Connect with us
Advertisement

PERKARA

Penangkapan Wawan Jelang Pergantian Hari, AKBP Zuhairi: Tersangka TO BNNK Batanghari

Published

on

DETAIL.ID, Batanghari – Sepak terjang Wawan Ture jualan narkoba jenis sabu dalam wilayah Desa Ture, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, berakhir Jumat 4 November 2022.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) daerah ini berhasil menangkap pemuda 24 tahun pemilik nama lengkap Muklis Setiawan sekira pukul 00.00 WIB. Selama sepekan jualan, Wawan berhasil menghabiskan setengah kantong sabu.

“Penangkapan Wawan berbekal informasi warga Desa Ture yang sangat resah desa mereka kerap dijadikan lokasi trasaksi narkoba,” ujar Kepala BNNK Batanghari AKBP Zuhairi dalam gelaran konferensi pers, Selasa 8 November 2022.

Sebelum berhasil menangkap Wawan, kata Zuhairi, Tim Pemberantasan BNNK Batanghari rupanya lebih dulu menangkap tiga orang pemuda Desa Ture. Ketiganya merupakan ‘pasien’ Wawan.

“Berbekal laporan warga, tim menuju rumah yang kerap dijadikan transaksi narkoba. Ada 5 orang yang diamankan sedang pesta sabu, dua orang berhasil melarikan diri, sisanya tiga diamankan yakni; Riki, Peri dan Aliyansyah,” ucapnya.

Zuhairi bilang dari dalam rumah lokasi penangkapan, anak buahnya mengamankan barang bukti berupa pireks bekas pakai sabu, satu paket sabu dan beberapa perangkat botol bong sabu serta sejumlah mancis.

“Tim melakukan pengembangan. Nama Wawan akhirnya muncul yang merupakan TO (Target Operasi) BNNK Batanghari,” katanya.

Perwira melati dua ini berujar Wawan cukup meresahkan warga Desa Ture. Sewaktu di tangkap Tim Pemberantasan, Wawan sedang berada dirumahnya RT 8. Wawan sungguh sial. Sebab dia baru saja pulang dari rumah yang menjadi lokasi penangkapan pertama.

“Tim mengamankan sarana komunikasi milik Wawan, uang hasil transaksi penjualan narkoba juga diakui Wawan sebesar Rp2,1 juta. Sarana komunikasi kita buka dan hasil pembicaraan mengarah dia ke pengedar,” katanya.

Zuhairi mengaku sangat kecewa khusus Desa Ture. Dia bilang agen pemulihan BNNK Batanghari sudah masuk ke desa itu guna mengimbau masyarakat perihal bahaya laten narkoba.

Meski begitu, Zuhairi bersyukur masih ada sejumlah masyarakat peduli hingga memberikan informasi ke BNNK Batanghari. Hasilnya, peredaran narkoba jaringan Wawan bisa terungkap dan menangkap kaki tangan sang bandar.

“Pasal yang disangkakan bagi pengedar (Wawan) yakni; Pasal 114, 112 ayat (1) dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara. Sedangkan tiga orang pengguna disangkakan Pasal 112 dan 127 ancaman kurungan 6 sampai 10 tahun penjara,” ujarnya.

Tim Pemberantasan masih melakukan pengembangan asal sabu milik Wawan. Berdasarkan hasil lidik BNNK Batanghari, kata Zuhairi, pangsa pasar Wawan meliputi Desa Ture, Desa Rambahan, Desa Teluk, Desa Teluk Ketapang, Desa Lubuk Ruso, Desa Serasah dan beberapa desa lainnya dalam wilayah Kecamatan Pemayung.

“Wawan menjalankan bisnis haramnya sejak 2020. Sepekan bisa menghabiskan sabu setengah kantong,” ucapnya.

Zuhairi mengimbau pemuda Desa Ture yang kecanduan narkoba untuk datang langsung ke Kantor BNNK Batanghari. Ia memastikan pecandu tak akan di proses pidana.

“Saya ingatkan tidak di proses pidana, sebelum kami lebih jauh lagi masuk ke sana,” tegasnya.

Dari informasi BNNK Batanghari, kata Zuhairi, Wawan punya jaringan sekaligus penyandang dana. Sewaktu pesanan sabu datang, Wawan memecahkan lagi sabu menjadi beragam paket untuk dipasarkan kepada kaki-kakinya.

“Salah satunya kemarin di TKP itu ada dua orang melarikan diri di TKP. Tapi indentitasnya sudah diketahui. Lebih menyerahkan diri daripada nanti urusannya panjang,” ujarnya.

Empat pemuda tersangka kasus narkoba jenis sabu asal Desa Ture telah menjalani tes urine. Hasilnya positif mengandung zat metamfetamin. Pelanggan atau ‘paisen’ sabu Wawan merupakan masyarakat produktif atau pekerja.

Editor: Ardian Faisal

PERKARA

Bareskrim Polri Turun ke Tempino, Selidiki Putusnya Kabel SUTET Penyebab Blackout Jambi

DETAIL.ID

Published

on

‎DETAIL.ID, Muarojambi – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri turun langsung mengecek lokasi putusnya kabel Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) antara Tower 175 dan Tower 176 di RT 12, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muarojambi pada Minggu, 24 Mei 2026.

‎Pengecekan dipimpin langsung oleh Dittipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni bersama tim dari Puslabfor Polri, Polda Jambi, Polres Muarojambi, Polsek Mestong, serta pihak PLN.

‎Dari hasil pengecekan awal, diketahui kabel SUTET tersebut putus pada bagian sambungan atau penguat kabel. Putusnya kabel itu diduga menjadi penyebab terjadinya pemadaman listrik massal (blackout) di Provinsi Jambi pada Jumat, 22 Mei 2026 lalu.

‎”Setelah dilakukan pengecekan di lokasi, ditemukan kabel SUTET antara Tower 175 dan 176 putus pada bagian sambungan atau penguat kabel,” ujar Dir Tipidter, Brigjen Pol Dir Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni.

‎Selain melakukan olah lokasi, tim Bareskrim Polri juga memintai keterangan awal sejumlah saksi di sekitar lokasi, yakni Ketua RT 12 Tempino Safridal, serta dua warga setempat, Eka Dedi Setiawan dan Surmami Salupi.

‎Dari keterangan para saksi, pada Jumat malam sekitar pukul 23.30 WIB terdengar ledakan cukup keras dari arah lokasi kabel putus. Namun hingga kini penyebab pasti putusnya kabel tersebut masih belum diketahui.

‎Untuk kepentingan penyelidikan, barang bukti berupa kabel listrik SUTET beserta sambungan atau penguat kabel dibawa ke Puslabfor Bareskrim Polri guna dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut.

‎Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirkrimsus Polda Jambi Kombes Pol Taufik Nurmandia, Kapolres Muarojambi AKBP Heri Supriawan, jajaran Tipidter Polda Jambi dan Polres Muarojambi, personel Polsek Mestong, serta pihak PLN dan masyarakat setempat.

‎Selanjutnya, tim Bareskrim Polri dan Polda Jambi akan melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi serta melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti untuk memastikan penyebab putusnya kabel SUTET yang memicu blackout di Jambi tersebut.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERKARA

Terdakwa Korupsi DAK SMK Divonis 7 Tahun dan 2 Tahun

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi menjatuhkan vonis terhadap empat terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada Rabu malam, 20 Mei 2026.

Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman lebih berat kepada dua terdakwa utama, yakni Rudy Wage Soeparman dan Wawan Setiawan, dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Terdakwa Rudy Wage Soeparman dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama primair penuntut umum.

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun serta denda Rp 200 juta subsider 80 hari kurungan. Selain itu, Rudy juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,681 miliar.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika tidak mencukupi, diganti pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Vonis terhadap Rudy lebih berat dibanding tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut pidana 5 tahun 6 bulan penjara. Vonis serupa juga dijatuhkan kepada terdakwa Wawan Setiawan. Hakim menghukum Wawan dengan pidana 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 120 hari kurungan.

Wawan juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 6,586 miliar. Jika tidak dibayar, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara tersebut. Apabila tidak mencukupi, diganti pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Vonis terhadap Wawan juga lebih berat dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut pidana 5 tahun penjara. Sementara itu, terdakwa Endah Susanti divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 60 hari kurungan. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa selama 2 tahun 6 bulan penjara.

Terdakwa lainnya, Zainul Havis, juga divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 60 hari kurungan. Hakim turut menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 205 juta.

Dalam amar putusan, majelis hakim menetapkan uang titipan sebesar Rp 110 juta yang sebelumnya diserahkan Zainul Havis kepada penuntut umum dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

Usai sidang, kuasa hukum Rudy Wage Soeparman, Widarty Susy Atmanti menyatakan kecewa terhadap putusan majelis hakim. Menurutnya, sejumlah fakta persidangan tidak dipertimbangkan dalam putusan tersebut.

‎”Banyak fakta persidangan yang menurut kami tidak dipertimbangkan majelis hakim dalam putusan ini,” ujarnya.

Pihak terdakwa Rudy Wage Soeparman maupun Zainul Havis menyatakan masih pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding.

Sikap serupa juga disampaikan tim kuasa hukum Wawan Setiawan dan Endah Susanti yang menyatakan masih pikir-pikir atas putusan tersebut.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERKARA

Dikti Melarikan Diri, YPBJ Tunjuk Fadil Iskandar Jadi Pj Rektor Unbari

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi (YPBJ), badan pengelola Universitas Batanghari yang sah secara hukum berdasarkan Putusan PN Jambi No.50/Pdt.G/2023/PN Jmb, yang diperkuat melalui Putusan Banding Nomor 56/PDT/2024/PT JMB serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 6456 K/Pdt/2024 resmi menunjuk Fadil Iskandar sebagai Pj Rektor pada Kamis, 21 Mei 2026.

‎Penunjukan Fadil sebagai Pj Rektor dilakukan dalam rapat yayasan yang turut dihadiri oleh senat dan Ketua Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi, Husin Syakur. Dalam sambutannya, Husin kembali mengenang perjalanan kampus Unbari, dari awal pendirian hingga konflik internal, hingga saat ini.

‎”Kemarin kami dari Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi didampingi Kuasa Hukum telah beraudiensi dengan Direktur Kelembagaan Dikti,” ujar Husin.

‎Menurutnya, Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi diakui dan sah secara hukum selaku pengelola Unbari. Mengenai isu adanya pihak yang mengatasnamakan Yayasan Pendidikan Jambi 2010 yang juga melakukan pengangkatan Pj Rektor lewat LLDIKTI Wilayah X di Padang. Ketua Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi, tak banyak menghiraukan hal tersebut.

‎Dia menyinggung bahwa SK tersebut merupakan SK dari Yayasan, yang telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengelola Universitas Batanghari. Alias tak punya kewenangan.

‎”Yayasan ini bukan warisan. Bagaimana ceritanya Yayasan yang divonis tidak berhak melakukan pengangkatan Rektor?” ujarnya.

‎Sementara itu Kuasa Hukum YBPJ, Vernandus Hamonangan kembali menegaskan bahwa berdasarkan putuan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi sebagai turut tergugat diwajibkan untuk menyerahkan pengelolaan Unbari pada Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi.

‎”Jadi penunjukan Pj Rektor ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan negeri, banding, dan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Poinnya, Yayasan Pendidikan Jambi tidak berwenang mengelola Universitas Batanghari, dan Dikti Wajib menyerahkan pengelolaan kepada yang berhak yakni kita YPBJ,” ujar Vernandus.

‎Namun Kementerian Dirjen Pendidikan Tinggi, malah terkesan lari dari kewajiban hukumnya. Penarikan Afdalisma dari jabatan Pj Rektor, sekaligus dijadikan celah oleh pihak tak berwenang menunjuk Pjs Rektor.

‎”Dikti melarikan diri, lepas tangan dari masalah ini. Ini yang terjadi putusan pengadilan aja mereka enggak hargai,” ujarnya.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs