DPR Minta Vaksin Covid-19 Tetap Gratis Untuk Masyarakat

Hal itu disampaikan Nihayatul merespons berita vaksin Covid-19 bakal berbayar pada tahun ini alasannya pemerintah menghentikan alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan Covid-19 dalam APBN 2023.

“Gratis lah, harus gratis lah, itu dasar,” kata Nihayatul di DPP PKB, Jakarta Pusat, RabU, 4 Januari 2023.

Nihayatul mengatakan budget di Kementerian Kesehatan masih sangat cukup untuk acara vaksinasi Covid-19. Menurut beliau, sebagian besar anggaran PEN lebih banyak dialokasikan untuk pertolongan sosial (bansos), sehingga tidak mempunyai efek signifikan kepada penanganan Covid-19 di 2023.

Selain itu, undang-undang telah memandatkan anggaran kesehatan pemerintah kawasan provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari budget pendapatan dan belanja tempat di luar honor.

“PEN kebanyakan kemarin untuk sosialnya, bukan untuk vaksinnya. Anggaran pemulihan sosialnya jauh lebih tinggi berkali-kali lipat dari pada anggaran kesehatannya, Covid-19. Jadi sebetulnya anggaran Covid-19 masih mampu ter-cover oleh budget Kemenkes,” ujarnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyebut Kemenkes belum membahas ihwal kemungkinan vaksin Covid-19 tak lagi diberikan secara gratis terhadap masyarakat mulai 2023.

“Itu belum dibahas yang vaksin berbayar. Kaprikornus sampai kini vaksinnya masih gratis, yuk cepat-cepat booster saja,” kata Budi di RSAB Harapan Kita, Jakarta Barat, Kamis, 29 Desember 2022.

Budi pun merespons wacana peniadaan pembiayaan Covid-19 pada 2023 mendatang. Ia cuma memastikan tugas Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) sudah tamat pada Desember 2022.

Namun, terkait anggaran Covid-19 yang ditiadakan masih belum mampu dipastikan.