NIAGA
Ini 23 Daftar Bank dengan Modal Inti di Bawah Rp 3 Triliun, Terancam Dimerger Paksa
DETAIL.ID, Jakarta – Bank bermodal cekak hanya punya waktu kurang dari dua bulan lagi untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 3 triliun. Jika ketentuan itu tidak dipenuhi sebelum akhir tahun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menyiapkan beberapa opsi terhadap bank-bank tersebut.
Berdasarkan laporan keuangan per September 2022 dan sebagian per Juni 2022 yang ditelusuri Kontan.co.id, terdapat setidaknya 23 bank umum, di luar Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang memiliki modal inti di bawah Rp 3 triliun.
Namun, dari jumlah itu hanya 19 bank yang wajib memenuhi memenuhi angka tersebut. Empat bank lagi merupakan bagian dari kelompok usaha bank (KUB) sehingga modal inti yang dipersyaratkan cukup minimal Rp 1 triliun, di antaranya Bank Raya, BCA Syariah, Bukopin Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah.
Sementara sepanjang kuartal III 2022, baru ada tiga bank yang sudah berhasil memenuhi ketentuan modal inti Rp 3 triliun. Ketiganya adalah Bank Multiarta Sentosa Tbk (MASB) dimana per September sudah punya modal inti Rp 3,05 triliun, Bank Jasa Jakarta dengan modal Rp 5,99 triliun, dan Bank Mayora Per September Rp 4,22 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, ada tiga opsi yang sedang didiskusikan OJK dengan para pemilik bank bermodal cekal tersebut yang akan diberikan jika tidak ada tanda-tanda bisa memenuhi ketentuan menjelang tenggak waktunya pada akhir Desember 2022.
Pertama, jika tidak ada tanda-tanda bisa memenuhi modal inti Rp 3 triliun menjelang tenggat waktunya maka OJK bisa melakukan merger paksa.
Terkait hal itu, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No 18 tahun 2022 tentang Perintah Tertulis yang berlaku efektif pada 17 Oktober 2022. “POJK ini dikeluarkan untuk memastikan (pemenuhan modal inti) itu bisa terpenuhi,” kata Dian, Kamis, 3 November 2022.
Kedua, OJK mempertimbangkan untuk menurunkan status bank tersebut dari bank umum menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Ketiga, OJK akan meminta bank tersebut melakukan likuidasi secara sukarela jika pemilik bank tidak memiliki opsi lain.
Sementara dari 19 bank yang wajib memenuhi modal inti Rp 3 triliun itu, masih ada yang bahkan memiliki modal inti di bawah Rp 1 triliun yakni Bank Prima Master dan Bank Victoria.
Sebelumnya dikabarkan bahwa Bank Mandiri melakukan penjajakan untuk mengakuisisi Bank Prima Master. Menjawab kabar itu, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rudi As Aturridha dalam Keterbukaan ke BEI pada 12 Agustus 2022 lalu mengatakan sampai saat itu pihaknya belum memiliki rencana akuisisi bank.
Sementara Bank Victoria Syariah telah dicaplok PT Victoria Investama Tbk (VICO). Selanjutnya, VICO berdasarkan keterbukaan yang disampaikan di BEI menyebutkan akan melakukan rights issue tahun ini untuk menambah modal bamk syariah tersebut.
Beberapa bank lain yang sudah tercatat di BEI sedang mempersiapkan rights issue untuk memenuhi kententuan modal inti. Bank Amar misalnya akan rights issue dengan menerbitkan 4,56 miliar saham baru di harga Rp 280 per saham, Bank Ina akan rights issue 2,96 juta saham baru dengan harga Rp 3.600-Rp 4.200 per saham, dan lain-lain.
Berikut daftar Bank dengan Modal Inti di bawah Rp 3 triliun Per September 2022:
- Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) dengan modal inti Rp 2,969 triliun
- Bank Victoria International Tbk (BVIC) Rp 2,503 triliun
- Bank Ina Perdana Tbk (BINA) Rp 2,328 triliun
- Bank Bumi Arta Tbk (BNBA) Rp 2,236 triliun
- Bank Jtrust Tbk (BCIC) Rp 2,762 triliun
- Bank Ganesha Tbk (BGTG) Rp 2,158 triliun
- Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) Rp 2,113 triliun
- Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI) Rp 2,131 triliun
- Bank SBI Indonesia Rp 2,121 triliun
- Bank Aladin Syariah Tbk (BANK) Rp 2,009 triliun
- Bank MNC Internasional Tbk (BABP) Rp 2,050 triliun per Juni 2022
- Bank of India Indonesia Tbk (BSWD) Rp 2,008 triliun
- Bank Capital Indonesia Tbk (BACA) dengan modal inti Rp 2,087 triliun
- Bank Index Selindo dengan modal inti Rp 2,095 triliun
- Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) Rp 1,839 triliun
- Bank National Nobu Tbk (NOBU) Rp 1,604 triliun per Juni 2022
- Bank Maspion Indonesia Tbk (BMAS) Rp 1,347 triliun
- Bank Prisma Master dengan modal inti Rp 258 miliar per Juni 2022
- Bank Victoria Syariah Rp 265,7 miliar
- Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) Rp 2,116 triliun
- Bank BCA Syariah Rp 2,844 triliun Per Juni 2022
- PT Bank Bukopin Syariah Rp 1,109 triliun
- Bank Panin Dubai Syariah Tbk Rp 2,201 triliun
DETAIL.ID, Jambi – Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat bagi Provinsi Jambi tercatat mengalami tren penurunan sejak 2023 lalu.
Berdasarkan penjelasan Kadis Perkebunan Provinsi Jambi, Hendrizal, alokasi DBH Sawit untuk Provinsi Jambi senilai Rp 23 M untuk tahun 2025. Lebih kecil dari tahun sebelumnya yakni Rp 33 M. Padahal awalnya di 2023 alokasi dana mencapai Rp 38 M.
Menurut Hendrizal, pasca ditransfer ke kas daerah atau BPKPD duit DBH tersebut bakal diperuntukkan bagi pendataan, rencana aksi daerah tentang kelapa sawit berkelanjutan, hingga jaminan sosial bagi buruh tani sawit.
“Sejauh ini porsinya sesuai PMK 91, porsi maksimal 20% di bidang perkebunan. 80% untuk infrastruktur,” ujar Hendrizal, Selasa, 24 Juni 2025.
Dia pun menyoal porsi dana yang bersumber dari Pungutan Ekspor CPO yang ditetapkan oleh pusat tersebut. Sebab menurutnya jika peruntukan dana lebih difokuskan spesifik pada infratruktur semacam jalan usaha tani, tentu bakal lebih menopang produktivitas hasil perkebunan rakyat.
Sementara itu terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dimana insentif dana peremajaan sawit kini menjadi Rp 60 per hektar sejak September 2024 lalu. Kadis Perkebunan Provinsi Jambi tersebut menilai belum berdampak signifikan terhadap animo petani untuk ikut PSR.
“Kondisi di daerah beda-beda ya. Untuk petani yang lahannya cuman sedikit, misal cuman 2 ha dia ga akan mau. Karna ketika ditebang mau makan apa sampai 5 tahun. Beda dengan yang punya lahan luas,” katanya.
Adapun untuk tahun 2025, Disbun Provinsi Jambi menargetkan PSR seluas 14.100 hektar. Sebelumnya di tahun 2023 lalu, dari 10 ribu ha target PSR, terealisasi seluas 7800 ha atau sekitar 70% dari target.
“2025 target 14.100. Mestinya tercapai inikan masih proses. Yang lama itu tadi penyiapan status tanah. Itukan minimal 50 ha, anggota kelompok minimal 20. Kita optimislah, kalaupun tidak 100%, 70% mungkin terkejar,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Jambi untuk periode 6 – 12 Juni 2025 mengalami penurunan, Kamis, 5 Juni 2025.
Berdasarkan hasil rapat penetapan harga oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, harga TBS untuk usia tanaman 10 – 20 tahun ditetapkan sebesar Rp 3.287,72 per kilogram, turun Rp 1,09 dari periode sebelumnya.
Penurunan harga juga tercatat secara rata-rata pada seluruh umur tanaman, yaitu sebesar Rp 0,68 per kilogram.
“Harga rata-rata minyak sawit mentah (CPO) pada periode ini tercatat sebesar Rp 13.026,14 per kilogram, sementara harga rata-rata inti sawit mencapai Rp 11.879,60 per kilogram,” kata Kadis Perkebunan Hendrizal, Kamis 5 Juni 2025.
Harga tersebut berdasarkan pada indeks K yang digunakan dalam penetapan harga adalah 94,56 persen.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perkebunan (Disbun) Bidang PSPHP telah menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit untuk periode 16 hingga 22 Mei 2025.
Hasil rapat yang digelar pada Kamis, 15 Mei 2025 mencatat adanya penurunan harga TBS dibandingkan periode sebelumnya.
“Harga TBS untuk umur tanaman 10–20 tahun ditetapkan sebesar Rp 3.292,77/kg, turun Rp 149,39/kg dari harga pekan lalu. Rata-rata penurunan harga TBS berdasarkan umur tanaman mencapai Rp 136,40/kg,” kata Kabid Sarpas Disbun Provinsi Jambi, Bukri pada Jumat, 16 Mei 2025.
Adapun harga rata-rata Crude Palm Oil (CPO) tercatat sebesar Rp 12.797,50 sementara harga rata-rata inti sawit atau kernel mencapai Rp 12.921,05 dengan indeks K yang digunakan dalam perhitungan harga berada pada angka 94,18%.
Menurut Bukri, penurunan harga TBS disebabkan oleh melemahnya permintaan pasar global serta turunnya harga minyak nabati lainnya, yang turut memengaruhi harga sawit.
“Penyebab harga turun, permintaan melemah. Minyak nabati lain juga turun,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
Arief Efendi Terdakwa Korupsi di Kasus Bank Jambi Akui Perbuatannya, Minta Keringanan Hukum
Hasil TPPU, BPN Ungkap Tek Hui Punya Tanah 2.857 Meter Persegi di Muarojambi
Masyarakat Transmigrasi Mengaku Lahannya Dicaplok PT Makin Alias PSJ, Kakantah BPN Klaim HGU Aman dari Kawasan
Rumput Proyek Stadion Mini Sungaipenuh Pun Dikorupsi
Bupati Fadhil Arief Pimpin Doa Bersama Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1447 Hijriah
Warga SAD Tertembak Saat Berburu, Polisi Cari Penyebab Insiden
Dua Mahasiswa Luka-luka Saat Demo di Kantor Gubernur Jambi, Polisi Bilang Propam Lakukan Pendalaman
Bentrok dengan Polisi Saat Aksi di Kantor Gubernur, Dua Mahasiswa Luka-luka dan Masuk Rumah Sakit
Jadi Saksi di Kasus Korupsi Pupuk Subsidi Bungo yang Jerat Pengecer dan Penyuluh, Kadis TPHPBun Bungo Ogah Dikonfirmasi
Gelar Diskusi Strategis UNJA Beserta IKAPIM dan EMGS Perkuat Hubungan Antar Perguruan Tinggi dan Malaysia
Genosida dan Jejak Para Leluhur Tano Batak
Dalam Selimut Konflik
Pilkades Serentak di Merangin Selesai, Ini Daftar Nama Kades Terpilih
DETAIL.ID Gelar Pelatihan Jurnalis Dasar di Tebo
Ini Dia Profil Rayyan Kontestan Cilik Hafiz Indonesia 2021 Asal Tebo
Macam-macam Suku di Indonesia Berdasarkan Pulaunya
Tersangka Korupsi Bank BNI, Jaksa Tahan Direktur Utama dan Mantan Direktur PT Prosympac Agro Lestari
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Pekerja Gudang BBM Ilegal Berma Ginting Divonis 2,5 Tahun Penjara, Namun Bosnya Tak Tersentuh Hukum
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
