ADVERTORIAL
Pertumbuhan Ekonomi Kian Mantap, Al Haris: Jambi Peringkat 2 di Sumatera
DETAIL.ID, Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris mengungkapkan, jika perekonomian Provinsi Jambi saat ini berada di peringkat ke-2 di Pulau Sumatera. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,9 persen atau berada di bawah Bangka Belitung yang mencapai 6,1 persen.
Dijelaskan Al Haris, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tumbuh dengan cepat dan mengalami kenaikan sebesar 2,4 persen dari tahun 2020. Di mana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kita berada pada angka 3,5 persen.
“Ini langkah yang baik, kita semua harus terus bergerak bersama sama termasuk stakeholder, masyarakat, pemerintah dan swasta dalam mewujudkan Jambi Pulih Jambi Mantap seperti tema yang diangkat pada HUT ke 65 Provinsi Jambi Tahun 2022,” ujar Al Haris, Kamis 6 Januari 2022.
Al Haris juga mengungkapkan, jika dirinya menginginkan Jambi bisa cepat bangkit dan pulih dari pandemi.
“Kita menginginkan Jambi ini bangkit dari pandemi, pulih dari pandemi dan ada semangat dari masayarakat untuk bekerja dalam rangka membantu pemerintah agar pandemi ini segera berakhir, dengan cara terus menegakkan disiplin terhadap protokol kesehatan, hindari pendatang dari luar daerah yang datang mencurigakan,” ungkapnya.
Al Haris mengajak masyarakat Jambi untuk terus membangkitkan perekonomian akibat terdampak dari pandemi yang melanda karena Jambi memiliki potensi untuk memulihkan perekonomian yaitu dari sektor pertanian dan perkebunan. Ini merupakan langkah awal dalam membangun Provinsi Jambi bangkit dari covid-19, untuk itu semua sektor harus terus berupaya dalam meningkatkan perekonomian Provinsi Jambi.
Lebih lanjut Al Haris meminta dukungan dari Mentri Perhubungan tekait dangan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung serta Revitalisasi Bandara Sulthan Thaha dan Bandara Muara Bungo.
“Kami meminta dukungan dari Bapak Menteri Perhubungan RI dalam proses percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pelabuhan ini akan menjadi salah satu daya ungkit pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi menuju daya saing ekonomi regional dan internasional yang akan memberikan multiplier effect terhadap pembangunan kawasan-kawasan sekitar sebagai aktivitas pengembangan pusat-pusat kegiatan baru mendukung simpul perkotaan Sengeti-Tungkal-Sabak (Sentusa),” kata Al Haris.
“Bapak Menteri Perhubungan RI telah sepakat akan membantu pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung dan saat ini sedang mencoba menghitung dana operasional yang dibutuhkan sehingga bisa segera dioperasikan dan pembangunannya tidak mangkrak, karena jika dermaga Pelabuhan Ujung Jabung telah dibangun nantinya bisa menampung CPO,” sambung Al Haris.
Al Haris menyampaikan, terkait pengembangan Bandara Sulthan Thaha sebagai Bandara Udara Internasional, tentunya akan menjadi pintu gerbang peningkatan aktivitas secara internasional yang berdampak pada peningkatan dan pengembangan ekonomi daerah. Dalam memperkuat pembangunan moda transportasi dan mendukung simpul logistik serta pengembangan destinasi pariwisata daerah pada wilayah barat Provinsi Jambi juga memerlukan dukungan pengembangan Bandar Udara Bungo dan Bandar Udara Depati Parbo.
Selain itu, Al Haris juga meminta kepada Jaksa Agung RI untuk mengawasi kinerja dari Perangkat Pemerintahan yang ada di Provinsi Jambi agar kedepannya tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan, terutama menyangkut kasus hukum.
“Kami membutuhkan dukungan dari Bapak Jaksa Agung RI beserta jajarannya dalam memperkuat fungsi pengawasan, terhadap penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi agar tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Provinsi Jambi telah membangun komitmen bersama dengan unsur Forkopimda dalam menyikapi dan mengantisipasi berbagai hal demi ketenteraman dan kenyamanan masyarakat di Provinsi Jambi maupun yang berkunjung ke Provinsi Jambi,” ungkap Al Haris.
Al Haris mengungkapkan, Provinsi Jambi melakukan penandatanganan Kerjasama dengan 6 Provinsi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Bangka Belitung.
“Kondisi Sumatera ini cukup bagus, dimana kita memiliki lahan perkebunan luas sekali, sehingga potensi ini harus benar benar kita manfaaatkan. Kami para Gubernur di wilayah Sumatera telah sepakat untuk saling berbagi dan salin mengisi, sehingga kami memutuskan membuat kerjasama antar daerah terutama daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi,” ungkap Al Haris.
“Kerjasama ini bertujuan untuk saling menguatkan satu sama lain pada bidang pertanian, perkebunan, pariwisata dan lembaga adat. Hari ini saya mengajak semua Gubernur se Sumatera untuk berkomitmen dalam membangun Pulau Sumatera,” tutup Al Haris.
Menteri Perhubungan RI, Ir.H.Budi Karya Sumadi, mengucapkan selamat atas hari jadi Provinsi Jambi yang ke 65 dan mengajak para pengusaha untuk membantu Pemerintah Provinsi Jambi dalam membangun Provinsi Jambi secara bersama sama. Provinsi Jambi memiliki potensi sumber pendanaan yang tidak terbatas pada APBD dan APBN semata, banyak potensi yang bisa terus dikembangkan sehingga Provinsi Jambi turut memberikan kontribusi bagi Indonesia.
“Saya mengajak Pemerintah Provinsi Jambi bersama sama membangun Ujung Jabung dengan potensi yang ada, dengan memanfaatkan pihak swasta terutama investor, terlebih lagi Provinsi Jambi memiliki perwakilan di Senayan. Mari bersama sama kita bangun Provinsi Jambi dengan mencari investor, baik itu untuk pembangunan Ujung Jabung maupun bandara yang ada di Provinsi Jambi,” kata Budi.
Kepala Kejaksaan Agung RI, Dr.H.Sanitiar Burhanuddin,S.H.,M.M., mengatakan, menampaki usia yang ke 65 tahun tentunya Provinsi Jambi mengalami banyak perubahan pembangunan dan juga telah melalui berbagai macam tantangan pembangunan sehingga Provinsi Jambi dapat memperoleh berbagai macam prestasi yang membanggakan dan telah dinobatkan sebagai daerah yang paling bahagia di Sumatera dan peringkat keempat secara nasional dengan indeks 75,17 dan berada diatas nilai rata-rata indeks kebahagiaan nasional dengan indeks 71,49 persen.
“Hal ini menunjukkan situasi di Provinsi Jambi terjaga keamanan dan ketertiban serta adanya kenyamanan, kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dan diukur dengan materi semuanya berasal dari hati nurani. Masyarakat Jambi memiliki kebersamaan dalam ikatan tali silaturahmi yang sangat kuat dan prestasi yang telah diraih dan dipertahankan dan terus dikembangkan sehingga kesehatan masyarakat Jambi terus meningkat, pada akhirnya dapat menjadi rujukan bagi provinsi lainnya,” kata Burhanuddin.
Burhanuddin juga menuturkan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi urutan ke-2 di Sumatera sebesar 5,91 persen, tentunya menjadi modal dasar untuk lebih memantapkan tata kelola pemerintahan, memantapkan perekonomian masyarakat daerah, dan memantapkan sumber daya manusia di masa pandemi covid 19 merupakan prestasi yang luar biasa.
“Provinsi Jambi memiliki sumber daya alam yang sangatlah melimpah dan letak wilayah satu berada dipertiga pertumbuhan wilayah Indonesia, Malaysia dan Singapura dengan beragam potensi yang seharusnya menjadi berkah tersendiri bagi Provinsi Jambi. Saat ini Pemerintah terus melaksanakan pembangunan di semua lini termasuk pembangunan pelabuhan Ujung Jabung, pembangunan jalan tol trans Sumatera yang melintasi wilayah Provinsi Jambi, pembangunan kawasan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi maupun pembangunan listrik tenaga air di Kabupaten Merangin dan tentunya ini merupakan tanggung jawab Menteri Perhubungan,” tutur Burhanuddin.
“Kami siap mendampingi pembangunan tersebut karena itu membawa begitu banyak asa dan harapan bagi masyarakat Jambi dan akan menjadi salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi, dengan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas dan daya saing, percepatan transportasi barang dan jasa serta meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia di Provinsi Jambi,” pungkas Burhanuddin.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau Drs.H.Syamsuar,M.Si., Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, Anggota DPR dan DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Rumania merangkap Republik Moldova, Konsul Jenderal Kehormatan Republik Turki untuk Pulau Sumatera dan para undangan lainnya.
DETAIL.ID, Natuna – Bupati Natuna, Cen Sui Lan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna pada Rabu, 12 Maret 2025. Sekelumit aduan dan keluhan pelayanan rumah sakit kurang memuaskan. Mulai dari, ketersediaan obat-obatan sering kosong hingga kebutuhan dokter. Sidak tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi bersama tenaga medis di kantor Bupati kemarin.
Didampingi Sekretaris Komisi I Erimudin, Kepala Dinas Kesehatan, Cen Sui Lan memantau seluruh ruangan pelayanan rumah sakit. Hampir setiap pelayanan menyampaikan keluhan. Bahkan dua orang dokter kontrak di IGD tidak diperpanjang. Ditambah obat-obatan sering kosong. Tidak hanya itu, mekanisme pelayanan BPJS mendapat perhatian. Mengingat RSUD adalah satu satunya pelayanan IGD 24 jam.
Sidak tersebut, Cen Sui Lan langsung menghubungi pihak Kementerian Kesehatan, menyampaikan kondisi Natuna yang kekurangan dokter.
Cen mengatakan, kekurangan dokter di RSUD Natuna saat ini harus mendapat perhatian khusus Kementerian Kesehatan.
“Perlu kebijakan khusus dari Kemenkes, supaya pelayanan IGD rumah sakit berjalan baik melayani pasien darurat,” kata Cen.
Masih kata Cen, beberapa peralatan medis di radiologi kondisi rusak harus cepat diperbaiki. Pihak yang bertanggungjawab segera mengatasi kendalanya.
Cen menambahkan, kepada Manajemen RSUD tidak lagi menerapkan sistem rekam medis dengan metode manual. Karena dari Kementerian sudah menyediakan aplikasi rekam medis
yang digunakan secara nasional. Selain penerapan layanan yang paperless, cara ini juga lebih efektif dan efisien.
“Untuk Kepala Dinas Kesehatan, mengaktifkan kembali IGD di puskesmas, sehingga pasien yang kondisi darurat tidak menumpuk di RSUD,” ujarnya.
Cen Sui Lan juga melakukan inspeksi ke seluruh ruangan untuk mendengar langsung keluhan tenaga kesehatan, termasuk kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat langsung saat melakukan pengobatan.
Cen Sui Lan mengatakan, masalah ketersediaan obat-obatan dan darah adalah prioritas, selalu mengalami kelangkaan. Tentunya ini harus menjadi perhatian manajemen bagaimana sistem pengadaan bisa diperbaiki dan tidak lagi mengalami kelangkaan.
“Edukasi kesehatan harus lebih gencar diberikan kepada masyarakat. Jadi bukanya hanya pelayanan kesehatan yang di
tingkatkan tapi masyarakat harus paham penerapan pola hidup sehat yang di mulai dari rumah,” ujarnya.
Hasil inspeksi hari ini sambungnya, Pemerintah Daerah bersama pihak terkait akan mendorong perbaikan pelayanan, alat medis dan kebutuhan dokter yang orientasinya adalah pelayanan maksimal kepada masyarakat. Rumah sakit saat ini masih tipe C, akan ditingkatkan ke tipe B. Rumah sakit masih kurang ruangan IGD hanya 6 bad. Sehingga masih banyak pasien meninggal sebelum ditangani di ICU.
“Setelah ini akan segera menggelarkan pertemuan dengan BPJS terkait jenis penyakit yang dapat diklaim oleh BPJS. Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait banyak penyakit yang tidak bisa di klaim oleh BPJS sehingga masyarakat harus membayar secara pribadi,” tuturnya.
Reporter: Saipul Bahari
ADVERTORIAL
Syafartidah Jarmin Resmi Dilantik sebagai TP PKK dan TP Posyandu Kabupaten Natuna 2025-2030
DETAIL.ID, Natuna – Syafartidah Jarmin yang merupakan istri dari Wakil Bupati Natuna, Jarmin, S.E resmi dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Natuna masa jabatan 2025-2030 oleh Ketua TP PKK Provinsi Kepri, Hj. Dewi Kumalasari Ansar pada Selasa, 11 Maret 2025.
Kegiatan pelantikan ini bertempat di Aula Wan Seri Beni Dompak, Tanjung Pinang bersama dengan Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
Adapun Keputusan Tim Penggerak PKK Kepri Nomor 001/Kep/II/2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan TP PKK pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau menjadi dasar bagi Syafartidah untuk membina organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tersebut.
Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kepri, Hj. Dewi Kumalasari Ansar dalam sambutannya menuturkan PKK saat ini dengan 10 Programnya berfokus pada upaya mendukung program makan siang bergizi pada anak usia dini dan sekolah, ibu hamil serta menyusui.
“PKK dan Posyandu menjadi garda terdepan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat,” tutur Dewi Kumalasari
TP PKK merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Selain bertugas membantu pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, fungsi dari TP PKK ini juga bisa melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan bimbingan serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada TP PKK Kecamatan dalam pelaksanaan program.
Reporter: Saipul Bahari
DETAIL.ID, Asahan – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si mengikuti sosialisasi Jaksa Garda (Jaga) Desa di Aula Melati Kantor Bupati Asahan pada Senin, 10 Maret 2025. Selain di hadiri oleh Bupati Asahan, acara ini juga dihadiri oleh anggota Komisi III DPR RI, Wakil Bupati Asahan, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Dandim 0208/Asahan, Kapolres Asahan, Ketua PN Kisaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala BNNK Asahan, OPD, Camat, Lurah/Kepala Desa dan tamu undangan lainnya.
Pada kesempatan ini Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Asahan, Basri G, S.H., M.H mengatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka untuk mendukung program pemerintah sebagai bentuk perwujudan misi Asta Cita Presiden RI poin7, yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba Sebagai Prioritas Pembangunan Nasional”. Sosialisasi ini juga merupakan bentuk tindak lanjut dari Jelajah Adhyaksa yang merupakan sebuah program yang digagas oleh Kajari asahan.
“Melalui Jelajah Adhyaksa, program-program Kejaksaan akan semakin dikenal dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan pemerintah setempat,” ujar Kajari Asahan.
Kajari Asahan juga mengatakan, salah satu komitmen Kejaksaan RI dalam upaya untuk mendukung dan mengamankan terlaksananya program Dana Desa adalah dengan cara melakukan inovasi. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah membangun program Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa. Program Jaga Desa merupakan suatu program pencegahan penyimpangan Dana Desa melalui pendekatan pengawalan, pendampingan, dan pengawasan.
“Saat ini telah tersedia inovasi digital dalam bentuk aplikasi “Jaga Desa“, yang merupakan hasil tindak lanjut kerja sama antara Kejaksaan RI dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Kemendes PDTT), pengawasan terhadap pengelolaan dan penyaluran Dana Desa diharapkan semakin optimal. Aplikasi ini dirancang sebagai sarana utama kolaborasi guna memastikan penggunaan dana desa berjalan tepat guna, tepat sasaran, serta terhindar dari berbagai risiko hukum,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Bupati Asahan dalam pidatonya mengatakan, Jaga Desa merupakan program pengawalan dan pendampingan sekaligus pencegahan dan penindakan dalam penyimpangan pengelolaan Dana Desa, hal ini sesuai dengan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang optimalisasi peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa, melalui program Jaga Desa diharapkan nantinya dapat menekan tindakan penyalahgunaan Dana Desa. Program Jaga Desa guna bertujuan untuk meminimalkan potensi pelanggaran hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa termasuk mencegah masyarakat desa dalam penyalahgunaan narkoba.
Lebih lanjut Bupati mengatakan. kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu wujud sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Asahan dengan Kejaksaan Negeri Kisaran di maksudkan untuk mewujudkan pemahaman yang sama antara perangkat Pemerintahan Desa dengan Aparat Penegak Hukum dalam mengawal pengelolaan APBDes maupun ketaatan hukum yang lain di wilayah masing-masing khususnya di Kabupaten Asahan. Bupati juga berharap kepada peserta dari sosialisasi ini yang terdiri dari Kepala Desa, Lurah se-Kabupaten Asahan dapat menyimak dengan baik segala materi yang di berikan oleh narasumber, sehingga nantinya dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta kemampuan dalam melaksanakan tugas di desa masing-masing.
Sementara Anggota Komisi III DPR RI, Dr. Hinca Ikara Putra Panjaitan XIII, SH., MH mengapresiasi Kejaksaan Negeri Asahan yang telah membuat aplikasi Jaga Desa. Dengan aplikasi Jaga Desa, diharapkan dapat mencegah Kepala Desa dari penyimpangan pengelolaan Dana Desa yang berpotensi melanggar hukum serta meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat desa termasuk mencegah masyarakat desa dalam penyalahgunaan narkoba.
Hinca juga berharap kepada seluruh stakholder dan masyarakat Kabupaten Asahan untuk menjaga kelestarian ekosistem hewan trenggiling.
“Mari kita lestarikan hewan trenggiling dengan gerakan “Save Trenggiling”. Kelestarian trenggiling adalah kewajiban kita semua,” tuturnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan launching Jaga Desa dan Persaudaraan Kepala Desa Anti Narkoba (Pekan) Asahan oleh Bupati Asahan, Anggota Komisi III DPR RI dan Forkopimda Kabupaten Asahan serta penyerahan SK Pekan Asahan secara simbolis kepada Kepala Desa Tanjung Alam serta penyerahan Akte Kelahiran dan sertifikat tanah. Dilanjutkan dengan penyerahan plakat penghargaan dari Kajari Asahan kepada Anggota Komisi III DPR RI dan Bupati Asahan, dari Bupati Asahan kepada Anggota Komisi III DPR RI dan Kajari Asahan, kemudian dari Anggota Komisi III DPR RI kepada Bupati Asahan dan Kajari Asahan.
Reporter: Fitriyani Harahap
PT Bahari Energi Sentosa Diduga Timbun Ribuan Liter BBM Ilegal dalam Aset Perusahaan Pailit PT JNE
Dari Sengketa Perburuhan Hingga Klaim Pemanfaatan Kawasan Hutan, KSBSI Bakal Laporkan PT LAJ
Temuan Ribuan Liter BBM Ilegal Beserta 3 Armada Tangki Industri Dalam Penguasaan Kurator
Tinjau Jalan Rasau – Lantak Seribu, Syukur Janji Turunkan Alat Berat
Dugaan Skandal Korupsi Tata Kelola Batu Bara Menguap, Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Jambi Periksa Ketua PPTB
Aset Perusahaan Pailit PT JNE Jadi Tempat Penimbunan Ribuan Liter Solar Ilegal
Bupati H M Syukur Pulang Kampung, Gelar Pasar Murah
Sidak ke RSUD Natuna, Cen Sui Lan Minta Dokter di Kemenkes ke Natuna
Kapolda dan Wakapolda Beserta Sejumlah Pejabat Utama Polda Jambi Dimutasi, Berikut Penggantinya
Kerja Cerdas Kapolsek Tabir Ulu Banyak Diapresiasi Elemen Masyarakat
Dalam Selimut Konflik
Genosida dan Jejak Para Leluhur Tano Batak
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Macam-macam Suku di Indonesia Berdasarkan Pulaunya
DETAIL.ID Gelar Pelatihan Jurnalis Dasar di Tebo
Nazli Tantang Adam Azis di Pengadilan
Pilkades Serentak di Merangin Selesai, Ini Daftar Nama Kades Terpilih
Sembilan Perusahaan Perkebunan di Provinsi Jambi Beroperasi di Kawasan Hutan
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
Kasus Dugaan Korupsi Kredit Investasi dan Modal PT PAL di Bank BNI Senilai Rp 106 Miliar Masih Terus Bergulir
