DETAIL.ID, Batanghari – Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief mengumpulkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para camat, Jumat 1 Okober 2021 kemarin.
Fadhil Arief menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pejabat menyikapi kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Wilayah I ke Provinsi Jambi.
“Intinya begitu, bagaimana mereka bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Apalagi saat ini proses penyusunan APBD dan APBD Perubahan baru selesai,” ujar Bupati Batanghari.
ArtikelTerkait
Pertemuan itu berlangsung di ruang pola kecil, Kantor Bupati Batanghari selama kurang lebih 2 jam. Fadhil menyebut KPK memang mengingatkan itu bagaimana prosedurnya dipatuhi dan dijauhi dari niat-niat lain, maka dari itu satu diantara mengumpulkan pejabat OPD pada kali ini berkaitan hal itu.
Selain pembahasan itu, Bupati Batanghari tak menapik pada sejak awal kepemimpinannya melihat adanya beberapa dinas yang tidak bekerja maksimal.
“Kita juga mengevaluasi terhadap kinerja mereka selama ini, seperti laporan dan kendala. Saya sebagai Bupati akan berikan solusi dan supervisi karena tugas kawan-kawan yang ada di Dinas Pemerintah Kabupaten Batanghari,” ujarnya.
Ia menyampaikan refocusing anggaran menjadi kendala teman-teman OPD dalam memberikan pelayanan. Kemudian memang ada sarana dan prasarana yang belum tuntas selama ini, sehingga akan dituntaskan pada tahun depan.
“Semangat kerja dan atitude itu yang harus kita rubah. Jadi mereka (Kepala OPD) ini kadang-kadang sudah terdoktrin di kepalanya bahwa stabilitas politik akan terganggu setelah habis Pilkada,”
“Ini kita yakinkan bahwa tidak boleh ada dipikiran seorang pegawai negeri. Siapa pun kepala daerahnya dia tetap dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan tidak ada kaitnya dengan hal itu,” pungkasnya.
Discussion about this post