LINGKUNGAN
Dua Perusahaan Batu Bara Mengusik Rumah Suku Anak Dalam
Bagi mereka, hutan adalah rumah MHA SAD. Di hutan, mereka bisa hidup berburu dan meramu. Hidup berpindah-pindah merupakan tradisi mereka untuk mencari hewan buruan dan hasil hutan lain. Hidup berpindah-pindah pun merupakan tradisi, bila ada pihak keluarga yang meninggal dunia. Tradisi itu dikenal melangun.
“Dahulu mencari madu, buah jernang, getah damar, getah balam maupun rotan, sangat gampang karena memang masih banyak. Kalau sekarang minta ampun. Sulit sekali ditemukan. Begitu juga dengan hewan buruan. Terkadang kita berburu sampai ke Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) baru bisa mendapat hewan buruan,” kata Temenggung Apung.
APUNG: Pemimpin MHA SAD Desa Muara Kilis, Temenggung Apung. (DETAIL/Syahrial)
Setelah tak punya hutan, kehidupan MHA SAD Kelompok Temenggung Apung mulai tidak terarah. Mereka terpaksa tinggal di lahan konsesi perusahaan yang dahulunya merupakan hutan adat mereka. Mereka terkesan hidup menumpang di tanah nenek moyang mereka sendiri. Klimaksnya, konflik dengan perusahaan dan masyarakat pun semakin sering terjadi bahkan sampai adu fisik dan pembakaran sejumlah alat berat milik perusahaan (PT WKS).
“Waktu itu kita sangat emosi karena tidak ada lagi hutan tempat untuk kita bisa hidup. Ya, mau dak mau kita harus merebut kembali tanah milik kita,” kata Apung.
Waktu terus berlalu, MHA SAD terpaksa harus hidup menetap karena tidak ada lagi hutan tempat mereka hidup. Mereka juga terpaksa belajar bertani dan berkebun agar bisa bertahan hidup. Sejak itu pula anak-anak mereka mulai belajar membaca dan menulis.
“Sejak tahun 2014 yang lalu, kami sudah mulai menetap di sini. Kami menanam ubi dan pisang untuk makan sehari-hari. Kami juga menanam karet dan sawit. Sekarang sudah mulai menghasilkan,” kata dia lagi.
Sekitar tahun 2015, PT WKS membebaskan lokasi tersebut, diperuntukkan sebagai wilayah hidup MHA SAD Kelompok Temenggung Apung. Pembebasan lahan ini disaksikan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, TNI-Polri dan pihak perusahaan dalam hal ini PT WKS. Lahan seluas 201 hektar yang sebelumnya adalah kebun akasia, berangsur-angsur digarap oleh MHA SAD menjadi tempat tinggal dan perkebunan. Mereka secara swadaya mulai membangun rumah untuk tempat tinggal dengan menggunakan material kayu seadanya. Mereka juga mulai menanami karet dan sawit di lahan tersebut.
“Kita mendapat bibit karet dan bibit sawit di kebun-kebun warga. Di sana banyak pohon karet dan sawit yang tumbuh liar. Kita cabuti kemudian kita tanam di kebun kita,” ujarnya.
Setelah mereka tinggal menuai hasil, kehidupan mereka terganggu dengan kedatangan perusahaan batu bara PT Bangun Energi Prima. Inilah yang bikin kelompok Temenggung Apung kesal dan meradang.
”Baru-baru ini kami mengetahui bahwa pemukiman dan kebun kami masuk dalam izin tambang batu bara. Itu pun karena kami memergoki pekerja perusahaan yang tengah mengebor di kebun-kebun kami. Kami tidak tahu sama sekali karena tidak ada sosialisasi maupun pemberitahuan sama sekali,” kata Temenggung.
Apa pun alasannya, Temenggung Apung secara tegas menolak kegiatan tambang batu bara.
“Kawasan ini sudah diperuntukkan buat kami. Tahun 2015 diserahkan langsung oleh PT WKS. Jika ini dijadikan kawasan tambang, terus kami mau tinggal di mana. Di sana sini sudah kebun perusahaan. Di sana sini juga kebun masyarakat. Tidak ada lagi kawasan yang bisa dijadikan untuk tempat tinggal kami,” kata dia.
Apung bilang, hanya inilah satu-satunya tempat tinggal mereka.
Apung hendak beristirahat. Tubuhnya semakin lemah. Ia menyarankan kami untuk menemui anaknya, Malenggang, atau Seril, Ketua Adat MHA SAD.
Jarak pasaken Temenggung Apung ke rumah Malenggang dan rumah Sril (pemukiman MHA SAD) dekat, sekitar 5 kilometer. Mesti melintasi jalan koridor perusahaan sekitar 2 kilometer dan selanjutnya melintasi jalan tanah sepanjang 3 kilometer.
Pemukiman MHA SAD Kelompok Temenggung Apung, tepatnya di RT 32 Sungai Bungin, Dusun Wonorejo, Desa Muara Kilis. Masyarakat sekitar menamakan lokasi tersebut Simpang Stop atau Pemukiman Adat Suku Anak Dalam.
Saat masuk, terlihat gapura. Di sampingnya, papan informasi bertuliskan pemukiman adat Suku Anak Dalam. Sebelah kanan jalan tampak bukit lengkap dengan tegakan pohon akasia. Di atas bukit itu berdiri dua unit bangunan. Satu unit Sekolah Alam yang diketahui dibangun oleh Pemkab Tebo pada tahun 2015,. Satu unit lagi Gedung Pusat Informasi Suku Anak Dalam (Pusinfo SAD) yang dibangun dengan dana CSR BNI 46 tahun 2018.
“Ini tanah untuk fasilitas umum MHA SAD. Luasnya sekitar 4 hektare. Di tanah ini, siapa pun MHA SAD boleh memanfaatkannya sebagai tempat tinggal. Kawasan ini juga masuk dalam izin tambang PT BEP,” ujar Ahmad Firdaus.
Jalan menuju pemukiman MHA SAD belum diaspal. Meski telah dilakukan pengerasan seadanya, di sejumlah titik jalan terlihat rusak dan berlubang karena sering dilalui angkutan buah sawit.
Beberapa meter dari tanah fasilitas umum MHA SAD, tampak bangunan musala. Letaknya sedikit berjejer dengan pemukiman (rumah) MHA SAD. “Sebagian MHA SAD sudah ada yang muslim. Jadi mereka swadaya membangun musala. Sebagian lagi ada yang masuk Nasrani dan sebagian lagi masih menganut kepercayaan,” ujar Ahmad Firdaus menjelaskan.
Yang mengancam tempat tinggal SAD bukan cuma PT Bangun Energi Perkasa. Ada satu perusahaan batu bara lagi, PT Batanghari Energi Prima. PT Bangun Energi Perkasa merambah seluruh kawasan pemukiman dan perkebunan MHA SAD seluas 201 hektare, PT Batanghari Energi Prima merambah wilayah khusus MHA SAD seluas 115 hektare.
“Jadi ada dua perusahaan tambang yang mengancam wilayah dan keberadaan MHA SAD di sini. Dua perusahaan itu kalau disingkat PT BEP,” ucap Ahmad Firdaus.
LINGKUNGAN
LPI Tipikor RI Minta Audit Total Izin HTI di Jambi, Soroti Dugaan Penyalahgunaan Izin Konsesi yang Merugikan Negara
DETAIL.ID, Jambi – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Peduli Investasi Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (DPP LPI Tipikor RI) meminta pemerintah melakukan audit total terhadap seluruh pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Jambi. Permintaan tersebut seiring dengan berbagai dugaan pelanggaran perizinan, persoalan lingkungan, konflik lahan, hingga penggunaan jalan di kawasan konsesi untuk aktivitas angkutan batu bara.
Ketua Umum DPP LPI Tipikor RI, Aidil Fitri mengatakan, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan berjalan sesuai ketentuan hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Permintaan itu disampaikan melalui surat bernomor 045/DPP-LPI/V/2026 tertanggal 12 Mei 2026 yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur Jambi, serta Ketua DPRD Provinsi Jambi.
”Kita meminta pemerintah melakukan audit total terhadap seluruh izin HTI di Provinsi Jambi. Ini penting untuk memastikan setiap pemegang izin menjalankan kegiatan sesuai ketentuan, tidak merugikan masyarakat, dan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan,” kata Aidil Fitri, dalam keterangan tertulis yang diterima DETAIL.ID pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Dalam surat yang dilayangkan pada Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Jambi, dan Ketua DPRD Provinsi Jambi, LPI Tipikor menyebut luas areal HTI di Jambi mencapai sekitar 890.265 hektare. Luasan itu pun diminta untuk dilakukan verifikasi melalui pemeriksaan dokumen perizinan serta kondisi faktual di lapangan.
LPI Tipikor juga menyoroti dugaan pembangunan dan penggunaan jalan untuk angkutan batu bara di kawasan konsesi HTI yang diduga kuat tidak memenuhi ketentuan perizinan. Hal ini dinilai perlu ditelusuri untuk memastikan legalitas kegiatan, dampak lingkungan, serta kewajiban perusahaan kepada negara dan masyarakat.
”Jangan sampai kawasan yang diberikan izin untuk kegiatan kehutanan justru dimanfaatkan untuk aktivitas lain tanpa memenuhi ketentuan. Kami meminta instansi berwenang memeriksa legalitas jalan, penggunaan kawasan, dan seluruh dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut,” ujarnya.
Aidil menegaskan, pengelolaan sumber daya alam harus mengacu pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Menurut dia, keberadaan investasi di sektor kehutanan semestinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi ekologis kawasan hutan.
”Investasi tidak boleh hanya menguntungkan pemegang izin. Negara harus memastikan pengelolaan hutan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, melindungi lingkungan, dan tidak mengorbankan hak masyarakat sekitar,” katanya.
Selain persoalan perizinan dan penggunaan jalan angkutan batu bara, LPI Tipikor RI turut meminta pemerintah menelusuri pengaduan masyarakat mengenai dugaan konflik lahan dan potensi kerugian negara yang berkaitan dengan aktivitas di kawasan konsesi.
Dalam suratnya, LPI Tipikor RI meminta audit, evaluasi, dan verifikasi menyeluruh terhadap perizinan HTI, serta penindakan apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mereka pun berharap permohonan itu segera ditindaklanjuti. (*)
DETAIL.ID, Jambi – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi terus dilakukan secara terpadu oleh unsur TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah, BMKG serta instansi terkait. Berdasarkan data Posko Satgas Karhutla Provinsi Jambi per Selasa, 6 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB, tercatat sebanyak 144 hotspot terdeteksi di wilayah Provinsi Jambi.
Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 199 hotspot. Sementara secara kumulatif sepanjang tahun 2026, jumlah hotspot mencapai 12.106 titik berdasarkan data Aqua/Terra dan Suomi NPP.
Dari sisi luasan, total lahan yang terbakar sejak 1 Januari hingga 6 Oktober 2026 tercatat mencapai 4.267,51 hektare. Beberapa wilayah dengan luasan terbakar terbesar antara lain Kabupaten Batanghari 1.306,81 hektare, Tanjung Jabungbarat 666,45 hektare, Tanjung Jabungtimur 659,18 hektare, Muarojambi 608,71 hektare, dan Sarolangun 508,55 hektare.
Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, jajaran Polda Jambi bersama seluruh stakeholder terus melakukan langkah pencegahan, pemantauan dan penanganan karhutla, khususnya terhadap titik-titik yang terindikasi mengalami peningkatan aktivitas kebakaran.
”Polda Jambi bersama seluruh stakeholder terus bersinergi dalam penanganan karhutla. Setiap informasi hotspot menjadi perhatian untuk segera dilakukan pengecekan di lapangan, sehingga potensi kebakaran dapat ditangani sedini mungkin dan tidak meluas,” uja Kombes Erlan.
Kabid Humas menambahkan, upaya penanganan tidak hanya dilakukan melalui pemadaman, tetapi juga patroli, pemantauan titik hotspot, sosialisasi kepada masyarakat serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara ilegal.
”Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Kondisi cuaca dan kualitas udara di sejumlah wilayah masih perlu menjadi perhatian bersama. Apabila menemukan adanya kebakaran atau aktivitas pembakaran lahan, segera laporkan kepada petugas agar dapat ditindaklanjuti,” katanya.
*Penegakan Hukum Terus Berjalan
Selain upaya pencegahan dan pemadaman, Polda Jambi juga terus melakukan penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Berdasarkan data per 6 Oktober 2026, tercatat 90 kasus dalam proses penanganan hukum, terdiri dari 71 kasus tahap penyelidikan dan 19 kasus tahap penyidikan, dengan 18 orang tersangka.
Kabid Humas menegaskan, penegakan hukum merupakan bagian penting dalam upaya memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya pembakaran hutan dan lahan secara berulang.
”Kami tidak hanya mengedepankan upaya pemadaman, tetapi juga melakukan penegakan hukum secara profesional terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga lingkungan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah juga menjadi perhatian. Data ISPU menunjukkan Kota Jambi berada pada angka 355 (berbahaya), Kabupaten Muarojambi 617 (berbahaya), Kabupaten Tebo 336 (berbahaya), dan Kabupaten Tanjung Jabungtimur 205 (sangat tidak sehat).
”Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Pencegahan karhutla bukan hanya tugas pemerintah dan aparat, tetapi tanggung jawab kita bersama. Jambi harus tetap mantap, aman, sehat dan bebas asap,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi masih terus meluas. Satgas Karhutla Provinsi Jambi mencatat hingga 29 September 2026, total luas lahan yang terbakar mencapai 4.123,84 hektare. Kondisi tersebut turut berdampak pada kualitas udara yang bergerak pada kategori tidak sehat.
Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, saat ini titik api aktif terbanyak berada di wilayah Kabupaten Tanjungjabung Timur, wilayah Taman Nasional Berbak Sembilang (TNBS). Dimana tercatat 7 titik api masih dalam proses pemadaman.
”Untuk udara hari ini memang agak tinggi, termasuk tidak sehat. Tadi ada 200-an (kualitas udara),” kata Al Haris usai rapat Satgas Karhutla pada Rabu, 30 September 2026.
Sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap, pemerintah meliburkan sementara seluruh sekolah sambil menunggu kondisi cuaca membaik. Al Haris menyebut, hujan yang turun di wilayah Tanjungjabung Timur diharapkan dapat membantu mengurangi dampak asap yang bergerak ke arah barat, termasuk Kota Jambi.
”Kita lihat hujan di Tanjungjabung Timur dan itu luar biasa dampaknya, karena asapnya bergerak ke arah barat, Kota Jambi,” ujarnya.
Selain mengandalkan hujan, Pemerintah Provinsi Jambi juga merencanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) mulai 1 hingga 4 Oktober 2026. Upaya pemadaman melalui udara menggunakan helikopter water bombing juga akan dilakukan apabila visibility atau jarak pandang sudah memungkinkan.
Terkait sumber kabut asap, Al Haris menyebut terdapat sejumlah titik kebakaran yang teridentifikasi di beberapa wilayah, di antaranya Rasau dan kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang di Tanjungjabung Timur, serta Muarojambi.
”Yang jelas ada kabut yang sumbernya dari karhutla,” katanya.
Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi luas lahan terbakar sejak 1 Januari hingga 29 September 2026, Kabupaten Batanghari mencatat luasan terbesar dengan 1240,79 hektare.
Disusul Tanjungjabung Timur seluas 659,18 hektare, Muarojambi 577,71 hektare, Sarolangun 508,55 hektare, Tebo 403,76 hektare, Tanjungjabung Barat 639,55 hektare, Bungo 67 hektare, Merangin 17,30 hektare, dan Kota Jambi 10 hektare.
Sementara itu, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh tercatat belum memiliki luasan lahan terbakar dalam rekapitulasi tersebut.
Di sisi lain, Komandan Korem Brigjen TNI M Yamin menyampaikan bahwa personel gabungan terus disiagakan untuk menangani kebakaran. Sebanyak 20 personel beserta peralatan telah ditambahkan pada hari sebelumnya untuk mendukung operasi di lapangan.
Al Haris memastikan seluruh unsur Satgas Karhutla tetap bersiaga dan personel telah dikerahkan ke titik-titik kebakaran untuk melakukan penanganan.
Pemerintah berharap langkah pemadaman darat, dukungan operasi udara, serta modifikasi cuaca dapat membantu mengendalikan kebakaran dan mengurangi dampak kabut asap di wilayah Jambi.
Reporter: Juan Ambarita
Warga Jember Rasakan Manfaat Nyata Layanan JKN, Berobat Jadi Lebih Tenang
Dokter Puskesmas Semboro Jember Rasakan Dampak Nyata JKN Lewat Semangat Gotong Royong
Pengawasan BPJS Kesehatan Sasar Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas Kutakulon Bondowoso
Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Tinjau Pelayanan JKN di RSUD Bondowoso
Laju Ekonomi Jember Meroket, BPS Puji Keberhasilan Pemkab Tekan Angka Kemiskinan
Tingkatkan Tata Kelola, TP-PKK Tulang Bawang Gelar Sosialisasi Kapasitas Administrasi Kelembagaan di Banjar Agung
Kejati Jambi Geledah Sejumlah Lokasi di Merangin dan Bungo, Sita 2 Mobil dan Puluhan Barang Bukti
Delapan Terduga Pelaku Penyerangan Polres Merangin Dibawa ke Polda Jambi
Diduga Jadi Beking PETI, Puluhan Kelompok Suku Anak Dalam Datangi Polres Merangin
CV Dipinjam untuk Proyek Jalan Sarolangun, Nama Raja Indra Kembali Mencuat di Sidang Hadi Sarosa
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
