Connect with us
Advertisement

NASIONAL

Temenggung Tarib: Ada yang Ingin Warga SAD Dimusuhi Pemerintah

Published

on

detail.id/, Sarolangun – Temenggung Tarib atau yang saat ini dikenal dengan nama H Jaelani seorang warga Suku Anak Dalam (SAD) atau orang rimba di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi, membantah soal kejadian yang dialami dalam sebuah pemberitaan baru-baru ini.

Dalam pemberitaan itu menyebutkan, mulanya, Jaelani diperkenalkan soal bank oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warung Informasi Konservasi (Warsi). Sejak saat itu, pria berusia lebih dari 60 tahun itu memilih membongkar kuburan uangnya. Ia berniat menyimpan uang itu ke tempat yang lebih aman. Dengan membawa uang Rp 1,5 miliar, Jaelani menuju bank di Kota Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi.

Ia membantah. Ia mengatakan cerita itu dibuat-buat agar mereka dimusuhi pemerintah. Menurut, kalau sampai saat ini, mereka tidak memiliki KTP atau segala macam administrasi mereka menyangkut ke pemerintah. Artinya ada kelalaian atau pemerintah tidak memperhatikan alias tidak peduli dengan keberadaan mereka.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” include_category=”4″]

“Itu cerita lama, bukan sekarang yaitu sekitar tahun 1988 yang lalu. Warsi itu sengaja buat berita yang tidak-tidak soal saya, biar saya dan warga kami dimusuhi pemerintah,” katanya kepada DETAIL pada Selasa, 29 Juni 2021 melalui sambungan telepon.

Ia menyebut, soal cerita ia ditolak pihak bank untuk menyimpan uang tersebut sebenarnya tidak ada penolakan. Ia pun saat itu tidak datang langsung ke bank tapi hanya bertanya ke orang bank bertemu di luar.

“Tapi begini, dahulu itu bukan saya mengantar duit (uang) bukan. Saya itu bertanya-tanya kepada orang bank, kalau kami Orang Rimba atau warga Suku Anak Dalam (SAD) menyimpan uang bisa apa tidak? Dan waktu itu dijawab orang bank. Bisa Pak, tapi syaratnya harus ada KTP dan KK kalau tidak ada memang tidak bisa,” kata H Jaelani.

Saat itu katanya, uang itu berasal dari hasil berladang, setelah itu disimpan masuk plastik dan disimpan dalam tanah dengan cara mencangkul tanah.

Uangnya juga tidak sebanyak pemberitaan itu, yang katanya sampai Rp 1,5 miliar. Yang ada itu hanya sekitar Rp 100 juta lebih hasil dari berjualan getah karet hasil perkebunan

“Tidak ada sebesar itu, paling waktu itu sekitar Rp 100 jutaan. Hasil jual getah karet, waktu itu kan harga getah karet masih mahal. Bisnis rotan juga, kalau sawit waktu itu saya belum ada,” katanya.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” include_category=”4″]

Ia menjelaskan, lagian waktu itu biaya hidup mereka tidak mahal, makanya dapat menyimpan uang sampai sebanyak itu. Makan ala kadarnya, rebus ubi kayu (singkong) pakai garam, minum air putih ya sudah cukup.

“Tolong sampaikan ke pemerintah, orang yang buat berita itu mau menjatuhkan Pak Tarib itu. Tidak ada kejadian soal itu,” katanya menjelaskan.

Menanggapi kejadian yang di buat dalam pemberitaan itu, Kepala Balai Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), Haidir mengaku terkejut. Setelah membaca berita tersebut, terkesan kejadian itu seolah-olah baru saja terjadi saat ini.

“Sekarang Bapak H. Jaelani sudah punya KTP dan juga bisa menyimpan uang di bank sehingga berita ini tidak mungkin, apalagi Bapak H Jaelani sudah muslim dan sudah naik haji (pasti punya paspor yang pembuatannya mensyaratkan KTP dan KK) dan sudah berkeluarga juga dengan orang luar otomatis beliau pasti punya KTP,” katanya.

Ia menyebut, lalu ada apa di balik berita ini? Apakah ada indikasi untuk menafikan peran dan kontribusi pemerintah dan para pihak dalam upaya pemberdayaan Orang Rimba.

“Kilas balik pemberitaan tentang ketertinggalan Orang Rimba secara serius dan berdekatan dapat mengaburkan pencapaian upaya berbagai pihak dalam penanganan persoalan Orang Rimba, justru di saat para pihak dengan modal sosial masing-masing memerlukan energi positif yaitu bersinergi satu sama lain dalam penanganan persoalan Orang Rimba, selain tentu saja juga tetap memerlukan kritik terhadap situasi saat ini,” kata Haidir.

Ia menjelaskan, merespons berita tersebut petugas balai TNBD yaitu atas nama Asep Agus Fitria selaku pendamping kelompok Temenggung Nangkui pada Minggu pagi, 27 Juni 2021 bersama tim, telah melakukan klarifikasi langsung kepada Bapak Haji Jaelani yang merupakan anggota kelompok Temenggung Nangkui.

“Berbagai pihak sudah sangat memahami bahwa Orang Rimba jauh tertinggal dalam  banyak hal dari kita padahal berkedudukan sama sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Mereka tertinggal dalam kapasitas pendidikan, sosial ekonomi, kesehatan, teknologi dan peradaban modern,” katanya.

Kita juga paham kata Haidir, bahwa pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara formal administrasi telah mengalokasikan ruang bagi Orang Rimba untuk bermukim dan hidup di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas.

“Tetapi mengalokasikan ruang saja tentu tidak cukup, perlu pendampingan khususnya dalam kegiatan budidaya atau pemanfaatan lahan (land sharing) yang tentu saja sangat berisiko atau rawan terhadap pengaruh pihak luar yang terkadang dapat memanfaatkan Orang Rimba sebagai masyarakat adat,” kata Haidir.

Berpijak dari pendapat di atas, menurut Haidir, saat ini hal yang paling utama dilakukan adalah, pertama memberikan dukungan pendanaan dan pendampingan bagi Orang Rimba dalam kegiatan budidaya atau pemanfaatan lahan (land sharing) garapan keluarga menjadi sumber produksi dan lumbung pangan Orang Rimba.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” include_category=”4″]

Kedua, pada saat bersamaan (simultan) perlu penguatan kerja sama para pihak di sektor pendidikan untuk peningkatan kapasitas pendidikan (secara bertahap dan khusus).

Ketiga, penyediaan fasilitas kesehatan. Keempat, listrik ramah lingkungan. Kelima, pada akhirnya dan sangat penting adalah bagaimana melaksanakan pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sanitasi dan listrik yang ramah lingkungan dan menyatu dengan alam TN.

“Ini semua pekerjaan berat tapi wajib dilakukan karena Orang Rimba adalah WNI yang tidak perlu dipindahkan ke tempat lain tapi dapat hidup berkembang di alam TNBD dengan baik (terdidik, sehat dan beradab sebagaimana WNI lainnya),” ucapnya.

Terlepas dari pandangan itu, ia mengaku bersimpati terhadap semua pihak yang telah peduli dan memperhatikan Orang Rimba.

“Kepedulian dan perhatian para pihak menjadi energi positif dan saling menguatkan dalam upaya penanganan persoalan yang dihadapi Orang Rimba saat ini,” katanya lagi.

Reporter: Warsun Arbain

BACA JUGA: Kisah Orang Rimba Simpan Uang Rp 1,5 Miliar dalam Tanah, Hendak Menabung di Bank Eh Ditolak

Uncategorized

Menumbuhkan Cura Personalis di Antara Para Pendidik

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Yogyakarta – Suasana riang gembira namun penuh perhatian menyelimuti ruang kaca pada pertemuan guru SMA Kolese De Britto pada Jumat, 13 Maret 2026. Para guru berkumpul dalam sebuah pertemuan reflektif bertajuk Paradigma Pedagogi Ignatian (PPI) dengan tema “Cura Personalis Antar Guru – Pendidik. Pertemuan ini menghadirkan narasumber Romo Paul Suparno, seorang imam Serikat Yesus yang dikenal luas sebagai pemikir pendidikan dan pemerhati pedagogi Ignatian.

Pertemuan ini menjadi ruang pembelajaran bersama bagi para guru untuk kembali menyadari bahwa pendidikan tidak hanya berbicara tentang relasi antara guru dan murid, tetapi juga tentang bagaimana para guru saling merawat, menghargai, dan menumbuhkan satu sama lain sebagai sesama pendidik.

Dalam pemaparannya, Romo Paul Suparno menegaskan bahwa semangat Cura Personalis merupakan perhatian pribadi yang mendalam terhadap setiap individu sebagai salah satu jantung spiritualitas pendidikan Ignatian. Selama ini, istilah Cura Personalis sering dipahami terutama dalam relasi guru terhadap murid. Namun, menurutnya, semangat ini juga sangat penting dihidupi dalam relasi antar guru.

“Sering kali kita berbicara tentang bagaimana memperhatikan murid secara personal. Tetapi sebenarnya, para guru juga membutuhkan perhatian, dukungan, dan penguatan dari sesamanya,” ungkap Romo Paul.

Ia menambahkan bahwa lingkungan pendidikan yang sehat tidak lahir hanya dari sistem atau kurikulum yang baik, melainkan dari relasi manusiawi yang hangat di antara para pendidiknya. Ketika para guru saling mendukung, saling mendengarkan, dan saling menghargai, maka suasana kerja yang penuh makna akan tercipta, dan hal itu pada akhirnya juga akan berdampak pada perkembangan para murid.

Lebih jauh, Romo Paul mengajak para guru untuk memandang profesi pendidik bukan sekadar pekerjaan, melainkan sebuah panggilan. Dalam panggilan itu, setiap guru diundang untuk terus belajar, bertumbuh, dan membangun komunitas yang saling menguatkan.

Menurutnya, komunitas guru yang hidup dalam semangat Cura Personalis akan menjadi ruang yang memungkinkan setiap pendidik berkembang secara utuh, baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual. Di dalam komunitas sekolah, seorang guru tidak merasa berjalan sendirian dalam menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks.

“Menjadi guru tidak selalu mudah, ada banyak tantangan, baik dari tuntutan akademik maupun dari dinamika perkembangan murid. Karena itu, penting bagi para guru untuk memiliki komunitas yang saling menopang,” jelasnya.

Dalam sesi sharing dalam kelompok berlangsung hangat, para guru mencoba merefleksikan pengalaman sebagai pendidik, tentang bagaimana saling bekerja sama, bagaimana saling mendukung rekan kerja, serta bagaimana dapat menciptakan budaya sekolah yang semakin manusiawi. Selanjutnya dari hasil sharing kelompok, disampaikan pada forum dan hasilnya sama, yaitu cura personalis antar guru memberikan kekuatan dan motivasi kedekatan emosianal dan hati yang meneguhkan.

Pertemuan ini bukan menjadi ruang diskusi intelektual, tetapi ruang refleksi batin dari para guru. Para guru diajak untuk melihat kembali panggilan sebagai pendidik yang tidak hanya mengajar pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia.

Semangat ini sejalan dengan visi pendidikan SMA Kolese De Britto yang berupaya membentuk pribadi-pribadi muda yang unggul secara akademik, memiliki hati nurani yang benar, serta memiliki kepekaan sosial dan semangat bela rasa terhadap sesama.

Dalam konteks inilah, para guru dipandang bukan sekadar pengajar, tetapi juga pembimbing kehidupan bagi para murid. Oleh karena itu, kualitas relasi antar guru menjadi sangat penting, karena dari komunitas pendidik yang sehat akan lahir proses pendidikan yang juga sehat.

Pertemuan Paradigma Pedagogi Ignatian (PPI) ini menjadi pengingat bahwa pendidikan sejati selalu berakar pada relasi yang manusiawi. Ketika para guru mampu menghidupi Cura Personalis di antara mereka sendiri, maka semangat yang sama akan lebih mudah diteruskan kepada para murid.

Melalui pertemuan ini, para guru diharapkan semakin menyadari bahwa menjadi pendidik dalam tradisi Ignatian berarti berjalan bersama dalam komunitas, saling mendukung, saling menguatkan, dan bersama-sama bertumbuh demi pelayanan pendidikan yang semakin bermakna demi kemuliaan Allah yang lebih besar.

Continue Reading

NASIONAL

Menteri Sosial Siap Dorong 5 Juta KPM Menjadi Anggota Kopdes Merah Putih

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Pasuruan – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf siap mendorong 5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Timur menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Dorongan ini disampaikannya saat menghadiri acara Kolaborasi Koperasi Desa Merah Putih dengan Program Keluarga Harapan di KDMP Gejugjati, Kecamatan Lekok, Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa, 10 Maret 2026.

Menteri Saifullah Yusuf hadir bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono serta Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah.

Dalam sambutannya, Gus Ipul – sapaan akrab Saifullah Yusuf — menegaskan kolaborasi ini semata-mata agar mereka terlibat aktivitas ekonomi produktif.

“Ada 229 ribu KPM di Pasuruan dan total 5 juta KPM di Jawa Timur akan didorong menjadi anggota Kopdes Merah Putih,” ujarnya.

Menurutnya, dengan menjadi anggota koperasi, KPM tidak hanya berperan sebagai pembeli, tetapi juga sebagai pemilik yang dapat memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan koperasi.

Gus Ipul menjelaskan bahwa kolaborasi antara program perlindungan sosial dan koperasi desa merupakan bagian dari upaya pemberdayaan.

“Pemerintah ingin para penerima manfaat tidak hanya berharap menerima bantuan setiap tiga bulan sekali, tetapi mengharapkan keluarganya makin berdaya,” ucapnya

Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menekankan pentingnya data yang akurat dalam penanganan kemiskinan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. “Banyak di sekitar kita orang-orang tidak tampak penderitaannya. Presiden meminta dimulai dengan data. Kalau data benar, intervensi pemerintah akan benar,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan kondisi di lingkungannya melalui jalur formal atau partisipasi menggunakan beragam saluran yang telah disediakan Kementerian Sosial.

Gus Ipul menekankan, seluruh upaya penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai amanat konstitusi. Sementara di sisi lain, penerima bantuan sosial diharapkan memiliki semangat untuk terus meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.

“Setelah dapat bansos, harus punya semangat menjadi keluarga yang lebih mandiri. Seperti slogan kita, bansos sementara, berdaya selamanya,” tuturnya.

Secara khusus, Gus Ipul juga menyerahkan bantuan pemberdayaan sosial kepada kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Zubaidah berupa 100 paket ayam petelur dengan nilai total Rp 570 juta.

Menteri Koperasi menyerahkan secara simbolis bantuan dari BNI berupa simpanan pokok dan simpanan wajib untuk 400 anggota KDMP Gejugjati dengan total nilai Rp 20 juta.

Terdapat pula dukungan dari beberapa pihak untuk penguatan operasional koperasi dan pemberdayaan masyarakat, antara lain bantuan pupuk dari PT Pupuk Indonesia, satu perangkat komputer dari Perum Bulog untuk operasional koperasi, mesin printer dan sembako untuk modal usaha dari ID Food, tablet dari PT Pertamina.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa kolaborasi koperasi desa dan PKH dapat menjadi wadah penguatan ekonomi di tingkat desa. “Kolaborasi Kopdes dengan PKH akan menjadi wadah bagi banyak hal-hal baik di skala desa,” ujar Emil.

Di tempat yang sama, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa saat ini telah tersedia sekitar 2.200 bangunan gudang dan gerai yang dikelola oleh KDMP. Pemerintah juga tengah membangun sekitar 32 ribu unit bangunan serupa di berbagai daerah.

“Bangunan ini bukan sekadar fisik, tetapi akan dikelola oleh KDMP untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa,” katanya. (Tina)

Continue Reading

NASIONAL

KPK Diminta Dalami Konflik Stockpile Batu Bara PT SAS

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Penolakan warga Kota Jambi terhadap keberadaan stockpile batu bara PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) terus berlanjut. Terbaru giliran organ masyarakat sipil aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang bersuara di gedung KPK RI pada Kamis kemarin, 5 Maret 2026.

‎Salah satu massa aksi GERAM, Jadi Prabowo dalam orasinya meminta KPK RI untuk asistensi dan pengawasan terhadap gejolak berkepanjangan antara Warga Aur Duri dengan PT SAS — anak usaha RMKE Group –dan pihak Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi.

‎”Jadi ini PT SAS sudah lama bergejolak, pembangunan stockpile batu baranya di areal pemukiman warga mendapat penolakan. Dan sampai hari ini tidak ada resolusi penyelesaian konflik oleh pemerintah daerah,” kata Hari Prabowo.

‎Warga setempat tak terima bertetangga dengan stockpile batu bara, karena dinilai bakal mendatangkan banyak dampak negatif mulai dari permasalahan lingkungan atau kesehatan, hingga permasalahan sosial.

‎Penolakan warga juga punya dasar yang jelas, bahwa Perda RTRW Kota Jambi 2024-2044 pada titik lokasi pembangunan areal stockpile batu bara PT SAS merupakan areal dengan peruntukan permukiman dan pertanian, bukan untuk industri batu bara.

‎”Pertanyaannya kenapa ini pembangunan  PT SAS terkesan dipaksakan untuk berdiri di areal yang tidak sesuai peruntukan? Asal tahu saja Pak, areal stockpile PT SAS ini juga berdekatan dengan 2 kampus besar di Jambi. Universitas Jambi dan UIN Sultan Thaha,” ujarnya.

‎Dalam RDP yang digelar oleh DPRD Kota Jambi beserta pinak-pihak terkait pada 11 Februari lalu, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Jambi Joni Ismed juga mendesak hal serupa; meminta KPK memeriksa seluruh perizinan yang sudah dikantongi oleh PT SAS.

‎Sebab izin yang dimiliki perusahaan merupakan izin untuk kegiatan pertanian, bukan untuk pembangunan stockpile batu bara. Oleh karena itu, perusahaan diminta untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan izin yang telah diberikan. Ia juga menegaskan perlunya pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila ditemukan indikasi penyelewengan oleh pemangku kebijakan dalam proses perizinan.

‎”Kami minta kepada Gubernur Jambi sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelesaikan ini segera dan menyurati Presiden RI dan juga meminta kepada KPK untuk memeriksa semua perizinan ini. Mungkin dari regulasi itu ada indikasi yang lain, karena disitu ada 40 ribu masyarakat yang terdampak dan 2 kampus besar Unja dan UIN ini kader bangsa semua yang harus dilindungi,” ujar Joni.

‎Di Gedung KPK RI, massa GERAM pun menekankan bahwa mereka tidak anti terhadap investasi. Bukan antek asing yang tidak pro investasi. Namun hak hidup warga sekitar tak boleh dikorbankan atas nama investasi.

‎”Ini juga menyangkut terkait kepatuhan Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi terhadap peraturan tata ruang yang telah  mereka buat,” katanya. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs