka dalam silaturahmi dan koordinasi Kepala Kantor Imigrasi Jember dengan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jember, Kamis, 27 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antarlembaga, terutama dalam pertukaran informasi mengenai keberadaan dan kegiatan WNA di wilayah Jember.
Koordinasi yang berjalan baik diharapkan dapat mempercepat langkah apabila ditemukan aktivitas yang membutuhkan perhatian maupun penanganan lebih lanjut.
Pengawasan terhadap WNA menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.
Kantor Imigrasi Jember bersama Polres Jember memiliki peran masing-masing yang saling mendukung dalam memastikan keberadaan serta kegiatan WNA tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kerja sama juga diarahkan pada upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Tindak Pidana Penyelundupan Migran (TPPM).
Kedua tindak pidana tersebut membutuhkan penanganan terpadu karena dapat melibatkan jaringan dan wilayah yang berbeda.
Melalui koordinasi yang semakin erat, informasi yang berkaitan dengan potensi pelanggaran maupun tindak pidana diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Kepala Kantor Imigrasi Jember menilai sinergi dengan Polres Jember menjadi bagian penting untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian.
“Sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan pengawasan keimigrasian. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik bersama Polres Jember, kami berharap pengawasan terhadap WNA serta pencegahan TPPO dan TPPM dapat dilakukan secara lebih efektif,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Jember.
Penguatan kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada koordinasi, tetapi dapat diwujudkan melalui langkah bersama dalam menjaga keamanan wilayah.
Dengan pengawasan yang dilakukan secara terpadu, potensi pelanggaran keimigrasian maupun kejahatan yang melibatkan warga negara asing dapat diantisipasi sejak dini. (*)
DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan sertipikasi 11 juta bidang tanah rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga 2029. Langkah ini dilakukan untuk memberi kepastian hukum sekaligus memberi akses ekonomi bagi masyarakat.
“Tahun 2026 sampai dengan 2027, kita akan targetkan sebanyak 3 juta. Kemudian sisanya 8 juta. Lalu, itu akan kita targetkan di tahun 2028 sebanyak 5 juta. Mudah-mudahan sisanya bisa kita selesaikan di tahun 2029,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat konferensi pers di Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.
Dalam proses sertipikasi rumah bagi MBR, Kementerian ATR/BPN berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Kolaborasi tersebut telah dituangkan ke dalam Surat Edaran Bersama antara Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri PKP, dan Kepala BPS.
Adapun program Sertipikasi bagi MBR ini menyasar tiga kluster. Ketiga kluster itu meliputi rumah dari program bantuan pemerintah, rumah yang dibiayai melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta rumah pada kluster mandiri.
“Syarat mendapat program ini, yaitu bagi pekerja sektor formal itu sesuai dengan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025, itu ditunjukkan melalui bukti penghasilan. Selain itu juga dilengkapi dengan surat yang menerangkan bahwa pemohon termasuk dalam kategori MBR. Nah, bagi sektor non-formal itu masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, DTSEN,” kata Dalu Agung Darmawan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari turut menyampaikan mengenai program prioritas pemerintah, yakni KIP Kuliah. Melalui program tersebut pemerintah berharap bisa memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang kurang mampu.
Sekjen ATR/BPN dalam kesempatan ini hadir dengan didampingi oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono serta jajaran Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol. Turut hadir, Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana. (*)
Urban Social Forum 12 Hadir di De Britto: Membayangkan Kota yang Lebih Manusiawi
Rotasi Besar-Besaran! 43 Pejabat Jember Duduki Posisi Baru
Bupati H M Syukur Raih Penghargaan detikSumatera Awards 2026
Dua Jembatan Gantung Baru Perkuat Akses Warga Pelosok Jember
Kapan Peserta JKN Mendapat Surat Kontrol? Begini Alur dan Ketentuannya
Imigrasi Jember dan Polisi Rapatkan Barisan Awasi WNA
Viral Video Penyerangan Terhadap TNI di Area PT SAL Sarolangun
BPJS Kesehatan dan Polije Siapkan Talenta Unggul untuk Mendukung Program JKN di Wilayah Tapal Kuda
BPJS Kesehatan Pastikan Perubahan FKTP Tidak Mengurangi Hak Peserta JKN
Bingung Urusan Layanan JKN? BPJS SATU Siap Membantu
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
