DAERAH
Jambi Peringkat Kedua Konflik Agraria Terbesar di Indonesia, Petani Masih Harus Berjuang
detail.id/, Jambi – Sudah tiga tahun Provinsi Jambi konsisten bertengger di peringkat ke-2 dengan konflik agraria terbesar se-nasional membayang-bayangi peringkat pertama, provinsi Riau.
“Kabar itu memang betul dan itu diakui juga oleh ATR/BPN. Mereka juga ngomong seperti itu (Jambi peringkat ke-2 konflik agraria terbesar se-Indonesia) dan di Pansus Konflik Lahan DPRD kemarin juga begitu datanya. Nyata memang bahwa Provinsi Jambi itu ramelah konflik agraria,” kata Ketua DPW Serikat Petani Indonesia (SPI) Provinsi Jambi, Sarwadi pada Selasa, 19 Juli 2022.
Bahkan menurut Sarwadi jika diakumulasikan, terdapat lebih dari 30 titik konflik agraria yang tersebar di berbagai kabupaten, Provinsi Jambi. SPI Jambi sendiri mencatat beberapa konflik yang sudah masuk dalam skala prioritas di 5 titik tak kurang dari 101.000 hektare.
Sarwadi merinci, Kabupaten Tebo menjadi daerah dengan eskalasi konflik terbesar. Anggota SPI di 4 kecamatan yang berkonflik dengan PT LAJ pada 2020 lalu mencatat total luasan lahan yang jadi konflik sebesar 69.292 hektare. Disusul Merangin dengan luasan lahan konflik tak kurang dari 30.000 hektare.
“Konflik terbesar dalam 3 tahun terakhir. Di Tebo, tragedi Junawal,” katanya.
Selanjutnya terdapat 15.000 hektare di Kabupaten Batanghari dan Muarojambi yang berkonflik dengan PT REKI. Kemudian, di Tanjungjabung Timur petani yang berkonflik dengan PT WKS dan PT MAJI dijumlahkan sekitar 6.005 hektare.
Dengan konflik agraria yang mencakup lahan puluhan ribu hektare itu, Sarwadi menyampaikan, di daerah Merangin sudah mendapat SK Pelepasan Kawasan meski baru di angka sekitar 11.000 hektare.
Sementara di Tanjungjabung Timur, konflik agraria yang timbul antara petani dengan anak usaha Sinarmas dan juga anak usaha PTPN VI sudah masuk ke skala prioritas untuk reforma agraria.
“Di Tebo, yang berkonflik dengan PT LAJ dengan total 69.000 hektare lebih. Kita dapat izin pelepasan dari Kementerian untuk diproses menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA),” katanya.
Meski diakui oleh Sarwadi putusannya belum final. Namun, ia memastikan pihaknya akan tetap mendesak sampai TORA tersebut sampai kepada para petani yang layak mendapatkannya. Tak ada tawar-menawar.
“Ini kan karena target tertinggi kita Reforma Agraria. Tanah dibagikan kepada masyarakat, kepada petani secara adil,” katanya.
Jika hasil perjuangan kaum tani SPI sejauh ini bisa dikatakan sudah mulai memberikan secercah harapan. Ternyata masih ada banyak juga yang belum masuk ke skala prioritas ataupun belum tampak progres yang cukup.
“Yang belum banyak, misalnya yang ditangani oleh kementerian atau lembaga tersendiri bukan tim. Itu salah satunya di PT Kaswari Unggul, itu sekitar 3.470 hektare. Di Muarojambi yang langsung ke ATR/BPN PT Borneo Karya Cipta itu sekitar 900 hektare kurang lebih. Masih banyak lagi datanya yang belum masuk. Kalau di Pematang Bedarah, Teluk Raya itu ada sekitar 1.500-an hektare itu. Sakean itu, sekitar 2.000-an hektare,” ujarnya.
Namun yang namanya perjuangan sudah barang pasti jika terdapat suka dukanya. Dalam 3 tahun terakhir konflik terbesar, kata Sarwadi, merupakan saat dimana SPI di Tebo berkonflik dengan perusahaan yang bergerak di sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) yakni PT Lestari Asri Jaya (LAJ) yang bekerja sama dengan produsen ban asal Prancis, Michelin.
Selain berhadapan dengan sektor usaha seperti, HTI, HPH, kemudian juga korporasi yang bergerak di bidang konservasi macam REKI dengan bisnis perdagangan karbonnya (carbon trading), di Merangin para petani juga terpaksa berhadapan dengan TNKS.
“Rata-rata untuk konflik agraria di kita itu saat ini sektor kehutanan, bukan berarti di sektor ATR/BPN itu tidak ada. Karna belum muncul saja, sekarang baru muncul di sektor perkebunan dengan HGU ya tapi masih kecil,” ujarnya.
Diungkap oleh Ketua DPW SPI Jambi itu bahwa pihak SPI kini mengategorikan konflik agraria yang di Jambi dalam tiga bentuk penanganan.
Pertama, ditangani oleh Tim Percepatan Penyelesaian Konflik yang di-SK-kan oleh KSP Moeldoko atas perintah Presiden yang saat ini sedang berjalan.
Kedua, tidak ditangani oleh tim penyelesaian konflik, akan tetapi langsung Kementerian atau lembaga tersendiri.
Misalnya, kata Sarwadi, ada yang langsung ke ATR/BPN dan ada juga yang ke Kementerian KLHK. Kemudian yang ketiga, konflik agraria yang memang belum ada ditangani secara spesifik.
“Seperti misalnya ini mau dikerjakan dimana belum ketahuan tapi ini artinya masih jadi data yang mungkin kita sampaikan ke Pemerintah Provinsi. Ke depan, kita juga akan segera audiensi ke ATR/BPN, KLHK, dan juga Dinas Perkebunan terkait konflik agraria di Jambi. Ini jumlahnya memang sangat luas,” ujarnya.
Aturan pun, kata Sarwadi, belum sepenuhnya dibuat dengan baik. Padahal menurut dia, zaman dulu sebetulnya sudah sampai pada tahapan panitia landreform, tahapannya sampai terbentuk panitia. Ketika terbentuk, rezim tumbang. Pada akhirnya, setelah ganti rezim ganti pula regulasinya.
“Kalau reforma agraria yang kita maksud, masih jauh. Bukan pemerintah tidak tahu, tapi hari ini ada banyak yang dilencengkan. Tapi perubahan sudah sangat banyak, kalau dulu kita bicara soal tanah. Kita seolah-olah organisasi terlarang dianggap radikal,” katanya.
Memang pemerintah mengklaim reforma agraria sudah berjalan. Namun Sarwadi menilai klaim tersebut merupakan PTSL, dan sertifikasi lahan. Bukan reforma agraria. Hal itu menurut Sarwadi merupakan kerja rutin biasa. Bahkan setelah dibelokkan pun masih belum terimplementasi sepenuhnya untuk PTSL maupun sertifikasi lahan.
“Ini yang harus kita luruskan lagi penyelewengan yang dilakukan pemerintah. Reforma agraria itu makna utamanya adalah pengaturan soal hak atas tanah. Secara hak milik atau izin perizinan, pengaturan. Pembatasan maksimal kepemilikan tanah, baik itu dimiliki oleh orang per orang maupun perusahaan. Kalau enggak dibatasi, dunia ini kurang untuk orang-orang serakah, tapi kalau untuk keadilan dunia ini semuanya sudah cukup,” katanya.
Sarwadi pun menegaskan jika baik pemerintah pusat maupun daerah perlu mendukung agar konflik agraria di Provinsi Jambi tiba pada resolusi konflik sehingga kesejahteraan petani dapat benar-benar terwujud.
“Berapa orang Indonesia yang hanya menjadi buruh tani, tidak mempunyai tanah? Itu dulu didata. Setelah didata, baru distribusi sesuai standar kecukupan,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Kementerian ATR/BPN Raih Juara II Invitasi Bulu Tangkis Kementan, Ukir Prestasi dan Jalin Silaturahmi
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih juara II dalam Invitasi Bulu Tangkis yang digelar Kementerian Pertanian (Kementan) mulai 29 Oktober lalu. Setelah berhasil menaklukan tim lawan hingga masuk ke partai final, Kementerian ATR/BPN harus mengakui keunggulan tim tuan rumah yang keluar sebagai juara I setelah menang 3-1 dalam kompetisi lintas institusi ini.
“Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN ikut berpartisipasi di turnamennya Kementan dan bisa meraih juara II. Yang jelas, ini bukan hanya berkompetisi, tapi jadi wadah silaturahmi kita dengan teman-teman dari instansi lain dan tentunya wadah silaturahmi bagi karyawan ATR/BPN dari berbagai daerah,” ujar Ketua Kontingen Persatuan Bulu Tangkis (PB) ATR/BPN yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur, Shamy Ardian, usai pertandingan final, di Gedung Bulu Tangkis Marinir Cilandak, Jakarta, Minggu, 1 November 2026.
Kementan dan Kementerian ATR/BPN menjadi Juara I dan II, sedangkan juara III dalam kompetisi bulu tangkis ini diraih oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan disusul Kementerian Hukum yang menempati posisi ke-IV. Final yang berlangsung dalam 3 set permainan ini menutup rangkaian kompetisi yang diikuti oleh tim dari kementerian, lembaga, dan institusi pendidikan.
Menurut Shamy Ardian, kemenangan tim Kementan menjadi motivasi sekaligus bahan evaluasi bagi tim ATR/BPN untuk terus melatih kemampuan diri. “Tentunya ini menjadi penyemangat kita untuk bisa lebih meningkatkan lagi kualitas permainan badminton di ATR/BPN. Supaya ke depan semakin banyak tenaga dari daerah yang bisa kita ajak bermain bersama untuk mengikuti turnamen-turnamen selanjutnya,” katanya.
Invitasi Bulu Tangkis yang berlangsung selama empat hari ini diikuti oleh 11 kementerian/lembaga serta institusi pendidikan. Selain Kementan, Kementerian ATR/BPN, KKP, dan Kementerian Hukum, tim peserta berasal dari Badan Pusat Statistik, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pangan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta IPB University.
Kementerian ATR/BPN sendiri menurunkan total 15 pemain yang terdiri dari sembilan pemain inti dan enam pemain cadangan. Ketua PB ATR/BPN, Bagas Agung Wibowo, melaporkan bahwa kontingen ATR/BPN berlaga di lima kategori beregu campuran, yaitu ganda putra total usia 100 tahun (minimal 50 tahun per pemain), ganda putri total usia 80 tahun, tunggal putra usia bebas, ganda putra total usia 95 tahun (minimal 45 tahun per pemain), dan ganda putra usia bebas.
Capaian runner-up dalam invitasi ini menjadi hal positif bagi Kementerian ATR/BPN. Bukan sekadar mengejar podium, partisipasi ATR/BPN dalam kompetisi ini menjadi momen untuk memperkuat kekompakan, menjunjung tinggi sportivitas, sekaligus mempererat silaturahmi lintas instansi maupun antarpegawai ATR/BPN di daerah melalui olahraga bulu tangkis. (*)
DETAIL.ID, Jambi — Perhelatan akbar Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis (MTQH) Tingkat Provinsi Jambi ke-55 resmi dibuka dengan meriah di Halaman Kantor Wali Kota Jambi, Minggu, 1 November 2026 malam.
Ajang yang berlangsung dari tanggal 30 Oktober hingga 8 November 2026 ini diikuti oleh 629 kafilah dari 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.
Kemeriahan acara pembukaan langsung terlihat pada sesi defile kontingen. Bertindak sebagai tuan rumah, Kota Jambi membuka barisan defile dengan penampilan unik pasukan berkuda yang sukses menyemarakkan suasana dan menarik perhatian ribuan pasang mata.
Tepat di belakang barisan pembuka, kontingen dari Kabupaten Merangin tampil sebagai kontingen pertama yang berjalan di hadapan podium kehormatan.
Semangat juang dan kekompakan kontingen langsung terpancar saat mereka membawakan pantun khas yang membahana:
“Ke Geopark Merangin Melihat Batu, Sungai Batanghari airnya tenang,
Kafilah Merangin datang bersatu, membawa syiar, membawa menang.”
Kehadiran kafilah Merangin di arena pembukaan disaksikan langsung oleh Bupati Merangin M. Syukur beserta istri Ny. Lavita Syukur, dan Wakil Bupati A. Khafidh beserta istri Ny. Emi Khafidh.
Dari atas podium kehormatan, para pimpinan daerah ini tampak antusias melambaikan tangan, melemparkan senyum, serta memberikan dukungan moral bagi para kafilah Merangin.
Usai acara, Bupati M. Syukur, menunjukkan rasa keyakinan yang tinggi terhadap prestasi kontingen Merangin tahun 2026 ini. Ia menargetkan agar kafilah Merangin dapat menembus jajaran tiga besar.
“Tahun 2024 kita berada di peringkat 10, tahun 2025 naik ke peringkat 8, dan untuk tahun 2026 ini target kita minimal 3 besar. Itu harapan kita bersama dan semoga saja terwujud,” ujar Bupati M. Syukur penuh optimisme.
Ia juga menambahkan bahwa kehadiran jajaran pemerintah Kabupaten Merangin secara langsung di lokasi acara adalah untuk memberikan dukungan moril agar para peserta tampil lebih percaya diri.
“Kami hadir untuk memberikan dukungan dan semangat kepada para kafilah agar lebih percaya diri sehingga bisa mengerahkan kemampuan secara maksimal dalam perlombaan,” ucapnya.
Dengan kekuatan 62 kafilah terbaik yang dikirimkan usai mengikuti tiga kali Training Center (TC), Kabupaten Merangin siap mengikuti perlombaan untuk mengharumkan nama daerah dan mewujudkan target besar di ajang MTQH Provinsi Jambi tahun 2026. (*)
DETAIL.ID, Jember – Gerakan Laskar Sholawat Nusantara (LSN) kian masif memperluas jangkauan organisasinya hingga melintasi batas pulau.
Tak sekadar memperkuat barisan di tingkat daerah, penataan struktur keorganisasian kini merambah belasan kabupaten dan kota di Jawa Timur hingga menembus Kalimantan.
Pengukuhan pengurusan yang telah mengantongi SK meliputi daerah Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso, Surabaya, Gresik, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, Sampang, Probolinggo, Pasuruan, hingga Kabupaten Malang.
Sementara di Pulau Kalimantan, pembentukan struktur resmi berdiri di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Banjarmasin.
Sekretaris Panitia Milad ke-7 LSN Jember, M Khoiron Kisan, menyampaikan bahwa langkah perluasan wilayah ini merupakan fondasi utama pergerakan lembaga ke depan.
“Itu yang menjadi komitmen presiden LSN maupun kami si kepengurusan,” tegas Khoiron dalam konferensi pers di Dira Cafe, Minggu, 1 November 2026 malam.
Ia memaparkan, pelebaran sayap ini dilakukan untuk membumikan motto keagamaan sekaligus menguatkan peran di ranah publik dan tata pemerintahan.
Penataan tersebut akan dikukuhkan secara serentak dalam gelaran Apel Sholawat Akbar sekaligus memperingati Milad ke-7 LSN pada Minggu, 8 November 2026 mendatang, yang melibatkan pengurus dari tingkat pusat, 31 kecamatan di Jember, hingga tingkat desa.
Momen tersebut juga ditandai dengan pergantian struktur kepemimpinan, di mana posisi Ketua DPP LSN diserahterimakan dari Ustaz Abdul Adim kepada Hermin, serta posisi Ketua DPC Jember berpindah dari Abdullah Waid kepada Kamiluddin.
Ketua Panitia Milad ke-7 LSN Jember, Agus Nur Yasin, menilai ekspansi masif ini sejalan dengan spirit dasar pendirian organisasi untuk memberi dampak positif nyata bagi khalayak luas.
“Kita berharap dapat memberikan kemanfaatan pada masyarakat,” ujar Agus.
Menurutnya, kiprah LSN yang terus berkembang luas dibuktikan lewat pelbagai saluran, termasuk kiprah di panggung politik yang berhasil mengantarkan Gus Fawait menduduki kursi kepemimpinan daerah.
“LSN membuktikan kemanfaatannya dengan syiar sholawat dan berbagai jalur, salah satunya jalur politik. Hari ini kita membuktikan Gus Fawait mulai di Jawa Timur (DPRD) hingga menjadi Bupati Jember, senyampang bisa memberikan kemanfaatan,” tuturnya.
GERAM Desak ESDM Usut Dugaan Pelanggaran DMO Batu Bara Jambi, Pasutri AE-NA Diminta Segera Diperiksa
Kementerian ATR/BPN Raih Juara II Invitasi Bulu Tangkis Kementan, Ukir Prestasi dan Jalin Silaturahmi
Kafilah Merangin Datang Bersatu, Membawa Syiar, Membawa Menang
Kepakan Sayap LSN Jangkau Kalimantan dan Belasan Daerah Jawa Timur
Warga Jember Rasakan Manfaat Nyata Layanan JKN, Berobat Jadi Lebih Tenang
Dokter Puskesmas Semboro Jember Rasakan Dampak Nyata JKN Lewat Semangat Gotong Royong
Pesan Menteri ATR/Kepala BPN kepada 152 Pejabat dalam Pelantikan: Layani Masyarakat dengan Baik
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Makin Mendekat Layanan ke Masyarakat Lewat ATR/BPN Dekat
Pengawasan BPJS Kesehatan Sasar Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas Kutakulon Bondowoso
Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Tinjau Pelayanan JKN di RSUD Bondowoso
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
