“Siap, kami nantikan dengan sabar,” cuit Prastowo di Twitter, membalas respons Hasbil yang masih mempertimbangkan tantangan debat tersebut, dikutip Kamis, 26 Januari 2023.
Hasbil yang mengkritik utang periode Jokowi itu memang masih memikirkan usul debat terbuka dari anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut.
“Iya, aku baru baca counter beliau. Tawarannya saya pikirkan,” kata Hasbil, Rabu, 25 Januari 2023.
Prastowo dan Hasbil beradu argumen di Twitwar. Akar masalahnya ialah cuitan Hasbil yang mengatakan pemerintah saat ini akan meninggalkan utang meraih Rp 7.733,99 triliun.
Politisi Demokrat itu menyebut rasio utang ketika ini memang di level 40 persen. Namun, pembahasan perihal utang disebut harus merujuk pada acuan GUID 5250 Guidance on Public Debt yang tercantum dalam Laporan Review atas Kesinambungan Fiskal BPK 2020, yang pada 2021 tidak diterbitkan.
Menanggapi pemaparan Hasbil, Prastowo membeberkan pelbagai data yang dimilikinya. Ia mengatakan Kemenkeu membaca dan mempelajari Laporan Hasil Reviu Atas Kesinambungan Fiskal Tahun 2020 BKK tersebut.
“Namun, kondisi tersebut sudah terpaut dua tahun anggaran dari kini. Pula, 2020 ialah tahun puncak impitan pandemi covid-19 terjadi,” katanya melalui akun Twitter resmi @prastowo.
Stafsus Menkeu tersebut lantas mengajak debat Hasbil dalam satu lembaga khusus untuk membahas problem utang tersebut.
“Jika ada hal yang ingin dielaborasi, sungguh dipersilakan. Harapan aku, mari gunakan data dan info modern agar lebih fair, objektif, dan kontekstual. Jika misalnya mau debat langsung di satu lembaga, kami pun S14P!,” ujarnya.
Di lain segi, Hasbil menjelaskan utang pemerintah kepada produk domestik bruto (PDB) di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) relatif lebih terkontrol.
Tak cuma itu, dia mengklaim data pendapatan pajak di kurun pemerintahan SBY lebih tinggi persentasenya ketimbang kurun Jokowi. Klaim Hasbil, pemasukan pajak di masa SBY pada 2004-2014 sebesar 309 persen. Sementara di kala Jokowi pada 2014-2021 hanya 35 persen.
“Karena narasi Anda (Prastowo) selalu ke arah pandemi, silakan buka data anda sebelum pandemi covid-19 supaya publik sama-sama mengetahui,” kata Hasbil.
Hasbil juga tak sependapat dengan pernyataan Prastowo terkait kerentanan fiskal sesuai saran IMF dan IDR untuk keadaan normal atau sebelum adanya pandemi Covid-19. Pasalnya, hal itu sudah disampaikan dalam audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020.
