PERISTIWA
Hendak Pulang, Gubernur Jambi Al Haris Sempatkan Jawab Sejumlah Pertanyaan dari Aktivis Jambi
DETAIL.ID, Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris singgah ke acara Panggung Rakyat yang diselenggarakan oleh Gerakan Suara Tuntutan Rakyat (Gestur) pada Kamis, 23 September 2021 sore.
Saat melihat sejumlah massa yang menggelar acara talk show bincang -bincang soal konflik Agraria, Gubernur Jambi Al Haris yang hendak pulang dari kantor Gubernur dipanggil oleh moderator dan sejumlah massa yang mengikuti kegiatan panggung rakyat.
Melihat kondisi tersebut, Al Haris pun turun dari mobil dinasnya dan menyambangi sejumlah massa yang terdiri dari petani, aktivis agraria, aktivis lingkungan, dan mahasiswa. Ia pun menjadi salah satu pembicara.
Ketika ditanyai oleh moderato acara, Ismet Raja terhadap tanggapan Gubernur terhadap kondisi konflik agraria yang tak kunjung tuntas di provinsi Jambi. Al Haris mengapresiasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang terus aktif dalam mendampingi dan menyuarakan tentang kondisi yang dihadapi oleh petani di lapangan.
“Sengketa lahan sebuah fenomena yang saya kira kedepan kita akan berusaha untuk menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi oleh para petani kita,” kata Gubernur Al Haris.
Ia menambahkan, saya lahir dari petani Jambi. Jadi kedepan kita akan terus berusaha untuk menemukan solusi yang terbaik bagi para petani kita.
Kemudian pada saat ditanyai oleh moderator terkait Kondisi sungai Batanghari, Al Haris membenarkan bahwa kondisi sungai Batanghari merupakan suatu persoalan yang belum tuntas.
“Sungai Batanghari adalah sungai yang besar. Ini yang belum tuntas. Kenapa ini kita ajak semua pihak untuk jujur dan mau berkomitmen. Karena bukan apa-apa kita razia larang alat berat masuk ke situ. Kita bingung sebenarnya, kita menjaga sungainya biar airnya bisa diminum. Sekali lagi saya mengajak masyarakat untuk bersama sama dalam merawat sungai, KPA juga ya sama NGO lain ya” kata Gubernur.
Dalam kesempatan itu juga Al Haris mengatakan bahwa Pemprov Jambi sepakat untuk menolak PETI di wilayah Jambi.
“Ini yang saya sudah sampaikan kepada pak menteri dan presiden, kita butuh regulasi yang jelas terkait tambang Rakyat. Nanti kita ajak diskusi teman-teman semua bagaimana solusi terbaik bagi masyarakat dia bisa hidup dari hasil sungai tanpa perlu menggunakan alat berat yang nantinya merusak kondisi lingkungan,” ujar Gubernur.
Sementara itu ketika Koordinator Wilayah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) terkait begitu banyak nya konflik lahan yang berujung pada penggusuran sehingga semakin meningkatnya angka petani miskin yang tidak punya lahan dan angka putus sekolah anak petani yang semakin tinggi. Al Haris tidak banyak berkomentar.
“Saya belum bisa memberikan pandangan, saya akan pelajari terlebih dahulu masalahnya,” ujar Al Haris.
Terkait masalah perusahaan batubara yang banyak ditemukan tidak melakukan reklamasi, Al Haris mengatakan bahwa sangsi bagi perusahaan batubara yang tidak menerapkan Reklamasi belum bisa dimaksimalkan dikarenakan belum ada perda yang mengatur.
“Reklamasi itu mas bisa ditegakkan aturannya kalau sudah ada perdanya. Hari ini perdanya belum ada, yang bisa memberikan sangsi itu adalah perda. Itu salah satu masalahnya,” kata Al Haris sambil berpamitan kepada massa dalam kegiatan panggung Rakyat.
Usai Al Haris meninggalkan lokasi, talk show kembali berlanjut. Kali ini tanggapan dari pernyataan Al Haris datang dari salah satu mahasiswa yang juga merupakan Ketua Himakoja.
“Saya melihat bahwa Wo Haris belum banyak melihat kondisi terkini di lapangan. Tapi harapan kita semoga Wo Al Haris konsisten terhadap janji-janjinya. Kita akan turun setiap hari Kamis dan puncaknya adalah nanti 100 hari Wo Haris menjabat. Kita akan terus menggalang kekuatan mahasiswa, buruh dan kaum tani. Agar pemimpin kita Wo Haris tidak lupa dengan janji-janji politiknya,” ujar ketua Himakoja, Pandu Wijaya Harahap.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Remisi Natal, Satu WBP di Jambi Langsung Bebas
Jambi — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jambi memberikan Remisi Khusus Natal Tahun 2025 kepada 105 warga binaan pemasyarakatan (WBP) beragama Nasrani di wilayah Jambi.
Dari jumlah tersebut, satu orang WBP langsung bebas setelah menerima remisi.
Pemberian remisi dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Raya Natal pada 25 Desember 2025 dan diberikan kepada WBP yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, mengatakan bahwa remisi merupakan hak bersyarat bagi warga binaan yang beragama Nasrani dan rutin diberikan setiap perayaan Natal.
“Ini adalah hak bersyarat yang kami berikan kepada warga binaan Nasrani pada setiap perayaan Natal,” ujar Irwan, Kamis 25 Desember 2025.
Ia menjelaskan, dari 105 WBP penerima remisi, sebanyak 104 orang memperoleh Remisi Khusus I (RK I) berupa pengurangan sebagian masa pidana sehingga masih harus menjalani sisa hukuman.
Sementara satu orang lainnya memperoleh Remisi Khusus II (RK II) dan langsung bebas setelah remisi diberikan.
Menurut Irwan, pemberian remisi merupakan bentuk komitmen negara dalam menjunjung prinsip keadilan, kemanusiaan, dan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.
“Remisi diberikan secara selektif, objektif, dan akuntabel, setelah warga binaan memenuhi persyaratan administratif dan substantif serta aktif mengikuti program pembinaan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa remisi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai penghargaan atas perubahan perilaku dan kesungguhan warga binaan dalam menjalani proses pembinaan.
Melalui pemberian Remisi Khusus Natal 2025 ini, Kanwil Ditjenpas Jambi berharap warga binaan dapat memperkuat nilai keimanan, menyadari kesalahan serta siap kembali dan berperan positif di tengah masyarakat.
Kanwil Ditjenpas Jambi, lanjut Irwan, terus berkomitmen menghadirkan sistem pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berdampak bagi masyarakat sesuai dengan semangat reformasi pemasyarakatan. (*)
PERISTIWA
Arus Lalu Lintas Jelang Natal di Jambi Kondusif, Polisi Waspadai Bencana Hidrometeorologi
Jambi – Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jambi mencatat kondisi arus lalu lintas di wilayah Provinsi Jambi menjelang perayaan malam Natal, 25 Desember 2025 masih terpantau kondusif. Hingga saat ini, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang signifikan.
Hal tersebut disampaikan Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Adi Benny Cahyono pada Rabu sore 24 Desember 2025. Ia mengatakan situasi lalu lintas secara umum masih berjalan normal dan terkendali.
Meski demikian, pihak kepolisian tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Beberapa wilayah di Provinsi Jambi dilaporkan telah mengalami bencana alam, seperti tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Kerinci.
“Untuk mengantisipasi dampak bencana, Ditlantas Polda Jambi telah berkoordinasi dengan BPJN serta Dinas PUPR guna menempatkan alat berat di sejumlah titik rawan bencana,” ujar Kombes Pol Adi Benny.
Selain pengamanan jalur lalu lintas, Ditlantas Polda Jambi juga telah menyiagakan pos pelayanan di sejumlah gereja yang menggelar ibadah Natal. Penempatan pos tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah.
“Dalam pengamanan ini, kami juga melibatkan sejumlah stakeholder terkait untuk mendukung kelancaran dan keamanan perayaan Natal,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Syaiful Kipli dan Ali Abdullah Pimpin KSPSI AGN Provinsi Jambi, AGN Tekankan Dewan Pengupahan Perjuangkan Kenaikan UMP 2026
Jambi – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN, DPD Provinsi Jambi kembali dipimpin oleh Syaiful Kipli dan Ali Abdulah. Keduanya terpilih secara aklamasi dalam forum Konferda DPD KSPSI Provinsi Jambi yang digelar di Grand Hotel, Minggu 21 Desember 2025.
Ketua DPD KSPSI AGN Provinsi Jambi, Syaiful Kipli menyampaikan rasa terimakasih atas amanah dari para anggota untuk kembali memimpin KSPSI Jambi. Menurutnya, kedepan KSPSI AGN Jambi akan fokus pada pendampingan hak-hak buruh secara masif di seluruh DPC Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.
“Terimakasih, pada Konferda ini telah terjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Terimakasih juga pada Presiden KSPSI AGN, pak Andi Gandi Nena Wea yang telah jauh-jauh dari Jakarta ke Jambi untuk memantau Konferda kita sekaligus melantik pengurus baru periode 2025-2030,” ujar Syaiful Kipli, Minggu 21 Desember 2025.
Di depan para anggota, Syaiful Kipli kembali menekankan bahwa kedepan pihaknya bakal berfokus pada konsolidasi internal dan eksternal untuk mengembangkan organisasi demi pemenuhan hak-hak kaum pekerja.
Konferda DPD KSPSI AGN Provinsi Jambi juga turut dihadiri oleh DPD KSPSI AGN Provinsi Sumatera Barat. Presiden KSPSI AGN, Andi Gani Nena Wea, pun langsung melantik secara resmi ke-2 pengurusan KSPSI tingkat Provinsi tersebut.
“Kami berharap organisasi KSPSI bisa profesional, modern dan juga mandiri. Ini harus diikuti oleh teman-teman pengurus daerah,” ujar Andi Gani.
Diainggung soal sikap terkait UMP tahun 2026, Presiden KSPSI tersebut menekankan agar seluruh Dewan Pengupahan mulai dari tingkat nasional hingga ke daerah memaksimalkan perjuangan bagi kenaikan UMP dengan kisaran 6,5 persen hingga 8 persen.
“KSPSI mengintruksikan agar seluruh Dewan Pengupahan di tingkat daerah, nasional untuk maksimal memperjuangkan persentase yang tinggi, atau paling tidak sama dengan tahun 2025,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita

