PERKARA
Penangkapan Wawan Jelang Pergantian Hari, AKBP Zuhairi: Tersangka TO BNNK Batanghari
DETAIL.ID, Batanghari – Sepak terjang Wawan Ture jualan narkoba jenis sabu dalam wilayah Desa Ture, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, berakhir Jumat 4 November 2022.
Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) daerah ini berhasil menangkap pemuda 24 tahun pemilik nama lengkap Muklis Setiawan sekira pukul 00.00 WIB. Selama sepekan jualan, Wawan berhasil menghabiskan setengah kantong sabu.
“Penangkapan Wawan berbekal informasi warga Desa Ture yang sangat resah desa mereka kerap dijadikan lokasi trasaksi narkoba,” ujar Kepala BNNK Batanghari AKBP Zuhairi dalam gelaran konferensi pers, Selasa 8 November 2022.
Sebelum berhasil menangkap Wawan, kata Zuhairi, Tim Pemberantasan BNNK Batanghari rupanya lebih dulu menangkap tiga orang pemuda Desa Ture. Ketiganya merupakan ‘pasien’ Wawan.
“Berbekal laporan warga, tim menuju rumah yang kerap dijadikan transaksi narkoba. Ada 5 orang yang diamankan sedang pesta sabu, dua orang berhasil melarikan diri, sisanya tiga diamankan yakni; Riki, Peri dan Aliyansyah,” ucapnya.
Zuhairi bilang dari dalam rumah lokasi penangkapan, anak buahnya mengamankan barang bukti berupa pireks bekas pakai sabu, satu paket sabu dan beberapa perangkat botol bong sabu serta sejumlah mancis.
“Tim melakukan pengembangan. Nama Wawan akhirnya muncul yang merupakan TO (Target Operasi) BNNK Batanghari,” katanya.
Perwira melati dua ini berujar Wawan cukup meresahkan warga Desa Ture. Sewaktu di tangkap Tim Pemberantasan, Wawan sedang berada dirumahnya RT 8. Wawan sungguh sial. Sebab dia baru saja pulang dari rumah yang menjadi lokasi penangkapan pertama.
“Tim mengamankan sarana komunikasi milik Wawan, uang hasil transaksi penjualan narkoba juga diakui Wawan sebesar Rp2,1 juta. Sarana komunikasi kita buka dan hasil pembicaraan mengarah dia ke pengedar,” katanya.
Zuhairi mengaku sangat kecewa khusus Desa Ture. Dia bilang agen pemulihan BNNK Batanghari sudah masuk ke desa itu guna mengimbau masyarakat perihal bahaya laten narkoba.
Meski begitu, Zuhairi bersyukur masih ada sejumlah masyarakat peduli hingga memberikan informasi ke BNNK Batanghari. Hasilnya, peredaran narkoba jaringan Wawan bisa terungkap dan menangkap kaki tangan sang bandar.
“Pasal yang disangkakan bagi pengedar (Wawan) yakni; Pasal 114, 112 ayat (1) dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara. Sedangkan tiga orang pengguna disangkakan Pasal 112 dan 127 ancaman kurungan 6 sampai 10 tahun penjara,” ujarnya.
Tim Pemberantasan masih melakukan pengembangan asal sabu milik Wawan. Berdasarkan hasil lidik BNNK Batanghari, kata Zuhairi, pangsa pasar Wawan meliputi Desa Ture, Desa Rambahan, Desa Teluk, Desa Teluk Ketapang, Desa Lubuk Ruso, Desa Serasah dan beberapa desa lainnya dalam wilayah Kecamatan Pemayung.
“Wawan menjalankan bisnis haramnya sejak 2020. Sepekan bisa menghabiskan sabu setengah kantong,” ucapnya.
Zuhairi mengimbau pemuda Desa Ture yang kecanduan narkoba untuk datang langsung ke Kantor BNNK Batanghari. Ia memastikan pecandu tak akan di proses pidana.
“Saya ingatkan tidak di proses pidana, sebelum kami lebih jauh lagi masuk ke sana,” tegasnya.
Dari informasi BNNK Batanghari, kata Zuhairi, Wawan punya jaringan sekaligus penyandang dana. Sewaktu pesanan sabu datang, Wawan memecahkan lagi sabu menjadi beragam paket untuk dipasarkan kepada kaki-kakinya.
“Salah satunya kemarin di TKP itu ada dua orang melarikan diri di TKP. Tapi indentitasnya sudah diketahui. Lebih menyerahkan diri daripada nanti urusannya panjang,” ujarnya.
Empat pemuda tersangka kasus narkoba jenis sabu asal Desa Ture telah menjalani tes urine. Hasilnya positif mengandung zat metamfetamin. Pelanggan atau ‘paisen’ sabu Wawan merupakan masyarakat produktif atau pekerja.
Editor: Ardian Faisal
DETAIL.ID, Jambi – Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi (YPBJ), badan pengelola Universitas Jambi yang sah secara hukum berdasarkan Putusan PN Jambi No.50/Pdt.G/2023/PN Jmb, yang diperkuat melalui Putusan Banding Nomor 56/PDT/2024/PT JMB serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 6456 K/Pdt/2024 resmi menunjuk Fadil Iskandar sebagai Pj Rektor pada Kamis, 21 Mei 2026.
Penunjukan Fadil sebagai Pj Rektor dilakukan dalam rapat senat yang turut dihadiri oleh Ketua Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi, Husin Syakur. Dalam sambutannya, Husin kembali mengenang perjalanan kampus Unbari, dari awal pendirian hingga konflik internal, hingga saat ini.
”Kemarin kami dari Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi didampingi Kuasa Hukum telah beraudiensi dengan Direktur Kelembagaan Dikti,” ujar Husin.
Menurutnya, Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi diakui dan sah secara hukum selaku pengelola Unbari. Mengenai isu adanya pihak yang mengatasnamakan Yayasan Pendidikan Jambi 2010 yang juga melakukan pengangkatan Pj Rektor lewat LLDIKTI Wilayah X di Padang. Ketua Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi, tak banyak menghiraukan hal tersebut.
Dia menyinggung bahwa SK tersebut merupakan SK dari Yayasan, yang secara telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengelola Universitas Batanghari. Alias tak punya kewenangan.
”Yayasan ini bukan warisan. Bagaimana ceritanya Yayasan yang divonis tidak berhak melakukan pengangkatan Rektor?” ujarnya.
Sementara itu Kuasa Hukum YBPJ, Vernandus Hamonangan kembali menegaskan bahwa berdasarkan putuan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi sebagai turut tergugat diwajibkan untuk menyerahkan pengelolaan Unbari pada Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi.
”Jadi penunjukan Pj Rektor ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan negeri, banding, dan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Poinnya, Yayasan Pendidikan Jambi tidak berwenang mengelola Universitas Batanghari, dan Dikti Wajib menyerahkan pengelolaan kepada yang berhak yakni kita YPBJ,” ujar Vernandus.
Namun Kementerian Dirjen Pendidikan Tinggi, malah terkesan lari dari kewajiban hukumnya. Penarikan Afdalisma dari jabatan Pj Rektor, sekaligus dijadikan celah oleh pihak tak berwenang menunjuk Pjs Rektor.
”Dikti melarikan diri, lepas tangan dari masalah ini. Ini yang terjadi putusan pengadilan aja mereka enggak hargai,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jambi menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap Komisaris Utama PT Prosympac Agro Lestari (PT PAL), Bengawan Kamto, dalam kasus korupsi kredit macet fasilitas kredit investasi dan modal kerja dari BNI senilai Rp 105 miliar pada Rabu, 20 Mei 2026.
Selain pidana penjara, Bengawan juga dijatuhi denda Rp 200 juta serta uang pengganti. “Uang pengganti Rp 80 miliar subsider 3 tahun kurungan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Anisa Bridgestirana, membacakan putusan.
Jalannya persidangan tampak ramai disaksikan pihak keluarga kedua terdakwa. Istri dan orang tua Bengawan juga tampak selalu mendampingi selama persidangan berlangsung.
Dalam persidangan, Bengawan beberapa kali terlihat tertunduk saat berhadapan dengan majelis hakim yang diketuai hakim Anisa.
Hakim menilai terdakwa Bengawan terbukti bersalah merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dalam dakwaan primer Pasal 603.
Hal yang memberatkan, Bengawan dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi serta tidak mengakui kesalahannya selama persidangan.
Sementara hal yang meringankan, Bengawan disebut bersikap sopan selama persidangan, jujur, dan belum pernah dihukum sebelumnya.
Kuasa hukum terdakwa, Ilham menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan.
”Kami banding yang mulia,” kata Ilham.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Putusan Inkrah Tak Dihormati, PN Jambi Dinilai Lamban Eksekusi Sengketa Universitas Batanghari
DETAIL.ID, Jambi – Sengketa pengelolaan Universitas Batanghari (Unbari) kembali memanas. Meski putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, pelaksanaan eksekusi hingga kini belum juga dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jambi.
Dalam putusan perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Jmb yang diperkuat melalui Putusan Banding Nomor 56/PDT/2024/PT JMB serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 6456 K/Pdt/2024, majelis hakim menyatakan Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam pengelolaan Universitas Batanghari.
Putusan tersebut juga menegaskan bahwa Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi merupakan badan penyelenggara pendidikan tinggi Universitas Batanghari yang sah berdasarkan hukum. Selain itu, pengadilan menghukum Turut Tergugat, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, untuk mengembalikan pengelolaan akademik Unbari kepada pihak penggugat.
Namun hingga saat ini, eksekusi putusan belum berjalan. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jambi, permohonan eksekusi telah diajukan sejak 26 Februari 2025. PN Jambi juga telah mengeluarkan penetapan aanmaning atau teguran eksekusi pada 28 Februari 2025 dan melaksanakan peneguran pada 18 Maret 2025 serta 16 April 2025.
PN Jambi bahkan mengirim surat delegasi aanmaning kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggil pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi selaku termohon eksekusi agar hadir dalam proses teguran eksekusi tersebut.
Meski demikian, hingga kini pengelolaan Universitas Batanghari disebut masih berada di bawah YPJ 2010. Kondisi ini memunculkan kritik keras terhadap Ditjen Dikti yang dinilai tidak menghormati putusan pengadilan yang telah inkrah.
”Putusan pengadilan sudah jelas menyatakan YPJ melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam mengelola Unbari. Tapi sampai sekarang Dikti tetap mengakomodir mereka. Ini menimbulkan kesan ada pembiaran bahkan dugaan persekongkolan,” ujar sumber yang mengikuti proses sengketa tersebut.
Lambannya pelaksanaan eksekusi oleh PN Jambi juga menjadi sorotan. Sebab, meski seluruh proses hukum mulai dari tingkat pertama, banding hingga kasasi telah selesai, namun pelaksanaan putusan belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Reporter: Juan Ambarita
Dikti Melarikan Diri, YPBJ Tunjuk Fadil Iskandar Jadi Pj Rektor Unbari
Beda Fungsi dan Kegunaan, Pahami Perbedaan Pengecekan Sertipikat dan SKPT
Genjot Investasi Daerah, Imigrasi Jember Jemput Bola Urus Izin Tinggal WNA via “Jempol Asing”
TPA Pakusari Segera Setop Sistem ‘Open Dumping’, Gus Fawait Rombak Tata Kelola Sampah Jember Jadi Lebih Hijau
Tinjau Calon Pusat Kuliner Jember, Gus Fawait: Proyek Street Food Baru 30 Persen!
Lakalantas Truk Vs Motor, Seorang Wanita Meninggal di Tempat
Eks Komisaris PT PAL Arief Rohmat Divonis 2 Tahun, Uang Pengganti Rp 2,5 Milliar
Sesuai Tuntutan, Bengawan Kamto Divonis 6 Tahun Penjara Hingga Uang Pengganti Rp 80 Miliar
Sertifikat Tanah Ulayat Jadi Benteng Nagari dalam Menjaga Kepemilikan Adat
Putusan Inkrah Tak Dihormati, PN Jambi Dinilai Lamban Eksekusi Sengketa Universitas Batanghari
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
