Connect with us

DAERAH

Ribuan Tenaga Honor Tak Dibayar Gaji Desember 2021, Anggota DPRD Sarolangun Soroti Silpa Rp 44 Miliar

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Sejumlah 4500 pegawai honorer dilingkup Pemerintah Kabupaten Sarolangun ternyata masih belum menerima gaji pada bulan Desember 2021 lalu.

Hal ini diungkap oleh Fadlan Kholik, Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun saat dikonfirmasi awak media ini.

Menurut Fadlan, terdapat kejanggalan dalam proses macetnya gaji 4500 tenaga honorer di Pemkab Sarolangun.

“Jadi gini, waktu 2021 Pemda inikan menganggarkan gaji honorer kan 9 bulan. Dengan harapan, sisanya dibayar di perubahan 3 bulannya. Waktu pembahasan APBD Perubahan 2021, ternyata anggarannya itu terbatas. Hanya mampu untuk bayar 2 bulan,” kata Fadlan Kholik, Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, Selasa 19 April 2022.

Fadlan lanjut mengatakan, waktu itu pihaknya sudah meminta untuk dilakukan penghitungan ulang terhadap anggaran gaji sebab menurut dia, biasanya anggaran gaji dilebihkan.

Namun dari pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tim anggaran mengatakan bahwa semuanya sudah pas.

“Kalau memang itu, ok dibayar 2 bulan, yang 1 bulannya dibayar di 2022. Setelah masuk tahun anggaran 2022, karena sudah berjanji dan ada honorer-honorer yang menanya, kita cek ternyata tidak ada anggaran gaji yang 1 bulan itu,” kata Fadlan Kholik.

Dan, lanjut dia, alasan dulu waktu perubahan, tidak ada duit mereka bilang. Sementara, pas kita pembahasan LKPJ kita hitung selisih pembayaran gaji dengan anggarannya itu ada selisih disitu silpa nya 44 M dari belanja pegawai bae.

“Ya itu silpa di belanja pengawai istilahnya sisa gaji lah. Jadi kami dari Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sarolangun dalam pandangan fraksi meminta pemda itu untuk membayar kekurangan satu bulan itu. Kalau ada informasi di media bahwa Bupati jawab akan membatar gaji honorer sebelum lebaran, itu gaji dari Januari sampai April. Intinya, kita minta orang itu (pegawai honorer) kerjanya kan 12 bulan, bayar gajinya juga ya 12 bulan, kasihan,” ujar Fadlan.

Kemudian ia juga mengungkap, selain gaji honorer, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga belum ada dibayarkan. Kalau gaji tadi dijanjikan akan dilunasi pada tahun anggaran 2022.

TPP Pegawai yang belum dibayarkan selama 3 bulan di 2021 juga dijanjikan untuk dibayar pada  2022 dengan skema menaikkan jumlah perolehan TPP.

“Sehingga TPP Pegawai Sarolangun itu ada kenaikan dari 2021 sebagai ganti TPP 3 bulan yang tidak terbayarkan itu,” katanya.

Namun setelah semua itu, masih menjadi pertanyaan. Sejumlah 4500 tenaga honorer di pemkab Sarolangun, biasanya anggaran gaji mencapai 6 M. Berdasarkan hasil kalkulasi dari anggota Dewan, ini sebenarnya Pemda masih sanggup dan memungkinkan untuk membayar gaji para honorer.

“Nah, yang kita kejut ini setelah kita buka buku LKPJ itu. Kita hitung satu persatu OPD dan kita totalkan silva gaji itu ketemu di 44M. Pertanyaan kita, silva ini memang sengaja atau memang perencanaannya yang salah? Kok bisa silfa besar itu,” ujar Fadlan.

Reporter: Juan Ambarita

DAERAH

Wawako Maigus Nasir Hadiri Pembukaan Bimbingan Manasik Haji 1446 H Tingkat Kota Padang

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Padang – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir menghadiri pembukaan Bimbingan Manasik Haji 1446 Hijriah tingkat Kota Padang, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang di Masjid Agung Nurul Iman pada Jumat, 18 April 2025.

Dalam sambutannya, Wawako Maigus Nasir menyampaikan ucapan selamat kepada para calon jemaah haji yang telah menanti hingga 13 tahun untuk dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

“Kami mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu. Ini adalah momen istimewa, karena dengan berhaji, Bapak dan Ibu telah menyempurnakan rukun Islam. Kesempurnaan seorang muslim ditandai dengan kemampuannya melaksanakan seluruh rukun Islam,” ujar Maigus.

Maigus Nasir juga mengingatkan pentingnya mengikuti manasik secara serius agar pelaksanaan ibadah haji nantinya berjalan lancar dan maksimal.

“Kami bersama Wali Kota Padang, Bapak Fadly Amran, mendoakan agar seluruh calon jemaah meraih predikat haji yang mabrur dan mabruroh, sehingga membawa keberkahan bagi Kota Padang dan lingkungan sekitar,” ucap Maigus Nasir didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang dr. Srikurnia Yati.

Sementara itu, Kepala Kemenag Kota Padang Edy Oktaviandi menyampaikan bahwa jumlah jemaah haji yang mengikuti bimbingan manasik tahun ini mencapai 1.410 orang, yang tergabung dalam 10 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

“Manasik ini dijadwalkan berlangsung selama 8 hari, dari 19 hingga 26 April 2025. Kemudian para jemaah haji diberangkatkan dalam 10 kelompok terbang (kloter) ke Tanah Suci,” kata Edy.

Tenaga Ahli Kementerian Agama (Kemenag) RI Bidang Haji, Umrah, dan Kerja Sama Luar Negeri, Bunyamin Yapid yang hadir langsung untuk membuka kegiatan ini menekankan pentingnya menjaga niat dan adab selama menjalani seluruh rangkaian ibadah haji kepada jemaah.

“Jemaah haji adalah tamu Allah yang dimuliakan. Kami berpesan agar Bapak Ibu menjaga niat dan mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah, agar mendapatkan haji yang mabrur dan mabruroh,” ujarnya didampingi Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar Mahyudin.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Fadly Amran Tutup Turnamen Bulu Tangkis se-Kota Padang

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Padang – Wali Kota Padang, Fadly Amran, menutup secara resmi Turnamen Bulu Tangkis se-Kota Padang yang digelar di Hall PB Datuk Belimbing, Jumat, 18 April 2025.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh panitia pelaksana yang telah sukses menyelenggarakan turnamen bulu tangkis ini,” ujar Fadly Amran dalam sambutannya.

Fadly Amran berharap turnamen ini dapat menjadi tonggak kebangkitan insan bulu tangkis di Kota Padang untuk meraih prestasi terbaik, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Satu hal yang bisa kita petik dari turnamen ini adalah bahwa siapa pun atlet yang berlatih keras, disiplin, dan ditangani secara profesional, dialah yang akan tampil sebagai juara,” ucapnya.

Dengan berakhirnya turnamen ini, Wali Kota Fadly Amran juga menyampaikan harapannya agar kegiatan serupa bisa terus digelar secara rutin setiap tahunnya. Hal ini penting untuk menjaga semangat sportivitas serta mendorong perkembangan olahraga di kalangan generasi muda.

“Mari kita terus dukung kegiatan positif seperti ini demi kejayaan Kota Padang serta kemajuan olahraga dan kesehatan generasi muda Kota Padang,” tutur Fadly Amran didampingi Kadispora, Afriadi.

Turnamen Bulu Tangkis se-Kota Padang ini telah berlangsung sejak 15 April 2025, terselenggara berkat kerja sama Pemerintah Kota Padang dengan dukungan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) dari anggota DPRD Kota Padang, Erianto.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Diduga Tak Sesuai Prosedur, Mutasi Sekdes Pengadah Tuai Sorotan, Warga Desak Peninjauan Ulang

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Natuna – Isu mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, menuai polemik. Warga mempertanyakan legalitas proses mutasi Sekretaris Desa (Sekdes) dan sejumlah perangkat desa lainnya yang diduga dilakukan tanpa melalui prosedur yang semestinya.

Mutasi ini mencuat tak lama setelah Kepala Desa Pengadah kembali aktif usai enam bulan tidak menjalankan tugas akibat sakit. Meski belum sepenuhnya pulih dan hanya beberapa kali masuk kantor, sang Kades disebut langsung mengambil langkah sepihak terkait mutasi tanpa memberikan penjelasan terbuka kepada publik.

Yang mencengangkan, salah satu Kepala Seksi dari Kantor Kecamatan Bunguran Timur Laut—yakni Kasi Pemerintahan Desa (PMD)—diketahui turut menandatangani surat mutasi tersebut, padahal tidak memiliki kewenangan langsung atas urusan kepegawaian aparatur desa.

Menurut sumber terpercaya, proses mutasi ini melibatkan pemberhentian Sekdes lama dan pengangkatan seorang Kepala Urusan (KAUR) sebagai Sekdes baru. Namun proses ini dinilai cacat prosedur karena tidak disertai rekomendasi resmi dari instansi terkait di tingkat kabupaten, serta tidak melalui koordinasi yang semestinya.

Seorang tokoh masyarakat yang diwawancarai pada 18 April 2025, menyampaikan keprihatinannya. Ia mendesak agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Natuna serta pihak berwenang lainnya turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran ini.

“Warga berharap pemerintahan desa dijalankan secara prosedural, bukan berdasar kepentingan pribadi. Jika benar ada intervensi keluarga dalam proses ini, itu sangat merusak kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Isu intervensi kian menguat setelah muncul informasi bahwa anak Kepala Desa yang menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan diduga ikut mengajukan permohonan rekomendasi pemberhentian Sekdes ke kantor Camat.

Masyarakat pun menuntut klarifikasi resmi serta evaluasi terhadap proses mutasi tersebut. Mereka mendesak agar setiap kebijakan mutasi dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi menjaga integritas pemerintahan desa.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak media masih berupaya menghubungi Kecamatan Bunguran Timur Laut untuk mendapatkan tanggapan resmi.

Reporter: Saipul Bahari

Continue Reading
Advertisement ads ads
Advertisement ads