DAERAH
Proyek Pemeliharaan Jalan Menuju PWN Menyedot Anggaran Rp13,6 M
detail.id/, Batanghari – Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, Jambi, A Shomad mengatakan, proses lelang pekerjaan jalan menuju lokasi kegiatan Perkemahan Wirakarya Nasional (PWN) Juni 2021 menyedot anggaran Rp13,6 miliar.
“Ada dua ruas jalan yang akan diperbaiki menghadapi kegiatan Perkemahan Wirakarya Nasional (PWN) 2021. Kita akan selesaikan pemeliharaan ruas jalan dari Simpang Teratai sampai ke Simpang Aro,” kata Shomad, Jum’at 28 Mei 2021.
Ruas jalan pertama meliputi Teratai, Desa Olak, Desa Muaro Singoan, Desa Aro dan Desa Sungai Baung, sepanjang Delapan kilometer. Sedangkan ruas jalan kedua meliputi Desa Sungai Baung sampai Desa Bajubang Laut, Kecamatan Muara Bulian sepanjang enam kilometer.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
“Kemarin sudah kita cek ke DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan ternyata sudah dianggarkan. Ruas jalan pertama menelan biaya Rp8,3 miliar dan ruas jalan kedua menelan biaya Rp5,3 miliar. Total keseluruhan mencapai Rp13,6 miliar,” ucapnya.
Biaya pemeliharaan jalan bersumber dari APBD murni Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2021. Shomad berujar pihaknya telah melakukan survei kondisi untuk ruas jalan Teratai sampai Sungai Baung. Rekonstruksi spot jalan-jalan jelek telah di nol kan kembali.
“Jadi, rekon itu kan perbaikan dari bawahnya sampai ke aspal, sisanya kita overlay. Overlay ini kita anggap aspal di sana masih mumpuni, kita timpa lagi dengan aspal baru,” katanya.

Kondisi kerusakan salah satu ruas jalan menuju lokasi kegiatan PWN 2021 di Desa Bajubang Laut. (DETAIL/Ardian Faisal)
Ruas jalan Teratai sampai Sungai Baung, kata dia penanganan mungkin 80 persen sudah clear. Keinginan Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief (MFA) karena badan jalan sempit, maka perlu dilakukan pelebaran jalan. Minimum eksisting jalan empat meter.
“Kita tambah lagi bahu jalan kiri-kanan satu meter. Namun untuk bahu jalan satu meter, tak mungkin kita bebaskan satu meter, paling minimum satu setengah meter. Karena disana butuh timbunan untuk bahu jalan,” ucapnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Pecinta motor sport ini berujar semua jalan akan di aspal karena sifatnya pemeliharaan bukan peningkatan. Sesuai kondisi awal, Dinas PUPR akan mengondisikan 100 persen lagi supaya mantap. Koordinasi bersama Camat Muara Bulian telah dilakukan.
“Pak Camat juga telah melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui Kepala Desa, BPD dan tua tengganai disana. Alhamdulillah pemeliharaan jalan mendapat respon positif masyarakat, mudah-mudahan pelebaran jalan tak ada kendala, jika ada tanah masyarakat yang harus dibebaskan,” katanya.
Menurut dia, tanah sepanjang jalan bukan milik masyarakat, karena masih dalam wilayah aset jalan milik Kabupaten. Cuma, namanya mau pelebaran jalan tetap harus melakukan sosialisasi. Dinas PUPR akan mengumpulkan perwakilan desa-desa mulai dari Teratai, Olak, Singoan, Aro, Sungai Baung dan Bajubang Laut.
“Sehingga pembangunan nanti jangan sampai terjadi kendala terutama pelebaran. Target pelaksanaan lelang awal Juni 2021, karena untuk produk ruas jalan Teratai sampai Sungai Baung sudah ready. Satu lagi ruas jalan Sungai Baung sampai Bajubang Laut, DED berakhir tanggal 30 Mei 2021, sehingga kita prediksi awal Juni bisa proses lelang,” ujarnya.
Sosialisasi secara tepat dan matang akan terus dilakukan Pemkab Batanghari. Ia berkata dalam kegiatan pemeliharaan jalan tak ada istilah ganti rugi hingga pelaksanaan tak ada konflik. Ia berharap masyarakat bisa menghibahkan tanah tanpa ganti rugi.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
“Karena tujuan Bupati, akses disini bisa nyaman, terutama kenyamanan berlalu lintas. Karena di sana badan jalan cuma ada empat meter. Kita punya target sebelum kegiatan terlaksana, pembangunan pemeliharaan jalan sudah clear. Kita prediksi, Juli 2021 sudah mulai eksen lapangan, sehingga waktu tiga bulan menjelang kegiatan Pramuka, pekerjaan jalan sudah selesai,” katanya.
Reporter: Ardian Faisal
DAERAH
Lantik Dewan Pengawas RSUD Kol. Abundjani, Bupati M. Syukur: Jadilah Mata dan Telinga yang Objektif
DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur, didampingi Wakil Bupati A. Khafidh, melantik empat anggota Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolonel Abundjani Bangko.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di aula RSUD setempat pada Jumat, 17 April 2026.
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Merangin Nomor 93/DINKES/2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Merangin Nomor 259/RSD/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas pada BLUD RSUD Kolonel Abundjani Bangko Periode 2021-2026.
Adapun jajaran Dewas yang baru dilantik yakni:
- Zulhifni (Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin) sebagai Ketua merangkap Anggota;
- Mashuri (Kepala BPKAD) sebagai Anggota;
- Zamroni, SKM sebagai Anggota;
- Ns. Yulianti, S.Kep sebagai Sekretaris bukan anggota.
Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menegaskan bahwa pelantikan ini bukanlah sekadar formalitas administratif.
Ia menegaskan bahwa keberadaan Dewan Pengawas merupakan instrumen vital dalam mewujudkan tata kelola rumah sakit yang baik atau Good Corporate Governance.
“Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab besar untuk memantau, mengarahkan, dan mengevaluasi kinerja rumah sakit. Saya berharap saudara-saudara mampu menjadi jembatan yang efektif antara rumah sakit, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai penerima layanan,” ujar Bupati M. Syukur.
Bupati memberikan tiga pesan khusus kepada jajaran Dewas yang baru dilantik.
Pertama, ia meminta agar Dewas menjadi mata dan telinga pemerintah yang objektif dalam mendeteksi masalah lebih dini agar tidak menjadi kendala serius dalam pelayanan.
Kedua, Bupati mengingatkan agar Dewas membangun sinergi yang harmonis dengan direktur dan manajemen RSUD. Menurutnya, Dewas harus memposisikan diri sebagai mitra strategis, bukan sekadar mencari kesalahan.
Terakhir, Bupati mendorong fokus pada peningkatan kualitas layanan melalui inovasi, terutama dalam menghadapi era digitalisasi kesehatan saat ini.
Kepada manajemen RSUD Kolonel Abundjani, Bupati meminta agar memberikan dukungan penuh kepada Dewan Pengawas agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal.
“Segera pelajari regulasi yang ada, lakukan pengawasan secara objektif, dan berikan masukan-masukan strategis demi kemajuan rumah sakit kebanggaan kita ini,” tuturnya. (*)
DAERAH
Pemerintah Kota Probolinggo Luncurkan SAPA BOS Guna Cegah Korupsi Dana Pendidikan
DETAIL.ID, Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo meluncurkan Peningkatan Akuntabilitas Bantuan Operasional Sekolah (SAPA BOS) tahun 2026 untuk mencegah tindak pidana korupsi dan meminimalkan penyimpangan dana pendidikan.
Kegiatan SAPA BOS tersebut dihadiri Wali Kota Aminuddin bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo Lilik Setiyawan, Kepala Disdikbud Siti Romlah, Kepala Inspektorat Puji Prastowo, serta ratusan pemangku kepentingan pendidikan di Ballroom Paseban Sena Kota Probolinggo pada Rabu, 15 April 2026.
“Kegiatan itu sebagai bentuk upaya memberikan kepastian hukum kepada sekolah, mencegah kesalahan administrasi, serta meminimalkan potensi penyimpangan dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Siti Romlah.
Menurutnya kegiatan itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola dana pendidikan yang transparan dan akuntabel dengan program SAPA BOS.
“Hal itu diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti klinik konsultasi BOS, bimbingan teknis pengelolaan dana yang langsung menyasar sekolah, hingga desk evaluasi untuk memantau penggunaan dana sejak tahap perencanaan hingga pelaporan,” tuturnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo, Lilik Setiyawan mengapresiasi langkah pemkot dalam memperkuat tata kelola pendidikan dan kejaksaan memiliki peran penting dalam upaya preventif maupun penegakan hukum.
“Melalui program pengawasan dan pendampingan seperti Jaga, kami memastikan dana BOS digunakan sesuai aturan. Kami juga memberikan edukasi hukum agar pengelola tidak ragu dalam menjalankan tugasnya,” katanya.
Ia mengatakan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), kejaksaan hadir sebagai jaksa pengacara negara untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta pelayanan hukum kepada instansi pemerintah.
“Kami siap mendampingi sekolah agar pengelolaan dana BOS berjalan tertib, transparan, dan terhindar dari risiko penyimpangan,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Aminuddin menekankan pentingnya pengelolaan dana BOS sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
“Dana BOS adalah fondasi penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan. Karena itu, pengelolaannya harus tepat, jujur, dan sesuai regulasi,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan sarana prasarana sekolah, termasuk fasilitas dasar seperti sanitasi yang masih perlu perhatian di sejumlah sekolah di Kota Probolinggo.
“Saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
Melalui SAPA BOS, lanjut dia, pihaknya membangun komunikasi yang kuat antara sekolah, kejaksaan, dan inspektorat, sehingga harapannya, dana BOS benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan.
Program SAPA BOS juga diharapkan menjadi momentum memperkuat integritas dan tata kelola pendidikan di Kota Probolinggo. Dengan sinergi seluruh pihak, dana BOS diharapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas, sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Probolinggo Kota Bersolek.
Reporter: Tina
DAERAH
Rehab SDN Petung III Pasrepan Rampung, Bupati Pasuruan Berterima Kasih pada Bank Jatim
DETAIL.ID, Pasuruan – Ruang kelas IV dan V UPT Satuan Pendidikan SDN Petung III Pasrepan yang sempat ambruk pada Mei 2025, kini sudah bisa digunakan lagi untuk kegiatan belajar mengajar.
Melalui Cooperate Social Responsilibilty (CSR) Bank Jatim, dua ruangan kelas tersebut akhirnya selesai diperbaiki dan secara resmi diserahkan Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim, RM Wahyukusumo Wisnubroto kepada Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo pada Rabu, 15 April 2026.
Dalam sambutannya, Bupati Rusdi berterima kasih kepada Bank Jatim yang telah membantu pemerintah daerah dalam membantu urusan pendidikan. Salah satunya perbaikan kerusakan pada SDN Petung III.
“Terima kasih kepada Dirut dan jajaran Bank Jatim yang sudah merealisasikan permintaan kita untuk membantu pembangunan kembali gedung SDN Petung III yang roboh karena bencana pada tahun 2025 kemarin,” katanya.
Usai diresmikan, Mas Rusdi – sapaan akrab Bupati Pasuruan ini berharap para siswa-siswi dan guru di SDN Petung III dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan tenang dan aman.
“Anak-anak kita kembali bersekolah dengan aman, karena bangunannya sudah layak dan bagus,” ujarnya.
Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah lain yang mengalami kerusakan? Mas Rusdi menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan terus melakukan mitigasi serta meng-update data lembaga-lembaga mana saja yang mengalami kerusakan dan butuh penanganan prioritas.
“Kita terus mitigasi, data kita terus update dan kumpulkan, mana sekolah yang rusak ringan, sedang dan berat. Kalau yang ringan bisa menggunakan dana BOS tapi tetap kita arahkan agar sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim, RM Wahyukusumo Wisnubroto mengaku Bank Jatim akan selalu men-support Pemkab Pasuruan melalui CSR. Apalagi CSR yang direalisasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
“Ini wujud kepedulian Bapak Bupati Mas Rusdi yang tersinergi dengan Bank Jatim. Kami jelas sangat mendukung dengan pendidikan, apalagi CSR-nya ini tepat sasarannya dan sangat dibutuhkan. Sekali lagi, Bank Jatim siap mengawal untuk memberikan value yang baik bagi publik,” ucapnya.
Ke depan, Bank Jatim sangat terbuka untuk mewujudkan CSR yang berdampak positif bagi urusan sentral di Pasuruan. “Kami sangat welcome dengan program dari Pemkab maupun Pemkot Pasuruan. Yang terpenting bervalue lebih,” ucapnya.
Reporter: Tina



