DETAIL.ID, Batanghari – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari telah bertemu Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Batanghari pada Senin, 13 Juni 2022, siang.
Agenda pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) pada tanggal 18 Mei 2022 lalu. Harga yang tidak stabil membuat petani kelapa sawit pun ketar-ketir.
Ketua DPD Apkasindo Batanghari, Mashuri mengatakan bahwa pihaknya telah usai bertemu dengan DPRD Batanghari. Seperti yang disampaikan sebelumnya, pembahasan utama ialah soal kondisi harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit.
ArtikelTerkait
“Hasil rapat tadi, DPRD akan membuat panitia khusus (pansus) untuk monitoring harga ke depannya,” ujar Mashuri.
Hal ini tentu sesuai dengan harapannya sebelumnya. Pada kesempatan itu ia mengharapkan pembentukan tim yang di dalamnya merupakan sinergi berbagai pihak.
“Setelah itu DPRD akan mengirimkan surat ke Gubenur, tembusan Menko dan Mentan, untuk memberi sanksi terhadap PKS yang membeli buah tidak sesuai dengan Harga disbun,” katanya,
Ia tampak cukup puas dengan respons wakil rakyat yang mengundangnya. Namun ia berharap untuk tindaklanjut upaya yang akan dilakukan pemerintah.
“DPRD tegas akan mengirimkan surat ke pada Bupati untuk mencabut segala izin yang berada di Kabupaten. Terkait dengan PKS yang tidak mengikuti harga Disbun tersebut,” tuturnya.
Reporter: Febri Firsandi
Discussion about this post