DAERAH
Potensi Konflik Antar Desa Muncul Akibat Tapal Batas Belum Definitif
DETAIL.ID, Batanghari – Salah satu pekerjaan rumah Pemerintah kabupaten (Pemkab) Batanghari, Jambi hingga kini belum tuntas adalah tapal batas desa (TBD). Masalah ini diam-diam menjadi perhatian Wakil Ketua II DPRD Ilhamuddin.
“Masalah tapal batas desa saya lihat sejauh ini belum clear. Mestinya tapal batas harus clear, mulai dari tapal batas antar kabupaten, tapal batas antar kecamatan dan tapal batas antar desa,” kata politisi PKB, Jumat 20 Agustus 2021.
Ketika dalam satu daerah ada potensi sumber daya alam (SDA) sedangkan tapal batas belum definitif, tentu ini menjadi konflik dan potensi konfliknya sangat memungkinkan. Pemkab dan DPRD Batanghari tidak tahu ke depan potensi-potensi wilayah itu.
“Saya sebagai Wakil Ketua DPRD, sebagai anggota dewan dan secara pribadi, saya termasuk fokus terhadap tapal batas karena melihat potensi konflik,” ujarnya.
Ia berujar dahulu batu bara tidak terlalu menjadi primadona dan tidak terlalu seksi. Namun hari ini batu bara menjadi seksi. Perubahan zaman ke depan tidak ada manusia tahu. Mungkin tanah yang hitam atau tanah merah menjadi sesuatu yang berharga dikemudian hari.
“Hal-hal seperti ini sedapat mungkin kita antisipasi lah, antispasi dini. Termasuk perkebunan, banyak perusahaan, ada PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan). Ketika tidak ada perusahaan, ada PBB-P2 petani plasma,” ucapnya.
Ia melihat Pemkab Batanghari belum begitu fokus terhadap PBB-P2. Tapi kemudian hari dengan naiknya harga komoditi kelapa sawit dan karet, sangat memungkinkan Pemkab menarik PBB-P2 dari masyarakat. Ia punya keyakinan masyarakat tidak merasa keberatan.
“Bayar 10 ribu hingga 20 ribu rupiah setahun, saya pikir tidak berat dengan luasan wilayah 5.804 km2 Batanghari ini akan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Ini yang sangat kita harapkan sebenarnya,” katanya.
DPRD Batanghari belum pernah membahas masalah TBD dengan pemerintahan Muhammad Fadhil Arief dan Bakhtiar. Tak hanya PR Pemkab, masalah TBD juga menjadi PR baginya dan PR seluruh anggota DPRD. Bagaimana permasalahan tapal batas menjadi fokus, termasuk objek yang harus kita selesaikan.
“Nanti kita coba melalui Komisi I dan saya akan bicara dengan Ketua Komisi,” ucapnya.
Apa kendala tapal batas desa belum rampung hingga saat ini? Menurut dia masing-masing pemimpin daerah punya fashion atau gaya kepemimpinan. Mulai dari Bupati Abdul Fattah, Bupati Syahirsah, Bupati Sinwan dan kini Bupati Muhammad Fadhil Arief punya gaya kepemimpinan sendiri.
“Saya tidak bisa masuk terlalu jauh. Kalau saya jadi Bupati, masalah ini menjadi fokus saya,” ujarnya.
Kalau masalah anggaran, adik kandung Amin Keriting punya kalkulasi berapa dana yang akan ke luar apabila ada potensi konflik. Sejatinya kos konflik tidak bisa di ukur. Terpenting dalam membangun suatu daerah suasananya harus kondusif.
“Kalau dalam suasana konflik, bagaimana kita mau membangun daerah. Seperti Afganistan, seperti Palestina, bagaimana mau membangun. Bangun hari ini besok sudah roboh, kan susah,” katanya.
Persoalan TBD harus menjadi konsentrasi bersama, menjadi perhatian bersama. Kalau persoalan anggaran, DPRD Batanghari siap membantu, mungkin secara bertahap kalau memang sekaligus tidak sanggup. Tapi ini kan harus dikreditkan, harus mulai satu persatu diselesaikan.
Berapa tahun TBD bisa definitif? Ia berkata semua tergantung niat. Pemkab harus membuat tim di masing-masing kecamatan. Misalnya, Kecamatan Pemayung buat satu tim, Kecamatan Bajubang satu tim, harus pendelegasian.
“Saya pikir tenaga ASN cukup, kalau tidak cukup kita pakai tenaga honor, kalau memang persoalan tenaga. Kalau perlu ahli, kita ahli kan, kita didik, kalau saya mencoba menyelesaikan persoalan seperti itu. Mulai di urai dengan sistem pendelegasian,” ucapnya.
Mungkin di evaluasi setiap pekan oleh Bupati, sejauh mana perkembangan dan apa saja kendalanya. Makanya semua bisa terlaksana tergantung kepada niat. Pemicu potensi konflik TBD, kata Ilhamuddin karena kandungan sumber daya alam dalam perut Bumi.
“Baik itu emas, pasir, kerikil, batu bara atau perkebunan. Karena setiap jengkal tanah mempunyai nilai,” ujarnya.
Editor: Ardian Faisal
DAERAH
Wabup H A Khafidh Ajak Perkuat Kerukunan pada Gebyar Suro PKJ
DETAIL.ID, Merangin – Suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan mewarnai kegiatan Doa Bersama dan Gebyar Suro 1448 H, yang digelar Paguyuban Keluarga Jawa Merangin (PKJM) di Pendopo PKJM, Sabtu, 4 Juli 2026.
Acara yang mengusung tema ‘Rukun Agawe Sentosa, Crah Agawe Bubrah, Saling Asah, Saling Asih dan Saling Asuh’, tersebut, berlangsung khidmat dan meriah, dihadiri ratusan warga serta tokoh masyarakat Jawa.
Hadir pada kesempatan itu hadir, Ketua Dewan Pembina PKJM H A Khafidh, yang juga menjabat sebagai Wabup Merangin, Wakil Ketua DPRD Merangin Herman Effendi yang berbusana Jawa lengkap.
Juga hadir, Ketua PKJM Amir Ahmad bersama para pengurus PKJM, Ketua Panitia Pelaksana acara Akhoi, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat lainnya di lingkup Pemkab Merangin.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Merangin H A Khafidh, mengajak seluruh warga untuk terus menjaga kerukunan, mempererat persaudaraan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur.
Suasana menjadi lebih hangat ketika Wabup memperkenalkan para kepala OPD dan pejabat yang merupakan warga Merangin asal Jawa secara bergiliran. Keberadaan para pejabat tersebut harap wabup, dapat menjadi motivasi sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di tengah masyarakat.
“Ibu-ibu dan Bapak-bapak jangan sungkan-sungkan jika ada yang ingin dibantu dalam berbagai urusan dengan para pejabat dari warga Merangin asal Jawa ini,” ujar H A Khafid yang disambut tepuk tangan para tamu undangan.
Ketua Pembina PKJM itu menegaskan, bahwa semangat kebersamaan, gotong royong, serta saling membantu merupakan nilai luhur yang harus terus dijaga, demi kemajuan Kabupaten Merangin.
Sebagai rasa syukur, pada Doa Bersama dan Gebyar Suro 1448 tersebut, dilakukan pemotongan tumpeng dilakukan Sesepuh PKJM H Mat Agung dan Wabup H A Khafidh yang menyerahkan potongan tumpeng itu ke perwakilan sesepuh perempuan PKJM,
Acara itu diakhiri dengan jamuan makan siang bersama, dengan berbagai menu khas masakan Jawa. Sebelum acara dibubarkan dilakukan foto bersama dan saling bersalam-salaman. (*)
DAERAH
Hadiri Pelantikan PAW Anggota DPRD Merangin, Wabup A. Khafidh: Semoga Amanah dalam Menjalankan Tugas
DETAIL.ID, Merangin – Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, menghadiri prosesi pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Merangin sisa masa jabatan 2024–2029 di Gedung DPRD Merangin, Sabtu, 4 Juli 2026.
Dalam prosesi tersebut, Wike Efrilla T. dari Partai NasDem resmi dilantik menggantikan posisi almarhum M. Yani, legislator senior yang tutup usia pada 15 Januari 2026 lalu.
Pelantikan ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 505/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA/2026 tertanggal 26 Juni 2026 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Merangin.
Suasana khidmat menyelimuti ruangan saat naskah pelantikan dibacakan. Prosesi pengucapan sumpah dan janji jabatan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Merangin, Muhammad Rifaldi.
“Saya percaya bahwa Saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan,” ujar Rifaldi tegas di hadapan para hadirin.
Usai melangsungkan prosesi, Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh memberikan ucapan selamat secara personal kepada Wike Efrilla.
“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Merangin, saya mengucapkan selamat atas dilantiknya Saudari Wike Efrilla T. Semoga amanah besar ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas yang tinggi,” katanya.
Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jambi yang juga Anggota DPR RI, Syarif Fasha. Selain itu, tampak pula Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi NasDem, Idzhar Majid, jajaran unsur Forkopimda, Sekda Zulhifni, para Kepala OPD dan tamu undangan lainnya. (*)
DAERAH
Lompatan Besar BPJS Kesehatan: Lindungi 98 Persen Rakyat, Suntik Perekonomian Hingga Rp129 Triliun
DETAIL.ID, Jakarta – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencatatkan capaian monumental dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi Indonesia.
Hingga akhir tahun 2025, kepesertaan program ini telah mengcover 282,7 juta jiwa atau setara dengan 98,62 persen dari total populasi.
Sepanjang tahun tersebut, antusiasme warga terlihat dari angka pemanfaatan layanan kesehatan yang menembus 725,3 juta kali akses, atau menyentuh rata-rata 1,9 juta pelayanan saban harinya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa JKN merupakan investasi jangka panjang negara dalam mencetak generasi masa depan yang tangguh.
Saat berbicara dalam agenda Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di Jakarta, ia memaparkan visi besar di balik program ini.
“Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa,” kata Pujo.
Kemudahan akses ini berjalan beriringan dengan masifnya digitalisasi yang diusung BPJS Kesehatan melalui Aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA via WhatsApp di nomor 08118165165, serta Care Center 165.
Infrastruktur tersebut diperkuat oleh ekosistem fasilitas kesehatan yang tersebar luas, melibatkan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas penunjang medis lainnya di seluruh tanah air.
Kinerja keuangan lembaga pun berada dalam kondisi yang sangat sehat.
BPJS Kesehatan membukukan aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sebesar Rp30,04 triliun pada akhir 2025, yang aman untuk mendanai klaim selama 1,88 bulan ke depan, ditambah sokongan hasil investasi DJS yang menyentuh Rp3,94 triliun.
Atas komitmen transparansi ini, BPJS Kesehatan sukses mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kalinya secara beruntun dari Kantor Akuntan Publik, serta meraih skor tinggi di berbagai indikator tata kelola dan integritas dari KPK.
Di luar urusan medis, riset dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengungkap dampak ekonomi makro yang luar biasa dari JKN.
Program ini terbukti mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun dan membuka lapangan kerja bagi 3,5 juta orang.
Lebih dari itu, kehadiran JKN sukses mengentaskan 8,1 juta jiwa dari kemiskinan pada periode 2018–2019, serta menghindarkan 16 juta orang dari jerat kemiskinan baru akibat biaya berobat.
Riset ini bahkan menemukan bahwa setiap satu persen pertumbuhan kepesertaan mampu menaikkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen dan memperpanjang angka harapan hidup hingga tiga tahun.
Namun, tantangan besar tetap membayangi keuangan program seiring melonjaknya biaya pelayanan kesehatan yang mencapai Rp191,3 triliun pada 2025.
Faktanya, sebesar 26,42 persen dari total anggaran tersebut tersedot untuk membiayai penyakit katastropik yang sebenarnya bisa dicegah lewat skrining berkala dan gaya hidup sehat.
Pujo mengingatkan bahwa menjaga keberlanjutan program ini ke depan menuntut kesadaran dan partisipasi aktif dari semua lini.
Menutup keterangannya, Pujo mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi menjaga keberlangsungan sistem jaminan kesehatan ini demi cita-cita besar bangsa.
“Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan. Dengan Program JKN yang kuat, kita optimis dapat membangun masyarakat yang sehat sebagai fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing,” tuturnya. (*)



