Connect with us
Advertisement

DAERAH

Daya Saing UMKM RI Masih Lemah

Published

on

Diskusi soal UMKM di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU), kemarin.

detail.id/, Medan – Dari sisi persaingan usaha, daya saing para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia terhitung masih lemah.

“Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam UMKM yaitu dengan masuknya beragam produk dari Tiongkok yang memiliki kualitas lebih baik dan harga yang lebih murah,” kata Ridho Pamungkas.

Sebagai informasi, Ridho Pamungkas adalah Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) I Sumatera bagian Utara (Sumbagut).

Pernyataan soal masih lemahnya daya saing para pelaku UMKM di Indonesia disampaikan Ridho Pamungkas dalam acara diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion (DKT/FGD) bertema “Kesiapan Dunia Usaha Menghadapi Integrasi Ekonomi ASEAN”.

DKT itu digelar di Universitas Sumatera Utara (USU) dalam rangka melakukan program pengabdian masyarakat Fakultas Hukum (FH) USU Tahun 2023 melalui Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait S.H., M.Li.

Hadir di diskusi itu yakni Ong Tze En Burton selaku EW Barker Centre for Law & Business Faculty of Law National University of Singapore sebagai salah satu narasumber.

Adapun peserta dari kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Kamar Dagang Industri (Kadin) Sumut, perwakilan Pemerintah Kota (Pemko) Medan, dan mahasiswa FH USU.

Kata Ridho Pamungkas terganggunya industri dalam negeri tentu menghilangkan nilai-nilai kebijakan perdagangan internasional seperti kebijakan proteksi.

Dengan demikian, kata Ridho, industri-industri di dalam negeri yang sedang tumbuh tidak dapat terlindungi dari persaingan barang-barang impor.

“Pasar akhirnya dibanjiri barang-barang impor, serta menutupi barang produksi asli Indonesia,” ujar Ridho Pamungkas.

Ia bilang hal ini diakibatkan dari penghapusan tarif di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, sehingga negara – negara dapat menjual produknya lebih murah.

Kata dia, daya saing sumber daya manusia, hardskill dan softskill tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan minimal memenuhi ketentuan standar yang telah disepakati.

“Untuk itu, Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga bisa digunakan baik didalam negeri maupun intra-ASEAN,” kata dia.

Ia bilang, ada kendala lain yang dihadapi para pelaku UMKM Indonesia, yakni kesulitan memperoleh pinjaman dari bank.

“Kalau pun ada, maka kredit bunga lebih besar daripada pokok pinjaman,” tutur Ridho Pamungkas.

Ridho berharap pelaku usaha di Sumut membiasakan diri untuk bersaing secara sehat untuk menghadapi pasar terintegrasi ASEAN.

Ia juga berharap Pemerintah hadir dalam melakukan sosialisasi mengenai kesiapan menghadapi pasar ASEAN, serta mendukung iklim usaha yang kondusif melalui instrumen kebijakan persaingan.

Di sisi lain, kata dia, KPPU dengan instrumen hukum persaingan, akan hadir mengawasi perilaku pelaku usaha agar persaingan sehat dan pelaku usaha bertumbuh makin efisien dan produktif.

Reporter: Heno

Advertisement

DAERAH

Wamen ATR/Waka BPN Minta Irjen Baru Perkuat Pengawasan Internal dan Early Warning System

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengikuti Serah Terima Jabatan serta Pisah Sambut Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN pada Senin, 2 November 2026, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Di momen ini, Wamen Ossy menitipkan pesan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal kepada Irjen baru Wahyu Widada yang yang dilantik Kamis (29/10/2026) lalu menggantikan Pudji Prasetijanto Hadi.

“Ke depan, tugas Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah bagaimana memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tidak hanya dalam menemukan permasalahan, tetapi juga memberikan early warning kepada jajaran Kementerian ATR/BPN apabila terdapat indikasi hal-hal yang tidak baik. Dengan begitu, potensi permasalahan dapat diketahui dan ditangani lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujar Wamen Ossy.

Wamen Ossy berharap, penguatan pengawasan internal juga diarahkan untuk mengawal pelaksanaan program strategis nasional Kementerian ATR/BPN. Program itu meliputi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Reforma Agraria, serta penanganan konflik pertanahan.

“Saya pikir (pengawasan) ini dilakukan baik yang sudah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan karena pengawasan perlu dilakukan secara efektif dengan mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini. Bagaimana kita bisa melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, termasuk memahami kondisi yang dihadapi pegawai saat menjalankan tugas dan memastikan prosedur serta mekanisme tetap menjadi perhatian,” kata Wamen Ossy.

Di acara Pisah Sambut ini, secara khusus Wamen Ossy juga mengapresiasi Pudji Prasetijanto Hadi yang selama kurang lebih satu setengah tahun telah memberikan kontribusi dan mengemban tugas di Kementerian ATR/BPN, mulai dari mendedikasikan diri sebagai Sekretaris Jenderal maupun Irjen ATR/BPN. Selama Pudji Prasetijanto Hadi bertugas, Wamen Ossy menyoroti salah satu hal, yaitu konsistensi Inspektorat Jenderal dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan tingkat penyelesaian yang dapat dipertahankan di atas 90%.

“Selain itu, dalam kurun waktu dua tahun, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri di lingkungan Kementerian ATR/BPN oleh Pak Pudji. Capaian tersebut tentunya perlu dijaga dan dilanjutkan oleh Pak Wahyu karena dapat mendukung satuan kerja di tingkat pusat maupun daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tutur Wamen Ossy.

Estafet kepemimpinan di lingkungan Itjen ATR/BPN tersebut ditandai dengan serah terima jabatan secara simbolis antara Pudji Prasetijanto Hadi kepada Wahyu Widada. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta pegawai Itjen ATR/BPN. (*)

Continue Reading

DAERAH

Kementerian ATR/BPN Dukung Program Bedah Rumah, Pastikan Tanah Masyarakat Miliki Kepastian Hukum

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenri Abeng, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau ke lokasi hasil program Bedah Rumah di Kelurahan Klender, Jakarta Timur, Minggu, 1 November 2026. Keduanya mengunjungi tiga rumah warga di tiga lokasi berbeda yang direnovasi.

“Dalam peninjauan ini, kita melihat langsung kondisi rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni. Selain memperbaiki kondisi rumah, kita juga perlu memastikan tanah yang ditempati masyarakat memiliki kepastian hukum. Karena itu, dukungan sertipikasi tanah menjadi bagian penting dari program ini,” ujar Andi Tenri Abeng yang hadir ke lokasi Bedah Rumah dengan didampingi jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta.

Masyarakat yang menjadi penerima manfaat program Bedah Rumah juga mendapatkan fasilitas sertipikasi tanah secara gratis dari Kementerian ATR/BPN. Kategori tanah yang dapat difasilitasi dalam program ini meliputi tanah milik sendiri, tanah ulayat, tanah milik keluarga besar, tanah hibah, maupun tanah yang baru beralaskan girik.

Untuk memastikan pelaksanaan program dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, Andi Tenri Abeng menekankan perlunya penguatan kerja sama lintas kementerian. “Ini sebenarnya kegiatan yang sangat membutuhkan sinergi. Mudah-mudahan ke depan sinergi antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan beberapa pihak lainnya dapat semakin kuat,” ujarnya.

Menteri PKP, Maruar Sirait, juga menyepakati bahwa keberhasilan program Bedah Rumah membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Setiap pihak memiliki peran untuk saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan hunian, kepastian hukum tanah, hingga penguatan ekonomi keluarga.

“Bedah rumahnya diurus Kementerian PKP, sertipikatnya diberikan gratis pengurusannya oleh Kementerian ATR/BPN, dan ekonominya dibantu ditingkatkan melalui KUR Perumahan serta PNM (PT Permodalan Nasional Madani) serta pendampingan dan pelatihan. Orkestrasi ini atas arahan Presiden Prabowo dilakukan bersama sama. Kita membangun superteam bukan superman,” kata Maruarar Sirait.

Sebelum peninjauan pada Minggu pagi ke Kelurahan Klender, Andi Tenri Abeng pada Sabtu (31/10/2026), juga meninjau ke lokasi pelaksanaan program Bedah Rumah di Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat. Di lokasi tersebut, ia menyerahkan 15 sertipikat tanah hasil dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat penerima manfaat program Bedah Rumah. (*)

Continue Reading

DAERAH

Diapit Dua Menteri, Bupati M. Syukur Sabet Penghargaan Anugerah Cita Negeri 2026

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta — Bupati Merangin, M. Syukur tampil gagah dan berwibawa diatas podium kehormatan.

Diapit Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Bupati M. Syukur sukses menerima penghargaan bergengsi Anugerah Cita Negeri 2026 kategori Cita Daerah Mandiri dan Ekonomi Bertumbuh.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Rachmat Pambudy, Senin malam, 2 November 2026 di Studio 1 Gedung Menara Kompas, Jakarta.

Anugerah Cita Negeri Kompas TV merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada para pemimpin daerah yang dinilai memiliki dedikasi dan kinerja luar biasa dalam mendorong kemajuan daerah.

Bupati M. Syukur menerima penghargaan dalam kategori Cita Daerah Mandiri dan Ekonomi Bertumbuh, sebagai pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Prestasi ini menjadikan Bupati M. Syukur sebagai satu-satunya Bupati dari Provinsi Jambi yang terpilih bersama 23 kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota yang juga menerima penghargaan pada kesempatan yang sama.

Mewakili seluruh jajaran Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Merangin, Bupati M. Syukur menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Kompas TV atas penghargaan yang telah diberikan.

“Yang pertama saya mengucapkan terima kasih buat media Kompas yang sudah memberikan penghargaan kepada daerah mandiri dan ekonomi tumbuh, dan mudah-mudahan ini sebagai penyemangat kita untuk lebih berkembang dan lebih maju lagi menjadi daerah yang mandiri ekonomi lebih baik, dan insya Allah. Terima kasih Kompas,” ucap Bupati M. Syukur.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Agama KH. Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Direktur Kompas TV Rosiana Silalahi serta sejumlah pejabat penting tingkat nasional lainnya.

Turut mendampingi Bupati M. Syukur dalam acara tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merangin, Ny. Lavita Syukur, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin, Ahmad Khoiruddin AS, serta Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informasi, Rina Roswita. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs