DAERAH
Buka Rakor Kependudukan, Penjabat Gubernur Berkomitmen Wujudkan Jambi Tertib Administrasi Kependudukan
DETAIL.ID, Jambi – Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Hari Nur Cahaya Murni membuka secara resmi Rakor Dukcapil 2021, Jumat, 12 Maret 2021 bertempat di Swiss Bell Hotel.
Hadir pada kesempatan tersebut Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH dan Kepala Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Jambi Arief Munandar, SE. Pada kesempatan ini juga dilaksanakan Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi Periode Tahun 2020-2023 oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Negeri RI.
Pj Gubernur menjelaskan bahwa Rakor ini sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan Provinsi Jambi Tertib Administrasi Kependudukan. Menurutnya, dengan terlaksananya Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini, diharapkan adanya satu pemahaman dan kesepakatan terkait pemanfaatan data administrasi kependudukan dalam Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna terwujudnya pemadanan data yang akurat.
“Sehingga apa yang menjadi program pemerintah seperti PKH, program sembako, program Bansos Tunai (BST), dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), maupun Pelayanan Publik lain, terutama yang berhubungan dengan penggunaan data NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai Single Identity Number (Nomor Identitas Tunggal) dapat berjalan tepat sasaran dan sukses. Untuk itu, kerja sama yang baik dengan seluruh lintas sektor termasuk Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, agar terus ditingkatkan,” kata Pj Gubernur.
Disampaikan Pj Gubernur bahwa berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, angka kemiskinan Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari 7,58 persen (277,80 ribu orang) pada Maret 2020 menjadi 7,97 persen (288,10 ribu orang) pada September 2020, bertambah sebanyak 10,3 ribu orang.
Angka kemiskinan Provinsi Jambi masih di bawah angka nasional, namun demikian seiring kasus COVID-19 yang belum menunjukkan penurunan, tentunya perlu diantisipasi termasuk dampaknya terhadap permasalahan sosial, khususnya kemiskinan.
“Luas wilayah Provinsi Jambi 50,058 km persegi, dengan jumlah penduduk pada Semester II Tahun 2020 sebanyak 3.532.638 jiwa yang tersebar di 11 kabupaten/kota dengan jumlah Wajib KTP 2.487.916 dan Hasil Perekaman hingga Februari 2021 adalah 2.482.627 jiwa (99,78%). Untuk Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun di Provinsi Jambi sudah mencapai 1.075.397 jiwa (93,15%), dari keseluruhan Jumlah Anak Usia 0-18 tahun sebesar 1.154.496 jiwa,” ujar Pj Gubernur.
Ia mengatakan, upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kepemilikan KTP-elektronik, yaitu dengan melaksanakan Pelayanan Perekaman dan Pencetakan KTP-elektronik bagi penduduk melalui Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).
Selain itu, pelaksanaan Jemput Bola (JEBOL) perekaman dan pencetakan ke daerah-daerah yang sulit terjangkau baik akses jalan maupun jaringan juga tetap dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, salah satunya pelaksanaan perekaman bagi Komunitas Adat Terpencil yang ada di beberapa Kabupaten di Provinsi Jambi atau yang lebih dikenal dengan Suku Anak Dalam (SAD).
“Sebagai upaya pemerintah dalam pemenuhan hak-hak administratif yang sama bagi setiap penduduk tanpa adanya perlakuan diskriminatif,” ucap Pj Gubernur.
Ia juga menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk kelompok usia produktif yang relatif besar sebagai bonus demografi, akan berimplikasi pada ketersediaan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan, pangan dan energi yang memadai, serta berpotensi terjadinya degradasi lingkungan.
“Melalui Rakor ini tentunya banyak hal yang akan kita lakukan, serta menetapkan berbagai target pencapaian terkait penyelesaian masalah Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota. Untuk itu, saya berpesan agar melalui rakor ini dapat diketahui pencapaian program/kegiatan ke depan dan kendala/hambatan dalam mencapai sasaran kegiatan, rencanakan operasional Program Administrasi Kependudukan Provinsi Jambi, dan solusi berbagai kendala yang akan dijumpai nanti,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH menyampaikan, kependudukan dan catatan sipil merupakan amanat negara yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saja karena masalah penduduk merupakan permasalahan yang cukup kompleks.
”Dengan hadirnya kita semua, kita harus bantu menyelesaikan masalah administrasi kependudukan masyarakat. Semua bantuan dari pemerintah berdasarkan data-data yang konkret dari administrasi pemerintahan, baik bantuan sosial maupun bantuan subsidi harus mempunyai data dari pemerintah daerah. Selama ini, kita mempunyai banyak data, tapi untuk tahun ini kita memakai satu data dari BPS, menuju satu data kependudukan Indonesia dengan cara pendataan secara online. Untuk itu, semua jajaran agar mendukung BPS dalam melakukan pendataan di berbagai daerah,” ujarnya. (***)
DAERAH
Gubernur Jawa Barat Bersama Bupati Bekasi Pimpin Pembongkaran Bangunan Liar di Gabus Bekasi

DETAIL.ID, Bekasi – Ratusan bangunan liar di kawasan Kampung Gabus, yang membentang dari Desa Srimukti hingga Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dibongkar oleh petugas pada Jumat, 14 Maret 2025 pagi.
Pembongkaran ini dilakukan sebagai langkah awal untuk normalisasi aliran sungai guna mencegah banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.
Pembongkaran dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan menggunakan ekskavator.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut hadir dan memimpin proses pembongkaran bersama Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.
Keduanya menyaksikan pembongkaran dari sebuah jembatan yang berjarak sekitar lima meter dari bangunan pertama yang dirobohkan, yaitu sebuah warung semi permanen yang terletak di depan SMPN 2 Tambun Utara, sekitar 300 meter dari pintu tol Gabus.
Dedi menegaskan bahwa pembongkaran ini merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
“Ini adalah upaya serius untuk memastikan kawasan ini tidak lagi dilanda banjir seperti yang terjadi pada Selasa, 4 Maret 2025,” ujar Dedi.
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, memastikan bahwa tidak ada penghuni bangunan yang menolak saat proses pembongkaran dilakukan.
“Bangunan yang kami tertibkan itu kira-kira 100-an. Alhamdulillah, tidak ada penolakan dari penghuni, malah mereka mendukung karena ini untuk kemaslahatan umat,” ujar Ade di lokasi pembongkaran.
Ade menjelaskan bahwa setelah pembongkaran selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan normalisasi sungai dengan melebarkan dan mengeruk aliran sungai agar dapat menampung lebih banyak air.
“Nanti akan dilakukan normalisasi hari ini. Sungai akan dilebarkan dan dikeruk untuk meningkatkan kapasitas tampung air, sehingga banjir tidak terulang lagi,” katanya.
Pembongkaran bangunan liar ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Satpol PP Jawa Barat, Polres Metro Bekasi, Polsek Tambun Selatan, dan Koramil 01/Tambun.
Kehadiran aparat keamanan ini bertujuan untuk memastikan proses pembongkaran berjalan lancar dan aman.
Pembongkaran bangunan liar dan normalisasi sungai diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah banjir di kawasan Kampung Gabus.
Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman.
“Kami berharap, dengan normalisasi ini, masyarakat tidak lagi mengalami banjir dan dapat hidup lebih tenang,” tutur Bupati Ade Kuswara.
Reporter: Yayat Hidayat
DAERAH
Pemkab Merangin Gelar Safari Ramadhan di Lima Tempat

DETAIL.ID, Merangin – Pemkab Merangin menggelar Safari Ramadhan 1446 H di Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang. Pada Safari itu, Bupati Merangin H. M. Syukur diwakili Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Parpora) Sukoso pada Jumat malam, 14 Maret 2025.
Safari Ramadhan itu hanya dihadiri segelintir pejabat, Kadis Kominfo Merangin M. Arief bersama Kabid LKI Dinas Kominfo Merangin berikut dua orang stafnya dan Kapala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Suheri.
Dikatakan Bupati sebagaimana disampaikan Sukoso pada acara yang difokuskan di Masjid Masjid Attaqwa itu, tujuan dilakukannya Safari Ramadhan salah satunya untuk menyampaikan program-program kerja Bupati dan Wakil Bupati Merangin 2025-2030.
“Sesuai dengan visi Merangin Baru, ada empat aksi prioritas utama. Aksi pertama pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya. Aksi kedua memantapkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan,” ujar Sukoso.
Sedangkan aksi ketiga lanjut Kadis Parpora Kabupaten Merangin ini, mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dengan skema ekonomi hijau berbasis berbagai keunggulan daerah.
Dimana terang Sukoso, Bupati akan menyambut investasi dengan insentif kemudahan berusaha, membangun pabrik beras modern dan mengembangkan kawasan strategis kabupaten serta Geopark Merangin Jambi.
Aksi keempat terang Sukoso, membangun tata kelola Pemerintahan yang baik, maju, dan bersih berbasis teknologi informasi 5.0. Untuk itu bupati akan berkantor di setiap kecamatan secara bergilir untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Tampil sebagai penceramah pada Safari Ramadhan itu, Ustadz H. Abdul Kholik yang mengupas habis tentang empat golongan orang yang dirindukan surga.
Sementara itu, Pemkab Merangin juga menggelar Safari Ramadhan 1446 H di lokasi lainnya. Wabup Merangin H. A. Khafid Moein memimpin Safari Ramadhan di Masjid Al Iklas Desa Mentawak Kecamatan Nalotantan.
Sedangkan Sekda Merangin Fajarman memimpin jalannya Safari Ramadhan 1446 H di Masjid Rajo Tiangso Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat. Meskipun sempat diguyur hujan, namun jemaah sangat ramai memadati masjid tersebut.
Kapolres Merangin AKBP Roni Syahendra memimpin Safari Ramadhan di Masjid Al Muqorrobin Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir. Para pejabat di jajaran Polres Merangin dan Pemkab Merangin tampak hadir.
Ketua DPRD Merangin M Rivaldi memimpin jalannya Safari Ramadhan di Masjid Al Azhar Desa Tanjung Ilir Kecamatan Tabir Timur. Ratusan jemaah terlihat khusyuk mengikuti jalannya acara. (*)
DAERAH
Ini Interupsi Bupati H M Syukur pada High Level Meeting TPID

DETAIL.ID, Jambi – Gubernur Jambi, H. Al Haris pimpin jalannya High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi yang diikuti para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi, di lantai II Gedung Mahligai Bank 9 Jambi pada Jumat, 14 Maret 2025.
Pada Rakor dalam rangka menjaga stabilitas pasokan barang dan harga pangan dalam bulan suci Ramadhan 1446 H dan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1446 H tersebut, Bupati Merangin H. M. Syukur melakukan interupsi.
“Nanti Bank Indonesia (BI) bisa cek, perputaran uang. Saya melihat sekarang ini masyarakat cendrung menyimpan uangnya. Satu sisi positif menghemat, tapi pasar cenderung tidak bergerak, ini sedikit mengkhawatirkan,” ujar Bupati Merangin.
Selain itu, H. M. Syukur pada interupsi itu juga mengatakan, kucuran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) menurun. Bupati Merangin minta ada intervensi dari bank, supaya uang di bank jangan menumpuk.
Sebelumnya Bupati Merangin melaporkan kepada Gubernur Jambi H. Al Haris, bahwa semua harga komoditi kebutuhan pokok di pasaran dalam Kabupaten Merangin stabil, bahkan harga itu cenderung turun, seperti cabai rawit, cabai merah dan bawang.
“Begitu juga dengan stok beras pada bulan suci Ramadhan 1446 H ini sampai Hari Raya Idul Fitri 1446 H, dalam kondisi aman. Selain itu Pak Gubernur, saya sudah keliling hampir semua kecamatan memantau jalan pada musim hujan ini sebagian besar rusak,” kata Bupati.
Gubernur Jambi pada Rakor itu, berterimakasih kepada TPID Provinsi Jambi dan TPID seluruh Kabupaten/Kota di Jambi, termasuk TPID Kabupaten Merangin yang telah bekerja keras untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran.
“Harga yang stabil, mudah dijangkau, lancar distribusinya dan tidak ada kelangkaan-kelangkaan, sehingga tidak menimbulkan kemahalan harga untuk masyarakat,” ujar Gubernur Jambi.
Tampak hadir mendampingi bupati Merangin pada High Level Meeting TPID Provinsi Jambi tersebut, Plt. Kepala Bapeda Kabupaten Merangin Zainal Abidan dan Kabag Ekonomi Setda Merangin Daryanto. (*)