ADVERTORIAL
Pj Gubernur Jambi Ikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Secara Virtual
KOTA JAMBI – Pj Gubernur Jambi Dr Hari Nur Cahya Murni, M.Si mengikuti secara virtual upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta, Pj Gubernur mengikuti bersama OPD Provinsi Jambi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur, Selasa (01/06) pagi melalui layar televisi. Adapun tema Hari Lahir Pancasila kali ini “Pancasila Dalam Tindakan, Bersatu Untuk Indonesia Tangguh.”
Kegiatan Peringatan Hari Lahir Pancasila lingkup Provinsi Jambi diikuti oleh unsur Forkompimda Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H Sudirman, Asisten II Sekda Provinsi Jambi Agus Sunaryo, Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi M. Mukti, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Ir. Nurachmat Herlambang, Kepala Biro Pemerintahan Sekda Provinsi Jambi Rahmad Hidayat, Plt Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekda Provinsi Jambi Johansyah, dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Tampak para pimpinan OPD mengenakani pakaian adat daerah, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, mengunakan masker dan mencuci tangan.
Usai mengikuti apel Hari Lahirnya Pancasila, Pj. Gubernur Jambi Hari Nur Cahya Murni mengemukakan bahwa peringatan hari lahir Pancasila dilaksanakan berdasarkan Keppres no 24 tahun 2016. Dalam peraturan ini ditetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Berdasarkan keputusan Presiden tersebut, segenap komponen bangsa dan masyarakat Indonesia, berkomitmen untuk melaksanakan peringatan hari lahir Pancasila setiap 1 Juni sebagai bagian dari pengarusutamaan, Pancasila dalam seluruh bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
“Sesuai arahan Presiden, mari kita buktikan ketangguhan kita, mari kita menangkan masa depan kita, wujudkan cita cita luhur para pendiri bangsa, terus kita kokohkan persatuan dan kesatuan, mari kita peduli dan berbagi untuk sesama, wujudkan bangsa yang kuat, bukan hanya mampu menghadapi tantangan tetapi bangsa yang memanfaatkan kesulitan menjadi sebuah lompatan kemajuan bagi kita semua,” ungkapnya.
Semenatara itu dalam sambutannya Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan, peringatan hari kelahiran Pancasila tahun ini, dilaksanakan ditengah pandemi covid-19, yang menguji daya juang kita sebagai bangsa, menguji pengorbanan, menguji kedisplinan, menguji kepatuhan dan menguji ketenagan dalam mengambil langkah kebijakan yang cepat dan tepat. ”Dalam menghadapi ujian tersebut, kita bersukur bahwa Pancasila tetap menjadi bintang penjuru untuk mengerakkan kita dalam persatuan untuk mengatasi semua tantangan, mengerakan rasa kepedulian, untuk saling berbagi, memperkokoh persaudaraan dan gontong royong untuk meringankan beban seluruh anak negeri serta menumbuhkan daya juang kita dalam mengatasi setiap kesulitan dan tantangan yang kita hadapi,” ungkap Presiden.
Presiden juga menyatakan, nilai-nilai luhur Pancasila harus hadir secara nyata dalam kehidupan kita, Pancasila harus menjadi nilai yang hidup dan berkerja dalam kehidupan kita, nilai yang berkerja dalam kebijakan dan keputusan pemerintah. Nilai yang hidup harus bergelora dalam semangat rakyat Indonesia. Ia juga mengajak seluruh penyelenggara negara dari pusat sampai ke daerah untuk terus meneguhkan keberpihakan kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, untuk melayani masyarakat tampa membeda bedakan kelompok, ras suku dan agama, untuk memenuhi kewajiban, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
”Saya mengajak seluruh elemen bangsa di manapun berada dari sabang sampai Marauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk terus memperkokoh tali persatuan dan persaudaraan, saling membantu dan saling bergontong royong, serta selalu optimis bahwa bangsa kita adalah bangsa pemenang dalam menghadapi setiap tantangan yang menghadang. Kekurangan dan kelemahan tidak menghalangi kita untuk terus maju. Kekurangan dan kelemahan harus sama sama di perbaiki, harus dijadikan momentum perubahan untuk memicu lompatan kemajuan agar menjadi bangsa yang kuat dan mandiri yang berdiri diatas kaki sendiri,”ungkapnya.
Presiden juga menyatakan, pendalaman nilai nilai Pancasila tidak bisa lagi dilakukan dengan cara cara biasa, tetapi diperlukan cara cara baru yang luar biasa, yaitu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama revolusi industry 4.0. Juga, Pancasila harus menjadi pondasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeIndonesiaan.
ADVERTORIAL
Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Aceh, Sekjen ATR/BPN: Perkuat Tata Kelola Pertanahan
DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melangsungkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Aceh dalam rangka Sinergi Bidang Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang pada Selasa, 12 Mei 2026 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Penandatanganan yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan ini menjadi langkah awal penguatan tata kelola agraria dan pertanahan di Provinsi Aceh.
“MOU ini ruang lingkupnya cukup signifikan dalam konteks membangun (tata kelola) agraria dan pertanahan di Provinsi Aceh. Ini memang tugas kami di Kementerian ATR/BPN mulai dari tata kelola dan sertipikasi aset, kemudian tata ruang sekaligus pengendalian juga asistensi pencegahan dan penanganan sengketa. Ini penting untuk pembangunan agraria di Aceh,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam sambutannya.
Sebelum penandatangan yang dilakukan oleh Sekjen ATR/BPN hari ini berlangsung, dokumen kerja sama tersebut sudah ditandatangani secara terpisah oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Banda Aceh. Penandatanganan MoU ini menjadikan Aceh sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki mekanisme koordinasi formal dalam pertukaran data dan informasi spasial secara terintegrasi dengan pemerintah pusat.
Dalu Agung Darmawan berharap, berbagai program strategis Kementerian ATR/BPN di Aceh dapat dipercepat melalui sinergi ini, termasuk salah satunya penguatan legalisasi aset dan penyelesaian persoalan pertanahan masyarakat.
“Nanti selanjutnya Pemerintah Provinsi Aceh dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh untuk menyiapkan kerja sama lanjutan. Nanti mohon ditindaklanjuti Pak Kepala Kanwil dan para Kepala Kantor Pertanahan,” ujar Sekjen ATR/BPN.
Dalam kesempatan ini, hadir sebagai wakil dari Pemerintah Provinsi Aceh, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Bob Mizwar. Ia mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah bersama-sama melakukan pembahasan secara maraton hingga tercapainya proses finalisasi rancangan MoU bidang agraria, pertanahan dan tata ruang dengan Provinsi Aceh ini.
“Melalui MoU ini kita harapkan upaya mempercepat proses legalitas lahan akan berdampak langsung pada kepastian usaha pekebun. Ini juga memberikan opsi penyelesaian sengketa agraria yang lebih terintegrasi dengan pusat, termasuk mendorong optimalisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Aceh,” ujar Bob Mizwar.
Pada kegiatan ini, turut hadir Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi serta sejumlah perwakilan dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN; Plh. Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Nizwar; serta Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia. (*)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
ADVERTORIAL
Bahas Transformasi Organisasi dan Tata Kerja, Kementerian ATR/BPN Rumuskan Cara Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan
DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia membahas penyusunan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantah. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang /Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, ingin transformasi dilakukan dengan pendekatan berbasis wilayah.
“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Wamen Ossy dalam rapat yang berlangsung secara daring pada Senin, 11 Mei 2026.
Saat ini, struktur organisasi di Kantah dibangun dengan pendekatan tematik atau lebih dikenal dengan pembagian seksi berdasarkan jenis fungsi dan layanan atau hal teknisnya. Mulai dari Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
Di tahap awal perumusan transformasi struktur organisasi ini, Wamen Ossy menekankan agar jajaran melakukan kajian matang dan mendalam agar mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih cepat, tepat, dan juga responsif. Ke depannya, diharapkan Kantah bisa lebih adaptif terhadap dinamika wilayah tanpa mengesampingkan aspek teknisnya.
“Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu, misal ada satu kawasan yang berkembang cepat karena ada investasi di sana, muncul kebutuhan akan sertipikasi, penataan ruang, potensi sengketa dan sebagainya. Saat ini, OTK kita menitikberatkan pada penguasaan fungsi/teknis, maka pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” ucap Wamen Ossy.
Kepada para Kepala Kanwil BPN Provinsi, Kepala Kantah Kabupaten/Kota, serta seluruh jajaran yang mengikuti pertemuan daring ini, Wamen Ossy memaparkan sejumlah manfaat yang berpotensi diperoleh dengan diterapkannya OTK berbasis wilayah. Beberapa di antaranya memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, serta mendukung integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.
“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini tidak lagi kemudian dianggap sebagai penanganan secara sektoral, tapi harus menyeluruh, tidak lagi ini hanya urusan pengukuran, urusan pendaftaran, semua harus bisa memahami sehingga penguasaan wilayah menjadi penting,” tutur Wamen Ossy.
Terkait rencana perubahan OTK, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyoroti pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi di Kementerian ATR/BPN hingga ke daerah di Kanwil dan Kantah, salah satunya berfokus pada spesialisasi kerja. Ia menegaskan, koordinasi antarfungsi dan rantai komando yang terstruktur juga menjadi kunci dalam mendukung transformasi pelayanan di lingkungan ATR/BPN.
“Struktur organisasi kita ini menentukan jalannya proses pelayanan publik kita kepada masyarakat. Harapan kita ingin memberi pelayanan yg terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM kita untuk memenuhi ini,” ujar Sekjen ATR/BPN. (*)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
ADVERTORIAL
Layanan Pertanahan Era Digital, Lebih Mudah Pantau Berkas Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku
DETAIL.ID, Semarang – Proses pengecekan berkas pertanahan kini dapat dilakukan masyarakat melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa memantau status permohonan tanpa perlu datang langsung ke Kantor Pertanahan hanya untuk memastikan tahapan berkas yang sedang diproses.
Endria (37), warga asal Kabupaten Semarang mengaku terbantu dengan fitur pemantauan berkas yang tersedia di aplikasi Sentuh Tanahku. Proses pengecekan jadi lebih praktis dan transparan karena informasi perkembangan layanan dapat diakses langsung melalui telepon genggamnya.
“Pemantauan perkembangan berkas atau sertipikat sekarang lebih mudah karena bisa dicek langsung lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi, saya bisa tahu posisi berkas sudah sampai mana,” ujar Endria usai mengambil Sertipikat Elektronik di Kantah Kabupaten Semarang.
Waktu pengurusan sertipikat jadi terasa lebih efisien dengan fitur yang tersedia dalam Sentuh Tanahku. Masyarakat tidak perlu berulang kali datang ke Kantah untuk menanyakan perkembangan permohonan. Bagi Endria, hal itu bukan hanya sangat bermanfaat, namun juga menghemat biaya dan tenaganya.
“Kemarin begitu saya cek di aplikasi, statusnya sudah di loket penyerahan. Baru setelah lihat info itu, hari ini saya langsung datang ke kantor untuk mengambil hasilnya,” kata Endria.
Setelah merasakan sendiri kegunaan Sentuh Tanahku, Endria pun mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan pertanahan digital yang telah disediakan Kementerian ATR/BPN.
“Sekarang semuanya lebih simple dan mudah dipantau. Jadi masyarakat tidak perlu ragu menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku maupun layanan pertanahan elektronik lainnya,” tuturnya. (*)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000



