Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Transparansi Progres Dumisake Jambi Mantap Gubernur Jambi

Published

on

Jambi – Program Dua Miliar Satu Kecamatan (Dumisake) merupakan program unggulan Gubernur Jambi Al Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani.

Gubernur Jambi Al Haris, melalui Kadis Kominfo Provinsi Jambi Ariansyah menjelaskan, program ini merupakan kebijakan pembangunan Provinsi Jambi. Ini fokus ke upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan turunan dari kebijakan pembangunan nasional dengan mempertimbangkan keunggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat Jambi.

Dalam upaya pemulihan dan peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah serta percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan serta penurunan kemiskinan, ada beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi yang dilaksanakan selama tahun 2021-2024, salah satunya melalui program unggulan Dumisake.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Ariansyah mengatakan, pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jambi telah mengalokasikan anggaran untuk program DUMISAKE yang dilaksanakan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi.

Berikut laporan transparansi progres Jambi Mantap Gubernur Jambi Al Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani :

Program Jambi Cerdas dan Pintar

Dijelaskannya, program Dumisake Jambi Cerdas dan Pintar, yakni akses internet bagi seluruh desa/kelurahan, bantuan biaya pendidikan/beasiswa bagi siswa SMA, SMK dan SLB dari keluarga miskin,beasiswa S1 untuk umum, beasiswa S3 untuk Dosen serta beasiswa untuk atlet berprestasi, serta bantuan bagi pendidikan anak usia dini.

“Pada tahun 2022 realisasi di Biro Kesra untuk beasiswa pendidikan S1, beasiswa S3 untuk dalam negeri telah teralisasi 100 persen. Namun untuk beasiswa S3 luar negeri baru terealisasi 25 persen, dikarenakan berkas yang mendaftar 6 orang dan yang memenuhi syarat 3 orang dari 12 orang kouta beasiswa,” katanya pada Minggu, 5 Maret 2023.

Lalu di Dinas Kominfo Provinsi Jambi yakni penyediaan akses internet bagi desa/kelurahan dikatakannya, dari target 121 desa di tahun 2022 telah terealisasi 125 desa se-Provinsi Jambi dengan penambahan anggaran pada APBD-P untuk mendukung penyediaan akses internet di Geopark Merangin.

Di Dinas Pendidikan untuk bantuan keperluan pendidikan siswa SMA dan SMK pada tahun 2022 telah terealisasi 95 persen. “5 persen dana yang tidak terealisasi karena adanya selisih harga barang di market place yang lebih rendah dari masing-masing harga barang,” ujarnya.

“Pada bantuan keperluan pendidikan khusus di tahun 2022 teralisasi 75 persen, 25 persen dana yang tidak terealisasi adalah biaya SPP siswa sekolah swasta yang tidak bisa dibayarkan, karena tidak masuk kedalam juklak dan juknis Program Dumisake Jambi Mantap Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2022,” tuturnya.

Program Jambi Sehat

Program Dumisake Jambi Sehat, dijelaskannya berupa subsidi BPJS kesehatan bagi keluarga miskin yang belum ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Pada tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Jambi melalui kegiatan integrasi kepesertaaan Jamkeuda Provinsi Jambi telah teralisasi 94,6 persen dan subsidi kepersertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) terealisasi 91,3 persen, dengan keterangan kartu teleh diserahkan ke Kabupaten/Kota,” katanya.

Program Jambi Tangguh

Jambi tangguh dikatakannya berupa kegiatan bedah rumah, sarana prasarana pedesaan, fasilitas umum perkotaan, bantuan modal kerja bagi usaha kecil mak-mak (UKMM)/UMKM/Industri rumah tangga/start up/milenial, bantuan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan bagi keluarga miskin, bantuan bibit, bantuan operasional lembaga adat, dan peningkatan life skill santri/santriwati.

“Untuk program bedah rumah dengan OPD pelaksana Dinas PUPR Jambi pada tahun 2022 telah terealisasi 93,7 persen. Kemudian di Dinas Koperasi dan UMKM bantuan modal kerja bagi usaha kecil Mak-mak, (UKMM)/UMKM/Industri rumah tangga/start up/milenial telah terelisasi 96,6 persen,” kata Ariansyah.

Di Dinas TPHP, untuk pengawasan peredaran sarana pertanian (Bantuan berupa traktor, motor roda 3, power tresher, pompa air, cultivator, combine harvester kecil, mesin pencacah pelepah sawit, mesin penetas telur) di tahun 2022 sudah terealisasi 98,7 persen.

lalu, pada kegiatan penataan prasarana pertanian (pengembangan padi rendah emisi, pengembangan kawasan porang, jagung, umbi-umbian, bantuan intensifikasi cabe merah, pengembangan kawasan buah-buahan, pengembangan kawasan cabe merah, percontohan bibit cabe dalam polybag dan pengembangan tanaman hortikultura.

Ada juga pengembangan kawasan kentang, bantuan bibit buah-buahan, budidaya jamur tiram dan anggrek, pengembangan kawasan semangka, bantuan sarana MRU) sudah teralisasi 87,1 persen di 10 Kabupaten/Kota.

“Kegiatan pengadaan yang mendukung hijauan pakan ternak (Bantuan mesin Appo dan pupuk kandang) pada tahun 2022 teralisasi 96,3 persen, dan peningkatan ketersediaan bibit ternak (Bantuan ternak ayam dan itik, bahan kandang unggas, pakan unggas) teralisasi 90,3 persen,” katanya.

Pada Dinas Perkebunan dikatakannya, pengembangan tanaman kelapa sawit, pengembangan tanaman pinang, Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dan pengolahan pasca panen sudah terealisasi 100 persen.

Di Dinas Kelautan dan Perikanan, bantuan alat tangkap, bantuan benih, pakan, dan mesin pembuat, bantuan alat pengolahan di tahun 2022 dikatakannya, realisasinya hampir mencapai 100 persen.

Dinas Naketrans, pelatihan life skill santri/santriwati di tahun 2022 realisasinya mencapai 90,01 persen dengan keterangan 976 orang di 61 pondok pesantren, 320 orang di 20 desa, 64 orang di BLK Jambi.

Dinas ESDM, pengadaan dan instalasi penerangan umum tenaga surya 60 watt telah terealisasi 91 persen dengan lokasi 9 kabupaten/kota. Lalu untuk bantuan sosial Kwh meter dan jasa instalasi listrik untuk masyarakat tidak mampu, serta KK (Lampu tenaga surya hemat energi) masih 0 persen.

“Hal ini dikarenakan proses pengadaan tidak selesai sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan,” ucapnya.

Dinas Ketahanan Pangan, bantuan lantai jemur ultraviolet di tahun 2022 telah terealisasi 100 persen.

Program Jambi Agamis

Pada tahun 2022, Program Dumisake pada Pilar Jambi Agamis berupa bantuan madrasah diniyah takmiliyah serta pondok pesantren, fasilitas dan kualitas mutu pendidikan pesantren, program satu desa satu havidz Al Quran. Adapun honorarium pegawai Syara’, guru ngaji disalurkan melalui bantuan keuangan ke desa.

“Biro Kesra sebagai OPD pelaksana teleh menyalurkan bantuan operasional santri dengan persentase 86 persen, lalu bantuan santri hafidz quran baru 19 persen dikarenakan berkas yang masuk 331 dan yang memenuhi syarat 301 dari kouta 1.562 orang,” katanya.

Jambi Responsif

Berupa bantuan bagi kaum perempuan, fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya serta aduan kemanusiaan dan reaksi cepat terhadap bencana.

Dinas Sosdukcapil selaku OPD pelaksana melalui kegiatan fasilitasi pemulangan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah di tahun 2022 sudah terealisasi 92,83 persen.

Untuk rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam Panti sudah terelisasi 91,81 persen, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam Panti terelisasi 84,01 persen dan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam Panti dengan persentase 88,55 persen.

Lalu, rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam Panti terealisasi 92,59 persen, rehabilitasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti terealisasi dengan persentase 94,27 persen di tahun 2022.

“Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga teralisasi 97,51 persen, fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat terelisasi 100 persen dan penyediaan permakanan korban bencana terealisasi 97,79 persen di tahun 2022,” tuturnya.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

DPRD Provinsi Jambi Siapkan Pansus Percepatan Jalan Khusus Batu Bara

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – DPRD Provinsi Jambi menegaskan komitmennya dalam mengawal penyelesaian pembangunan jalan khusus atau hauling batu bara di Provinsi Jambi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif sekaligus mengatasi persoalan kemacetan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fattah, menyampaikan hal tersebut usai menerima audiensi dan surat resmi dari Keluarga Besar Pemuda Pancasila yang turut memberikan perhatian terhadap persoalan angkutan batu bara.

Menurut Hafiz, kemacetan akibat aktivitas kendaraan batu bara sudah menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat. Ia menegaskan pembangunan jalan khusus batu bara merupakan solusi jangka panjang yang tidak bisa lagi ditunda.

Proyek tersebut sebelumnya ditargetkan rampung pada 2024, namun hingga memasuki 2026 belum juga selesai. Sejumlah kendala di lapangan seperti penolakan, persoalan ganti rugi lahan, hingga izin pemakaian kawasan hutan produksi menjadi hambatan dalam proses pembangunan.

Untuk memastikan progres berjalan sesuai rencana, DPRD berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) percepatan jalan batu bara sebagai bentuk pengawasan ketat terhadap proyek strategis tersebut.

Berdasarkan rapat terakhir di rumah dinas gubernur, proyek ini diharapkan dapat diselesaikan pada Agustus atau September 2026.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Perkuat Sinergi TNI dengan Legislatif, Ketua DPRD Provinsi Jambi Terima Kunjungan Danrem 042/Gapu

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Komandan Korem 042/Gapu, Kolonel Inf Nyamin, melaksanakan kunjungan ke Kantor DPRD Provinsi Jambi pada Jumat, 27 Februari 2026. Silaturahmi ini merupakan bagian dari rangkaian perkenalan sebagai pejabat baru sekaligus mempererat sinergi antara TNI dan lembaga legislatif di daerah.

Danrem 042/Gapu didampingi para Perwira Jajaran Utama (PJU) Korem 042/Gapu dan diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah di ruang kerja pimpinan dewan.

Kolonel Inf Nyamin menyampaikan silaturahmi bertujuan membangun komunikasi yang harmonis dan kolaboratif dalam mendukung stabilitas keamanan serta percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Jambi.

“Kami berharap terjalin kerja sama dan komunikasi yang baik antara Korem 042/Gapu dan DPRD Provinsi Jambi, sehingga setiap program pembangunan dan kebijakan strategis daerah dapat berjalan dengan aman dan kondusif,” tutur Danrem.

Pihak DPRD Provinsi Jambi menyambut hangat kunjungan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan TNI dalam menjaga stabilitas daerah serta mendukung kepentingan masyarakat. Dan diharapkan hubungan kelembagaan antara Korem 042/Gapu dan DPRD Provinsi Jambi semakin solid dalam mewujudkan Jambi yang aman, maju dan sejahtera.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Bupati Jember Bentuk Satgas Khusus Awasi Ratusan SPPG dengan CCTV

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember, Kamis, 26 Februari 2026.

Satgas ini mengawasi ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar makanan yang diterima siswa memenuhi standar kualitas dan higienitas.

Pembentukan Satgas dilakukan setelah muncul laporan kendala teknis di sejumlah titik.

Beberapa SPPG disebut menyajikan menu yang dinilai kurang layak, sehingga pemerintah daerah memperkuat sistem pengawasan dan melakukan evaluasi menyeluruh.

“Ini bukan salah pemerintah pusat, bukan salah Presiden. Jika ada kekurangan di Jember, itu tanggung jawab saya,” ujar Gus Fawait.

Ia memastikan evaluasi berjalan total dan perbaikan dilakukan segera.

“Sebagai kepala daerah, saya memohon maaf dan berkomitmen melakukan evaluasi total,” katanya.

Satgas tidak hanya melakukan inspeksi mendadak, tetapi juga memperkuat pemantauan berbasis teknologi.

Setiap dapur SPPG akan dipasang CCTV yang terhubung langsung dengan pusat kontrol untuk pemantauan real-time.

“Beberapa poin utama meliputi pemantauan visual, pembaruan menu harian, dan rekomendasi tegas bagi pelanggaran,” ucapnya.

Selain pemasangan CCTV, pengelola SPPG wajib mengirimkan foto dan data menu setiap hari ke grup koordinasi khusus sebagai bentuk transparansi pengawasan.

“Para pengelola SPPG wajib mengunggah data dan foto menu masakan setiap hari,” katanya menegaskan.

Jika ditemukan pelanggaran serius, Satgas membuka ruang rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional untuk menghentikan kerja sama dengan pengelola bermasalah.

“Kami ingin anak-anak sehat, sekaligus ekonomi desa bergerak lewat pasokan pangan lokal,” tuturnya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs