Connect with us
Advertisement

DAERAH

Ini Dugaan Modus Pemotongan Dana Milik Guru di KGPN Medan Marelan yang Diadukan ke Ombudsman

DETAIL.ID

Published

on

KGPN Medan Marelan

DETAIL.ID, Medan – Para guru di Kecamatan Medan Marelan telah menyampaikan pengaduan secara resmi ke Ombudsman Perwakilan Sumatera beberapa waktu yang lalu.

Pengaduan itu terkait dengan dugaan pemotongan dana milik para guru yang dinilai tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para pengurus KGPN Medan Marelan.

Para guru merasa semakin resah ketika mendengar kabar dari para pengurus KGPN Medan Marelan kalau koperasi dinyatakan kolaps.

Tentu saja para guru panik karena dana simpanan para guru yang mencapai puluhan juta Rupiah tidak dikembalikan.

Dari informasi yang diperoleh para wartawan di Medan, Jumat, 13 Januari 2023, para guru yang mengeluhkan hal itu mencapai puluhan orang.

Adapun perwakilan para guru yang menyampaikan keluhan para guru terkait olah para pengurus KGPN Medan Marelan itu sekitar 10 orang.

Mereka antara lain Ade Fitriani, Nurmina Harahap, Dian Sihotang, Lambok Sinaga.

Lalu Lasmidah Br Nadek, Asmiah Pasaribu, Yusmala, Benny S, dan Mazrial.

Kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, mereka mengaku mulai curiga adanya ketidakberesan pengelolaan KGPN sejak akhir tahun 2021 lalu.

Pasalnya pada RAT (rapat tahunan anggota). Sebab, jumlah kekayaan koperasi beberapa tahun terakhir terus menurun.

Pada tahun 2016, dalam RAT koperasi ini dilaporkan memiliki kekayaan Rp 5,07 miliar, tapi pada RAT tahun 2021 lalu, kekayaannya anjlok hingga tinggal Rp 1,9 miliar.

“Ini sangat aneh. Padahal setiap bulan gaji kami langsung dipotong Bendahara Subdis Dinas Pendidikan,” kata seorang guru.

Nilai potongannya sebesar Rp 200.000  untuk iuran koperasi guru, Rp 100.000 iuran KGPN Kota Medan, dan Rp 100.000 iuran KGPN Medan Marelan.

“Belum lagi uang pangkal dan sumbangan sukarela yang kami berikan, dalam laporan pengurus semuanya tak jelas,” ujar guru tersebut.

Para guru ini curiga ada oknum-oknum pengurus koperasi yang terdiri dari kepala-kepala sekolah SD di Kecamatan Medan Marelan yang menyelewengkan dana koperasi yang bersumber dari para anggota itu.

Indikasinya, sebut salah seorang guru, dalam setiap RAT, dilaporkan ada dana keluar untuk biaya kantor dan keperluan kantor yang jumlahnya cukup besar.

Tetapi hingga kini mereka tak tahu di mana kantor koperasinya, padahal koperasi ini sudah berusia 22 tahun.

“Selama ini, kalau mau berurusan dengan koperasi, misal mau minjam uang, ya kami menghubungi atau menjumpai pengurus secara langsung ke sekolahnya atau ke rumahnya,” kata guru lainnya.

Atau, sambung guru lainnya, meminjam dana melalui kepala sekolah tempat mereka mengajar.

Kalau untuk pembayaran iuran bulanan yang Rp 100 ribu itu serta membayar cicilan jika guru ada meminjam uang koperasi.

“Itu langsung dipotong oleh bendahara dari gaji setiap bulan,” ucap guru lainnya.

Ketidaktransparanan pengurus juga dalam hal pengelolaan dana sumbangan sukarela anggota yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.

Dana sumbangan sukarela ini peruntukkannya adalah untuk dana tolong-menolong anggota.

Misal untuk bantuan biaya pendidikan anak-anak anggota yang kurang mampu, bantuan biaya kemalangan dan lainnya.

“Tetapi laporan penggunaan dana sumbangan sukarela itu juga tak jelas,” kata guru tersebut.

Yang paling parah sejak setahun belakangan ini, para anggota tak lagi diperkenankan untuk meminjam dana koperasi dan pembagian SHU yang sangat minim.

“Pengurus bilang, koperasi sudah hampir kolaps. Alasannya karena banyak kredit macet,” ujar guru lainnya.

Terus, kata mereka, ada beberapa anggota yang tak lagi bisa bayar cicilan karena sudah meninggal.

Tapi setelah mereka telusuri, itu hanya alasan pengurus.

Sebab, kata mereka, bagaimana mungkin ada kredit macet padahal iuran dan cicilan pinjaman langsung dipotong dari gaji.

“Terus anggota yang telah meninggal, pihak ahli warisnya telah melunasi cicilan di koperasi dari uang asuransi kematian yang didapat,” kata guru lainnya.

“Jadi dugaan kami, ini hanya akal-akalan pengurus. Karenanya kami minta agar ada audit,” papar guru lainnya.

Dalam rapat bulan Agustus 2022 lalu di sebuah sekolah swasta, yang dihadiri pengurus, seratusan anggota dan perwakilan Dinas Koperasi Kota Medan, telah ada kesepakatan agar audit itu dilakukan paling lama 3 bulan setelah pertemuan itu.

Namun, hingga kini para pengurus koperasi terus membuat alasan, sehingga audit itu tak kunjung dilakukan.

 

Reporter: Heno

DAERAH

Gus Fawait Terima UHC Awards 2026, Cakupan JKN Jember Tembus 99,07 Persen

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menerima penghargaan UHC Awards 2026, Selasa, 27 Januari 2026. (Foto: Dok/Humas BPJS Kesehatan Cabang Jember)

DETAIL.ID, Jember — Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 kategori Pemerintah Daerah Madya dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Jember, pada Selasa, 27 Januari 2026.

Penghargaan tersebut diberikan karena capaian kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Jember yang mencapai 2.601.111 jiwa atau 99,07 persen dari total penduduk, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 80,02 persen.

Capaian ini menjadikan Kabupaten Jember sebagai salah satu wilayah yang memenuhi target UHC Prioritas Program JKN.

“Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan layanan kesehatan yang adil, mudah diakses, dan berpihak pada seluruh masyarakat Jember. Terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan, jajaran pemerintah, dan masyarakat Jember atas kerja sama dan kepercayaannya. Komitmen kami jelas kesehatan adalah hak semua warga,” kata Gus Fawait.

Ajang UHC Awards Tahun 2026 diikuti oleh 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota.

Penghargaan ini merupakan apresiasi BPJS Kesehatan kepada kepala daerah atas dukungan terhadap perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program JKN.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menjelaskan capaian tersebut sebagai hasil kolaborasi lintas sektor dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.

“Hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen. Capaian tersebut sekaligus melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029,” ucap Ghufron.

Ghufron juga menyampaikan posisi UHC dalam agenda pembangunan nasional dan global.

“Sejalan dengan agenda pembangunan Global Sustainable Development Goals Tahun 2030, Indonesia menempatkan Universal Health Coverage sebagai salah satu indikator utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program JKN yang menjadi indikator pencapaian target SDGs 3.8, dengan tujuan mencakup seluruh penduduk pada tahun 2030,” ujar Ghufron.

Penguatan layanan JKN turut didorong melalui digitalisasi pelayanan BPJS Kesehatan.

“Peserta JKN juga dapat memanfaatkan antrean online saat hendak mengakses layanan di fasilitas kesehatan, kapan pun dan di mana pun. Bahkan ada juga fitur i-Care JKN, yang dapat melihat riwayat pelayanan peserta JKN di fasilitas kesehatan dalam kurun waktu satu tahun, yang memudahkan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan cepat dan tepat,” kata Ghufron.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan peran strategis Program JKN dalam kehidupan bernegara.

“Kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bangsa. Dengan masyarakat yang sehat, akan tercipta masyarakat yang makmur, sejahtera, dan unggul,” ujarnya.

Cak Imin juga menyampaikan target pemerintah terkait cakupan kepesertaan.

“Tidak boleh ada pemerintah daerah yang jumlah peserta JKN-nya justru menurun. Selain perluasan cakupan, pemerintah agar mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan agar manfaat Program JKN dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” kata Cak Imin.

Penghargaan UHC Awards 2026 diberikan dalam kategori Utama, Madya, dan Pratama, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program JKN.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

DAERAH

Sebut Bupati Syukur Rajo yang Bijak, Tumenggung Jon: Kami Mau Ikuti Arahannya

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Merangin, M Syukur saat duduk bersama dengan masyarakat adat Suku Anak Dalam. (ist)

DETAIL.ID, Merangin – Suasana di Kawasan Dam Betuk, Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas, Merangin pada Selasa, 27 Januari 2026 terasa berbeda. Tanpa sekat protokoler yang kaku, Bupati Merangin M. Syukur duduk beralaskan karpet dan terpal, bercengkerama akrab, “duduk bersinggung lutut” dengan warga Suku Anak Dalam (SAD) di bawah rindangnya pepohonan

Momen hangat ini memicu haru sekaligus apresiasi mendalam dari Kepala SAD Desa Mentawak, Tumenggung Jon. Di hadapan perwakilan Kementerian Sosial dan jajaran Forkopimda, Tumenggung Jon menyebut M. Syukur sebagai sosok “Rajo” (pemimpin) yang bijak dan paling peduli pada nasib warga rimba.

Tumenggung Jon mengungkapkan bahwa selama ini warga SAD jarang mendapatkan perhatian langsung secara tatap muka dari pucuk pimpinan daerah.

“Jujur, selama ini pendidikan atau arahan seperti ini tidak pernah kami dapatkan dari bupati sebelumnya. Baru Pak Syukur yang mau duduk langsung seperti ini dengan kami,” ujar Tumenggung Jon yang disambut riuh tepuk tangan warga.

Ia menegaskan komitmen seluruh warga SAD untuk mengikuti arah pembangunan yang dicanangkan pemerintah daerah. “Kalau pemimpinnya bijak seperti Pak Syukur, kami siap mengikuti arahannya. Kami berterima kasih kepada para ‘Rajo’ yang hadir hari ini,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam kunjungan kerja bersama Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) Kemensos RI tersebut, Bupati M. Syukur menyampaikan tiga poin penting untuk masa depan warga SAD.

Pertama, Bupati dengan tegas melarang warga SAD ikut terlibat dalam aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Kedua, di hadapan Direktur PKAT Kemensos, I Ketut Supena dan 15 Tumenggung warga SAD, Bupati M. Syukur telah mengusulkan pemberdayaan warga SAD melalui budi daya keramba ikan di kawasan Dam Betuk.

Ketiga, Bupati M. Syukur meminta kepada para Tumenggung untuk mewajibkan setiap anak SAD bersekolah. Ia juga memberikan bantuan perlengkapan sekolah kepada setiap anak SAD yang mau bersekolah.

Reporter: Daryanto

Continue Reading

DAERAH

Harumkan Nama Jambi di Kancah Internasional, Dispora Provinsi Jambi Sebut Bakal Bahas Soal ‘Reward’ Buat Bayu

DETAIL.ID

Published

on

‎DETAIL.ID, Jambi – Atlet disabilitas asal Kabupaten Sarolangun, Bayu Putra Yuda kembali mengharumkan nama Indonesia dan Provinsi Jambi di ajang ASEAN Para Games Thailand.

‎Atlet tunadaksa binaan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) ini sukses menyumbangkan 5 medali dari cabang olahraga renang. 5 medali tersebut terdiri dari 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu.

‎Medali perunggu diraih Bayu dari nomor 50 meter gaya dada putra kelas SM10. Sehari sebelumnya, ia meraih 2 perak dari nomor 50 meter gaya kupu-kupu dan 100 meter gaya dada. Sementara 2 medali emas diraih dari nomor 200 meter gaya bebas dan 200 meter medley.

‎Menanggapi prestasi tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Jambi, Novri menyampaikan apresiasi tinggi terhadap Bayu Putra Yuda yang dinilai konsisten mengharumkan nama daerah dan negara.

‎”Terkait Bayu, kami sangat mengapresiasi. Beliau sudah 3 kali ikut ajang paralimpik, dan prestasinya sudah tidak kita ragukan lagi,” ujar Novri pada Selasa, 27 Januari 2026.

‎Novri mengaku bakal mencoba untuk komunikasi dengan Gubernur Jambi Al Haris terkait penghargaan atas prestasi Bayu seperti kemungkinan pemberian uang pembinaan, dengan tetap memperhatikan mekanisme agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.

‎”Soal perhatian khusus, nanti akan saya komunikasikan dengan Pak Gubernur dan juga dengan NPC. Di NPC kan ada dana hibah, apakah dana tersebut bisa diserahkan. Biar enggak tumpang tindih,” ujar Novri.

‎Menurutnya selama ini Pemprov Jambi melalui Dispora juga telah memberikan dukungan kepada Bayu, terutama saat ajang Peparnas, termasuk dalam bentuk reward prestasi.

‎”Kalau dari Dispora, pada saat Peparnas kita bantu, kita berikan reward. Ini kan mewakili negara, biasanya dari NPC pusat juga ada. Jadi nanti akan kita komunikasikan lagi, mudah-mudahan bisa ada semacam uang pembinaan,” katanya.

‎Sementara itu, Bayu Putra Yuda mengaku sangat bersyukur atas capaian prestasinya di ASEAN Para Games Thailand. Ia pun berharap yang terbaik untuk ke depan. Mulai dari segi perhatian dari Pemprov Jambi seperti pemberian reward atau bonus bagi atlet yang telah berjuang di SEA Games maupun APG Thailand.

‎”Bukan soal nominal uangnya, tapi soal peran dan perhatian pemerintah provinsi.  Agar menjadi motivasi bagi atlet-atlet yang lain,” ujar Bayu pada Selasa, 27 Januari 2026.

‎Bayu bercerita bahwa hampir semua Provinsi yang atletnya bertanding di ajang internasional mendapatkan semacam reward atau perhatian khusus dari pemerintah provinsinya. Hal tersebut pun kian menambah motivasi dan meransang untuk munculnya atlet-atlet baru.

‎Bayu pun kembali menekankan bahwa ini bukan soal uang. “Tapi peran dan perhatian pemerintah provinsi kepada atletnya,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs