Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman menyebut langkah ini digagas untuk melawan praktik diskriminasi Eropa kepada produk sawit.
“Statement akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan berjumpa Pak Menko Perekonomian untuk diskusikan posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE kepada sawit,” ujar Rizal terhadap CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).
Rizal menyertakan Fadillah dan Airlangga bakal bertemua pada permulaan Februari mendatang.
“Sedang dicari waktu keduanya. Yang pas mungkin permulaan Februari,” katanya.
Malaysia dan Indonesia mengancam akan menghentikan ekspor minyak sawit ke Eropa, selaku respons kepada undang-undang gres yang ditujukan untuk melindungi hutan atau deforestasi, serta memperketat penjualan produk minyak sawit.
Aktivis lingkungan disebut menyalahkan industri kelapa sawit atas maraknya pembukaan hutan hujan Asia Tenggara, walaupun Indonesia dan Malaysia sudah menciptakan kriteria sertifikasi keberlanjutan wajib untuk semua perkebunan.
Fadillah Yusof menyampaikan Malaysia dan Indonesia akan membicarakan undang-undang yang melarang pemasaran minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat memperlihatkan bahwa buatan barang spesifik mereka tidak menghancurkan hutan.
Fadillah, yang juga menjabat Wakil Perdana Menteri Malaysia, mendesak anggota CPOPC untuk melakukan pekerjaan sama menentang undang-undang gres tersebut dan memerangi “tuduhan tak berdasar” yang dibuat oleh UE dan Amerika Serikat wacana keberlanjutan minyak sawit.
(fby/pta)
