ADVERTORIAL
Bupati Batanghari Terima Penghargaan dari Menteri Investasi
DETAIL.ID, Jambi – Industri mineral non logam, industri lainnya, konstruksi, perdagangan dan reparasi, transportasi, gudang dan telekomunikasi, hotel dan restoran serta jasa lainnya.
“Ada perubahan yang telah kita buat, bahwa kita bisa mendegradasi dampak Pilkada serentak yang sebelumnya terjadi di Batanghari dengan adanya pergusuran kebijakan-kebijakan sebelumnya,” katanya pada Rabu 16 Februari 2022.
Fadhil bilang pada tahun ini akan memaksimalkan data potensi yang belum utuh pada tahun lalu.
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Batanghari kata Fadhil sedang membuat studi potensi yang dimiliki Batanghari supaya bisa terekspose keluar.
“Investor-investor yang berada di luar sana bisa mengetahui apa yang bisa dilakukan di daerah ini. Kemudahan perizinan tentu terus kita kembangkan karena selama ini sudah cukup mudah. Tapi stabilitas politik, stabilitas kesehatan, keamanan dan ketertiban tetap harus kita pertahankan kalau perlu ditingkatkan,” ucapnya.
Ia yang juga Ketua DPW PPP Jambi menginginkan nilai investasi di Batanghari paling tidak sama dengan nilai APBD, idealnya begitu. Sehingga mempunyai kekuatan yang sama untuk menggerakan ekonomi di Batanghari.
“Potensinya digali semaksimal mungkin sehingga bisa diketahui dan dipublish kepada dunia luar. Orang berinvestasi mengharapkan keuntungan. Potensi yang ada dikelola, sehingga mereka bisa berusaha di Batanghari dan warga dapat nikmat dari investasi tersebut,” ujarnya.
Perlu Didukung Sektor Industri Hilirisasi
Mentri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia menyampaikan saat ini perlu adanya industri hilirisasi.
Dari pernyataan itu Fadhil sangat sepakat. Di Batanghari punya pabrik CPO dan tambang batu bara tapi ini masih di daerah hulunya.
Industri mineral non logam, industri lainnya, konstruksi, perdagangan dan reparasi, transportasi, gudang dan telekomunikasi, hotel dan restoran serta jasa lainnya.
“Ada perubahan yang telah kita buat, bahwa kita bisa mendegradasi dampak Pilkada serentak yang sebelumnya terjadi di Batanghari dengan adanya pergusuran kebijakan-kebijakan sebelumnya,” katanya.
Fadhil bilang pada tahun ini akan memaksimalkan data potensi yang belum utuh pada tahun lalu.
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Batanghari kata Fadhil sedang membuat studi potensi yang dimiliki Batanghari supaya bisa terekspose keluar.
“Investor-investor yang berada di luar sana bisa mengetahui apa yang bisa dilakukan di daerah ini. Kemudahan perizinan tentu terus kita kembangkan karena selama ini sudah cukup mudah. Tapi stabilitas politik, stabilitas kesehatan, keamanan dan ketertiban tetap harus kita pertahankan kalau perlu ditingkatkan,” ucapnya.
Ia yang juga Ketua DPW PPP Jambi menginginkan nilai investasi di Batanghari paling tidak sama dengan nilai APBD, idealnya begitu. Sehingga mempunyai kekuatan yang sama untuk menggerakan ekonomi di Batanghari.
“Potensinya digali semaksimal mungkin sehingga bisa diketahui dan dipublish kepada dunia luar. Orang berinvestasi mengharapkan keuntungan. Potensi yang ada dikelola, sehingga mereka bisa berusaha di Batanghari dan warga dapat nikmat dari investasi tersebut,” ujarnya.
Perlu Didukung Sektor Industri Hilirisasi
Mentri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia menyampaikan saat ini perlu adanya industri hilirisasi.
Dari pernyataan itu Fadhil sangat sepakat. Di Batanghari punya pabrik CPO dan tambang batu bara tapi ini masih di daerah hulunya.
Orang nomor satu di Batanghari ini menginginkan ke depan daerah ini punya pabrik minyak goreng, pabrik etanol atau biodiesel ini yang terus dikembangkan keluar dan informasikan bahwa di Batanghari punya bahan bakunya untuk ini, sehingga efeknya bisa menarik investor.
Mantan Sekda Muaro Jambi ini menyampaikan kepada DPMPTSP melalui program, pameran, web untuk bisa mempromosikan kepada orang-orang yang ingin berinvestasi di Batanghari terhadap sektor tersebut.
Satu diantara investor mau datang adalah infrastrukturnya harus memadai. Ini yang coba perbaiki.
Pemkab Batanghari telah mengajukan perbaikan infrastruktur dengan dana pinjaman yang saat ini masih proses di Kementrian Dalam Negeri.
“Apabila infrastrukturnya jelek investor tidak akan masuk ke Batanghari. Jika infrastrukturnya bagus maka investasi masuk dan masyarakat dapat pekerjaan, ekonomi tumbuh dan ekonomi meningkat,” pungkasnya.
DETAIL.ID, Jember – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2027 resmi bergulir melalui Rapat Paripurna I di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jember, Senin, 28 September 2026.
Rapat tersebut diikuti 32 dari total 49 anggota dewan.
Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan bahwa seluruh program dalam APBD 2027 wajib berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disepakati eksekutif dan legislatif.
“Program-program yang dirancang untuk APBD tahun 2027 tidak akan lepas dari Perda RPJMD yang sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif,” tutur Gus Fawait.
Mengingat kemampuan fiskal daerah yang terbatas untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan, ia meminta para legislator ikut bergerak mengupayakan suntikan dana dari pemerintah pusat.
“Saya mengajak anggota DPRD untuk terus melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat. Kita ketahui bersama, Jember kalau hanya mengandalkan APBD tidak akan cukup,” katanya.
Ia menyebutkan bahwa kolaborasi antara APBD dan APBN sangat krusial, terlebih dukungan dana pusat untuk Jember pada tahun ini tergolong signifikan.
“Alhamdulillah, tahun ini anggaran APBN yang masuk ke Kabupaten Jember jumlahnya cukup besar dan perlu kita syukuri,” katanya.
Selain persoalan fiskal, Gus Fawait memaparkan penurunan angka pasien di puskesmas maupun rumah sakit daerah.
Kendati grafik kesehatan membaik, warga diimbau tetap menjalankan perlindungan diri sederhana.
“Tidak perlu panik karena kondisinya sudah menurun, tetapi tetap jaga kesehatan. Anak-anak sekolah yang mengalami gejala flu dianjurkan memakai masker,” tuturnya. (*)
DETAIL.ID, Jember – Tim Satgas Saber Pangan gabungan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Tanjung dan ritel modern di Kabupaten Jember untuk mengecek harga serta ketersediaan pasokan komoditas pangan, Senin, 28 September 2026.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan para pedagang menjual beras sesuai ketentuan pemerintah sekaligus mengantisipasi gejolak harga di pasaran.
Sidak ini menerjunkan personel gabungan dari Polres Jember, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dinas Perdagangan, Dinas Pasar, hingga Perum Bulog.
Kanit Tipidter Satreskrim Polres Jember, Iptu Harry Sasono, mengatakan pemeriksaan di Pasar Tanjung berfokus pada dua toko besar, yakni UD Utama Sari dan UD Sumber Pangan Barokah.
Di lokasi tersebut, beras premium merek Gokar tercatat dijual Rp14.900 per kilogram dan beras SPHP seharga Rp11.800 per kilogram.
Tim Satgas Pangan selanjutnya melakukan peninjauan ke ritel modern di Lippo Mall Jember.
Di pusat perbelanjaan ini, beras premium merek Punokawan, Be Food Setra Ramos, dan Santap dipatok Rp14.900 per kilogram, sedangkan beras SPHP dijual Rp12.500 per kilogram.
“Berdasarkan hasil pengecekan di sejumlah lokasi, harga beras yang ditemukan masih berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Tidak ditemukan adanya penjualan beras yang melampaui batas harga tersebut,” kata Harry.
Meskipun tingkat harga terpantau stabil, petugas menemukan ganjalan pada ketersediaan stok.
Pasokan beras medium di ritel modern mulai mengalami keterbatasan, sementara stok beras premium di sejumlah pedagang pasar tradisional menyusut akibat lonjakan harga gabah di tingkat petani yang memicu kenaikan biaya produksi penggilingan.
“Kondisi harga dan pasokan beras perlu terus dipantau untuk mencegah terjadinya gejolak. Pengawasan dilakukan tidak hanya terhadap harga jual, tetapi juga ketersediaan stok,” ujarnya.
Demi menjaga kelancaran distribusi, Polres Jember mengintensifkan koordinasi bersama Pemkab Jember, Bulog, serta pengelola pasar, sembari rutin memberikan sosialisasi kepada pedagang agar tetap patuh terhadap aturan HET.
“Melalui pengawasan ini, kami berupaya memastikan kebutuhan beras masyarakat Jember tetap aman dengan harga sesuai ketentuan. Pemantauan berkelanjutan ini juga untuk mendeteksi lebih awal jika ada gangguan pasokan di pasaran,” tutur Harry. (*)
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) mendatangi Kementerian Sosial RI pada Rabu, 23 September 2026.
Kedatangan rombongan Pemkab Jember ini bertujuan membereskan persoalan kuota bantuan sosial yang belum terpenuhi sekaligus memperjuangkan bantuan alat kesehatan bagi penyandang disabilitas.
Kepala Dinsos PPPA Jember, Lingga Diputra, memimpin langsung koordinasi tersebut mendampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember, Akhmad Helmi Luqman.
Tim Pemkab Jember menggelar pertemuan khusus bersama Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos.
Data evaluasi Pusdatin Kemensos per Agustus 2026 mengungkapkan adanya under kuota sebanyak 9.815 data penerima manfaat di Kabupaten Jember.
Menyikapi selisih angka tersebut, Pemkab Jember mengajukan penyesuaian data agar keterisian kuota bansos di wilayahnya dapat digenjot hingga di atas 80 persen.
“Kami mendorong agar penambahan kuota ini tidak dilakukan secara bertahap, melainkan bisa diselesaikan sekaligus. Namun, pelaksanaannya tentu tetap menyesuaikan dengan kebijakan dan kondisi pembagian kuota bersama kabupaten lain,” kata Lingga.
Di samping pembenahan data bansos, Lingga memaparkan kebutuhan 49 unit alat bantu berupa tangan dan kaki palsu bagi warga kurang mampu.
Dari total usulan tersebut, Kemensos telah memasukkan 20 permohonan ke dalam prioritas desil penerima.
Adapun 29 permohonan alat bantu lainnya masih perlu melewati tahapan pemutakhiran data administratif.
Langkah ini wajib dilakukan agar alokasi bantuan fisik dari kementerian tidak salah sasaran.
“Namun sejumlah 29 usulan sisanya memerlukan perbaikan dan pemutakhiran data administratif agar tepat sasaran, mengingat penerima manfaat berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu,” ucapnya.
Dalam dialog itu, Pemkab Jember juga menyampaikan kebutuhan kaki palsu berbahan carbon bagi atlet sepak bola disabilitas asal Jember yang bertanding di tingkat internasional.
Lantaran pengadaan alat bantu olahraga tersebut memerlukan biaya tinggi dan spesifikasi khusus, Kemensos menyarankan Pemkab Jember untuk turut menggandeng Kementerian Pemuda dan Olahraga. (*)
Karhutla Jambi Capai 4.123 Hektare, Sekolah Kembali Diliburkan dan OMC Dimulai 1 Oktober
Pemkab dan DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Lima Ranperda
Buron 1 Tahun Lebih, Terpidana Kasus Perzinahan Ditangkap
Keterbatasan Anggaran Daerah, Gus Fawait Ajak DPRD Jember Lobi Pemerintah Pusat
Satgas Pangan Jember Pastikan Harga Beras Pasar Tradisional dan Ritel Tak Lampaui HET
Ramah Tamah HANTARU 2026, Wamen Ossy: Momentum Transformasi Layanan yang Memberi Kepastian
Lampaui Target, LP2B Capai 87,63% di Momen Peringatan 66 Tahun UUPA
Tepat di Momen HANTARU 2026, Implementasi PERINTIS 10 Hari Diperluas hingga ke 95 Kantah
Kantah Merangin Ikuti Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2026
Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Kantah Merangin Gelar Rakor Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Merangin Tahun 2026
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
