Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Transparansi Progres Dumisake Jambi Mantap Gubernur Jambi

Published

on

Jambi – Program Dua Miliar Satu Kecamatan (Dumisake) merupakan program unggulan Gubernur Jambi Al Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani.

Gubernur Jambi Al Haris, melalui Kadis Kominfo Provinsi Jambi Ariansyah menjelaskan, program ini merupakan kebijakan pembangunan Provinsi Jambi. Ini fokus ke upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan turunan dari kebijakan pembangunan nasional dengan mempertimbangkan keunggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat Jambi.

Dalam upaya pemulihan dan peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah serta percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan serta penurunan kemiskinan, ada beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi yang dilaksanakan selama tahun 2021-2024, salah satunya melalui program unggulan Dumisake.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Ariansyah mengatakan, pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jambi telah mengalokasikan anggaran untuk program DUMISAKE yang dilaksanakan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi.

Berikut laporan transparansi progres Jambi Mantap Gubernur Jambi Al Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani :

Program Jambi Cerdas dan Pintar

Dijelaskannya, program Dumisake Jambi Cerdas dan Pintar, yakni akses internet bagi seluruh desa/kelurahan, bantuan biaya pendidikan/beasiswa bagi siswa SMA, SMK dan SLB dari keluarga miskin,beasiswa S1 untuk umum, beasiswa S3 untuk Dosen serta beasiswa untuk atlet berprestasi, serta bantuan bagi pendidikan anak usia dini.

“Pada tahun 2022 realisasi di Biro Kesra untuk beasiswa pendidikan S1, beasiswa S3 untuk dalam negeri telah teralisasi 100 persen. Namun untuk beasiswa S3 luar negeri baru terealisasi 25 persen, dikarenakan berkas yang mendaftar 6 orang dan yang memenuhi syarat 3 orang dari 12 orang kouta beasiswa,” katanya pada Minggu, 5 Maret 2023.

Lalu di Dinas Kominfo Provinsi Jambi yakni penyediaan akses internet bagi desa/kelurahan dikatakannya, dari target 121 desa di tahun 2022 telah terealisasi 125 desa se-Provinsi Jambi dengan penambahan anggaran pada APBD-P untuk mendukung penyediaan akses internet di Geopark Merangin.

Di Dinas Pendidikan untuk bantuan keperluan pendidikan siswa SMA dan SMK pada tahun 2022 telah terealisasi 95 persen. “5 persen dana yang tidak terealisasi karena adanya selisih harga barang di market place yang lebih rendah dari masing-masing harga barang,” ujarnya.

“Pada bantuan keperluan pendidikan khusus di tahun 2022 teralisasi 75 persen, 25 persen dana yang tidak terealisasi adalah biaya SPP siswa sekolah swasta yang tidak bisa dibayarkan, karena tidak masuk kedalam juklak dan juknis Program Dumisake Jambi Mantap Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2022,” tuturnya.

Program Jambi Sehat

Program Dumisake Jambi Sehat, dijelaskannya berupa subsidi BPJS kesehatan bagi keluarga miskin yang belum ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Pada tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Jambi melalui kegiatan integrasi kepesertaaan Jamkeuda Provinsi Jambi telah teralisasi 94,6 persen dan subsidi kepersertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) terealisasi 91,3 persen, dengan keterangan kartu teleh diserahkan ke Kabupaten/Kota,” katanya.

Program Jambi Tangguh

Jambi tangguh dikatakannya berupa kegiatan bedah rumah, sarana prasarana pedesaan, fasilitas umum perkotaan, bantuan modal kerja bagi usaha kecil mak-mak (UKMM)/UMKM/Industri rumah tangga/start up/milenial, bantuan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan bagi keluarga miskin, bantuan bibit, bantuan operasional lembaga adat, dan peningkatan life skill santri/santriwati.

“Untuk program bedah rumah dengan OPD pelaksana Dinas PUPR Jambi pada tahun 2022 telah terealisasi 93,7 persen. Kemudian di Dinas Koperasi dan UMKM bantuan modal kerja bagi usaha kecil Mak-mak, (UKMM)/UMKM/Industri rumah tangga/start up/milenial telah terelisasi 96,6 persen,” kata Ariansyah.

Di Dinas TPHP, untuk pengawasan peredaran sarana pertanian (Bantuan berupa traktor, motor roda 3, power tresher, pompa air, cultivator, combine harvester kecil, mesin pencacah pelepah sawit, mesin penetas telur) di tahun 2022 sudah terealisasi 98,7 persen.

lalu, pada kegiatan penataan prasarana pertanian (pengembangan padi rendah emisi, pengembangan kawasan porang, jagung, umbi-umbian, bantuan intensifikasi cabe merah, pengembangan kawasan buah-buahan, pengembangan kawasan cabe merah, percontohan bibit cabe dalam polybag dan pengembangan tanaman hortikultura.

Ada juga pengembangan kawasan kentang, bantuan bibit buah-buahan, budidaya jamur tiram dan anggrek, pengembangan kawasan semangka, bantuan sarana MRU) sudah teralisasi 87,1 persen di 10 Kabupaten/Kota.

“Kegiatan pengadaan yang mendukung hijauan pakan ternak (Bantuan mesin Appo dan pupuk kandang) pada tahun 2022 teralisasi 96,3 persen, dan peningkatan ketersediaan bibit ternak (Bantuan ternak ayam dan itik, bahan kandang unggas, pakan unggas) teralisasi 90,3 persen,” katanya.

Pada Dinas Perkebunan dikatakannya, pengembangan tanaman kelapa sawit, pengembangan tanaman pinang, Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dan pengolahan pasca panen sudah terealisasi 100 persen.

Di Dinas Kelautan dan Perikanan, bantuan alat tangkap, bantuan benih, pakan, dan mesin pembuat, bantuan alat pengolahan di tahun 2022 dikatakannya, realisasinya hampir mencapai 100 persen.

Dinas Naketrans, pelatihan life skill santri/santriwati di tahun 2022 realisasinya mencapai 90,01 persen dengan keterangan 976 orang di 61 pondok pesantren, 320 orang di 20 desa, 64 orang di BLK Jambi.

Dinas ESDM, pengadaan dan instalasi penerangan umum tenaga surya 60 watt telah terealisasi 91 persen dengan lokasi 9 kabupaten/kota. Lalu untuk bantuan sosial Kwh meter dan jasa instalasi listrik untuk masyarakat tidak mampu, serta KK (Lampu tenaga surya hemat energi) masih 0 persen.

“Hal ini dikarenakan proses pengadaan tidak selesai sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan,” ucapnya.

Dinas Ketahanan Pangan, bantuan lantai jemur ultraviolet di tahun 2022 telah terealisasi 100 persen.

Program Jambi Agamis

Pada tahun 2022, Program Dumisake pada Pilar Jambi Agamis berupa bantuan madrasah diniyah takmiliyah serta pondok pesantren, fasilitas dan kualitas mutu pendidikan pesantren, program satu desa satu havidz Al Quran. Adapun honorarium pegawai Syara’, guru ngaji disalurkan melalui bantuan keuangan ke desa.

“Biro Kesra sebagai OPD pelaksana teleh menyalurkan bantuan operasional santri dengan persentase 86 persen, lalu bantuan santri hafidz quran baru 19 persen dikarenakan berkas yang masuk 331 dan yang memenuhi syarat 301 dari kouta 1.562 orang,” katanya.

Jambi Responsif

Berupa bantuan bagi kaum perempuan, fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya serta aduan kemanusiaan dan reaksi cepat terhadap bencana.

Dinas Sosdukcapil selaku OPD pelaksana melalui kegiatan fasilitasi pemulangan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah di tahun 2022 sudah terealisasi 92,83 persen.

Untuk rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam Panti sudah terelisasi 91,81 persen, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam Panti terelisasi 84,01 persen dan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam Panti dengan persentase 88,55 persen.

Lalu, rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam Panti terealisasi 92,59 persen, rehabilitasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti terealisasi dengan persentase 94,27 persen di tahun 2022.

“Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga teralisasi 97,51 persen, fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat terelisasi 100 persen dan penyediaan permakanan korban bencana terealisasi 97,79 persen di tahun 2022,” tuturnya.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Buka Pendaftaran Pemasangan Listrik Gratis Bagi Warga Kurang Mampu

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember membuka pendaftaran program pemasangan listrik gratis bagi warga kurang mampu mulai awal Maret 2026.

Pendaftaran bisa melalui nomor narahubung Wadul Gus’e 0811-3031-1188 dan tautan https://s.id/DaftarListrikGratisJember⁠.

Program ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam membantu warga kurang mampu untuk memperoleh pemasangan listrik tanpa biaya.

Pemkab Jember mengarahkan masyarakat yang memenuhi kriteria segera menghubungi nomor yang telah disediakan atau mengisi formulir secara daring melalui tautan resmi tersebut agar proses pengajuan bisa segera diproses.

Untuk mengikuti program ini, warga wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:

  1. Fotokopi KTP Pemohon
  2. Surat Kartu Keluarga (KK)
  3. Surat Keterangan Tidak Mampu/Terdaftar DTKS
  4. Mengisi Formulir Pendaftaran

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memastikan program ini tidak memungut biaya dalam bentuk apa pun.

Ia memastikan pemasangan listrik dilakukan secara gratis bagi warga yang lolos verifikasi.

“Gratis! Daftarnya ke nomor ini (0811-3031-1188). Semua karena cinta,” kata Gus Fawait dari tanah suci Mekkah, Selasa, 3 Maret 2026.

Terkait waktu realisasi, Gus Fawait menyampaikan pemasangan listrik gratis menyesuaikan jumlah pendaftar dan proses lanjutan yang berjalan.

“Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan (pemasangan listrik gratis, red). Nanti kalau jumlahnya banyak bisa multiyears (tahun jamak, red),” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan program ini berjalan berkat dukungan dua anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi dan Kawendra Lukistian, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah serta kementerian terkait untuk warga Jember.

Pemkab Jember memproses setiap pendaftar yang masuk melalui nomor telepon maupun tautan resmi sesuai prosedur.

Program ini membuka akses bagi warga kurang mampu di Jember untuk memperoleh sambungan listrik gratis melalui kolaborasi pemerintah daerah dan pihak terkait.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Dari Mekkah, Gus Fawait Tegaskan Standar Layanan SPPG Jember

DETAIL.ID

Published

on

Rapat Koordinasi SPPG Jember, Senin (2/3/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, memberi arahan kepada Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Jember melalui Zoom dari Tanah Suci Mekkah, dalam rapat koordinasi yang digelar Satgas di Pendapa Wahyawibawagraha pada Senin malam, 2 Maret 2026.

Perwakilan masing-masing SPPG hadir langsung di pendapa untuk mengikuti rapat tersebut.

Gus Fawait mengikuti jalannya koordinasi meski sedang menjalani ibadah umrah.

Dalam arahannya, ia menyampaikan hasil evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap pelaksanaan program di Jember.

Ia menyebut BGN menjatuhkan sanksi kepada dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan.

“Bagi dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka akan ada sanksi tegas dari BGN,” katanya saat memberikan arahan via zoom, Senin, 2 Maret 2026.

Gus Fawait juga mengungkapkan adanya tiga dapur di Jember yang terkena sanksi suspend akibat ketidaksesuaian menu selama Ramadan.

“Kemarin saya dapat kabar, ada 3 dapur yang di suspend oleh BGN, karena dinilai memberikan menu yang tidak sesuai selama Ramadan ini,” ujarnya.

Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Jember mendukung langkah BGN dalam menjaga mutu layanan program gizi.

“Saya sebagai kepala daerah tentu mendukung keputusan dari BGN,” ucapnya.

Gus Fawait meminta seluruh pengelola SPPG fokus memperbaiki layanan agar tidak ada lagi dapur yang menerima sanksi.

“Saya berharap tidak ada lagi dapur yang di suspend oleh BGN. Ayo berikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak kita,” katanya.

Ia juga menyampaikan rencana pemberian penghargaan pada akhir tahun bagi SPPG dengan kinerja terbaik.

“Nanti kita akan berikan awarding di akhir tahun, bagi SPPG di Jember yang memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Dorong Pj Kades Patemon Terbitkan Perkades APBDes demi Pulihkan Layanan Desa

DETAIL.ID

Published

on

Kepala DPMD Jember, Adi Wijaya. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Adi Wijaya, menyarankan Penjabat (Pj) Kepala Desa Patemon segera menyusun Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang APBDes di Desa Patemon.

Hal tersebut sebagai langkah mengatasi kelumpuhan layanan pemerintahan akibat mandeknya pembahasan Perdes APBDes bersama BPD.

Langkah ini menjadi solusi darurat agar operasional pemerintahan desa, termasuk pembayaran gaji perangkat desa, tetap berjalan meski belum ada persetujuan bersama terkait Perdes APBDes.

Adi Wijaya merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan Perkades dalam kondisi tertentu.

“Dalam hal Perdes APBDes belum ada proses pembahasan atau persetujuan bersama, maka teman-teman bisa menggunakan Perkades APBDes untuk mencairkan belanja operasionalnya. Jadi, gaji dan lain sebagainya itu bisa dibayarkan,” ujar Adi Wijaya, Senin, 2 Maret 2026.

Menurut Adi, opsi Perkades APBDes menjadi langkah jangka pendek paling realistis guna memastikan kebutuhan dasar organisasi pemerintahan desa tetap berjalan demi pelayanan kepada masyarakat.

DPMD Jember juga melakukan koordinasi gabungan bersama unsur Forkopimda serta melibatkan Muspika Pakusari untuk mengawal proses tersebut.

Selain itu, DPMD siap menurunkan sumber daya manusia guna memberikan bimbingan teknis apabila dibutuhkan oleh pihak desa maupun kecamatan.

“DPMD siap untuk memfasilitasi. Jika memang masih membutuhkan panduan, kami akan turunkan sumber daya kami maupun bisa langsung berkonsultasi di kantor kami,” kata Adi Wijaya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs