DETAIL.ID, Tebo – Dua tahun berlalu kasus dugaan Pungutan dana sertifikat Program Operasi Nasional Agraria (Prona) tahun anggaran 2013 – 2014 yang diduga kuat dilakukan oleh oknum Ketua DPRD Kabupaten Tebo dengan inisial Mz tak kunjung menemui titik terang.
Sebagaimana diketahui Mz diduga telah menyelewengkan kewenangan sebagai anggota DPRD Tebo. Investigasi lapangan yang dilakukan oleh LSM Toppan menemukan bahwa masyarakat miskin penerima prona dipungut biaya sebesar Rp 1 juta hingga Rp 3 juta per sertifikat.
Kemudian aturan teknis yang mewajibkan Prona dilaksanakan oleh panitia yang melibatkan Camat dan Kepala Desa juga diabaikan oleh Mz. Ia menunjuk langsung orang-orang tertentu untuk dijadikan panitia pelaksana.
ArtikelTerkait
Hal ini tentu sangat bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria tanggal 15 Agustus 1981. Pada intinya seluruh biaya terkait dengan pelaksanaan Prona dibebankan kepada APBN yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Mz telah dilaporkan oleh DPD TOPAN RI Kabupaten Tebo pada tahun 2019 lalu ke Kejati Jambi. Dalam laporannya, DPD TOPAN RI memohon penindakan secara hukum atas dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Tebo dalam melakukan pemungutan dana pada sertifikat Prona sebanyak 439 eksemplar.
Ketika detail mengonfirmasi Kajati Jambi, Sapto Subroto yang hadir pada acara peresmian kawasan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam (MHA SAD) pada Jumat, 27 Agustus 2021 terkait perkembangan kasus ini, Sapto Subroto menepisnya. “Coba itu ditanyakan ke Pak Kajari,” kata Sapto.
Sementara Kajari Tebo, Imran Yusuf yang berada tepat di samping Kajati mengatakan bahwa saat perkara masih dalam tahap penelitian. Ketika disinggung soal kemungkinan ketua DPRD Tebo menjadi tersangka, Kajati Jambi yang didampingi oleh Kajari Tebo, Imran Yusuf mengatakan bahwa proses masih terus berlanjut.
“Perkara ini kan laporannya sudah pernah ditangani oleh kawan-kawan penyidik dari instansi lain jadi sementara masih berkoordinasi, masih dalam tahap analisis. Belum ada penetapan status,” kata Imran.
Reporter: Juan Ambarita
Discussion about this post