DAERAH
Regal Springs Kini Menjadi Bagian dari Blue Food Partnership
detail.id/, Jakarta – Mampu memenuhi kebutuhan nutrisi, terutama yang bersumber dari perairan, bagi warga dunia adalah sebuah hal yang penting. Namun tidak kalah penting adalah bagaimana caranya agar nutrisi dari perairan itu memenuhi kaidah keberlanjutan.
Hal itulah yang terus dilakukan oleh PT Regal Springs Indonesia, sebuah perusahaan modal asing yang bergerak di bidang budidaya ikan yang berkelanjutan.
Tekad itu pula yang membuat Regal Springs dengan bangga mengumumkan keanggotaan mereka pada Kelompok Kerja Akuakultur Berkelanjutan pada Kemitraan Pangan Biru (Blue Food Partnership Sustainable Aquaculture Working Group) di bawah naungan Blue Food Partnership.
Dari keterangan resmi kepada para wartawan, Minggu 28 Agustus 2022, disebutkan kalau inisiatif yang dipimpin oleh Friends of Ocean Action ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi besar dari akuakultur berkelanjutan demi pemenuhan kebutuhan nutrisi warga dunia yang populasinya terus bertambah.
Upaya tersebut dilakukan dengan metode-metode yang bertujuan untuk memerangi perubahan iklim serta pencapaian tingkat nol kelaparan (zero hunger).
Saat ini diketahui konsumsi makanan laut secara global telah meningkat dua kali lipat dalam 50 tahun terakhir dan diperkirakan akan berlipat ganda lagi pada 2050.
Hal tersebut akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
Oleh karenanya, dalam menangkap peluang peningkatan konsumsi makanan dari perairan ini ini perlu adanya rantai nilai pangan biru (blue food) yang transparan dan berkelanjutan, sehingga Regal Springs dapat memanfaatkannya dalam batas-batas yang aman.
Pihak Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menyatakan bahwa 34% pasokan ikan dunia telah ditangkap secara berlebihan, 60% lainnya ditangkap pada batas maksimal dari tingkat keberlanjutannya.
Lalu, antara 30-35 persen ikan yang dipanen hilang atau terbuang sia-sia. Dengan kondisi seperti ini produksi makanan perairan atau boga bahari terancam tidak akan berkelanjutan dan tidak efisien.
Selain itu, dari laman www.weforum.org/blue-food-partnership diketahui kalau hal itu juga menyumbang 8% dari total emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia yang muncul, baik karena limbah maupun dari sisa-sisa makanan.
“Produk Tilapia kami sangat penting bagi ketahanan pangan dunia. Kami membudidayakan ikan Tilapia secara berkelanjutan dan bertanggung jawab,” kata kata Alois Hofbauer, CEO Regal Springs.
Pihaknya juga telah membantu pemenuhan protein pada pasokan pangan dunia serta mendukung upaya perlindungan pasokan ikan laut yang kian terancam.
“Dengan penangkapan ikan liar yang berlebihan di beberapa wilayah, akuakultur di masa depan akan menyumbang sebagian besar tambahan ikan yang diproduksi dan dikonsumsi,” kata Alois Hofbauer.
Ia mengatakan Regal Springs dibangun dari awal yang sederhana lebih dari 30 tahun yang lalu. Pihaknya telah menyediakan mata pencarian untuk masyarakat pedesaan terpencil.
“Dan itu telah menjadi inti dari bisnis kami. Hal ini terwujud karena pendiri kami memiliki prinsip melakukan hal yang baik dengan cara yang baik atau doing well by doing good),” ujar Alois.
Kata dia, dengan meningkatkan potensi industri akuakultur yang berkelanjutan, Regal Springs ikut berperan dalam Blue Food Movement atau Gerakan Pangan Biru untuk mengakselerasi transformasi sistem pangan yang dibutuhkan manusia dan bumi.
“Di saat yang sama, Regal Springs memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi jutaan orang di seluruh dunia,” lanjut Alois.
Sementara itu Laurent Develle, EVP Group General Counsel-Head of Corporate Affairs Regal Springs, mengatakan Blue Food Partnership atau Kemitraan Pangan Biru mendorong langkah-langkah berbasis sains untuk rantai nilai pangan biru (blue food) yang berkelanjutan, sehat, bergizi, dan terjangkau.
Sesama anggota Blue Food Partnership, ujarnya, saling berkolaborasi untuk menciptakan pangan biru yang berkelanjutan dengan cara memimpin gagasan, membentuk kelompok kerja, dan menggelar aktivitas publik untuk meningkatkan peran penting dari pangan biru dalam transformasi sistem pangan yang lebih luas.
Ia mengatakan, Regal Springs menyambut baik kesempatan untuk berkontribusi pada produk ikan Tilapia yang dibudidayakan dengan bertanggung jawab dengan dampak yang minimal demi ketersediaan pangan biru yang berkelanjutan, sehat, bergizi, dan terjangkau.
Pihaknya berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan di Kelompok Kerja Akuakultur Berkelanjutan pada Blue Food Partnership, dan yakin dapat memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat dari masyarakat dunia.
Reporter: Heno
DAERAH
Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Lanjutan Bersama BRAN untuk Perjelas Pembagian Tugas dan Fungsi terkait Reforma Agraria
DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Tindak Lanjut Pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) pada Rabu, 14 Oktober 2026, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Rapat dibuka oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, dengan menggarisbawahi bahasan utama, yaitu penataan hubungan kerja serta pembagian kewenangan antara Kementerian ATR/BPN dan BRAN.
“Kita tidak sedang mempertahankan struktur atau nomenklatur dari lembaga kita masing-masing, baik ATR/BPN atau BRAN. Rapat ini justru sedang memastikan agar seluruh tugas dan fungsi yang terkait dengan Reforma Agraria, pertanahan, dan tata ruang ke depannya dapat berjalan dengan semakin efektif,” ujar Wamen Ossy.
Terbentuk sejak Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan pada September lalu, BRAN diamanahkan tugas dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian Reforma Agraria. Namun, dalam lingkup tugas BRAN tersebut masih ada tugas yang beririsan dengan kewenangan Kementerian ATR/BPN.
“Ini yang harus kita selaraskan supaya ke depan tidak ada pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan oleh kedua lembaga. Saya mohon pertemuan hari ini dimanfaatkan betul untuk memperjelas pembagian kewenangan antara BRAN dan Kementerian ATR/BPN,” tutur Wamen Ossy.
Penyelarasan kewenangan dan penataan kelembagaan ini dinilai Wamen Ossy sebagai langkah penting untuk mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria. Upaya ini dilakukan agar kebijakan dan program Reforma Agraria berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan visi Presiden Republik Indonesia, yakni berhasil guna dan berdaya guna.
Dalam rapat ini, Kepala BRAN, Dedi Prasetyo, memaparkan analisis komprehensif mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN. Paparan tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan struktur organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan BRAN secara optimal.
“Semangat kita adalah semua bekerja untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itulah landasan filosofi kenapa BRAN ini dibentuk,” kata Dedi Prasetyo.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pertukaran pandangan yang melibatkan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan BRAN. Pembahasan ini masih akan dilanjutkan untuk memastikan pembagian tugas dan kewenangan antara Kementerian ATR/BPN dan BRAN tersusun secara jelas, selaras, dan mendukung pelaksanaan Reforma Agraria. (*)
DETAIL.ID, Jakarta – Implementasi layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memasuki tahap ketiga pelaksanaan pilot project. Setelah diterapkan di 17 Kantor Pertanahan (Kantah) pada tahap awal dan diperluas ke 78 Kantah pada 24 September 2026, implementasi layanan ini makin diperluas dengan tambahan 36 Kantah.
“Di tahap tiga pelaksanaan pilot project PERINTIS 10 Hari ini, kami memperluas implementasinya di 36 Kantah. Dengan begitu, total Kantah yang melaksanakan PERINTIS 10 Hari sudah ada 131 Kantah,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT), Heri Mulianto, saat ditemui di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.
Seiring dengan perluasan tersebut, Heri Mulianto meminta jajaran Kantah yang baru menjalankan PERINTIS 10 Hari untuk menyosialisasikan layanan tersebut kepada masyarakat. Menurutnya, jajaran perlu memanfaatkan berbagai platform agar informasi mengenai layanan tersebut dapat menjangkau lebih banyak pemohon layanan pertanahan.
Perluasan implementasi PERINTIS juga perlu diikuti kesiapan setiap Kantah dalam menjalankan mekanisme layanan. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor yang perlu diperhatikan, terutama dalam penetapan petugas yang bertanggung jawab melakukan verifikasi berkas.
“Jajaran di Kantah perlu memastikan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memahami kewajiban melakukan geotagging pada saat pengecekan. Lalu, petugas verifikator yang telah ditunjuk harus memahami penerapan sistem first in first out (FIFO) serta mekanisme fiktif positif dalam pemeriksaan akta setelah Sistem Pelaporan Akta berjalan. Pemahaman terhadap mekanisme tersebut merupakan bagian dari kesiapan pelaksanaan PERINTIS 10 Hari,” kata Heri Mulianto.
Adapun 36 Kantah yang mulai mengimplementasikan PERINTIS 10 Hari pada tahap ketiga pilot project, antara lain Kantah Kota Banda Aceh, Kota Jambi, Kota Bengkulu, Kota Yogyakarta, Kota Palangkaraya, Kota Manado, Kota Palu, Kota Kendari, Kota Ambon, Kota Jayapura, Kota Ternate, Kota Serang, Kota Pangkal Pinang, dan Kota Gorontalo.
Selain itu, terdapat Kantah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Batang, Kota Bontang, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Malaka, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bangka Tengah.
“Dengan bertambahnya jumlah Kantah pelaksana, perluasan PERINTIS 10 Hari diharapkan semakin mendekatkan layanan Peralihan Hak Terintegrasi kepada masyarakat,” tutur Sesditjen PHPT. (*)
DETAIL.ID, Merangin – Pemerintah Kabupaten Merangin secara resmi melepas keberangkatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Merangin untuk mengikuti kegiatan Study Tour Penguatan Wawasan Kebangsaan menuju Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan.
Pelepasan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Merangin, M. Syukur, di Rumah Dinas Bupati Merangin pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Dalam arahannya, Bupati M. Syukur menegaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya dari Pemerintah Kabupaten Merangin atas dedikasi serta suksesnya tugas Paskibraka dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Kegiatan ini bukan untuk bersenang-senang atau mengunjungi tempat-tempat baru. Ini adalah bentuk apresiasi dan penghargaan dari Pemkab Merangin atas kerja keras, kedisiplinan, dan semangat nasionalisme yang telah kalian tunjukkan,” ujar M. Syukur.
Ia mengingatkan bahwa status sebagai anggota Paskibraka membawa tanggung jawab moral yang besar, tidak hanya saat bertugas mengibarkan Sang Saka Merah Putih, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
“Menjadi anggota Paskibraka bukan hanya tentang mengibarkan bendera Merah Putih. Lebih dari itu, Paskibraka adalah tentang karakter, kedisiplinan, integritas, dan keteladanan,” katanya.
Secara khusus, Bupati M. Syukur menyampaikan tiga pesan mendasar yang wajib dipegang teguh oleh seluruh anggota Paskibraka selama menjalankan kegiatan di luar daerah.
“Jaga nama baik pribadi, nama baik Paskibraka dan nama baik Kabupaten Merangin,” ujarnya.
Ia juga mengimbau seluruh peserta untuk selalu mendengarkan arahan dari para pendamping, menjaga kesehatan, memelihara kekompakan kelompok, serta mengutamakan keselamatan selama perjalanan hingga kembali ke Kabupaten Merangin.
“Manfaatkanlah perjalanan ini untuk menambah wawasan, mengenal sejarah perjuangan bangsa, memahami keberagaman budaya, serta memperkuat rasa cinta Tanah Air. Merangin bangga kepada kalian. Buktikan bahwa kalian adalah generasi muda yang hebat, berkarakter, dan cinta Indonesia,” tuturnya, sebelum melepas rombongan secara resmi dengan bacaan bismillah. (*)
Menteri Era Gus Dur Sebut Niat Tutup TPL Tapi Dihalangi Dua Menteri Lain
Gus Fawait Target Layanan Gratis 10.000 Pasien Jember di HUT ke-75 Presiden Prabowo
Aturan WFH bagi ASN Diterapkan Gus Fawait Akibat Antrean BBM
Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Lanjutan Bersama BRAN untuk Perjelas Pembagian Tugas dan Fungsi terkait Reforma Agraria
Polda Jambi Ungkap Tambang Emas Ilegal di Bungo, 3 Orang Jadi Tersangka
Bantah Dakwaan Rudapaksa, Nabil Minta Hakim Jatuhkan Hukuman Mati
Hadiri Kenal Pamit Kapolda Jambi, Al Haris: Ada Awal ada Akhir, yang Penting Kita Mengabdi di Bawah Merah Putih
Buka MUSDALUB FSPTI-KSPSI Jambi, Sekda Sudirman Tekankan Soliditas Organisasi dan Sinergi dengan Pemerintah
Menteri Natalius Pigai Apresiasi Pemprov Jambi Atas Langkah Nyata Pemenuhan HAM Warga Suku Anak Dalam
LPI Tipikor RI Minta Audit Total Izin HTI di Jambi, Soroti Dugaan Penyalahgunaan Izin Konsesi yang Merugikan Negara
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
