ArtikelTerkait
Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit meminta pemerintah agar tidak membebankan seluruhnya terhadap pengusaha. Ia menyebut tanpa imbauan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pun, pebisnis telah mempunyai ikatan emosional dengan para pekerjanya.
“Tanpa diimbau kita tahu, itu kekerabatan emosional kita dengan pekerja telah mirip keluarga. Tanpa diimbau pun kita paham, tetapi tolong pemerintah ketahui juga, agar pinjaman-perlindungan sosial dipikirkan juga,” kata Anton ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat , 25 November 2022.
Anton membandingkan keadaan dikala ini dengan langkah pemerintah Belanda yang memperlihatkan bantuan sebesar 190 euro pada semua rumah tangga pada November-Desember. Bantuan ini adalah respons pemerintah Belanda untuk menghadapi demam isu dingin saat harga bahan bakar makin melambung tinggi.
Menurutnya, pertolongan serupa bisa dikerjakan di Indonesia untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Kita tahu lah kesulitan buruh, tetapi nggak mampu semua dibebankan ke pebisnis. Kalau semua dibebankan (ke pebisnis), telah tidak ada pekerjaan di dalam pabrik, terus ditambah peningkatan (UMP) yang cukup memberatkan, ya gimana kita kan nggak mampu tahan terus,” tuturnya.
Lebih jauh, Anton mengaku usahawan yang melaksanakan PHK bermakna gagal dalam melaksanakan bisnis. Meski demikian, beliau menuntut pemerintah untuk ambil tugas lewat tunjangan insentif.
“Artinya kalo sampe PHK artinya kita gagal dalam arti mengerjakan bisnis. Tetapi bila ordernya menurun sampai dengan 50 persen, dan kita harus mengeluarkan uang keseluruhan pekerja yang puluhan ribu, atau ribuan, itu pun kita tidak mampu,” ungkapnya.
Diketahui, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mendorong pebisnis dan pekerja/buruh untuk terus melaksanakan obrolan bipartit, agar topan pemutusan relasi kerja (PHK) yang mengintai di sejumlah industri dewasa ini bisa dihindari.
Putri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua LKS Tripnas Unsur Pemerintah menilai PHK dilakukan sebagai respons perusahaan balasan adanya perubahan ekonomi global yang menuntut mereka melakukan adaptasi atas bisnisnya dan efisiensi kepada pekerjanya.
Padahal menurutnya, ada berbagai langkah yang bisa diambil perusahaan untuk menyingkir dari efisiensi pekerja atau PHK.
“Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha sehingga tidak terjadi PHK seperti meminimalkan kemudahan pekerja tingkat manajerial, pembiasaan shift dan jam kerja, pembatasan kerja lembur yang keseluruhannya itu sekali lagi mesti didiskusikan dan dimusyawarahkan secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya” ujar Putri.
