DETAIL.ID, ‎Jambi – Bobok Setiadi Simanjuntak, SKM, MKM resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Intelejensia Kristen Indonesia (DPD PIKI) Provinsi Jambi periode 2026–2031. Ia akan memimpin organisasi tersebut bersama Don Sebastian Tarigan, S.Pt., yang dipercaya sebagai Sekretaris DPD PIKI Provinsi Jambi.
‎
‎Keduanya terpilih dalam Konferensi Daerah (Konferda) II DPD PIKI Provinsi Jambi yang berlangsung di Wiltop Hotel, Kota Jambi, Jumat, 13 November 2026. Dengan dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PIKI, Drs Benyamin Patondok, MM, dan Wasekjen, Halomoan Siburian.
‎
‎Mengusung tema “Melangkah dengan Harapan yang Kokoh: Mewujudkan Masa Depan Indonesia yang Sejahtera dan Berkeadilan” kepemimpinan baru PIKI Jambi diharapkan mampu memperkuat peran kaum intelektual Kristen dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun nasional.
‎
‎Usai terpilih, Bobok menegaskan bahwa amanah tersebut bukan sekadar tanggung jawab untuk menjalankan roda organisasi, lebih dari itu merupakan panggilan untuk menghadirkan pemikiran, gagasan, dan dampak nyata ditengah-tengah masyarakat.

‎Menurutnya, PIKI harus mampu menempatkan diri sebagai wadah intelektual yang kritis, konstruktif, serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan di Provinsi Jambi.
‎
‎”Kita harus mampu menghadirkan gagasan, pemikiran, serta kontribusi nyata bagi masyarakat. Kaum intelektual Kristen harus mengambil bagian dalam menjawab tantangan pembangunan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, maupun tata kelola pemerintahan,” ujar Bobok.
‎
‎Ia juga menegaskan, PIKI Jambi siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
‎
‎Mnurutnya organisasi ini harus mampu memberikan masukan, rekomendasi, sekaligus kritik yang objektif dan membangun demi memastikan kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
‎
‎”Kami ingin PIKI menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi Jambi. Bukan hanya mendukung program pembangunan, tetapi juga memberikan sumbangsih pemikiran, kajian, dan rekomendasi berdasarkan kapasitas intelektual yang dimiliki. Ketika ada kebijakan yang perlu diperbaiki, PIKI juga harus berani menyampaikan pandangan secara objektif dan bertanggung jawab,” katanya.
‎
‎Bobok berharap, kepengurusan periode 2026–2031 dapat menjadi momentum konsolidasi dan penguatan organisasi, sekaligus memperluas keterlibatan intelektual Kristen dalam berbagai sektor strategis pembangunan daerah.
‎
‎Ia juga menginginkan PIKI menjadi rumah bersama bagi para intelektual Kristen lintas profesi, akademisi, praktisi, dan generasi muda untuk menyatukan potensi serta membangun kolaborasi.
‎
‎Menurutnya, semangat yang digaungkan Ketua Umum PIKI, Maruarar Sirait, harus diterjemahkan melalui kerja nyata di daerah. PIKI harus mampu menunjukkan bahwa kaum intelektual tidak cukup hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga harus memiliki keberanian, integritas, dan kepedulian untuk mengabdikan ilmunya bagi kemajuan bangsa.
‎
‎”Harapan kami, PIKI Jambi ke depan semakin solid, semakin diperhitungkan, dan mampu melahirkan gagasan-gagasan yang berdampak. Kita ingin intelektual Kristen hadir sebagai bagian dari solusi, ikut mengawal pembangunan, memperkuat persatuan, serta memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang,” katanya.

DETAIL.ID, Jambi – Polda Jambi mencatat 1184 pelanggaran lalu lintas yang ditindak dengan tilang selama pelaksanaan Operasi Patuh Siginjai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Selain itu, polisi juga melakukan 1.192 penindakan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong.
‎
‎Hasil operasi tersebut disampaikan Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo dalam konferensi pers di Ditlantas Polda Jambi, Selasa, 10 November 2026.
‎
‎Widodo mengatakan, dari total 1184 tilang, sebanyak 220 perkara ditindak melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), sedangkan 964 lainnya melalui tilang non-ETLE. Polisi juga memberikan 3.621 teguran kepada pengguna jalan.
‎
‎Sementara itu, penindakan knalpot brong paling banyak dilakukan Polres Muarojambi dengan 154 penindakan, disusul Polres Tanjungjabung Barat sebanyak 131 penindakan dan Polres Bungo sebanyak 130 penindakan.
‎
‎Di sisi lain, angka kecelakaan lalu lintas selama operasi justru mengalami peningkatan. Polda Jambi mencatat 49 kasus kecelakaan, naik 145 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 20 kasus.
‎
‎Meski jumlah kecelakaan meningkat, korban meninggal dunia turun dari 11 orang menjadi 8 orang. Namun, korban luka berat naik dari 4 menjadi 8 orang, sedangkan korban luka ringan melonjak dari 12 menjadi 59 orang.
‎
‎Kerugian materiil akibat kecelakaan juga meningkat menjadi Rp 229,8 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 181 juta.
‎
‎”Ini menjadi perhatian serius bagi kami. Ke depan, upaya edukasi, pencegahan, dan pengawasan akan terus ditingkatkan untuk menekan angka kecelakaan serta meminimalisir fatalitas korban,” kata Widodo.
‎
‎Ia menegaskan, keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari jumlah tilang maupun teguran, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas.
‎
‎Kapolda pun mengimbau pengendara melengkapi surat dan kelengkapan kendaraan, menggunakan helm berstandar SNI, serta tidak menggunakan knalpot brong.
‎
‎”Kami mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi agar menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, karena keselamatan merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Reporter: Juan Ambarita 

‎DETAIL.ID, Jambi – Persoalan legalitas tanah masih terus jadi pembahasan dalam sidang korupsi pengadaan tanah untuk akses jalan pelabuhan ujung jabung, oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi TA 2019 – 2023. Kali ini 3 saksi dari ATR/BPN dihadirkan dalam sidang perkara yang menjerat terdakwa eks Kepala BPN Tanjabtim, Anggasana Siboro dan Ketua Satgas B, M Desrizal, Kamis 5 November 2026.

‎Dimulai dari saksi Beni Hernawan, selaku Kakanwil ATR/BPN Provinsi Jambi pada 2018-2019, Beni menjelaskan bahwa pengadaan tanah jalan ujung jabung berawal dari permohonan Dinas PUPR Provinsi Jambi. Kemudian dirinya melimpahkan kepada Kantor Pertanahan Tanjungjabung Timur, pada Agustus 2019 hingga Kantah membentuk Satgas pengadaan tanah pada Oktober 2019.
‎
‎Sama seperti saksi-saksi sebelumnya, Beni kembali menjelaskan soal tahapan pengadaan tanah yang diawali dengan perencanaan oleh instansi yang memerlukan. Didalamnya harus memuat, data tentang luasan, penguasaan, hingga kepemilikan.
‎
‎”Dan itu disahkan oleh pimpinan instansinya,” ujar Beni, di persidangan.
‎
‎Kemudian instansi yang memerlukan tanah lanjut mengajukan pada Gubernur pada tahap persiapan. Gubernur kembali membentuk Tim persiapan yang bertugas melakukan pendataan terhadap subjek dan objek tanah, melakukan pengumuman dan konsultasi publik, hingga keluar penetapan lokasi.
‎
‎”Disini Kantah, hanya melakukan inventarisasi terhadap data perencanaan dan persiapan. Tidak melakukan pengumpulan data. Karena datanya sudah fix disitu,” ujarnya.
‎
‎Namun data pengadaan tanah tersebut masih dimungkinkan untuk berubah sekalipun sudah terbit SK Penlok oleh Gubernur, sebab menurut eks Kakanwil BPN itu data penguasaan tanah bersifat dinamis.
‎
‎Sementara terkait bidang tanah yang alas hak belum diketahui, dicantumkan dengan kategori no name dalam daftar nominatip (DNP). Tim identifikasi dan inventarisasi disebut kemudian melaporkan hal tersebut pada instansi yang memerlukan tanah.
‎
‎Jaksa penuntut umum kemudian mempertanyakan, terhadap bidang tanah yang tidak punya alas hak, apakah bisa diajukan untuk dilakukan pembayaran. Disini saksi mengacu pada  UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadan Tanah hingga Perpres No 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Yang pada intinya, menekankan pada pembuktian atas penguasaan bidang tanah.

‎Kesaksian dalam persidangan juga mengungkap bahwa bukti kepemilikan dan penguasaan atau alas hak dapat menyusul diserahkan pada sekretariat BPN.
‎
‎Sementara itu saksi Ahmad Nazarudin, selaku Kasi Survey dan Pemetaan BPN Tanjabtim pada 2020, yang juga merupakan Kasatgas A Pengadaan Tanah, mengklaim bahwa terhadap DNP dengan kategori No Name merupakan tanah terdampak yang belum diketahui pemilik serta alas hak nya. Dengan kondisi umum, tanaman tidak terurus hingga semak belukar.
‎
‎Objek tanah pada PT Metro Yakin Jaya (MYJ) pun kembali jadi pembahasan. Berdasarkan pengakuan Ahmad pihaknya melakukan pengukuran terhadap tanah terdampak di lokasi PT MYJ dengan metode Overlay (analisis peta) berdasarkan data dari pihak MYJ sendiri.
‎
‎”Itu Kami laksanakan overlay peta, pengukuran tidak turun ke lapangan karena covid di akhir 2019,” katanya.
‎
‎Saksi lainnya, Egi Metri Wilda selaku Kasubbag TU Kantah BPN Taniabtim pada 2019 – 2022, dan Kakantah BPN Tanjabtim hingga 2025 mengaku bahwa terhadap bidang tanah dengan kategori no name, tetap diajukan untuk pembayaran dengan cara konsinyasi.
‎Penyerahan alas hak setelah penetapan SK Penlok juga dibenarkan olehnya.
‎
‎”Ada 39 yang diajukan pembayaran dijaman saya,” ujarnya.
‎
‎Dengan nilai mencapai Rp7 milliar, selain itu menurut Egi, juga terdapat pembayaran pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Plt Kakantah BPN Tanjabtim, namun ia mengaku tidak tau jumlahnya.
‎
‎Usai sidang JPU Hisam, mengatakan bahwa pada intinya berdasarkan dakwaan terdapat 202 bidang tanah bermasalah yang dibayarkan periode 2019-2023. “Yang bermasalah ada yang tanpa alas hak, ada yang alas haknya itu ditetapkan setelah Penlok,” katanya.

‎Soal PT MYJ yang jadi pembahasan panjang dalam persidangan, JPU Hisam menyinggung soal perbedaan lokasi yang tertera dalam daftar nominatif dengan sporadik pemecahan bidang tanahnya. Dimana PT MYJ disebut berada di desa Simpang Datuk, sementara 10 sporadik yang diakui sebagai bukti kepemilikan berada di desa Sungai Jeruk.
‎
‎”Itukan desa yang berbeda. Itulah kenapa jadi permasalahan, ya memang mereka melakukan pemecahan itu tanpa turun ke lapangan,” ujarnya.
‎Hisam pun memastikan bahwa kedepan pihak PT MYJ bakal dihadirkan untuk dimintai keterangan di persidangan.

‎Sementara itu Penasehat Hukum terdawa Anggasana, Vernandus Hamonangan menekankan bahwa dari dakwaan JPU dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp11 milliar, 63 persennya atau Rp7 milliar diantaranya dibayarkan pada 2023, dimasa Egi Metri Wilda selalu Kakantah BPN Tanjabtim.
‎
‎Atas ssjumlah bidang tanah yang dibayarkan tanpa alas hak sebagaimana dakwaan JPU, ia kembali menegaskan bahwa berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, kebenaran dan keabsahan bukti kepemilikan atau alas hak merupakan tanggungjawab penuh dari penerima ganti kerugian. Selain itu pihak yang melakukan pembayaran adalah Dinas PUPR selaku instansi yang memerlukan tanah.
‎
‎”Menyangkut dokumen alas hak, itu menjadi tanggungjawab penerima ganti kerugian. Bukan yang melaksakan atau pihak BPN ini, jelas di UU Nomor 2/2012, baca aja di pasal 41 ayat 2,” katanya.
‎
‎Reporter: Juan Ambarita