ADVERTORIAL
Bupati Batanghari Terima Penghargaan dari Menteri Investasi
DETAIL.ID, Jambi – Industri mineral non logam, industri lainnya, konstruksi, perdagangan dan reparasi, transportasi, gudang dan telekomunikasi, hotel dan restoran serta jasa lainnya.
“Ada perubahan yang telah kita buat, bahwa kita bisa mendegradasi dampak Pilkada serentak yang sebelumnya terjadi di Batanghari dengan adanya pergusuran kebijakan-kebijakan sebelumnya,” katanya pada Rabu 16 Februari 2022.
Fadhil bilang pada tahun ini akan memaksimalkan data potensi yang belum utuh pada tahun lalu.
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Batanghari kata Fadhil sedang membuat studi potensi yang dimiliki Batanghari supaya bisa terekspose keluar.
“Investor-investor yang berada di luar sana bisa mengetahui apa yang bisa dilakukan di daerah ini. Kemudahan perizinan tentu terus kita kembangkan karena selama ini sudah cukup mudah. Tapi stabilitas politik, stabilitas kesehatan, keamanan dan ketertiban tetap harus kita pertahankan kalau perlu ditingkatkan,” ucapnya.
Ia yang juga Ketua DPW PPP Jambi menginginkan nilai investasi di Batanghari paling tidak sama dengan nilai APBD, idealnya begitu. Sehingga mempunyai kekuatan yang sama untuk menggerakan ekonomi di Batanghari.
“Potensinya digali semaksimal mungkin sehingga bisa diketahui dan dipublish kepada dunia luar. Orang berinvestasi mengharapkan keuntungan. Potensi yang ada dikelola, sehingga mereka bisa berusaha di Batanghari dan warga dapat nikmat dari investasi tersebut,” ujarnya.
Perlu Didukung Sektor Industri Hilirisasi
Mentri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia menyampaikan saat ini perlu adanya industri hilirisasi.
Dari pernyataan itu Fadhil sangat sepakat. Di Batanghari punya pabrik CPO dan tambang batu bara tapi ini masih di daerah hulunya.
Industri mineral non logam, industri lainnya, konstruksi, perdagangan dan reparasi, transportasi, gudang dan telekomunikasi, hotel dan restoran serta jasa lainnya.
“Ada perubahan yang telah kita buat, bahwa kita bisa mendegradasi dampak Pilkada serentak yang sebelumnya terjadi di Batanghari dengan adanya pergusuran kebijakan-kebijakan sebelumnya,” katanya.
Fadhil bilang pada tahun ini akan memaksimalkan data potensi yang belum utuh pada tahun lalu.
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Batanghari kata Fadhil sedang membuat studi potensi yang dimiliki Batanghari supaya bisa terekspose keluar.
“Investor-investor yang berada di luar sana bisa mengetahui apa yang bisa dilakukan di daerah ini. Kemudahan perizinan tentu terus kita kembangkan karena selama ini sudah cukup mudah. Tapi stabilitas politik, stabilitas kesehatan, keamanan dan ketertiban tetap harus kita pertahankan kalau perlu ditingkatkan,” ucapnya.
Ia yang juga Ketua DPW PPP Jambi menginginkan nilai investasi di Batanghari paling tidak sama dengan nilai APBD, idealnya begitu. Sehingga mempunyai kekuatan yang sama untuk menggerakan ekonomi di Batanghari.
“Potensinya digali semaksimal mungkin sehingga bisa diketahui dan dipublish kepada dunia luar. Orang berinvestasi mengharapkan keuntungan. Potensi yang ada dikelola, sehingga mereka bisa berusaha di Batanghari dan warga dapat nikmat dari investasi tersebut,” ujarnya.
Perlu Didukung Sektor Industri Hilirisasi
Mentri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia menyampaikan saat ini perlu adanya industri hilirisasi.
Dari pernyataan itu Fadhil sangat sepakat. Di Batanghari punya pabrik CPO dan tambang batu bara tapi ini masih di daerah hulunya.
Orang nomor satu di Batanghari ini menginginkan ke depan daerah ini punya pabrik minyak goreng, pabrik etanol atau biodiesel ini yang terus dikembangkan keluar dan informasikan bahwa di Batanghari punya bahan bakunya untuk ini, sehingga efeknya bisa menarik investor.
Mantan Sekda Muaro Jambi ini menyampaikan kepada DPMPTSP melalui program, pameran, web untuk bisa mempromosikan kepada orang-orang yang ingin berinvestasi di Batanghari terhadap sektor tersebut.
Satu diantara investor mau datang adalah infrastrukturnya harus memadai. Ini yang coba perbaiki.
Pemkab Batanghari telah mengajukan perbaikan infrastruktur dengan dana pinjaman yang saat ini masih proses di Kementrian Dalam Negeri.
“Apabila infrastrukturnya jelek investor tidak akan masuk ke Batanghari. Jika infrastrukturnya bagus maka investasi masuk dan masyarakat dapat pekerjaan, ekonomi tumbuh dan ekonomi meningkat,” pungkasnya.
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember merekomendasikan penghentian operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya, yaitu SPPG Al Mubarok Kaliwates dan SPPG Sumbersari 2.
Rekomendasi tersebut disampaikan langsung melalui surat resmi Bupati Jember, Gus Fawait, kepada Badan Gizi Nasional menyusul hasil evaluasi lapangan dan aduan masyarakat melalui kanal “Wadul Guse”.
Menurut PJ Sekretaris Daerah Jember sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Achmad Imam Fauzi, surat tersebut dikirimkan pada 22 Mei 2026.
Langkah ini diambil setelah ditemukan berbagai masalah fatal terkait standar kebersihan, pengelolaan makanan, hingga keamanan kerja di kedua dapur tersebut.
Masalah serius terjadi di SPPG Al Mubarok Kaliwates yang diduga kuat menjadi penyebab keracunan makanan pada sejumlah anak PAUD dan TK.
Selain itu, petugas menemukan pelanggaran fatal berupa peletakan tabung gas di ruang tertutup yang mengancam keselamatan.
“Faktanya ada korban. Itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Keselamatan penerima manfaat program harus menjadi prioritas utama,” ujar Fauzi.
Di sisi lain, SPPG Sumbersari 2 juga dinilai bermasalah setelah sempat mengalami kebakaran akibat kebocoran gas di ruang oven pengering.
Kondisi ini diperparah dengan lokasi bangunan yang berada di dekat saluran irigasi besar dan rawan terjangkit banjir.
Pemkab Jember menegaskan tidak akan main-main dengan Program MBG karena menyangkut kesehatan anak-anak.
Seluruh mitra pun diwajibkan memenuhi standar operasional yang ketat.
Walau demikian, nasib akhir dari operasional kedua SPPG ini kini sepenuhnya berada di tangan keputusan Badan Gizi Nasional.
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember mencetak sejarah baru dengan menggelar pelantikan terbesar sepanjang sejarah daerah tersebut.
Sebanyak 734 kepala sekolah jenjang SD dan SMP resmi dilantik oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, di SMP Negeri 7 Jember pada Sabtu, 23 Mei 2026.
Dalam arahannya, bupati yang akrab disapa Gus Fawait ini menegaskan bahwa jabatan baru ini datang dengan tanggung jawab besar.
Ia memberikan tenggat waktu yang singkat bagi para kepala sekolah untuk langsung tancap gas membuat terobosan di instansi masing-masing.
“Karena setiap 6 bulan akan kami evaluasi,” kata Gus Fawait.
Langkah tegas ini diambil karena sektor pendidikan menjadi salah satu pilar utama Pemkab Jember dalam misi pengentasan kemiskinan jangka panjang.
Selain dituntut memajukan prestasi siswa, para kepala sekolah juga diwajibkan membantu menyosialisasikan program strategis pemerintah, seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Universal Health Coverage (UHC).
Gus Fawait mengingatkan bahwa membangun daerah membutuhkan kerja sama lintas sektor yang solid.
Terkait sisa posisi kepala sekolah yang masih kosong, ia memastikan pelantikan susulan akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
“Mudah-mudahan sisa posisi yang ada, terutama untuk posisi Pelaksana Tugas (Plt), bisa segera disusul pelantikannya,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Perkuat Kepastian Hukum untuk Rumah Tinggal, Masyarakat Bisa Tingkatkan Sertipikat HGB ke HM Sekarang
DETAIL.ID, Jakarta – Memiliki rumah bukan hanya soal kenyamanan, tetapi tentang memastikan aset yang dimiliki punya landasan hukum yang kuat sehingga bisa tinggal dengan aman. Bagi masyarakat yang saat ini memegang Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk rumah tinggal, ada langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum atas tanah, yakni dengan mengubah status hak menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM).
Perubahan status dari HGB ke SHM ini menjadi bentuk penguatan legalitas kepemilikan tanah sekaligus memberi rasa aman bagi pemilik rumah dalam jangka panjang. Dengan status SHM, pemilik tidak lagi dibebani kewajiban memperpanjang masa berlaku hak, sebagaimana yang berlaku pada HGB.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Shamy Ardian, mengajak masyarakat yang memiliki rumah tinggal dengan status HGB untuk memanfaatkan layanan perubahan hak ini.
“Bagi masyarakat yang memiliki sertipikat HGB rumah tinggal dengan luas tanah maksimal 600 meter, biasanya di komplek, di perumahan, bisa coba daftarin perubahan hak dari HGB menjadi HM,” ujar Shamy Ardian.
Menurutnya, proses perubahan hak dirancang mudah dan terjangkau agar semakin banyak masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut.
“Persyaratannya gampang banget. Yang pertama, lampirkan izin mendirikan bangunan rumah tinggal, kedua, SPPT PBB yang menerangkan bahwa terdapat bumi dan bangunan, artinya bukan tanah kosong, dan terakhir, yakni formulir perubahan hak dari kantor pertanahan,” ucap Shamy Ardian.
Selain prosesnya mudah, biaya yang dikenakan juga relatif terjangkau. “Perlu diketahui, biaya PNBP perubahan hak hanya Rp50.000 dan prosesnya hanya lima hari kerja,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol.
Di tengah bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas aset, peningkatan status HGB menjadi HM menjadi langkah strategis yang patut dipertimbangkan. Bukan hanya memperkuat kepastian hukum atas tanah, tetapi juga memastikan aset keluarga memiliki nilai perlindungan yang lebih tinggi untuk masa depan.
Saat prosesnya mudah, biayanya ringan, dan manfaatnya besar, mengubah HGB menjadi SHM adalah keputusan yang layak segera diwujudkan.
“Banyak manfaat yang kita bisa rasakan dari perubahan hak ini. Di antaranya, kita tidak perlu lagi mikirin perpanjangan hak karena sekarang sudah jadi SHM,” tutur Shamy Ardian. (*)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
Bermasalah! Pemkab Jember Minta SPPG Al Mubarok dan Sumbersari 2 Ditutup
Bupati Jember Lantik 734 Kepala Sekolah, Beri Waktu Evaluasi 6 Bulan
Konflik Lahan Antara Warga dengan PT WKS Kembali Memanas, Pemkab Tanjungjabung Barat Dinilai Berpihak Pada Perusahan
Perkuat Kepastian Hukum untuk Rumah Tinggal, Masyarakat Bisa Tingkatkan Sertipikat HGB ke HM Sekarang
Samsat Bangil Rutin Mengedukasi Pajak Kendaraan kepada Masyarakat Sebelum Dilayani
Oknum Perangkat Desa di Tebo Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Pengancaman dan Pemerasan
Langgar Aturan, 7 Warga Pakistan Dideportasi Imigrasi Jember
Jadi Pembicara dalam SUSBANPIM VIII, Menteri Nusron: Good Governance Dimulai dari Disiplin, Pembagian Tugas, dan Tata Kelola yang Jelas
DKP3 Kabupaten Pasuruan Memeriksa Dua Lapak Memastikan Hewan Kurban Bebas Penyakit
Terdakwa Korupsi DAK SMK Divonis 7 Tahun dan 2 Tahun
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
