Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Gubernur Al Haris Buka Musyawarah Kerja PMI Provinsi Jambi Tahun 2022

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris membuka secara resmi musyarawah kerja Provinsi Jambi tahun 2022 Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jambi di Sang Ratu Hotel, Jumat 5 Agustus 2022 malam.

Gubernur Al Haris mengungkapkan, kebanggaan dengan PMI yang telah hadir di tengah masyarakat dengan keberadaan yang sangat menyentuh ke masyarakat dan sangat membantu masyarakat.

“Ini tentu karena ketuanya (Hasan Basri Agus, red), prestasi itu kalau ketuanya tidak bergerak, tidak bisa juga. Ketuanya ini juga anggota DPR RI Komisi VIII, pas di bidang itu dan memang hobi menolong orang banyak,” kata Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris menambahkan peran PMI ini sungguh sangat luar biasa untuk menolong orang banyak. “Saya sering menanyakan di rumah sakit kenapa belum operasi, ternyata alasannya masih menunggu darah.

Ini bahasa ini sering muncul, artinya adalah fenomena ini sering muncul di rumah sakit kita orang mau operasi masih menunggu darah,” ujar Gubernur Al Haris.

“Kita di Jambi belum punya banyak bank darah, belum banyak yang siap untuk mendonor darah, itu masalah kita. Saya berharap kedepannya ini sangat penting untuk rumah sakit di Jambi, saya juga berharap ke depan PMI dengan masyarakat yang yang lebih sadar untuk mendonorkan darah lebih banyak lagi agar stok tersedia,” katanya.

Ia menambahkan, tugas pemerintah lagi untuk mendukung PMI agar program-program bisa berjalan dengan signifikan terus.

Sebelumnya, Ketua PMI Provinsi Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) mengatakan, beberapa saat yang lalu telah mengikuti Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan Ketum PMI, Jusuf Kalla.

Ditambahkan HBA, tanggal 14 Juni 2022 PMI Jambi telah menerima hibah dari Pemprov Jambi sebesar Rp 1,2 miliar yang akan digunakan untuk melaksanakan kepentingan kegiatan PMI Provinsi Jambi tahun 2022

‘Beberapa saat yang lalu kita ketahui ada musibah Covid-19, kami sangat merasa berbahagia karena keberadaan kami (PMI, red) ini sangat diperhatikan betul oleh masyarakat, dan kami juga mendapatkan bantuan yang besar untuk kepentingan membantu masyarakat. Hal ini juga kami juga laporkan kepada Ketum saat Mukernas,” kata HBA.

Dirinya menambahkan pada kesempatan ini, PMI juga akan menjalin kerja sama dengan Baznas Provinsi Jambi. “Mudah-mudahan apa yang kami susun untuk program yang akan datang akan membawa manfaat untuk masyarakat,” ujarnya.

Advertisement Advertisement

Natuna

Bupati Natuna Sambut Kunjungan Kerja Komandan Pangkodaeral IV

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna menyambut kedatangan Komandan Komando Daerah Angkatan Laut IV (Dankodaeral IV) Batam – Kepulauan Riau beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Selasa, 21 Oktober 2025. Penyambutan berlangsung di ruang tunggu khusus VIP Lanud Raden Sadjad, Ranai.

Kehadiran Dankodaeral IV beserta rombongan disambut langsung oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan bersama Wakil Bupati Natuna, Sekretaris Daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Natuna.

Dalam kesempatan ini, Bupati Natuna menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang atas kunjungan kerja Dankodaeral IV ke Natuna. Beliau menegaskan bahwa sinergi antara Pemerintah Daerah dan jajaran TNI Angkatan Laut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan daerah di wilayah perbatasan.

“Kami menyambut baik kehadiran Dankodaeral IV di Natuna. Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Daerah dan TNI dalam menjaga kedaulatan serta mendorong kemajuan daerah perbatasan,” ujar Cen Sui Lan.

Lebih lanjut, Bupati Natuna berharap agar kolaborasi lintas sektor, terutama dengan instansi pertahanan dan keamanan, terus ditingkatkan demi terciptanya keamanan laut dan kesejahteraan masyarakat Natuna.

Kunjungan kerja Dankodaeral IV ini juga menjadi bentuk perhatian strategis terhadap posisi Natuna sebagai salah satu wilayah terdepan yang memiliki arti penting dalam pertahanan nasional dan potensi kelautan Indonesia.

Repoter: Saipul Bahari

Continue Reading

ADVERTORIAL

Bupati Merangin Teken MoU dengan Kanwil Ditjenpas Jambi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Pemkab Merangin dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi, melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Penandatanganan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk menguatkan sinergitas dalam mendukung penyelenggaraan dan pembinaan pemasyarakatan tersebut, berlangsung khidmat di Auditorium rumah dinas b5upati Merangin.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS), antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Bangko dengan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Merangin.

Penandatanganan itu merupakan tindak lanjut dari transformasi linier Kabinet Merah Putih, yang salah satunya menyikapi perubahan nomenklatur dari Kemenkumham, menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Terimakasih Pak Kanwil sudah datang ke Merangin. Kami menyambut baik kerjasama ini, apalagi mungkin ada 90 persen penghuni Lapas warga Merangin. Melalui bimbingan itu warga binaan nanti semakin mudah beradaptasi di luar,” ujar Bupati.

Dalam candaannya, Bupati mengharapkan agar Lapas tidak terus-menerus membangun memperbanyak ruang tahanan, karena konotasinya semakin bertambah jumlah warga binaan nya.

Pembinaan keterampilan dan keahlian kepada warga binaan itu terang bupati, sangat penting. Bupati mempersilahkan semua OPD menindaklanjuti MoU, melakukan pembinaan ke warga binaan baik pertanian, perkebunan dan bidang lainnya.

“Saya minta para Kepala OPD, perjanjian ini bukan sekadar seremonial belaka, tetapi harus diimplementasikan secara nyata, demi mewujudkan warga binaan yang terampil, mampu menjalani kehidupan sosial lebih baik lagi setelah bebas nanti,” ucap Bupati.

Mengingat sebagian besar warga binaan itu dari kasus Narkoba, Bupati mengingatkan jajarannya jangan sekali-kali terlibat bahaya pengaruh Narkoba.

“Jangan nian satupun Aparatur Sipil Negara kita terlibat Narkoba,” kata Bupati.

Terpisah, Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi Hidayat mengungkapkan sangat berterima kasih kepada Bupati Merangin dan jajarannya yang sangat mensupport, MoU yang dilakukan.

Melalui MoU itu terang Kanwil, Bupati telah mengoptimalkan fungsi pembinaan yang luar biasa untuk warga binaan. Kolaborasi tersebut menunjang program Asta Cita Presiden Prabowo, agar bisa lebih baik lagi.

“Warga binaan membutuhkan keahlian dan keterampilan, agar bisa mendapatkan pekerjaan setelah bebas nanti. Ini tentunya harus disupport Pemerintah Daerah, untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat,” kata Hidayat.

Di penghujung acara, Kanwil menyerahkan merchandise kepada Bupati Merangin dan sebaliknya, Bupati juga menyerahkan merchandise Merangin ke Kanwil dibarengi senyum khas H M Syukur penuh keakraban.

Reporter: Daryanto

Continue Reading

ADVERTORIAL

Terima Audiensi dari BPKP Jambi, Gubernur Al Haris Bahas Kajian Strategis untuk Kebijakan Daerah

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Gubernur Jambi Al Haris menerima audiensi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi, yang dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Audiensi ini dihadiri langsung Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Mardiyanto Arif Rakhmadi, dan Gubernur Al Haris didampingi Inspektur daerah Provinsi Jambi, Agus Herianto.

Pertemuan ini membahas berbagai kajian strategis yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan penting di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Al Haris mengungkapkan bahwa pihaknya meminta pendampingan dan telaah dari BPKP untuk memastikan setiap kebijakan daerah berbasis pada data dan analisis yang akurat.

“Saya banyak meminta kajian dari mereka dalam hal apapun. Misalnya kajian terkait dengan MBG, Kepmen 14 tentang sumur rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Potensi Pajak Rakyat,” ujar Al Haris.

Dia menambahkan, masih terdapat beberapa potensi pendapatan daerah yang belum tergarap optimal, salah satunya dari sektor pertambangan galian C.

“Galian C belum ada kita pungut dari Pemda setempat,” katanya.

Menurut Al Haris, peran BPKP sangat penting dalam memberikan kajian, telaah, dan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan.

“BPKP ini kan badan yang memberikan kajian dan telaah kepada kami untuk mengambil kebijakan,” tuturnya.

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs