PERKARA
Ringkus Empat Pelaku, Satres Narkoba Polres Batanghari Amankan 1 Kg Ganja Kering
DETAIL.ID, Batanghari – Satuan reserse narkoba (Satreskoba) Polres Batanghari, Polda Jambi, berhasil meringkus empat orang pelaku penyalahgunaan peredaran gelap narkoba jenis ganja. Semua pelaku berjenis kelamin laki-laki.
Wakapolres Kompol Andi Zulkifli dalam gelaran konferensi pers mengatakan penangkapan empat pelaku berlangsung di lokasi berbeda. Lokasi pertama di Jalan MTQ RT 35 Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian.
“Pelaku pertama berinisial RDP dengan barang bukti ganja kering seberat 52,29 gram berdasarkan laporan polisi nomor LP A-153/IX/2021/SPKT.Satresnarkoba/Polres Batanghari/Polda Jambi tanggal 20 September 2021,” ucap Andi didampingi Kasat Narkoba Iptu Yan Efendi Pasaribu, Rabu 13 Oktober 2021.
Penangkapan RDP berlangsung sekira pukul 19.00 WIB berdasarkan informasi masyarakat adanya transaksi jual beli narkoba jenis ganja. Berbekal informasi itu anggota Opsnal langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.00 WIB berhasil meringkus RDP.
“Pelaku RDP sedang mengendarai sepeda motor, selanjuntnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian. Petugas menemukan barang bukti ganja kering 1 paket dalam tas pinggang, 2 paket kecil diselipkan di pinggang dan 1 paket besar dibungkus kertas koran ditemukan dalam jok motor,” ujarnya.
Dari hasil keterangan RDP, ganja kering 3 paket dia beli dari seorang berinisial J (DPO) seharga Rp 300.000. Sedangkan satu paket besar ganja dia beli dari ESB seharga Rp 500.000. Petugas langsung bergerak mengejar pemasok ganja RDP.
“Sekira pukul 22.30 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial ESB dirumahnya BTN Citra Palem RT 18, Kelurahan Rengas Condong, Kecamataan Muara Bulian Kaabupaten Batanghari,” katanya.
Sewaktu petugas melakukan penggeledahan rumah ESB ditemukan ganja kering dalam kamar disimpan dalam 3 toples plastik seberat 54,6 gram. Berdasarkan keterangan ESB ganja kering dia peroleh dari MSH alias U.
“ESB dan MSH membeli ganja secara patungan. Uang ESB sebesar Rp 3 juta dan uang MSH sebesar Rp 1 juta,” ucapnya.
Tak berhenti disitu, petugas Opsnal Satreskoba kembali melakukan pengembangan hingga pukul 01.00 WIB tanggal 21 September 2021. Pelaku MSH alias U berhasil diringkus dirumahnya RT 11 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Batanghari.
“Dari kediaman MSH petugas menyita ganja sebanyak 1 paket besar yang disimpan di dalam kantong plastik warna merah dan disimpan dalam kotak kaleng biskuit. Kaleng biskuit oleh MSH di kubur dalam tanah di kebun sawit belakang rumahnya,” ucap perwira satu melati ini.
Total ganja kering dari kediaman MSH, kata pria berdarah Bugis ini seberat 289,08 gram. Berdasarkan keterangan MSH, ganja diperoleh dengan cara membeli dari seseorang berinisial AS seharga Rp 4 juta seberat 1 kg atau sebanyak 1 bata (istilah bandar ganja).
“Selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan petugas melakukan penangkapan terhadap pelaku berinisial AS dirumah orang tuanya RT 05 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Pemayung, Batanghari,” ucapnya.
Petugas tidak menemukan barang bukti ganja dari rumah orang tua AS. Namun dari keterangan AS, kata Andi, ganja kering dia dapat dengan cara membeli dari seseorang seharga Rp 4 juta yang kini berstatus DPO.
“Untuk sementara ini kita dapatkan informasi ganja kering mereka edarkan masih di sekitar Muara Bulian. Tapi tentunya informasi kemana merek akan mengedarkan akan kami dalami lebih lanjut,” katanya.
Terhadap empat tersangka disangkakan Pasal 114 ayat UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman kurungan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar.
Editor: Ardian Faisal
PERKARA
Sesuai Tuntutan, Bengawan Kamto Divonis 6 Tahun Penjara Hingga Uang Pengganti Rp 80 Miliar
DETAIL.ID, Jambi – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jambi menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap Komisaris Utama PT Prosympac Agro Lestari (PT PAL), Bengawan Kamto, dalam kasus korupsi kredit macet fasilitas kredit investasi dan modal kerja dari BNI senilai Rp 105 miliar pada Rabu, 20 Mei 2026.
Selain pidana penjara, Bengawan juga dijatuhi denda Rp 200 juta serta uang pengganti. “Uang pengganti Rp 80 miliar subsider 3 tahun kurungan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Anisa Bridgestirana, membacakan putusan.
Jalannya persidangan tampak ramai disaksikan pihak keluarga kedua terdakwa. Istri dan orang tua Bengawan juga tampak selalu mendampingi selama persidangan berlangsung.
Dalam persidangan, Bengawan beberapa kali terlihat tertunduk saat berhadapan dengan majelis hakim yang diketuai hakim Anisa.
Hakim menilai terdakwa Bengawan terbukti bersalah merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dalam dakwaan primer Pasal 603.
Hal yang memberatkan, Bengawan dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi serta tidak mengakui kesalahannya selama persidangan.
Sementara hal yang meringankan, Bengawan disebut bersikap sopan selama persidangan, jujur, dan belum pernah dihukum sebelumnya.
Kuasa hukum terdakwa, Ilham menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan.
”Kami banding yang mulia,” kata Ilham.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Putusan Inkrah Tak Dihormati, PN Jambi Dinilai Lamban Eksekusi Sengketa Universitas Batanghari
DETAIL.ID, Jambi – Sengketa pengelolaan Universitas Batanghari (Unbari) kembali memanas. Meski putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, pelaksanaan eksekusi hingga kini belum juga dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jambi.
Dalam putusan perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Jmb yang diperkuat melalui Putusan Banding Nomor 56/PDT/2024/PT JMB serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 6456 K/Pdt/2024, majelis hakim menyatakan Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam pengelolaan Universitas Batanghari.
Putusan tersebut juga menegaskan bahwa Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi merupakan badan penyelenggara pendidikan tinggi Universitas Batanghari yang sah berdasarkan hukum. Selain itu, pengadilan menghukum Turut Tergugat, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, untuk mengembalikan pengelolaan akademik Unbari kepada pihak penggugat.
Namun hingga saat ini, eksekusi putusan belum berjalan. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jambi, permohonan eksekusi telah diajukan sejak 26 Februari 2025. PN Jambi juga telah mengeluarkan penetapan aanmaning atau teguran eksekusi pada 28 Februari 2025 dan melaksanakan peneguran pada 18 Maret 2025 serta 16 April 2025.
PN Jambi bahkan mengirim surat delegasi aanmaning kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggil pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi selaku termohon eksekusi agar hadir dalam proses teguran eksekusi tersebut.
Meski demikian, hingga kini pengelolaan Universitas Batanghari disebut masih berada di bawah YPJ 2010. Kondisi ini memunculkan kritik keras terhadap Ditjen Dikti yang dinilai tidak menghormati putusan pengadilan yang telah inkrah.
”Putusan pengadilan sudah jelas menyatakan YPJ melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam mengelola Unbari. Tapi sampai sekarang Dikti tetap mengakomodir mereka. Ini menimbulkan kesan ada pembiaran bahkan dugaan persekongkolan,” ujar sumber yang mengikuti proses sengketa tersebut.
Lambannya pelaksanaan eksekusi oleh PN Jambi juga menjadi sorotan. Sebab, meski seluruh proses hukum mulai dari tingkat pertama, banding hingga kasasi telah selesai, namun pelaksanaan putusan belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Jaksa Tolak Pembelaan 4 Terdakwa Korupsi DAK Disdik, Perkara Tinggal Menanti Putusan Hakim
DETAIL.ID, Jambi – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak seluruh pledoi atau nota pembelaan yang diajukan empat terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pengadaan peralatan praktik SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun anggaran 2022, dalam sidang replik di Pengadilan Negeri Jambi pada Senin kemarin, 18 Mei 2026.
Kasus yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 21 miliar itu menjerat 4 terdakwa yakni Rudy Wage Soeparman selaku perantara, Endah Susanti pemilik PT Tahta Djaga Internasional (TDI), Zainul Havis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Wawan Setiawan pemilik PT Indotec Lestari Prima (ILP).
Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menilai para terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan dan tuntutan yang sebelumnya telah dibacakan.
”Kami memohon agar majelis hakim menolak pembelaan para terdakwa, dan mengabulkan tuntutan,” kata JPU dalam persidangan.
Sementara itu, kuasa hukum masing-masing terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan yang telah disampaikan sebelumnya.
”Kami tetap pada pembelaan yang mulia,” kata kuasa hukum para terdakwa.
Sebelumnya, JPU menyatakan keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan primer Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 55 KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Dalam tuntutannya, terdakwa Wawan Setiawan dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 120 hari kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 6,5 miliar.
Terdakwa Endah Susanti dituntut 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 389 juta.
Zainul Havis dituntut 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 205 juta. Sebelumnya, Zainul disebut telah menyerahkan uang pengganti sebesar Rp 110 juta kepada penyidik, sehingga tersisa Rp 95 juta.
Sementara Rudy Wage Soeparman dituntut paling berat, 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 180 hari, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 1,8 miliar.
Jaksa menilai para terdakwa yakni tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, menghambat pendidikan, serta bekerja sama melakukan tindak pidana korupsi.
Perkara ini diagendakan bakal diputus pada 20 Mei 2026 mendatang.
Reporter: Juan Ambarita



