Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Komisi II DPRD Provinsi Jambi Minta PT BKS Selesaikan Masalah Tanggul Bersama Warga Air Hitam

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Juanda mengatakan, permasalahan PT BKS sudah banyak. Tak hanya masalah tanggul, HGU-nya juga bermasalah.

“HGU sebelum take over itu cokelat, karet dan kelapa hibrida, kenapa sekarang jadi sawit,” tanya Juanda.

Dia pun geram karena orang yang diutus rapat bersama Komisi II DPRD Provinsi Jambi dan OPD terkait bukan orang yang bisa mengambil keputusan.

“Yang datang bukan orang yang bisa ambil keputusan,” tegasnya.

Ditambahkan Raden Fauzi, masalah ini akan ditindaklanjuti hingga selesai. Jika tidak ada itikad baik dari perusahaan, Komisi II paling depan dan siap merekomendasikan untuk menuntut perusahaan.

“Harus diselesaikan, ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” tegasnya.

Rusli Kamal Siregar mengatakan, dalam rapat ini, ada dua masalah besar yang harus diselesaikan pihak perusahaan, yakni, masalah jalan dan Tanggul. Untuk tanggul, BLH Provinsi Jambi harus merumuskan tindakan apa yang harus dilakukan.

“Nanti kita rekomendasi ke kabupaten Sarolangun untuk menindaklanjutinya,” pungkasnya.

PT Bahana Karya Semesta (BKS) di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun membangun tanggul di areal perkebunan sawit mereka. Bangunan itu berdampak terhadap 613 hektar sawah milik masyarakat 7 desa, yakni, Desa Baru, Lubuk Jering, Jernih, Semurung, Pematang Kabau hingga Desa Mentawai Baru.

Camat Air Hitam, Herjoni dalam rapat bersama Komisi II DPRD Provinsi Jambi bersama OPD terkait mengatakan, sawah masyarakat tidak bisa lagi digarap setelah pembangunan tanggul PT BKS. “Jika sawah itu digarap maksimal, Sarolangun bisa swasembada beras,” ujarnya.

Tanggul itu dibangun sekitar tahun 2017. Kini petani selalu gagal panen dan gagal tanam karena selalu terjadi banjir. “Itu dampak yang dirasakan sejak ada tanggul. Tanggulnya melebihi maksimal,” kata Camat Air Hitam.

Camat mengungkapkan, tanggul yang dibuat pihak perusahaan itu hanya menjaga agar sawit perusahaan tidak terendam. “Ini masyarakat yang jadi korban. Kalau di Lubuk Jering sudah sampai ke kantor desa,” tuturnya pada Selasa, 15 Februari 2022.

Tak hanya sawah, kebun warga juga terdampak. Ada juga aliran sungai yang dialirkan ke lokasi lain agar tidak ke mengalir ke kebun mereka. “Kita juga menemukan jika air di kebun sudah banyak, ditumpahkan ke masyarakat, gimana tidak terjadi banjir,” kata Camat.

Dari 7 Desa tersebut, 31 ribu jiwa warga yang sangat merasakan dampak pembangunan Tanggul oleh PT BKS itu. “Kita harap masalah ini bisa cepat selesai,” katanya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Sarolangun Naser mengatakan, PT BKS terindikasi melakukan penanaman sawit melebihi HGU. “Kalau ada sanksi administrasi dan pindana, laporkan. Kalau administrasi tidak kuat. Provinsi dan Kabupaten harus kompak,” tegasnya.

Dia menilai, memang banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan pihak perusahaan. Tak hanya PT BKS saja. “Kita akan selesaikan satu per satu,” ucap Sekda.

Seharusnya, Tanggul yang dibangun oleh pihak perusahaan itu diekspos dulu ke pemerintah. “Pelanggaran yang dilakukan ini sangat merugikan masyarakat,” tuturnya.

Agusrizal, Kadis Perkebunan Provinsi mengatakan, dalam AMDAL, perusahaan seharusnya membangun embung di lokasi 51 hektar. Dia minta pihak terkait melakukan pengecekan. “Ini harus dicek, 51 hektar itu ditanam sawit atau dibuat embung, kalau tidak, menyalahi AMDAL,” katanya.

Pihak DLH Kabupaten Sarolangun, yang hadir dalam rapat itu mengatakan, pihaknya memang melakukan pengecekan ke lapangan, sawah-sawah masyarakat memang terendam. Untuk melakukan tindakan, pihaknya masih menunggu rekomendasi dari DLH provinsi Jambi.

“Kami masih menunggu, apa yang harus kami lakukan,” ujarnya.

Ahmad, Staf Lingkungan PT BKS mengatakan, Tanggul itu sudah ada sejak take over. Bisa dimanfaatkan jika terjadi kebakaran. Dia menyebut banjir yang melanda 7 desa di Air Hitam itu bukan karean pembangunan Tanggul. Karena jarak sawah dan Tanggul itu sekitar 1 kilo meter.

“Di antara sawah dan Tanggul ada bentangan alam, ada yang sudah berubah pungsi. Di bentangan alam itu ada perubahan alam. Kami sangat menghormati kalau sawah terendam disebut karena Tanggul, tapi, kami harus melakukan kajian tekhnis,” ujarnya.

Masih kata Ahmad, Tanggul itu dibangun untuk menahan laju air agar tidak masuk ke perkebunan dan tidak membanjiri di Desa. “Kalau hujan, air tidak keluar, kalau tidak ada tanggul, air pasti keluar,” katanya.

ADVERTORIAL

Lantik 130 Pejabat, Menteri ATR/Kepala BPN: Berikan Manfaat dan Pelayanan yang Adil bagi Masyarakat

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 130 pejabat, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026. Dalam arahannya, ia menekankan agar para pejabat terlantik sebagai ujung tombak Kementerian ATR/BPN harus memanfaatkan kesempatan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Semua jabatan hanya sementara, karena itu mumpung kita mendapatkan amanah, ayo kita laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, memberikan kemanfaatan dan pelayanan seadil-adilnya kepada masyarakat luas. Terutama dalam hal kecepatan dalam pelayanan,” ujar Menteri Nusron dalam pelantikan yang berlangsung daring dan luring.

Pengambilan sumpah/janji dilakukan oleh 16 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 113 Pejabat Administrator, dan 1 Pejabat Fungsional. Kepada pejabat terlantik yang tersebar di penjuru Indonesia, Menteri Nusron menitipkan tugas untuk mengawal jalannya pelayanan pertanahan sekaligus memastikan perbaikan kualitas layanan pertanahan.

“Soal kecepatan dan pelayanan, Bapak/Ibu menjadi ujung tombak. Kita masih banyak pekerjaan rumah. Kita selesaikan satu per satu supaya tingkat kepuasan masyarakat terhadap BPN semakin hari semakin meningkat,” kata Menteri Nusron.

Pelantikan disahkan dengan pembacaan pakta integritas dan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji oleh perwakilan pejabat terlantik. Menteri Nusron menyebut pelantikan ini adalah tugas konstitusional yang dilaksanakan secara periodik untuk memperkuat organisasi melalui penyegaran sumber daya manusia (SDM). “Selama berkarier di BPN, semuanya bisa mengalami posisi dan kondisi pernah bertugas di semua zona dengan durasi waktu tertentu,” katanya.

Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini, Menteri Nusron mengajak seluruh jajaran untuk terus memperkuat kolaborasi dan menunjukkan dedikasi terbaik di tempat tugas masing-masing.

“Kami ucapkan selamat bagi Teman-teman yang naik pangkat. Bagi yang pindah ke pusat, mari berkolaborasi dengan baik. Bagi Teman-teman yang dari pusat pindah ke daerah, di tempat baru berikan intensitas dan dedikasi yang baik, serta tingkatkan kecepatan layanan,” tutur Menteri Nusron. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Layanan Pertanahan Jadi Lebih Dekat dengan Sentuh Tanahku dan PELATARAN, Ubah Persepsi Masyarakat Soal BPN

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Karawang – Di tengah kebiasaan serba cepat, pelayanan publik juga dituntut untuk beradaptasi menjadi lebih sederhana, lebih transparan, dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Transformasi inilah yang mulai diwujudkan dalam layanan pertanahan. Melalui digitalisasi lewat aplikasi Sentuh Tanahku serta hadirnya program PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan), urusan administrasi pertanahan yang dahulu kerap dipersepsikan rumit perlahan berubah menjadi layanan yang lebih praktis dan ramah bagi masyarakat.

Bagi banyak orang, mengurus dokumen pertanahan kerap identik dengan proses panjang, antrean, dan birokrasi yang melelahkan. Namun, keadaan itu tidak terjadi saat Angelita (30) mengurus urusan sertipikat tanahnya. Ia justru merasakan bagaimana inovasi layanan pertanahan mampu memangkas kerumitan administratif dan memberi keleluasaan waktu bagi dirinya yang memiliki mobilitas tinggi.

Saat datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang pada hari Sabtu, Angelita melihat efektivitas PELATARAN. Dipadukan dengan kemudahan akses informasi melalui aplikasi Sentuh Tanahku, proses yang dulu terkesan berat kini menjadi jauh lebih sederhana.

“Kalau dulu dengar kata birokrasi rasanya sudah berat duluan. Tapi, di sini saya belajar dan merasakan langsung bahwa sekarang jauh lebih baik. Dengan Sentuh Tanahku kita bisa lihat prosesnya, dan layanan Sabtu seperti ini benar-benar membantu,” kata Angelita.

Pengalaman Angelita dengan layanan digital pertanahan bermula saat ia hendak membeli rumah. Sebagai calon pembeli, ia ingin memastikan legalitas dokumen pertanahan sebelum melakukan transaksi, langkah yang penting untuk menghindari potensi sengketa atau persoalan hukum di kemudian hari. Dari kebutuhan itu ia mengenal aplikasi Sentuh Tanahku, yang kemudian menjadi pintu masuknya terhadap layanan pertanahan berbasis digital.

“Waktu mau beli rumah saya ingin tahu dulu apa saja yang harus dicek dari surat-suratnya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu, saya tahu BPN punya aplikasi Sentuh Tanahku, jadi langsung saya download dan verifikasinya juga cepat, hari itu juga selesai,” ucap Angelita.

Melalui aplikasi tersebut, Angelita dapat mengakses berbagai fitur yang membantunya memahami status dan informasi pertanahan secara mandiri. Fitur Sertipikatku memudahkannya melakukan pengecekan sertipikat, sementara fitur Cari Bidang membantunya melihat posisi bidang tanah secara lebih akurat. Kehadiran teknologi ini menjadikan masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada informasi manual, melainkan dapat memantau berbagai hal secara langsung dari genggaman tangan.

Kombinasi layanan digital melalui aplikasi Sentuh Tanahku dan layanan tatap muka yang lebih fleksibel melalui PELATARAN menjadi contoh bagaimana transformasi ATR/BPN dapat terasa konkret, sederhana, dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. “Ngapain ambil antrean di hari biasa kalau hari Sabtu bisa? Hari kerja kan kita juga harus kerja. Dengan layanan Sabtu seperti ini jadi lebih fleksibel,” ujarnya.

Apa yang dirasakan Angelita menunjukkan satu hal penting, yaitu inovasi pelayanan publik yang baik adalah inovasi yang benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

“Menurut saya semuanya sudah bagus. Tinggal dipertahankan saja dan terus mengikuti perkembangan teknologi. Saya benar-benar suka dengan pelayanan seperti ini.” tutur Angelita. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Jadi Simbol Nilai Luhur, Kementerian ATR/BPN Laksanakan Upacara Hari Lahir Pancasila

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Nilai-nilai Pancasila tidak cukup diperingati setiap tahun, tetapi harus hadir dalam setiap tindakan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat itulah yang digaungkan dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di lapangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta pada Selasa, 2 Juni 2026.

“Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” kata Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, selaku inspektur upacara yang membacakan Pidato Kepala BPIP, Yudian Wahyudi.

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila kali ini diselenggarakan Kementerian ATR/BPN berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam upacara ini bertugas selaku perwira upacara, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian. Sementara komandan upacara, pengibar bendera, pembaca teks Undang-undang Dasar, pembawa acara, dan pembaca doa berasal dari Kementerian PKP.

Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Tema tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi fondasi dalam mendorong terciptanya perdamaian dan keadilan di tingkat global.

Dalam pidatonya, Yaved Duma Parembang menyampaikan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi bintang penuntun bangsa di tengah berbagai tantangan zaman. Keberagaman yang dimiliki Indonesia dapat terjaga dalam ikatan kebangsaan berkat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

“Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam ikatan kebangsaan,” ucap Yaved Duma Parembang.

Upacara ini diikuti oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama; Pejabat Administrator, hingga staf dari Kementerian ATR/BPN dan PKP. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs